Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam beberapa tahun belakangan ini, kebijakan luar negeri Indonesia tampak berusaha mencitrakan identitas Islam moderat dalam hubungan internasional. Hal ini berbeda dengan praktik-praktik kebijkan luar negeri Indonesia yang secara historis menghindari refleksi faktor Islam meski mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa kebijakan luar negeri Indonesia mempromosikan identitas Islam moderat. Metodologi yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dalam anilisis wacana. Hasil penelitian ini adalah Islam moderat Indonesia ingin mengidentifikasi dirinya dengan membedakan dari negera-negara Muslim lain, khususnya kawasan Timur Tengah; adanya ekspektasi dunia internasional, khususnya negara-negara Barat, untuk memahami dan mendekatkan diri dengan dunia Muslim; pemerintah Indonesia ingin mengakomodasi suara komunitas Muslim dalam negeri yang selama ini mengharapkan adanya perbaikan hubungan dengan dunia Islam; adanya motivasi Indonesia untuk mengambil peran dalam hubungan internasional sesuai dengan konsistensi cara pandangnya terhadap dunia.

---

ABSTRACTIn recent years, Indonesia's foreign policy seemed to be portraying moderate Islamic identity in international relations. This is in contrast to practices foreign policy of Indonesia, which has historically avoided the reflection factor of Islam while the majority of the population is Muslim. This then begs the question why Indonesia's foreign policy promoting moderate Islamic identity. The methodology used in this thesis is a qualitative in discourse analysis. The results of this study are moderate Islam Indonesia wants to identify its self to distinguish from other Muslim countries, especially the Middle East region; there are expectations of the international community, especially Western countries, to understand and get closer to the Muslim world; Indonesia government wants to accommodate the voice of domestic Muslim community that had been hoping for a better relations with the Muslim world; the motivation of Indonesia to take part in international relations in accordance with the consistency of its worldview."

"American foreign policy and relations on human rights with Indonesia during Bill Clinton?s administration"

"Dalam studi hubugnan internasional masih sedikit pengamat yang menggunakan kebudayaan sebagai pendekatan untuk memahami fenomena internasional. Umumnya mereka masih berpegang pada pendekatan Realis, Idealis dan Ilmiah. Pendekatan Realis memandang fenomena internasional sebagai arena perjuangan untuk mempertahankan dan mencapai kekuasaan (Hans J. Morgenthau: 1962), pendekatan ilmiah memandang fenomena internasional sebagai fenomena yang didekati melalui prinsip-prinsip ilmiah dan memanfaatkan metode statistik."

"Kebijakan luar negeri Indonesia muncul sejak prinsip Bebas Aktif diperkenalkan melalui pidato Mohammad Hatta. Mulai era otoriter hingga demokrasi, kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami berbagai dinamika perumusan di tingkat domestik dan pengimplementasiannya di tingkat regional maupun global. Sejak tulisan Hatta dimuat di Foreign Affairs (1953), sejumlah literatur telah mengkaji dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah 70 tahun berlalu, perkembangan kajian kebijakan luar negeri Indonesia memerlukan peninjauan melalui tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini meninjau 55 literatur terakreditasi internasional mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) Prinsip Bebas Aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, (2) cara pandang kebijakan luar negeri Indonesia, (3) aktivisme kebijakan luar negeri Indonesia, (4) Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan (5) demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, serta kategori lain yang berisi literatur-literatur bertema selain yang telah disebutkan. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta tren perspektif. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa aktivisme regional Indonesia merupakan tema paling dominan dalam pengkajian kebijakan luar negeri, sementara Realisme merupakan perspektif paling dominan. Tinjauan juga menggarisbawahi dominasi tulisan argumentatif dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi ragam perspektif, dengan penekanan pada penggunaan perspektif pascapositivisme.

---

Indonesia’s foreign policy has been emerged since Bebas Aktif was first introduced on Mohammad Hatta’s speech. Since the authoritarian until the democratic era, Indonesia has experienced the dynamics of its policy-making and policy-implementing in the regional and global landscape. Since Hatta’s writing was published in Foreign Affairs (1953), numbers of literatures have captured the dynamics of the country’s foreign policy. About 70 years after, the development of the literatures on the academic realm now needs to be reviewed using the literature review. This paper aims to review the development of Indonesia’s foreign policy literatures. It reviews 55 internationally accredited literatures about Indonesia’s foreign policy. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into five theme-based categories which consist of (1) Bebas Aktif as the foundation of Indonesia’s foreign policy, (2) Indonesia’s foreign policy worldview, (3) Indonesia’s foreign policy activism, (4) Islam in Indonesia’s foreign policy, and (5) democracy in Indonesia’s foreign policy, alongside another grouping consisting of literatures aside the aforementioned themes. The literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of Indonesia’s foreign policy such as the distribution of its themes, distribution of the authors’ origin, and the paradigmatic trend. The literature review identifies that Indonesia’s activism in the region is the most dominant theme in the literatures of Indonesia’s foreign policy, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. The review also highlights the dominance of argumentative paper in the writing of Indonesia’s foreign policy. It then recommends some proposed further researches and highlights the need to diversify the perspectives with emphasis on the post-positivist ones."

