Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 187982 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Konflik internal dan peranan dimensi internasional dalam Conflict Resolution (Studi kasus: Konflik Acheh-Sumatra Nastional Liberation Front/ASNLF versus Republik Indonesia)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S8122
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imam Suherman
Resolusi Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Kasus Tahun 2008-2011) = Internal Conflict Resolution National Awakening Party (Case Study Years 2008-2011)
"Sebagai partai politik baru yang lahir dalam arus gelombang demokratisasi di awal reformasi 1998, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil meraih kemenangan pada pemilu 1999 dengan menempati urutan ketiga. Namun, fenomena konflik internal PKB yang silih berganti kurun waktu antara tahun 2001 hingga 2011 berdampak pada penurunan suara PKB di pemilu 2004 dan 2009. Terakhir, konflik internal PKB terjadi tahun 2008-2011 yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini.
Tujuan penelitian adalah menjelaskan penyebab terjadinya fenomena konflik internal PKB serta mekanisme penyelesaian konfliknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep partai politik, konflik politik, dan resolusi konflik.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik internal PKB tahun 2008-2011 adalah konflik yang berawal dari keluarnya surat keputusan yang memberhentikan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB melalui Rapat Pleno yang dikendalikan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB. Pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, kuatnya pragmatisme kekuasaan, tidak berjalannya fungsi manajemen konflik serta lemahnya penegakkan konstitusi partai menjadi akar penyebab terjadinya konflik internal PKB. Mekanisme penyelesaian konflik internal PKB ditempuh melalui cara organisasi, kultural, politik, dan hukum.
As a new political party was born in the current wave of democratization in the beginning of the 1998 reform, the National Awakening Party (PKB) managed to win the 1999 elections with a third place. However, the phenomenon of internal conflict PKB successive period between 2001 and 2011 contributed to the decline in voice PKB 2004 and 2009 elections. Finally, internal conflicts PKB occurs in 2008-2011 which is the focus of this research study.
The purpose of research is to explain the causes of the phenomenon of internal conflict PKB and conflict resolution mechanisms. Methods of research used a qualitative approach with exploratory type. Data was collected through in-depth interviews as the primary data and literature as secondary data. Theoretical framework used is the concept of political parties, political conflict, and conflict resolution.
Results of the study showed that PKB internal conflict in 2008-2011 was a conflict that began in the issuance of a decree to dismiss Muhaimin Iskandar as Chairman of the Tanfidz Council DPP PKB through controlled Plenary Meeting of Gus Dur as Chairman of the Syuro Council DPP PKB. Unequal distribution of power, strength pragmatism of power, not the functioning of conflict management and weak enforcement of the party constitution at the root causes of internal conflict PKB. Internal conflict resolution mechanisms PKB reached by way of organizational, cultural, political, and legal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46463
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shadeq Muttaqien
Kelembagaan lokal dan penyelesaian konflik : studi kasus peran lembaga kerukunan keluarga masyarakat Dumai/LKKMD dalam penyelesaian konflik suku/etnis di Dumai-Riau = Local institution and conflict resolution case : study role of lembaga kerukunan keluarga masyarakat Dumai/LKKMD in ethnic conflict resolution at Dumai-Riau
"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.
The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35297
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwis`nu Arfa Sita
Mediasi analisis konflik industrial : studi kasus XYZ sebagai intervensi dalam penyelesaian konflik antara manajemen dan karyawan XYZ = Mediation analysis of industrial conflict: a case study of XYZ as an intervention in the resolution of the conflict between management and employees of XYZ
"Tesis ini membahas kasus konflik industrial XYZ yang berujung pada pemogokan ribuan karyawan. Bagaimana menyelesaikan konflik industrial menjadi pertanyaan penelitian ini. Setelah melakukan penelitian secara kualitatif dengan desain deskriptif yang menggunakan metode wawancara dan analisis isi, observasi dan studi pustaka, diperoleh hasil analisa bahwa mediasi merupakan intervensi terbaik dalam menyelesaikan konflik industrial XYZ. Hasil mediasi adalah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama pada bulan Februari 2012 dan berakhirnya pemogokan. Semoga apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dapat diterapkan dengan konsisten dan penuh komitmen oleh karyawan dan manajemen XYZ, termasuk pihak pemerintah sebagai mediator. Hasil perundingan dari mediasi-mediasi yang dilakukan diharapkan memberi pengalaman yang baik bagi XYZ maupun perusahaan lain dalam memelihara hubungan industrial kedepannya nanti.
