Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.

---

The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."

"Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI) sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI harus selalu tanggap dan siap memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi secara efektif dan efisien kepada Presiden RI. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi diperlukan adanya dukungan anggaran yang optimal untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan Sekretariat Negara. Dalam menjawab konsekuensi tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam koridor menuju clean government dan good governance.Penelitian terhadap persepsi pegawai tentang perencanaan anggaran di Setneg RI ini dilatarbelakangi oleh pentingnya efektivitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pendapat responden terhadap perencanaan anggaran di Setneg, dan 2) bagaimana praktik penerapan pendekatan tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, partisipasi, dan waktu dalam perencanaan anggaran di Setneg RI.Dengan mengacu pada beberapa teori perencanaan dan anggaran yang berkaitan dengan kinerja/prestasi, ternyata terdapat kesamaan substansi yang menunjukkan bahwa perencanaan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang berkaitan dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan tugas organisasi yang akan dicapai; mengutamakan kegiatan yang sifatnya prioritas; kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dengan kata lain, mengandung unsur yuridis; kegiatan yang ingin dicapai senantiasa dilaksanakan secara efisien; kegiatan yang direncanakan dirancang dengan partisipasi sumberdaya manusia yang ada di departemen/lembaga/instansi; serta kegiatan yang dirancang tersebut memperhitungkan waktu memproses dan waktu pelaksanaannya. Sedangkan anggaran pada hakikatnya mengandung unsur-unsur pengeluaran dalam satuan uang yang direncanakan membiayai kegiatan-kegiatan dengan standar harga yang berlaku untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; penerimaan dalam satuan uang yang direncanakan dan keterangan dari mana penerimaan tersebut diperoleh; serta sesuai dengan waktu yang direncanakan untuk pengeluaran maupun penerimaan.Pemahaman tersebut di atas diperoleh setelah melalui tahapan mengeksplorasi, mengelaborasi, menginterpretasi, dan menjustifikasi atas definisi, pengertian, peranan, dan manfaat perencanaan anggaran sehingga diperoleh benang merah bahwa perencanaan anggaran mengandung unsur-unsur: tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, partisipasi, dan waktu. Dengan demikian sebagai dasar menilai kinerja perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia secara, objektif dapat menggunakan unsur-unsur tersebut sebagai indikator. indikator-indikator tersebut diukur/dinilai untuk menguji kebenaran melalui persepsi responden yang berjumlah 260 dari 793 pegawai negeri di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia yang diproses berdasarkan teknik stratified random sampling (sampel acak terstrata) dan cara pengambilan sampelnya berdasarkan variable sampling fraction (disproposional/optimal).Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif, antara lain, label persepsi, perhitungan persentase, arithmetic mean, modus, distribusi frekuensi (sederhana/kelompok), kondisi umum indikator, grafik balok persepsi pegawai, grafik lingkaran rata-rata hitung. Berdasarkan statistik deskriptif tersebut, data yang telah dikuantifisir diinterpretasi untuk menjawab masalah-masalah manajemen perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pegawai dalam perencanaan anggaran dirasakan belum memadai karena tidak diikutsertakannya pegawai noneselon/non-fungsional (NEINF), misalnya: di dalam menghimpun data kegiatan; di dalam merencanakan tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan yang sesuai dengan tugasnya; serta di dalam menyusun kerangka acuan kegiatan. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa perencanaan anggaran yang diusulkan tersebut tidak transparan dan atau tidak dikomunikasikan kepada pegawai NEINF. Sedangkan penelitian terhadap praktik penerapan pendekatan tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, dan waktu dalam perencanaan anggaran di Setneg adalah relatif efektif, meskipun tidak semua pernyataan di dalam setiap pendekatan yang digunakan tersebut menunjukkkan kadar yang efektif. Namun, secara umum, perencanaan anggaran di Setneg dalam dua tahun terakhir ini relatif kurang efektif.Agar efektivitasnya optimal disarankan 1) perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi, 2) perlu dilakukan pendistribusian UU Propenas, 3) perlu diinformasikan peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, 4) perlu meminta persetujuan mengenai standar harga sektoral kepada Depkeu, 5) perlu penataan kembali format formulir usulan yang memuat tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan, dan 6) perlu keikutsertaan pegawai NEINF dalam perencanaan anggaran di unit-unit kerja.Setelah melalui tahapan analisis data, ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan serupa dalam institusi yang berbeda dengan jumlah sampel yang lebih besar. Dengan cara ini, diharapkan dapat lebih valid dan reliabel sehingga dapat dijadikan referensi ilmiah secara memadai."

