Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimanakah perspektif asas itikad baik terhadap kontrak baku khususnya pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (PPJB SRS) serta bagaimanakah asas itikad baik dapat memberikan perlindungan bagi Calon Pembeli terkait dengan kontrak baku yang terdapat dalam PPJB SRS.Itikad Baik seharusnya memegang peranan penting dalam pembentukkan klausula kontrak baku dalam bentuk PPJB SRS, karena dengan adanya Itikad Baik yang diimplementasikan kepada klausula-klausula yang terdapat dalam PPJB SRS, kedudukan antara penjual sebagai pihak yang membuat PPJB SRS dan calon pembeli sebagai pihak yang akhirnya menyepakati PPJB SRS menjadi lebih setara dan lebih seimbang. Dengan adanya itikad baik, penjual tidak sewenang-wenang dan tidak menyalahgunakan posisi tawar yang dimiliki penjual dalam menyusun klausula dalam PPJB SRS tersebut. Pihak penjual pun harusnya memiliki keyakinan bahwa klausula-klausula yang terdapat dalam PPJB SRS yang berbentuk kontrak baku tersebut nantinya akan berguna dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Daya berlaku itikad baik haruslah meliputi seluruh proses perjanjian atau diibaratkan dengan ?the rise and fall of contract?. Dengan demikian, itikad baik harus meliputi tiga fase proses perjanjian, yaitu pre contractuale fase (fase pra-kontrak), contractuale fase (fase kontrak); dan postcontractuale fase (fase post-kontrak). Akan tetapi dalam prakteknya seringkali klausula kontrak baku dalam bentuk PPJB SRS merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak calon pembeli dan menguntungkan pihak yang lain yaitu pihak penjual.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk memberikan gambaran mengenai urgensi dari perpektif asas itikad baik terhadap kontrak baku khususnya pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, dengan pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute-approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Penelitian yang akaTesis ini membahas mengenai bagaimanakah perspektif asas itikad baik terhadap kontrak baku khususnya pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (PPJB SRS) serta bagaimanakah asas itikad baik dapat memberikan perlindungan bagi Calon Pembeli terkait dengan kontrak baku yang terdapat dalam PPJB SRS. Itikad Baik seharusnya memegang peranan penting dalam pembentukkan klausula kontrak baku dalam bentuk PPJB SRS, karena dengan adanya Itikad Baik yang diimplementasikan kepada klausula-klausula yang terdapat dalam PPJB SRS, kedudukan antara penjual sebagai pihak yang membuat PPJB SRS dan calon pembeli sebagai pihak yang akhirnya menyepakati PPJB SRS menjadi lebih setara dan lebih seimbang. Dengan adanya itikad baik, penjual tidak sewenang-wenang dan tidak menyalahgunakan posisi tawar yang dimiliki penjual dalam menyusun klausula dalam PPJB SRS tersebut. Pihak penjual pun harusnya memiliki keyakinan bahwa klausula-klausula yang terdapat dalam PPJB SRS yang berbentuk kontrak baku tersebut nantinya akan berguna dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Daya berlaku itikad baik haruslah meliputi seluruh proses perjanjian atau diibaratkan dengan ?the rise and fall of contract?. Dengan demikian, itikad baik harus meliputi tiga fase proses perjanjian, yaitu pre contractuale fase (fase pra-kontrak), contractuale fase (fase kontrak); dan postcontractuale fase (fase post-kontrak). Akan tetapi dalam prakteknya seringkali klausula kontrak baku dalam bentuk PPJB SRS merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak calon pembeli dan menguntungkan pihak yang lain yaitu pihak penjual.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk memberikan gambaran mengenai urgensi dari perpektif asas itikad baik terhadap kontrak baku khususnya pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, dengan pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute-approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kontrak yang akan dijadikan bahan studi adalah PPJB SRS Permata Gandaria antara Nyonya X dengan P.T. Putra Surya Perkasa, yang berbentuk kontrak baku.n dilakukan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kontrak yang akan dijadikan bahan studi adalah PPJB SRS Permata Gandaria antara Nyonya X dengan P.T. Putra Surya Perkasa, yang berbentuk kontrak baku.