This thesis discusses the case of XYZ industrial conflict that led to the strike of thousands of employees. How to resolve industrial conflict becomes a question of this research. After conducting research in a qualitative descriptive design using interviews and content analysis, observation and literature study, obtained by the analysis that mediation is the best intervention in resolving industrial conflicts XYZ. The results of mediation is the signing of the Collective Labour Agreement in February 2012 and the end of the strike. Hopefully what has been a mutual agreement can be implemented with a consistent and committed by employees and management of XYZ, including the government as a mediator. The results of the negotiations conducted mediations are expected to have a good experience for XYZ and other companies in the maintenance of industrial relations in the future later."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2012
T31778
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Malya Nova Imaduddin
Penyelesaian Konflik Pasca Konflik Aceh : Studi Peran Pemerintah dan Mantan Kombatan GAM dalam Menjaga Perdamaian Periode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016 = The Conflict Resolution Post Conflict Aceh The Role : Study of Goverment and GAM Ex Combatants in Keeping Peace at Period 2006 up to 2016
"Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dan mantan kombatan GAM dalam penyelesaian konflik pasca konflik Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan melakukan cara kolaborasi atau kerjasama dan kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, masih ada beberapa program kegiatan dan bantuan dari pemerintah yang belum terealisasikan, masih ada beberapa pihak pemerintah yang mengunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kedua, mantan kombatan juga sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Namun demikian, masih ada beberapa mantan kombatan yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan akan peran pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia, lambang dan bendera dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketiga, masih terjadi konflik-konflik kecil diantara pihak pemerintah dan mantan kombatan yang disebabkan oleh konflik internal dalam demokrasi pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menerjemahkan secara operasional kerangka penyelesaian konflik dalam menjaga perdamaian dengan skema yang dipahami oleh seluruh stakeholder melalui workshop dan pelatihan-pelatihan guna memudahkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh level pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota.
The study aims to analyze how the role of government and GAM ex combatants in conflict resolution post conflict Aceh. The results of the study found that firstly, the government has performed its role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. The role of government in resolving conflicts by way of collaboration or cooperation and compromise on the parties to the conflict. However, there are still some programs of activity and assistance from the government that have not been realized, there are still some government parties that use the authority for personal interests. Secondly, ex combatants have also exercised their role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. Nevertheless, there are still some ex combatants demonstrating a sense of dissatisfaction with the role of the government in terms of human rights law enforcement, symbols and flags and injustices in the equitable distribution of development. Third, there are still small conflicts between the government and ex combatants caused by internal conflicts in Aceh 39 s democratic government. Therefore, the Aceh Government needs to translate operational conflict resolution framework in keeping peace with a scheme understood by all stakeholders through workshops and trainings to facilitate synergy and collaboration at all levels of government in provinces and districts."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herlizar Rachman
Rekonsiliasi dalam konflik asimetris: posisi indonesia dalam proses resolusi konflik aceh 2004-2005 = Reconciliation in asymmetric conflict indonesia s position in aceh conflict resolution 2004-2005
"Memorandum of Understanding Helsinki pada tahun 2005 merupakan capaian terbaik sebuah negara dalam menyelesaikan konflik asimetris secara damai. Perundingan yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan pihak GAM menjadi titik paling menarik selama proses ini karena tidak banyak aktor negara yang berinisiatif untuk menyelesaikan sebuah konflik asimetris dengan menggunakan cara-cara yang non- koersif. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan mengapa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla membuka mediasi dengan pihak GAM dalam proses resolusi konflik Aceh tahun 2004-2005?
Dengan menggunakan teori rekonsiliasi, penelitian ini menemukan bahwa cara non-koersif yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia pada proses resolusi konflik Aceh tahun 2004-2005 bertujuan untuk memanfaatkan momentum kemunduran GAM, membentuk citra positif di dunia internasional, serta rekonstruksi pasca-bencana. Temuan tersebut merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan metode process tracing yang memelajari percabangan-percabangan sejarah dari genealogi konflik Aceh dalam periode waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
The 2005's Memorandum of Understanding of Helsinki was known as a state?s best response to asymmetric conflict using peaceful way. The negotiations between the Government of Indonesia and the Aceh Free Movement, or GAM, had become the core of the process since the rarity of such occassion in which a state solving an asymmetric conflict using non-coercive ways. Thus, this research asks why the Yudhoyono and Kalla administration opens a mediation with the Aceh Free Movement during the Aceh conflict resolution process in 2004-2005?
Using reconciliation theory, this research finds that the Government of Indonesia?s choice in using non-coercive ways is due to maximizing the moment of the setback of the Aceh Free Movement, creating positive image among international community, and the post-disaster reconstruction. Those findings are the result of a process tracing method in which this research study the genealogy of the conflict of Aceh and its disjunctures of events during 2004-2005."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63511
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Guslin
Pendekatan Hukum Internasional dan Peran Komunitas Regional dalam Menghadapi Dampak Regional dan Penyelesaian Konflik di Myanmar = International Law Approach and The Role of Regional Communities in order to a Conflict Resolution in Myanmar and Its Impact To Regional Teritory.
