Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah dalam industri perdagangan berjangka, mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka, peraturan-peraturan apa saja di bidang perdagangan berjangka yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pada perdagangan berjangka, dan efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data.Hasil dari penelitian ini adalah karena perdagangan berjangka memiliki sifat high risk high return dimana nasabah berpeluang untuk mendapat keuntungan di satu sisi dan kerugian di sisi lain maka nasabah di bidang perdagangan berjangka perlu mendapatkan perlindungan, pemerintah telah membuat seperangkat peraturan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakan berlaku secara efisien dan efektif.Penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan upaya preventif untuk meminimalisir kemungkinan pelanggaran, evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, sosialisasi, dan koordinasi diantara para stakeholder perdagangan berjangka agar hak-hak nasabah terlindungi.

---

The focus of this study is the customer protection in futures and commodity trading, why customer protection is needed in futures and commodity trading, the rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading, and effectiveness of rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading. This research is a normative legal research and use qualitative approach in analyzing data.

The results of the research are that the futures and commodity trading is a high risk high return investment where the customer has the possibility to gain profit in one side but also has the possibility to get loss in large amount in the other side, the government has make rules and regulations to protect the customer but in practice the rules and regulations have not been run efficiently and effectively.

The researcher suggests that the preventive measures are needed to minimize the violation of the futures trading rules and regulations, the rules and regulations in futures trading should be evaluated regularly, the stakeholders in futures trading should coordinate with each other and socialize the rules and regulations in futures trading to customer."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka yang melakukan transaksi kontrak derivatif , terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan hukum yang terjadi adalah mengenai kekuatan berlakunya undangundang tersebut secara yuridis, karena substansi peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan di bidang pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai kekuatan berlakunya undang-undang tersebut secara yuridis dan filosofis, dan hubungannya dengan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki kekuatan berlaku secara yuridis dan perspektif hukum yang dimiliki oleh hakim pada akhirnya merupakan hal yang paling berperan dalam menentukan perlindungan hukum pada nasabah. Peneliti menyarankan agar para penegak hukum memiliki perspektif hukum progresif untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi nasabah.

---

The focus of this study is about the ability of Law Number 10/2011 amanding Law Number 32/1997 concerning Comodity Futures Trading, to provide law protection for the investors trading the derivative contracts as the client of a future trading company. The law problematic is about the overlapping between regulations in future market and stock market because financial derivative contract is regulated in both of those regulations. This condition could make the Law Number 10/2011 loosing its power to be impoed lawfully. The purpose of this study is to provide analysist about the law and how it related to the law protection for the investors. This study is a normative study.

As the result of this study, the Law Number 10/2011 has the power to be imposed lawfully dan philosophically, and the judges`s perspective is the most significant factor on providing legal protection for the investors. The researcher suggests that all the law officers should have progresive law theory as their point of view, which will guarentee the legal protection for the investors."

"Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi Indonesia menunjukkan tren yang positif sejak tahun 2016-2020. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme dan pelaku perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan yang berisiko, kompleks, dan fluktuatif, sehingga perdagangan berjangka komoditi Indonesia membutuhkan pengaturan tata kelola yang kuat, khususnya yang terkait dengan pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif) dalam rangka perlindungan terhadap nasabah. Oleh karena itu, penulis melakukan evaluasi pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) dalam perlindungan terhadap nasabah serta melakukan perbandingan dengan prinsip-prinsip/best practice global seperti G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan yaitu kajian literatur (teori, informasi, dan data) dan wawancara dengan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti untuk mengkonfirmasi daftar rekomendasi perbaikan yang ditawarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) telah memenuhi sebagian prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah serta sebagian sudah setara dengan best practice. Namun, masih terdapat sebagian prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah yang belum terpenuhi dan sebagian belum setara dengan best practice. Bappebti sebagai regulator sebaiknya menerapkan daftar rekomendasi yang ditawarkan untuk memperkuat pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) dalam perlindungan terhadap nasabah.