---

AbstractThe present thesis will discuss the perspective of the principle of good faith towards the standard form contracts in particular the Agreement Binding for Sale and Purchase of Condominium (unit of multi-story building) (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun) ?PPJB SRS? along with the elaboration on how the said principle can provide the Potential Buyer protection when dealing with the standardized form of the PPJB SRS.Good faith supposedly carries an important role in the process of formulating the standard-form clauses appear in the PPJB SRS, it is highly expected that by implementing such role, the (bargaining) position of the seller as the party constructing the PPJB SRS and the Potential Buyer which in the position to adhere to the standardized term in the PPJB SRS can be more or less equal or in balance. The presence of good faith will endorse the Seller to not exploit its ?higher? bargaining position arbitrarily during the construction of the terms under the PPJB SRS. The seller also needs to be ascertain that the standardized term making part of the PPJB SRS shall be utile and expedient for both signatories to the contract. Good faith is expected to be applied throughout the whole process of the agreement, as it commonly phrased as the ?rise and fall of a contract?. Following this idea, good faith necessarily needs to cover the three phases of the agreement namely the pre contractual phase, contractual phase, and post-contractual phase. Unfortunately however, it is not rare to find in practice that the formulation of standardized clauses within PPJB SRS is benefiting Seller in one hand while damaging the Buyer in the other hand.The research conducted for the present Thesis utilizes Library Research and under form of Descriptive Research methodology, whereas aiming to describe the urgency and perspective of the principle of good faith towards the standard form contracts in particular the Agreement Binding for Sale and Purchase of Condominium (or unit of multi-story building) (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun). By using the normative juridical form of research the writer exercises the statute-approach altogether with the analytical approach. The research utilizes the secondary data consists of the primary, secondary, and tertiary legal materials. The research itself is a descriptive research with a qualitative approach. For the case study, the research examines a standardized-form of PPJB SRS Permata Gandaria signed by Ms. X and PT. Putra Surya Perkasa."

"ABSTRAKAspek Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak antara lain dari pihak regulator yang berkeinginan agar tercipta sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatnya pemberdayaan Konsumen dan tumbuhnya kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Salah satu perlindungan konsumen yang diharapkan tercipta dari pelaku usaha jasa keuangan adalah terkait dengan perjanjian baku antara Bank dengan nasabahnya. Perjanjian baku dimana klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh Bank, di dalam praktek telah lazim dilakukan. Calon Nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausulklausul itu baik sebagian maupun seluruhnya yang berakibat calon nasabah tidak dapat menjadi nasabah Bank. Salah satu risiko dalam pembuatan perjanjian baku antara Bank dengan nasabah ialah adanya pihak yang mempermasalahkan atau menganggap bahwa perjanjian baku yang dibuat bersifat berat sebelah dan mengandung klausula yang secara tidak wajar memberatkan bagi pihak lainnya sehingga perjanjian baku yang dibuat tidak memenuhi aspek perlindungan konsumen. Di sisi lain, sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan yang secara jelas dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai standar perjanjian baku yang seharusnya dipergunakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum. Analisa permasalahan berisikan analisa penulis terhadap implementasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di BNI dan perjanjian baku antara BNI dan Nasabah dalam kaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang dilakukan dengan menganalisa penerapan ketentuan hukum khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Dalam penulisan disimpulkan bahwa BNI perlu menyesuaikan perjanjian baku yang dibuat sehingga dapat memenuhi aspek perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, untuk semakin meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pelaku usaha jasa keuangan, maka perlu ditetapkan suatu standar perjanjian baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha jasa keuangan dengan keterlibatan regulator dan seluruh pelaku usaha jasa keuangan.