"ABSTRAK
Dalam sepuluh tahun terakhir, krisis yang menimpah Etnik Rohingya di Myanmar makin menarik perhatian dunia. Bukan saja dari komunitas regional namun bahkan juga oleh komunitas internasional dan PBB. Krisis kemanusiaan terjadi sedemikan masifnya dan bahkan berdasarkan temuan telah terjadi praktek Etnich Cleansing atau genocide di Rakhine State Myanmar yang dilakukan oleh militer Myanmar.Beberapa rekomendasi telah disampaikan oleh utusan-utusan khsus baik dari PBB maupun ASEAN termasuk laporan-laporan dari NGO dan UNCT yang selama ini telah melaksanakan tugas misi kemanusiaan di Myanmar dan Banglades , namun belum dapat menghentikan konflik di Rakhine State bahkan krisis kemanusiaan di Rakhine State semakin meningkat eskalasinya. Melalui pendekatan hukum kebiasaan internasional mengenai peran dan kerjasama organisasi regional dan pandangan tentang krisis kemanusiaan dan HAM serta dengan memperhatikan doktrin responsibility to protect tulisan ini mencoba untuk melihat apakah ASEAN dapat menjadi penengah bagi konflik di Myanmar. Penelitian ini dilakukana dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, partisipasi personal dan survey kualitatif serta dengan metode kualitatif. Dari hasil pengamatan, tulisan ini berkesimpulan bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap doktrin, teori dan hukum internasional, pelibatan ASEAN dapat menajdi opsi yang paling mungkin bagi penyelesaian konflik di Myanmar

In the last ten years, the humanitarian crisis affected the Rohingya Ethnic in Myanmar has increasingly attracted the attention of the globe. The attention come either from the regional community or international community including United Nations. The humanitarian crisis become massive in scale and based on the UN findings fact report that there has been etnich cleansing or genocide practical in Rakhine State Myanmar. Those it carried out by the Myanmar military. Some recommendations have been delivered by special envoys from both the United Nations and ASEAN including some official reports from NGOs and UNCT that have been carrying out humanitarian mission tasks in Myanmar as well as Bangladesh, but in fact no solution yet achieved till today crisis. Through an international customary law approach as well as UN Charter mandate for a cooperation of regional organizations, also by referring to the doctrine of responsibility to protect this paper try to see whether ASEAN can be a mediator for conflict in Myanmar. This research was carried out by using research methods, literature study, personal participation and qualitative methods. From the observations, this paper to conclude providing an understanding to doctrine, theory and international law, the involvement of ASEAN can be the most probably as the best option for resolving conflicts in Myanmar."

2019
T51723
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fiqri Paturahman
Mekanisme resolusi konflik internal partai politik: studi kasus langkah-langkah Partai Keadilan Sejahtera meredam konflik internal pasca musyawarah kerja nasional di Bali tahun 2008 = Resolution mechanism of internal conflict in political party: case study of the prosperous and justice party's steps in reducing internal conflict post national working conference Bali in 2008
"Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka yang digulirkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2008 menimbulkan respons beragam di internal partai. Di antaranya adalah sikap kritis beberapa kader yang menolak wacana tersebut dan berpotensi menjadi konflik internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana langkah-langkah PKS meredam konflik melalui mekanisme internal partai. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep konflik politik dan mekanisme resolusi konflik.
Hasil penelitian ini menunjukkan Halaqoh Tarbiyah sebagai conflict prevention dan peran struktural Majelis Syuro sebagai conflict termination mampu meredam konflik di internal PKS. Halaqoh Tarbiyah efektif dalam menanamkan nilai tsiqoh dan taat kepada kader dalam meredam konflik internal. Terdapat tiga cara yang dilakukan Majelis Syuro, yaitu menerbitkan penjelasan (bayan) partai terbuka, menyelenggarakan forum diskusi elit PKS (Multaqo Fikri), dan penegakkan disiplin organisasi melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme inilah yang kemudian mampu meredam konflik dan menciptakan soliditas internal partai.
The discourse of Prosperous and Justice Party (PKS) being catch all party initiated when National Working Conference (Mukernas) in Bali 2008 causing various responses in internal party. In between, critical attitude some cadres that rejected the discourse and potentially being internal conflict. This research using qualitative method and analyze how PKS reduce conflict through mechanism of internal party. This research using the framework of the concept of political conflict and conflict resolution mechanism.
