Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka meningkatkan pembangunan pedesaaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan , otonomi desa merupakan salah satu alternatif. Tetapi publikasi mengenai otonomi desa masih sedikit melalui publikasi tersebut diketahui bahwa otonomi desa diberi peluang melalui kebijaksanaan Pemerintah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 di dalam praktek otonomi desa antara desa yang satu dan lainnya dapat berbeda baik karena perbedaan kepentingan dan kebutuhan serta secara normatif secara normatif berarti perbedaan besarnya otonomi desa bergantung pada besarnya sisa urusan rumah tangga dari keseluruhan urusan setelah dikurangi dengan urusan Pemerintah Pusat Dati I dan Dati II Akan tetapi secara nyata juga terdapat perbedaan mengenai besarnya otonomi desa sehingga peran desa terhadap pembangunan juga tidak sama dan perbedaan dalam arti adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan di dalam praktek otonomi desa."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilandasi oleh Kebijakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 3 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan telah berjalan sejak 1 April 1994. Program ini secara ideal adalah untuk memberdayakan kaum miskin dan desa tertinggal baik di pedesaan maupun perkotaan Dari dimensi politis program ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembangunan adalah untuk rakyat, artinya kepedulian pemerintah terhadap kaum tertinggal (penduduk dan desa miskin) bukan sekedar slogan pembangunan. Sebuah program adalah perencanaan yang terkadang antara konsep dan pelaksanaan di lapangan berbeda, perbedaan ini dapat disebabkan oleh konsep yang terlalu sulit untuk diterapkan, pelaksana di lapangan yang tidak mampu menterjemahkan suatu konsep ataupun kedua-duanya. Pelaksanaan program IDT di desa yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan kurangnya sinkronisasi dan pengawasan program yang ketat terutama dalam pemberian dana dari pemerintah Kurangnya sinkronisasi menunjuk pada pembangunan infrastruktur desa yang kurang diarahkan pada variabel ketertinggalan desa (dalam penentuan desa tertinggal menggunakan 27 variabel, lihat lampiran 2); kurang tanggapnya Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi dan mempersiapkan penduduk miskin calon penerima IDT sehingga terkesan program ini hanya'membagi-bagi dana tanpa membekali calon penerima dengan manajemen pengelolaan dana yang memadai. Sedangkan pengawasan yang kurang ketat menunjuk pada kurangnya instansi terkait dari pihak pemerintah dalam memberikan pengawasan pengelolaan uang dari para penerima dana IDT atau kurang ketat dalam mengevaluasi pengguliran dana, sehingga kurang jelas tingkat keberhasilan dari kelompok-kelompok masyarakat sebagai basis penerima dana IDT. Program IDT yang memberikan dana kepada masyarakat tertinggal di desa tertinggal sebanyak Rp. 20.000.000,- per desa/tahun dan setiap desa penerima akan menerima selama 3 tahun berturut turut jadi dalam 3 tahun (1994, 1995 dan 1996) setiap desa penerima IDT mendapatkan dana sebanyak Rp. 60.000.000,- yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat di desa yang sengaja telah dibentuk untuk menyongsong program ini. Dari banyaknya dana tersebut, jika dikelola dengan baik akan memberikan prospek yang cerah pada setiap desa tertinggal. Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana dari setiap penerima IDT sangat diperlukan demi tercapainya program ini yakni memberdayakan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat harus mencakup segala dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Artinya dimensi ekonomi lewat pemberian dana IDT kepada masyarakat tertinggal harus pula dibarengi dengan pemberdayaan dimensi lain agar sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah yakni pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang berhasil apabila semua program mampu membangkitkan daya masyarakat untuk secara otonom menjadi subjek dalam pembangunan."

"PendahuluanLatar BelakangDi dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa bangsa Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah propinsi, dan daerah-daerah propinsi terbagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil yang masing-masing bersifat otonom. Implikasi dari ketentuan tersebut dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kemudian untuk tingkat yang lebih rendah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 yang mengatur Pokok-Pokok Pemerintahan Desa.Berdasarkan ketentuan tersebut, desa merupakan bagian yang integral dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