---

ABSTRACT

Consumer Protection in financial services sector aspect has gained attention from various parties including the regulator who willing to create a reliable system of Consumer protection, to increase Consumer empowerment and to develop Financial Services Institution awareness about the importance of Consumer protection in order to increase society trust to financial services sector. One of the consumer protection which is expected to be created from financial services institutions is the standard contract between the Bank and the consumer. The standard contract which has standard clauses prepared by the Bank is common in banking practice. The Prospective Consumer only has a choice to accept all the clauses in that contract or to refuse the clauses, in part or in whole, but with the consequence that the prospective consumer will not be the consumer of the Bank. One of the potential risk of the standard contract between the Bank and the Consumer is the presence of a party who considered that the standard contract has unfair clauses and contains clauses that unreasonably onerous the other party in the contract, so that the standard contract between the Bank and the Consumer does not meet the consumer protection aspect. On the other side, there is not any clear guidance yet for the Bank in respect of the standard contract that should be used.

The research is used on this writing is a normative judicial method, so that the approach conducted by the writer is by searching the principles of law in general. The analysis of the issues contain the writer analysis on the implementation of consumer protection in financial services sector in BNI and the standard contract between BNI and the Customer in relation to consumer protection in financial services sector, by analyzing the application of legal provision, particularly Regulation of Financial Services Authority on Consumer Protection Sector Financial Services.

In the writing is concluded that BNI is necessary to adjust the existing standard contract between BNI and its customer so that the contract will meet the consumer protection aspect. Futhermore, to increase the customer trust to the financial services institution, the standard contract which applicable for all the financial services institutions is necessary to be determined by the involvement of regulators and all the financial services instutions."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai apakah PPJB yang memuat klausula mengenaikesepakatan untuk membayar kelebihan dan kekurangan tanah yang disusun dalam bentuk perjanjian baku oleh Developer PT.CRM telah memenuhi ketentuan dan asasasas yang tercatum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (?UUPK?) dan/atau Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah (Permen No. 09/1995) dan bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap PPJB yang dibuat di bawah tangan oleh Developer dan pembeli yang tidak memenuhi ketentuan UUPK dan/atau Permen No. 09/1995 yang diwaarmerkingnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundangundangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun PPJB yang disusun secara baku oleh PT. CRM tidak memuat hal-hal yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK, namun PPJB tersebut tidak memuat ketentuan mengenai harga tanah dan harga bangunan secara terpisah, sehingga melanggar hak atas informasi dari konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Dalam hal PPJB tersebut diwaarmerking oleh Notaris, maka tanggung jawab Notaris hanya sebatas terhadap tanggal waarmerkingnya saja karena PPJB tersebut telah ada dan ditandatangani sebelum diwaarmerking. Untuk mencegah Konsumen dirugikan karena ketidaksejajaran atas informasi dari PPJB, maka perlu ada peraturan setingkat undang-undang yang mewajibkan PPJB dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat umum yaitu Notaris, baik untuk satuan rumah susun, maupun untuk rumah tinggal dan rumah toko.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about whether the Standard Binding Sale and PurchaseAgreement (PPJB) that contains a clause to pay the excess and shortage of land arranged in the form of raw agreement by Developer PT. CRM has fulfilled the requirements and principles regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection ("UUPK") and / or the Minister of State for Housing No. 09 / KPTS / M / 1995 on Guidelines for the Sale and Purchase House ("Permen No. 09/1995") and how are the responsibilities of the notary related issues of PPJB which does not meet the provisions of the UUPK and/or Permen No. 09/1995 which he waarmerked. This research is a qualitative research with legal normative method which emphasized on the legal norms by analizing the related regulations and collecting the data from literatures. The result of this research shows that although the PPJB didn't contains the forbidden clause as regulated in Article 18 of UUPK, but since the PPJB didn't contains the information on the price of the land and buildings separately, thus it violates the consumer's rights of information as regulated in Articles 4 and 7 of theUUPK. If the PPJB is waarmerked by the Notary, thus the responsibility of theNotary is limited only to the date of the waarmerking because the PPJB has been existed and signed even before being waarmerked. In order to prevent the consumer be disadvantaged because of the inequality on the information required on the PPJB, there has to be a regulations at the Law level which obliged that the PPJB be made in an authentic deed by a Notary, either it is for the strata title, or for the residential and home store."