---

The volume of Indonesian commodity futures trading transactions has shown significant positive growth from 2016 to 2020. The Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) has the authority to guide, regulate, develop and supervise the commodity futures trading mechanisms and their actors. This activity is risky, complex, and volatile hence it needs strong governance arrangements, especially those related to futures brokers and futures traders (alternatives trading system providers) in the context of consumer protection. Therefore, this study evaluate the governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (futures brokers and futures traders (alternative trading system providers)) in consumer protection and make comparisons with global principles/best practices, such as the G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. This is a qualitative research (case study approach) with data collected through literature reviews and interviews with the Bureau of Legislation and Enforcement in to confirm the list of recommendations for improvement being offered. The results showed that governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (future brokers and futures traders (alternative trading system providers)) are in accordance with some principles of consumer protection and best practices. However, there are still some principles of consumer protection that have not been fulfilled and some are not on par with best practice. CoFTRA as a regulator, should implement the recommendations offered to strengthen governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (futures brokers and futures traders (alternative trading system providers)) in consumer protection."

"ABSTRAKDalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2006, disebutkan bahwa "resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang". Dalam penjelasan UU tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa resi gudang sebagai suatu instrumen keuangan dapat diperjualbelikan, ditukarkan, dijadikan jaminan kredit oleh pemegangnya, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di Bursa Berjangka. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah apabila resi gudang dijadikan sebagai jaminan atau agunan, maka bagaimana bentuk jaminan pada resi gudang tersebut. Di Indonesia, undang-undang resi gudang merupakan undang-undang yang baru dan undang-undang pertama yang mengatur mengenai resi gudang. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba membahas bagaimana kekuatan hukum penjaminan suatu resi gudang apabila digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit? serta Bagaimana bentuk penjaminannya ditinjau dari hukum jaminan yang ada dalam praktek?. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder disusun dan dianalisis secara kualitatif. Melalui Undang-undang Nomor. 9 Tabun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/6/PBI/2007 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PB1/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007, akan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha kecil dan menengah terutama petani yang berkeinginan untuk menjaminkan resi gudangnya pada lembaga perbankan atau kreditur lainnya. Atas dasar kedua ketentuan hukum tersebut resi gudang sebagai tanda bukti kepemilikan komoditi dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan. UU Sistem Resi Gudang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan, karena lembaga hukum jaminan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan hak jaminan atas resi gudang. Pada bentuk hak jaminan resi gudang penguasaan barang ada di pihak ketiga yaitu pengelola gudang.

---

ABSTRAK

In the Article 1 Section 2 of The Law Number. 9 Years 2006 about The Warehouse Receipt System, mentioned that "a warehouse receipt is an evidence document upon the goods being stored in the warehouse, issued by the warehouse's owner". In it is elaboration explained that the warehouse receipt as a financial instrument can be sold and purchased, treated as a credit guarantee for the holder, while in a derivative trade it also can be used as an instrument to settle a transaction of a temporary trade contract which has been expired on the future exchange. The next problem occurs if the warehouse receipt is used as a guarantee, then how is its form of guarantee. In Indonesia, the law regulating this matter is the new and the first one who regulated the warehouse receipt. Regarding to this, this research is intended to figure out on how far is the legal force of a warehouse receipt in case it is utilized as the guarantee of a credit agreement? How is the process of the guarantee reviewed from the perspective of the applicable law of guarantee and within the practical level? In this research the writer applies a descriptive normative research method, while using the secondary data arranged and analyzed qualitatively. The Law Number. 9 Year 2006 concerning the warehouse Receipt System and Bank of Indonesia Regulation No. 91PBI/2007, which is the second replacement of the Bank of Indonesia Regulation dated at march 30th 2007, will bring legal certainty for the minor and medium entrepreneurs particulary the farmers who have intention to make his warehouse receipt as the guarantee on any banking institution or other creditors. Based on these two law, the warehouse receipt as the proof of commodity ownership is able to be guaranteed to a banking institution. The Law of The Warehouse Receipt System has ordered the forming of a new guarantee institution, named The Guarantee Right, recalling that the existing guarantee law institutions are not able to fill the needs of guarantee right upon the warehouse receipt. In addition, on the warehouse receipt right, the possession right of the commodity lies on the third party namely the warehouse owner."

"Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UUPBK), bahwa masing-masing institusi pada perdagangan berjangka komoditi memiliki tugas dan wewenang yang bertujuan saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga perdagangan berjangka komoditi dapat berjalan sebagimana mestinya. Permasalahan yang cukup komprehensif untuk dibahas adalah permasalahan yang berkaitan dengan lembaga kliring berjangka, baik berupa efektifitas keberadaan lembaga ini dikaitkan dengan periindungan terhadap nasabah, maupun hubungan hukum dengan institusi lainnya.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUPBK menyebutkan bahwa penyelenggaraan perdagangan berjangka di Indonesia harus dilengkapi dengan keberadaan Lembaga Kliring Berjangka, yang izin usahanya diberikan kepada Badan Usaha yang terpisah dari Bursa Beijangka dan bersifat mandiri. Keberadaan PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia selaku Lembaga Kliring Berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia mempertegas eksistensi lembaga ini sebagai lembaga yang bertugas mengawal integritas finansial di Bursa Berjangka. Keberadaan lembaga ini sebagai penyeimbang dan penyelaras lembaga Bursa Berjangka, sehingga setiap transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka dapat berjalan secara wajar, teratur, efisien dan efektif, yang akan berimplikasi pada semakin terlindunginya nasabah yang melakukan transaksi di Bursa Berjangka.Hubungan hukum antara Lembaga Kliring dengan BAPPEBTI dan BBJ merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari UU, sedangkan hubungan hukum antara Lembaga Kliring dengan Pialang Berjangka maupun antara Pialang Berjangka dengan Nasabah adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, terhadap hubungan hukum yang timbul diantara para pihak perlu diperhatikan beberapa perbaikan, antara lain permasalahan perlindungan terhadap pihak nasabah, serta adanya jaminan kepastian hukum bagi pelaku dalam perdagangan beijangka komoditi, dengan memperbaharui hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta mengambil langkah-langkah seperti mendemutualisasikan lembaga Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, mensinkronisasikan kebijakan antar institusi dan langkah-langkah lain guna memperpendek jarak ketertinggalan Bursa Berjangka dalam negeri dengan Bursa Berjangka di luar negeri."

"ABSTRAKInvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasiyang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yangamat tinggi (high risk high return) dalam waktu relatif singkat. Untuk menjaminperlindungan dana nasabah, perlu adanya seperangkat kebijakan dalam menjagaintegritas keuangan para pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan dibidang perdagangan berjangka komoditi. Studi ini bermaksud untuk melihatpengaruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi (Bappebti) berupa Modal Disetor Pialang Berjangka,Kecukupan Modal Bersih Disesuaikan, Nilai Ekuitas dan Penyimpanan DanaNasabah pada Rekening Terpisah yang merupakan cerminan dari IntegritasKeuangan Pialang Berjangka terhadap perlindungan dana nasabah demiterwujudnya pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur,wajar, efisien dan efektif. Dengan menggunakan Structural Equation Model(SEM) terhadap data primer yang diperoleh melalui kuesioner terhadap parapelaku di pasar Perdagangan Berjangka Komoditi, terbukti bahwa keempatkebijakan tersebut melalui indikator-indikator terobservasinya, signifikan secarapositif berpengaruh terhadap perlindungan dana nasabah. Hal tersebutmencerminkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappebti dalammewujudkan integritas keuangan pialang berjangka komoditi diikuti oleh parapelaku pasar perdagangan berjangka komodit dan efektif dalam rangka menjaminperlinduangan dana nasabah

---

ABSTRACTInvestment in Commodity Futures Trading known as a form of investment thathas a high risk while potentially provide very high gain (high risk high return) in arelatively short time. To ensure the protection of customer funds, the need for aset of policies in maintaining the financial integrity of the market player who willcarry out activities in the field of commodity futures trading. This study intends tolook at the effect of the policies issued by the Commodity Futures TradingSupervisory (Bappebti) in the form of Paid-in Capital Brokerage, CapitalAdequacy Net Adjusted, Equity Value and Storage Customer Funds in SegregatedAccount which is a reflection of Integrity Financial Brokerage towards protectionof customer funds for the realization of the implementation of the CommodityFutures Trading orderly, fair, efficient and effective. By using Structural EquationModel (SEM) on primary data obtained through questionnaires to marketparticipants the Commodity Futures Trading, proved that all four of the policythrough its observation indicators, has significant positively effected on theprotection of customer funds. This reflects that the policies issued by Bappebti inrealizing the financial integrity of commodity futures brokerage followed bymarket participants trading futures commodity and effectively in order toguarantee customer funds protection."