"Hasil SDKI 1994 AKI 390/100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan tahun 1988 450/100.000 kelahiran hidup, penurunannya sangat lambat. Target akhir Pelita VI adalah 225/100.000 kelahiran hidup. Untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan pemerataan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, pemerintah telah menempatkan 55.563 bidan di setiap desa di Indonesia . Untuk meningkatkan peran bidan, pemerintah telah memberikan wewenang yang lebih luas kepada bidan dengan dikeluarkannya Permenkes no 572 tahun 1996, dimana bidan dapat mengelola kasus patologi dan risiko tinggi tertentu seperti perdarahan post partum. Agar wewenang ini dapat dilaksanakan, dan tujuan penempatan bidan di desa dapat tercapai, perlu didukung dengan tenaga bidan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk memperoleh informasi sejauh mana ketrampilan bidan di desa dalam penanganan kasus-kasus patologi / risiko tinggi seperti perdarahan post partum akibat retensio plasenta.Penelitian dilakukan dengan metode studi kualitatif dengan hasil sebagian besar bidan di desa belum mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang cukup dalam penanganan perdarahan post partum akibat retensio plasenta, usia masih muda, pendidikan terlalu singkat, belum memperoleh pelatihan klinik dan masa kerja masih pendek serta kelengkapan sarana kesehatan yang tidak memadai yang mempengaruhi ketrampilannya melakukan tindakan manual plasenta. Setelah diperoleh informasi ini, akan disampaikan kepada pihak terkait untuk meninjau kebijakan pendidikan bidan agar dapat meluluskan bidan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan unit pelayanan termasuk di desa, dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bidan di desa melalui pelatihan klinik serta memenuhi kelengkapan sarana kesehatan di desa,sehingga tujuan penempatan bidan di desa dapat tercapai dan akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan Angka Kematian Ibu.

---

Qualitative Study on Skills of Village Midwives in the Management of Post Partum Haemorage due to Placenta Retention in subdistrict Mauk, Tangerang District, West JavaThe 1994 National Population and Demographic Survey reported that Maternal Mortality Rate in Indonesia was 390/100.000 life births as compared to 4501100.000 life births in 1986. The government has set its target to decrease MMR to 50 % at the end of the sixth Pelita, whish is in the year 2003. One national effort to decrease the Maternal Mortality Rate was by producing and deploying 55.563 midwives at the entire villages. Realizing that those village midwives will work at remote areas in managing pathologycal and high risk maternal and child health cases, the Minister of Health increases the midwives authority by launching Perrnenkes no.57211996.

This study aims to identify the Village Midwives Skills in managing Haemorrhage Post Partum cases at subdistrict Mauk in West Java. Chasing qualitative approach, data was collected through indepth interview, observation in conducting skills and focus group discussion. Young, unmarried are the dominant profile of 20 ( total permulation) village midwives who were interviewed. The study found that majority of the village midwives are not able in performing manual placenta in Haemorrage Post Partum cases because they did not have enough knowledge and skills in the subject matter, no prior experiences in performing the skills and insufficient medical equipment.

The study recommend that decision maker should review and reform the existing Midwifey Education Program in order to produce proffesional midwives, knowledgeable and skillful in providing Maternal and Child Health services at village level. Increasing village midwives knowledge and skills can be done through clinical training, completing the equipment needed."

"ABSTRAKPenelitian mengenai proses pembuatan keputusan desa di dalam proyek pembangunan swadaya masyarakat desa ini, bertujuan untuk menjawab pelbagai pertanyaan penelitian, yaitu (1)bagaimanakah peranan pejabat tingkat atas desa, pemimpin formal desa, pemimpin informal, dan warga desa biasa di dalam proses tersebut (2)bagaimanakah tahapan (prosedur) pembuatan keputusan desa, dan (3)lembaga desa apa saja yang terlibat di dalam proses tersebut. Dua kasus proyek pembangunan swadaya masyarakat desa yang dipilih, yaitu proyek bendungan Kali Pakijangan dan proyek jalan desa, merupakan unit analisis yang digunakan untuk menjawab pelbagai pertanyaan penelitian di atas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dua kasus tersebut, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Peranan pejabat tingkat atas desa ternyata sangat kecil. Camat sama sekali tidak memiliki keterlibatan di dalam tahapan-tahapan pembuatan keputusan desa, kecuali hanya selalu mewakilkan kepada Mantri Polisi. Dilihat dari aktivitas dan isi pembicaraannya, peranan pejabat kecamatan ini tidak lebih sebagai pemberi sambutan awal rapat tanpa sedikitpun terlibat di dalam pembahasan materi rapat. Peranan kepada desa ternyata cukup besar karena secara aktif turut terlibat di dalam keseluruhan tahapan pengesahan (legitimation), yaitu pelbagai jenis pembicaraan baik informal maupun formal yang menuju kepada penetapan suatu usulan proyek pembangunan swadaya masyarakat menjadi sebuah keputusan desa. Peranan para pemimpin informal ternyata sangat besar. Secara aktif mereka terlibat dari tahapan prakarsa (initiation) sampai kepada tahapan pengesahan (legitimation). Selain prakarsa proyek selalu berasal dari mereka, para pemimpin informal ini juga melakukan pelbagai kontak pribadi dan aktif terlibat di dalam semua jenis pembicaraan hingga keputusan desa pada akhirnya ditetapkan. Keterlibatan warga desa biasa ternyata hanya terbatas pada tahap pembicaraan informal, yaitu berupa kontak-kontak pribadi di antara mereka sendiri dan di dalam pertemuan kelompok-kelompok jamiyahan. Hal ini disebabkan aleh aturan tata tertib lembaga-lembaga desa yang tidak memungkinkan warga desa biasa untuk terlibat di dalam pertemuan-pertemuan formal LKMD maupun LMD. Keikutsertaan dan aktivitas warga desa di dalam kegiatan-kegiatan tersebut sangat tinggi. Hal ini dilihat baik dari inisiatif untuk mengemukakan pendapat, tanggapan, usulan, maupun kehadiran mereka. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa peranan paling besar di dalam proses pembuatan keputusan desa mengenai proyek pembangunan swadaya masyarakat berasal dari para pemimpin informal. Sedangkan prosedur pembuatan keputusan desa terentang mulai dari tahapan prakarsa (initiation) sampai kepada tahapan pengesahan (legitimation) dimana di dalamnya terlibat pelbagai lembaga desa, seperti LKMD, LMD, maupun kelompok-kelompok jamiyahan yang tersebar di seluruh wilayah desa. "