"Dalam perkembangan praktek bisnis terdapat suatu bentukkontrak yang isinya telah dibakukan dalam bentuk formuliryaitu kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak tertulisyang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak dansudah dicetak dalam bentuk formulir tertentu oleh salahsatu pihak, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidakmempunyai kesempatan untuk mengubah klausula-klausulakontrak baku tersebut. Salah satu kontrak yang berbentukkontrak baku adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli SatuanRumah Susun (PPJB SRS). Yang menjadi pokok permasalahanadalah apakah klausula kontrak baku dalam bentuk PPJB SRSdapat merugikan salah satu pihak dan bagaimanakah penerapanasas-asas hukum kontrak dalam kontrak baku yang terdapatdalam PPJB SRS. Klausula kontrak baku dalam bentuk PPJB SRSseringkali merugikan salah satu pihak yang dalam hal iniadalah pihak calon pembeli dan menguntungkan pihak penjual.Dalam PPJB SRS tidak semua asas dalam hukum kontrakditerapkan. Seringkali terdapat pelanggaran terhadap asasasasdalam hukum kontrak yang ditunjukkan dengan adanyaketidaksetaraan dan ketidakseimbangan kedudukan diantarapara pihak dalam klausula-klausula PPJB SRS. Pembentukundang-undang diharapkan untuk membentuk undang-undang yangkhusus mengatur mengenai kontrak baku yang berfokus kepadakesetaraan kedudukan diantara para pihak serta Pemerintahharus membuat suatu pedoman yang lebih memiliki kekuatanmemaksa dalam pelaksanaannya sebagai dasar pembentukkanPPJB SRS, sehingga kedudukan diantara pihak dapat seimbang.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian iniadalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatanyuridis normatif sedangkan metode analisis data dilakukandengan cara kualitatif. Dalam analisis yuridis suatu PPJBSRS ini, digunakan PPJB SRS Rumah Susun Permata Gandariaantara Nyonya X dengan P.T. Putra Surya Perkasa."

"Di Indonesia, perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formalnya semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama. Didalam perkembangan masyarakat sekarang ini munculah istilah kawin kontrak, dimana perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu. Hal tersebut menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.Didalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah empiris yuridis, dengan menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti. Diperlukan upaya hukum untuk mencegah kawin kontrak, seperti upaya pemerintah memasukkan Rancangan Undang- Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan ke dalam program legislasi nasional 2010-2014 yang melarang praktek kawin kontrak, atau diperlukan upaya hukum lainnya seperti membuat para pihak dalam perjanjian kawin kontrak tersebut mempunyai kedudukan yang seimbang.

---

In Indonesia, the marriage is legally valid if done in accordance with the religion and belief each and were listed in the registry office marriages. Law No. 1 Year 1974 on Marriage view that marriage was not only seen from purely formal aspect, but also viewed from the aspect of religion. In the development of today's society comes the term marriage contract, where the marriage conducted in a certain period of time, and the material rewards for either party, as well as other provisions stipulated in a contract or specific agreement. This becomes the issue raised in this study.

In this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative analysis, so it will generate some descriptive data, ie data that describes the state of the object or event under study. Necessary legal measures needs to be taken to prevent the marriage contract, such as government efforts to incorporate the Bill (the Bill) Religious Courts Law on Marriage Material into the national legislation program from 2010 to 2014 that prohibiting the practice of marriages contract, or other legal efforts as necessary to make the parties to the agreement marriage contract has a balanced position."

