Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan melihat peran pemimpin dan tipe organisasi dalam perkembangan sebuah organisasi koperasi yang dilihat dengan menggunakan tipe organisasi normative-utilitarian menurut Amitai Etzioni. Sebagai suatu organisasi skala kecil, koperasi membutuhkan banyak aspek yang saling mendukung demi keberlangsungannya. Beberapa diantaranya adalah partisipasi anggota, kualitas pengelola dan anggota, aspek modal usaha dan kualitas managerial. Koperasi tidak hanya berperan sebagai organisasi bisnis tetapi juga organisasi sosial tentu saja banyak aspek-aspek sosial yang berperan di samping aspek managerial yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu aspek tradisi dan budaya lokal masyarakat, dan modal sosial. Aspek-aspek tersebut telah dikonfirmasi oleh penelitian sebelumnya bahwa memiliki dampak positif pada keberlangsungan sebuah organisasi koperasi. Keberadaan aspek yang telah disebutkan sebelumnya akan kurang maksimal jika pemimpin dari organisasi tersebut tidak berperan aktif dalam keberlanjutan koperasi yang kemudian juga didukung dengan tipe organisasi yang tepat. Berdasarkan temuan penelitian yaitu pemimpin yang mendorong karyawannya untuk terus berkembang dan juga tipe organisasi yang dibentuk oleh pemimpin merujuk pada tipe organisasi normative-utilitarian sangat efektif untuk diterapkan di organisasi koperasi. Pemimpin yang menerapkan pengendalian dan penghargaan pada karyawan yang merujuk pada tipe organisasi normative- utilitarian berpotensi untuk dapat menrtabilkan kebutuhan organisasi dan juga kebutuhan karyawan. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Kasih Indonesia di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti memilih informan dengan teknik purposive sampling.

---

Abstract This study examines the role of the leader and the type of organization in the development of a union organization that is viewed by using normative-utilitarian type of organization according to Amitai Etzioni. As a small-scale organization, unions need a lot of aspects of mutual support towards continuity. Some of them are members of participation, quality managers and members, aspects of venture capital and managerial qualities. Unions not only act as a business organization but also the social organization, of course many social aspects that play a role in addition to the managerial aspect previously mentioned, the traditions and cultural aspects of the local community, and social capital. These aspects have been confirmed by previous studies that have a positive impact on the sustainability of a union organization. Based on research findings that leaders who encourage their employees to continue to grow and also the type of organization that was formed by leaders refer to the normative-utilitarian type of organization is very effective for application in the union organization. Leaders who implement the control and rewards to employees who refer to the normative-utilitarian type of organization have the potential to be able to stabilize the organization's needs and also the needs of employees. This research was conducted in Koperasi Kasih Indonesia in the area Cilincing, North Jakarta. Data collection techniques used are in-depth interviews and observation. In conducting in-depth interviews, the researchers chose the informant by purposive sampling technique."

"Ketentuan tentang penyelenggaraan simpan pinjam yang saat ini berlaku berdasar pada PP no 9 tahun 1995 dimana pengawasan koperasi simpan pinjam dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan sesuai dengan UU no 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah PP no 38/2007 bahwa pembinaan dan pengawasan koperasi merupakan urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah daerah. Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan koperasi merupakan urusan yang ditugasperbantukan oleh Menteri Koperasi kepada pemda. KSP/USP merupakan lembaga perantara keuangan yang memiliki penyebaran yang lebih meluas daripada lembaga keuangan lainnya. Dengan aset pada tahun 2013 sekitar Rp 80,5 T atau dengan pangsa 1,3% dari total aset lembaga keuangan Indonesia. Namun realisasi pengawasan masih rendah yaitu pada tingkat kabupaten/kota pelaporan hanya dilakukan oleh 30%-65% populasi KSP dan pengawasan pejabat hanya terhadap 20%-58% populasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjangkau pengawasan terhadap seluruh KSP/USP dan memastikan bahwa mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pengawasan KSP/USP memerlukan peningkatan status unit organisasi pengawasan tingkat pusat, dan mendayagunakan tugas perbantuan kepada pemerintah daerah dengan menetapkan standar perangkat, sertifikasi SDM pengawas serta pengelolaan dan pelayanan minimum pengawasan KSP/USP."