"Keteraturan membayar iuran yang merupakan salah satu komponen penting untuk dapat terselenggaranya dana sehat, sangat ditentukan oleh kemauan membayar iuran secara teratur oleh sehuuh anggotanya. Kemauan membayar iuran secara teratur yang merupakan bentuk perilaku kesehatan yang berhubungan dengan dana sehat dipengaruhi oleh faktor-faktor predisposing, enabling dan reinforcing dimana ketiganya secara bersama-sama ataupun masing-masing dapat mempengaruhi perilaku tersebut.Penelitian ini adalah penelitian survey dengan rancangan potong lintang. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dilaksanakan di desa tertinggal di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Dati II Bogor, dengan jumlah sampel 322 KK.Tujuan penelitian ini adalah mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan kemauan membayar iuran dana sehat secara teratur. Variabel dependen penelitian adalah kemauan membayar iuran dana sehat secara teratur, sedangkan variabel independennya adalah faktor predisposing yang meliputi pendidikan, pengetahuan, persepsi, kebiasaan berobat dan tanggungan keluarga, faktor enabling yang meliputi pendapatan/pengeluaran keluarga, kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, kemudahan pengumpulan iuran dan jarak tempuh, serta faktor reinforcing yang meliputi perilaku petugas.Analisa data dilaksanakan dengan menggunakan analisa Univariat dengan distribusi frekuensi dan analisa Bivariat dengan uji Kai kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan membayar iuran dana sehat secara teratur yang masuk dalam kategori baik hanya 35,5 % dan sisanya 66,5 % masuk dalam katagori tidak baik, dimana yang masuk kategori baik adalah peserta yang telah membayar iuran Dana Sehat secara terus menerus selama dua belas bulan dari bulan April 1997 sampai bulan Maret 1998, dan yang masuk kategori tidak baik adalah yang kurang dari itu. Disamping itu variabel yang menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik (p<0,05) dengan kemauan membayar iuran dana sehat secara teratur adalah variabel pendidikan, pengetahuan, persepsi, kebiasaan berobat selama satu tahun, kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, jarak tempuh dan faktor reinforcing yaitu perilaku petugas. Sedang kebiasaan berobat periode satu bulan terakhir, tanggungan keluarga dan pendapatan /pengeluaran menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna secara statistik.Peneliti menyarankan agar program Dana Sehat di desa tertinggal di Kecamatan Sukaraja harus ditangani lebih profesional antara lain dengan meningkatkan fungsi Yayasan Rereongan Tegar Beriman dari sekedar hanya sebagai pengumpul dana menjadi suatu Badan Penyelenggara, menghitung kembali iuran peserta berdasarkan besarnya resiko kelompok, menyelenggarakan pelatihan/penyegaran program dana sehat bagi petugas untuk meningkatkan motivasi dalam menyelenggarakan program ini, mencari cara terbaik untuk kemudahan pengumpulan iuran, memberi insentif bagi kolektor, meningkatkan pemasaran social dana sehat, secara berkala perlu memilih desa yang menjadi penyelenggara dana sehat terbaik dan menyempurnakan keanggotaan Tim Pembina yang secara rutin akan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi.Apabila langkah-langkah diatas tidak dilaksanakan, akan sulit bagi Dana Sehat untuk dapat berkembang, bahkan dapat diprediksi akan mengalami kebangkrutan sehingga saran berikutnya adalah program Dana Sehat di desa tertinggal di Kecamatan Sukaraja sebaiknya dihentikan saja mengingat demikian berat dan kompleksnya kendala yang melingkupi pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya diperkenalkan bentuk lain misalnya seperti pola JPKM (asuransi sosial terkendali) dimana keanggotaannya meliputi seluruh masyarakat Kabupaten Dati II Bogor, sehingga tercipta subsidi silang dari masyarakat yang mampu dan tidak mampu.Disamping itu perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih luas dan dalam tentang faktor kemampuan membayar iuran dana sehat sehingga informasi yang didapat akan saling melengkapi dan dapat dijadikan bahan masukan bagi penentuan kebijakan penyelenggaraan dana sehat yang lebih baik.Daftar Pustaka : 31 (1975-1998)