The result of the research indicates Halaqah Tarbiyah as conflict prevention and the structural role of Consultative Assembly (Majelis Syuro) as conflict termination capable reduce conflict in internal PKS. Halaqoh Tarbiyah effectively imparting tsiqoh value and obedient to cadres in reducing conflict internal. There are three ways done by Majelis syuro. First, published an explanation (Bayan) about catch all party. Second, implementing discussion forum of elite PKS (Multaqo Fikri). Third, enforcement discipline organization through the Board for Organization Discipline Enforcement (BPDO). Those mechanism which was able to reduce conflict and create solidity in internal party."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62340
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kastner, Philipp
Legal normativity in the resolution of internal armed conflict
"With an estimated ninety-five percent of the world's armed conflicts occurring within individual states, resolution and prevention of internal conflicts represent a main driver of global peace. Peace negotiations stand outside the traditional formalism of lawmaking and represent a uniquely privileged moment to observe the rise or adjustment of the legal framework of a given state. Based in a socio-legal and pluralistic understanding of law, this book explores the normative dynamics of peace negotiations. It argues that the role of law in the peaceful resolution of internal armed conflicts has been greatly underestimated and that legal theory can and should contribute to a better comprehension of these processes. Including thematic case studies from Darfur, North-South Sudan, Uganda, Côte d'Ivoire, Colombia, Sri Lanka, Sierra Leone, Mozambique, Bosnia and Israel-Palestine, this volume will be of use to scholars, students and affiliates of international organizations and non-governmental organizations."
New York : Cambridge University Press, 2015
341.66 KAS l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Anwar Haidar
Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Industri: (Studi Kasus : Konflik Masyarakat Pasirwangi dan Perusahaan Chevron di Kawasan Darajat Garut) = Conflict Resolution Of Conflict Between Community With Industry (Case Study : Conflict Between Pasirwangi Community With Chevron In Darajat Garut Area)
"Tesis ini mencoba menganalisis efektivitas penyelesaian konflik antara masyarakat Pasirwangi dan Perusahaan Chevron sebagai pemangku kepentingan perusahaan di Kawasan Darajat Garut Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif; sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, pengamatan terlibat, dan studi dokumen. Kasus yang diteliti adalah penyebab konflik antara masyarakat Pasirwangi dengan Perusahaan Chevron di Keeamatan Pasirwangi, dan penyelesaian konflik yang dilnkukan oleh Perusahaan Chevron, kepolisian, dan pemerintah daerah. Wawancara mendalam difokuskan pada !rum belakang konflik, pelaksanaan comunity development, reaksi masyarakat hubungan antara pemangku kepentingan, penyelesaian konflik. Pengamatan difokuskan pada aktivitas perusahaan Chevron, masyarakat Pasirwangi, Polres Garut dan Polsek Pasirwangi, serta pemerintah daerah dari tingkat desa sampai kabupaten. Dan pengamatan terlibat difokuskan pada gejala sosial untuk menemukan penyebab konflik dan cara terbaik menyelesaikan konflik. lnforman kunci ditentukan bukan berdasarkan hubungan pribadi atau kedekatan peneliti ini dengan mereka, melakukan berdasarkan gejala dan fungsi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa penyebab konflik bukan konsep comunity development yang telah dibuat Perusahaan Chevron, melainkan pelaksanaannya oleh Humas Chevron, adanya kerenggangan hubungan dan ketidakpedulian Perusahaan Chevron terhadap masyarakat dan tokoh internal yang beard di Kecamatan Pasirwangi, kurangnya kepedulian pemerinsah daerah Kabupaten Garut terbadap konflik, lemabnya deteksi dini dari Polres Garu dan ketiadaan sinergi dan integrasi antara pemangku kepentingan perusahaan dalam menyelesaikan konflik. Adapun cara terbaik menyelesaikan konflik adalah melakukan pembenahan da1am tataran
This lhesis attempts to analyse effectiveness of conflict resolution between Pasirwangi community with Chevron Company as the company stakeholders in Darajat Gam! area. The research is done by qualitative metllod, while data collection by using depth interview, observation, direct involved observation and document studies. The observed case are the causes of eonflict between community of Pasirwangi with Chevron Company in Pasirwangi Subreagent, and conflict resolution conducted by Chevron Company, the police, the local goverment. In depth interviews were focused on the conflict background, implementation community development, people's response, relationship between stakeholders, conflict resolution. Observation on focused on the Chevron Company, Pasirwangi Community, Polres Gam! and Polsek Pasirwangi, and the goverment village level up to regency. And the direct involvement observation was focused on the conflict causes and best method in resolving the conflict. Key interviewees were chosen not based on personal relation with the writter; but its was based on symptoms and facts related to the research subject. The research proved point that the causes of the conflict are not the community development concept drawn by Chevron Company, instead they are caused by the implementation by community relation of the company, gap in the relations and the preceived uncaring attitude by the Chevron Company toward the community and the informal leadars in the Pasirwangi Subreagent, lack of attention from the local goverment of Gam! Regency toward the conflict, weakness and early"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010
T33475
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>