"Kinerja pegawai yang menduduki suatu jabatan tertentu pada dasarnya merupakan hasil dari rangkaian aktivitas di bidang manajemen sumberdaya manusia, terdapat aktivitas tertentu yang dianggap memberikan kontribusi langsung terhadap upaya seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam jabatannya. Aktivitas tersebut adalah proses rekrutmen, seeksi, dan penempatan pegawai (pejabat).Bagi pegawai yang berada di lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia, pelaksanaan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai pada dasarnya mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS dan diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2002 yang mengganti PP No. 6 Tahun 1976, PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS dan diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2002, serta dalam Keputusan Kepala BKN No, 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut seringkali diabaikan dan dikalahkan dengan kebijaksanaan pimpinan atau pihak-pihak lain yang lebih bersifat politis.Di sisi lain, pola pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai yang demikian tentuanya berimplikasi terhadap kinerja pejabat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, penelitian ini sengaja memilih judul Pengaruh Proses rekruitmen seleksi dan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai di Deputi Administrasi Sekretariat Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) mendiskripsikan kondisi Proses Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan, serta Kinerja Pegawai, dan 2) mendiskripsikan pola pengaruh proses rekrutmen, seleksi dan pemenpatan terhadap Kinerja Pegawai di lingkungan Deputi Administrasi Sekretariat Negara.Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik analisis Rentang Kriteris dan Teknik Structural Equation Modelling (SEM). Dari hasil analisis dengan teknik analisis Rentag Kritesia diperoleh indikasi bahwa kondisi rekrutmen, seleksi, penempatan, dan kinerja pegawai di lokus penelitian cenderung masih belum optimal. Selanjutnya dengan SEM diindikasikan adanya pola keterkaitan yang erat antara variabel independen, yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Selain itu, keluaran SEM juga mengindikasikan adanya pola keterkaitan yang signifikan variabel-variabel independen tersebut dengan kinerja pegawai (varibel dependen). Pola keterkaitan inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan pembenahan kondisi kinerja pegawai (pejabat) di lingkungan Deputi Administrasi Sekretariat Negara Republik Indonesia, yaitu melalui upaya pembenahan terlebih dahulu pada proses rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai yang dilaksanakan selama ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan sistem penggajian PNS saat ini terhadap sistem manajemen kepegawaian menurut UU No. 43 Tahun 1999 pada Badan Kepegawaian Negara dan memformulasikan sistem penggajian PNS yang adil dan layak berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan kinerja PNS yang mencerminkan keadilan internal dan eksternal.Penelitian dilakukan terhadap 351 responden dari seluruh pegawai BKN dan 20 responden sebagai expert dari pejabat pengambil kebijakan (eselon I dan II) BKN. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Propotionate Stratified Random Sampling. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik analisis Uji Binomial untuk mengetahui efektif atau tidak efektif system penggajian PNS yang diterapkan saat ini dan Methode Point System untuk memformulasikan system penggajian PNS yang adil dan Iayak yang mencerminkan keadilan internal dan eksternal.Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kondisi sistem penggajian PNS secara positif dan signifikan menunjukkan kondisi sistem penggajian PNS yang belum adil baik secara internal maupun eksternal, belum layak karena jumlah gaji yang diperoleh tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup PNS dan belum relevan sesuai dengan UU. No. 43 Tahun 1999 karena system yang diterapkan belum sesuai dengan amanat UU No. 42 Tahun 1999. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan secara positif dan signifikan beberapa factor kunci pekerjaan dalam rangka perancangan sistem penggajian PNS yang adil, layak dan relevan sesuai UU. No. 43 Tahun 1999, antara lain : bobot jabatan, pendidikan, ketrampilan, tanggung jawab, pengalaman, kondisi Iingkungan kerja, resiko bahaya, fungsi pekerja, korelasi jabatan, dan wewenang. Sedangkan untuk memformulasikan system penggajian PNS terdiri dari dua komponen, yaitu komponen gaji jabatan yang diperoleh berdasarkan factor kunci pekerjaan dan komponen tunjangan yang diperoleh dari kinerja pegawai."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang kondisi iklim organisasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara. Adanya ikllim organisasi dan kepemimpinan yang baik seperti yang diinginkan pegawai, dapat menciptakan suasana organisasi yang mendukung terlaksananya kegiatan pekerjaan pegawai. Hal tersebut diperlukan karena akan membuat pegawai merasa puas terhadap pekerjaannya pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai sesuai yang diharapkan.Dalam penelitian ini, penulis melibatkan 89 orang pegawai sebagai responden yang terdiri dari pegawai yang mempunyai golongan I sampai dengan golongan IV. Pemilihan sampel tersebut dilakukan dengan menggunakan stratified random sampling yang terdiri dari 2 orang golongan I, 35 orang golongan II, 44 orang golongan III, dan 8 orang golongan IV.Untuk mengetahui hubungan antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja dan kepemimpinan dengan kepuasan kerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama digunakan analisis tabulasi silang dan korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel iklim organisasi dan kepemimpinan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis korelasi antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja sebesar 0.487, dan nilai korelasi antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja adalah sebesar 0,483. Sedangkan nilai koefisien korelasi berganda antara iklim organisasi dan kepemimpinan dengan kepuasan kerja diketahui bahwa R adalah 0,64."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relevansi pelaksanaan sistem penggajian yang ada di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM yang ada, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003 dan memformulasikan sistem penggajian yang adil berdasarkan beban kerja yang harus ditanggung oleh pegawai. Masalah penggajian adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu usaha pencapaian sistem penggajian yang sesuai harus tetap dilakukan melalui kajian-kajian sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan sistem penggajian yang ada.Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 223 responden, terdiri dari semua pejabat eselon II, IlI, IV dan staf. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified proportional random sampling yaitu mengambil sampel secara berstrata, porposif dan acak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.Analisis data penelitian dilakukan dengan melihat kondisi penggajian yang ada dan membandingkan dengan perhitungan gaji berdasarkan metode point system. Diperoleh hasil bahwa kondisi penggajian yang berlaku adalah sudah cukup baik terlihat bahwa sebagian besar gaji berada pada posisi in paid. Ini ditunjukkan dari kajian penggajian tanpa penggolongan dengan jumlah in paid mencapai 53%.Sedangkan pada penggajian dengan penggolongan, kondisi in paid yang dicapai sebesar 83%. Jadi bila dikaitkan dengan perumusan masalah, bagaimanakan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan beban kerja, temyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung PNS. Hal itu ditunjukkan pula dalam persamaan garis gaji yang ada.Namun yang masih periu dilakukan dalam manajemen adalah adanya penetapan standar kinerja PNS melalui pembuatan job description sesuai dengan analisis kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam penghitungan bobot kerja sebagai patokan dalam penghitungan gaji yang sesuai. Sedangkan untuk mencapai tingkat kelayakan, sangat sulit. Mengingat penilaian tentang kelayakan bersifat relatif. Masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu tingkat kelayakan. Akan tetapi mengingat rasio antara gaji yang diterima saat ini dengan harga kebutuhan, dapat dilihat bahwa standar gaji PNS saat ini memang sudah tidak layak lagi. Untuk itu sudah seharusnya mulai diadakan pembaruan dalam sistem penggajian PNS. Altematif yang dipakai dalam menaikkan gaji yaitu melalui penambahan jumlah tunjangan atau menggunakan pendekatan beban kerja.Untuk Iebih melengkapi referensi dalam penyempumaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya diakukan pula pengkajian yang Iebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit pada seluruh eselon. Pada tahapan yang Iebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi yang diberikan dikaitkan dengan produktivitas pegawai. Dengan demikian pendapat orang bahwa penggajian PNS adalah menganut sistem PGPS dapat direduksi dan diubah menjadi PGPB.