---

Contribution is one of the most important component for the viability of a health fund. It depends on the willingness to pay contribution regularly by all members. The willingness to pay contribution regularly is a health behavior that is influenced by predisposing, enabling and reinforcing factors, collectively or separately.

This research is a survey carried out in two under developed villages in Sukaraja Sub District Bogor, West Java. Using list of health fund members, primary and secondary data, were collected. We interviewed 322 families using a questionnaire developed specifically for this study.

The aim of this research is to identify factors related to the willingness to pay health fund contribution regularly. Dependent variable in this research is regular (12 consecutive months) contribution, while the independent variables are predisposing factors that include education, knowledge, perception, health seeking behavior and family responsibility. The enabling factors cover family income and expenditure, perception of health service facilities, ease of contribution collection, and distance to health providers, while the reinforcing factor covers officials' behavior.

Univariate and Bivariate analyses were performed:. we defined good willingness to pay if house hold pay contribution for 12 consecutive months while bad WTP if the house hold pay other wise. The result showed that 33,5 % of house hold surveyed had good WTP and 66,5 % did not pay contribution for full one year (bad WTP)

We conclude that seven out of ten dependent variables significantly related to good WTP. Sustainability of health fund in these two villages is very much determined by those seven variables.

Based on the results, we recommend that health fund programmed in under developed village should be prepared by adequate training for officials in order to increase the performance of this programmed. More over, implementation of health fund should not be imposed in poor and low educated communities.

Some financial Incentives for collectors can be considered, to increase their motivation in collecting contribution. We suggest to increase contribution and benefit to achieve optimum level of health fund.

If the performance remains poor we recommend that health funds in under developed villages should be stopped because of too many complex and handicaps while the costs of promoting it is too expensive

I recommend further comprehensive and long term research for policy decision to implement more sustainable insurance scheme.

References : 31 (1975-1998)"

"Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran atau sebelumnya disebut Pajak Pembangunan I, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bogor dinilai belum optimal, tahun 1997/1998 dan 1998/1999 masing-masing hanya sebesar 9,76% dan 8,98%. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran mengatur sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sistem self assessment. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut di Kabupaten Dati II Bogor masih menggunakan sistem official assessment, yaitu setiap triwulan diterbitkan SKPS dan SKPR, tentu diperlukan tenaga, waktu dan biaya begitu juga untuk pemeriksaan kepada wajib pajak dan setiap seminggu sekali dilakukan penghitungan dan penagihan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh 20 orang petugas pajak dengan diberikan biaya perjalanan tetap sebulan sebesar Rp 100.000,-/per orang. Timbul pertanyaan mengapa Kabupaten Dati II Bogor tidak menggunakan sistem self assessment? Manakah yang lebih efisien dengan menggunakan sistem self assessment atau official assessment.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis guna membuktikan suatu hipotesa bahwa sistem self assessment dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran lebih efisien dibandingkan dengan sistem official assessment. Penelitian dilakukan dengan analisis utama dalam bidang administrasi perpajakan bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sistim official-assessment dalam pemungutan pajak memberikan wewenang yang besar kepada petugas pajak karena besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh petugas pajak dan wajib pajak hanya bersifat pasif, sedangkan sistem self assessment wajib pajak menetapkan pajak terhutang, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, yang berarti bahwa assesment terhadap proses administrasi pajak akan berjalan secara otomatis. Hasil penelitian menunjukkan, melalui sistem self assessment akan lebih efisien dibandingkan dengan sistim official assessment. Diharapkan agar dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Dati II Bogor menggunakan sistem self assessment."