"Belakangan ini , sejak era reformasi, kita mulai sering mendengar istilah "diplomasi publik" sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia...."

"esis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika dibawah kepemimpinanPresiden Clinton terhadap Indonesia melalui peranannya di IMF tahun 1998-2000, pascapemerintahan Soeharto. Mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri Amerika dikawasan Asia Tenggara dan melihat kesempatan bagi Amerika untuk mcmpcroleh aksesdalam mengontrol keputusan-keputusan politik yang penting di kawasan ini tennasukIndonesia, maka kedudukan seorang presiden Amerika menjadi penting dan sangatmenentukan di dalarn cara-cara pengambilan keputusan. Walaupun Kebijakan luar negeriAmerika lebih banyak dijalankan oleh presidennya sendiri, namun ia tidak lepas darikontrol Kongres, khususnya dari Senate Foreign Relations. Tanpa dukungan Senat,seorang presiden Amerika tidak dapat mcnjalankan kebijakan politik luar negerinyadengan baikHans J. Morgethau menyatakan bahwa isi dari kepentingan nasional Amerikaditentukan olch tradisi-tradisi poiitik dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh dimana Amerika rnerumuskan kebijakan Iuar negerinya. Kebijakan bantuan ekonomiAmerika kepada Indonesia periode l998»2000, dibawah pemcrintahan Preeiden Clinton,dipola untuk melestarikan nilaj-nilai Amerika pimerican values) yaitu memperluasdernokrasi dan sistem perdagangan bebas serta mcmpertahankan kepentingan keamananAmerika di Asia Tcnggara khususnya Indonesia. Dalam melaksanalcan kebijakan Iuarnegeri tersebut, Presiden Clinton cenderung unnrk memanfaatkan institusi moneterinternasional yaitu IMF. Pemanfaatan bantuan Iuar ncgeri melalui IMF selainmemperkuat komitrnen Amerika pada jalur diplomasi idealis yang telah dirintis olehPresiden Wilson juga menghindari terjadinya friksi yang rnungkin timbul antara AmerikaSerikat dan Indonesia dalam pembangunan ekonominya. Dalam arti lain, denganrncnerapkan muscular multilateralism, Presiden Clinton melandaskan politik Iuar ncgeriyang menj aga jarak atau equidistant policy.Policy of equidistance ini rncnirnbulkan Iiiksi dengan lembaga legislatif danpendapat umurn. Baik legislatif maupun pendapat umurn melihat diplomasi muscularmulrilateralism ter-sebut justnr lebih memberatkan dan membebani ralcyat Indonesia daripada membantunya. Lebih dari itu adalah bahwa muscular multilateralism akanmeminimalkan peran negara Amerika Serikat sebagai aktor utama yang bermain diIndonesia. Dengan dernikian prestige dan pengaruh Amerika tidak menonjol. AkibatnyaAmerika bukan lagi berperan sebagai super power yang harus memimpin kerja samaregional di Asia Tcnggara.Penerapan policy ini tentu banyak menguntungkan bagi Amerika Scrikat baiksecara economic cost maupun political cost. Olclr karcna itulah Pemerintah PresidcnClinton secara sungguh-sungguh mempcrjuangkan agar Kongres memahami, mendukung, dan akhimya menyetujui terlaksananya policy tersebut. Clintonberkeyakinan bahwa policy yang dilerapkan akan banyak membenloan keuntungan bagikepcntingan Amerika. Bisa dikatakan bahwa dcngan meminjam tangan IMF, Amerikahanya mengeluarkan ?sedikit pengorbanan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besamya."Penulisan tesis ini menggunakan metoda dcslcliptif-kualitatif denganmemanfaatkan sumber-sumbcr tcrtulis (data sekunder), baik yang diporoleh dari berbagaimacam literatur yang relevan dan memanfaatkan hasil-hasil dari suatu penelitian yangdituangkan dalam jumal-jumal ilmiah atau sumber-sumber lainnya.Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara sungguh-sungguh danmenyelumh adalah merupakan kepentingan Amerika sebagai manifestasi dari ?doctrineof enlargement " nya. Terumjudnya demolcrasi di Indonesia akan berperan sebagaifrontier politik Amerika sehingga peran ?super power? Amerika seperti pada masaPerang Dingin tidak diperlukan Iagi. Disamping itu, terwujudnya demokrasi akanmemperlcuat ekonomi negeri ini yang berorientasi pada pasar (market-orientedeconomics). Kondisi tersebut memungkinkan tezjaganya kepentingan ekonomi Amerikayang selanjutnya mampu mcnghasilkan usaha-usaha yang bisa mcndukung padakemitraan yang global."