---

This research is done to study the relevance of remuneration system implementation in Secretariat General Department of Law and Human Rights, according to Government Regulation Number 11 Year 2003 and formulate the acceptable remuneration system based on work load which burdened by each employee. The remuneration is a necessary field to study because it relates to collective interest. Therefore, an effort to achieve suitable remuneration system has to be done through studies as input to develop the present remuneration system.

In this research, sample taken are 223 people from all position echelon 11, III, IV and staffs. The sample is taken by stratified proportional random sampling that takes samples stratified, proportionally and randomly. The research method used is analytical descriptive with has quantitative and qualitative characteristics.

Research data analysis is done by observing the remuneration condition is compare with mid point 20%. The result is that the present remuneration condition is sufficient; it is seen from the study that more employees have already been in paid category. This is showed by the remuneration study without classification where the in paid gets 53%, meanwhile to remuneration with classification the in paid condition gets 83 %. As a result, if related to problem formulation, how Government Employee Remuneration System equal to work load, the result is the present remuneration system has already suitable with the work load burdened by Government Employee. This is also shown in salary line analog exist.

However, one thing should be done in management is to establish the performance standard of Government Employees through the creation of job description go with demand analysis. So it can make easier to count work load as benchmark in payment which go well with work load to be burdened. To achieve sufficient level is very difficult regarding the evaluation of sufficiency is relative where each person has different view. On the contrary, consider the ration between present salary and the price of basic needs. It can be seen that the present government employee salary is not sufficient anymore. Therefore, it should start modernization in Government Employee Remuneration System. As stated recently that the alternative used in salary increase is through additional extra income or using approach and burdened proportional used approach and burdened positional weight.

To complete reference in improving the next remuneration system, it should also implement more comprehensive study on total of compensation study and benefit to all echelons. In more strategic stages, this result can be used to study the effectiveness of given compensation system related to employee productivity. Consequently, the opinion that government employee salary uses PGPS system can be reduced and change with PGPB."