"ABSTRAKKeppres No.29/1984 adalah merupakan peraturan,pelaksanaandari Undang-Undang tentang APBN yang merupakan pedbi^man/petianjuk pelaksanaan pengelolaan KEUANGAN NEGARA dalamrangka melaksanakan Pembangunan Nasional.Didalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut tidak terlepas peran serta pihak'Swasta untuk ikut menunjang-Pembangunan tersebut antara lain melalui pengadaan sairana /alat-alat sesuai dengan Program yang tertuang didalam DaftarlsianKegiatan/Daftar Isian Prbyek.Perwujudan hubungan antar pihak Pemerintah dan Swastabiasanya tertuang dalam sebuah perjanjian yang menjadimasalah disini adalah Perjanjian yang dilandasi oleh pasal1338 KUH Perdata berazazkan Kebebasan Berkontrak dan kesepakatanpara pembuat perjanjian dilain pihak Keppres No.29/1984,mempunyai sifat Imperatif dan merupakan perwujudandari langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dibidang PengelolaanKeuangan Negara.Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, telah dilakukanpenelitian kepustakaan (library research) yang di lengkapi pula dehgan nenelitian lapanaan (Field Research )dan pengetahuan praktek dari penulis selaku pelaksanaan pada Kantor Perbendaharaan Neaara di Jakarta,.Pada cikhirnya penulis berkesimpulan bahwa KeppresNo.29/1984 khususnya yang. mengatur tentang perjanjian adalah merupai^an patokan-patokan elementer yang harus dipatuhioleh pihak yang mengadakan perjanjian dimana dananyabersumber pada keuangan negara, Kehadiran Keppres No.29/84dapat dipergunakan sebagai pedoman didalam pembuatan sebuahPerjanjian antara pihak Pemerintah dan Swasta dan ' haltersebut dimungkinkan oleh KUH Perdata,

---

"

" ABSTRAK Semakin maraknya pemasaran rumah susun yang masih belum dibangun atau masih dalam tahap pembangunan terutama yang belum mencapai keterbangunan minimal 20 menjadikan terhambatnya proses pemasaran jual beli satuan rumah susun antara pelaku pembangunan dengan konsumen melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB . Pemasaran satuan rumah susun tersebut dapat dilakukan berdasarkan pemesanan terlebih dahulu yaitu melalui Surat Pesanan Satuan Rumah Susun yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB . Skripsi ini membahas mengenai konsep Surat Pesanan Satuan Rumah Susun sebagai alternatif pelaksananan penjualan satuan rumah susun oleh perusahaan pengembang. Pembahasan pertama adalah mengenai kekuatan mengikat surat pesanan terhadap pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun. Kedua membahas mengenai status pemilikan satuan rumah susun dalam proses jual beli berdasarkan Surat Pesanan dan PPJB. Ketiga membahas mengenai kekuatan mengikat Surat Pesanan yang dilakukan antara Sdr. Ike Farida dan PT. Elite Prima Hutama terkait dengan ada tidaknya wanprestasi oleh PT. Elite Prima Hutama yang menjadi inti permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 51/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL. Dengan dilakukannya analisis berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, Surat Pesanan Satuan Rumah Susun merupakan suatu bentuk perjanjian innominaat yang sifatnya baku dimana kewajiban yang lahir dari Surat Pesanan tersebut adalah pelaksanaan PPJB. Proses pelaksanaan jual beli satuan rumah susun melalui Surat Pesanan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum mengalihkan hak atas kepemilikan Satuan Rumah Susun dari perusahaan pengembang kepada pembeli. Surat Pesanan yang dilakukan antara Sdr. Ike Farida dan PT. Elite Prima Hutama dapat dikatakan sah dan mengikat sehingga PT. Elite Prima Hutama telah wanprestasi dalam melaksanakan PPJB.

---

ABSTRACT Proliferative marketing of the un built or under construction condominium which has not reached at least 20 of construction delays the implementation of making the Preliminary Sale and Purchase Agreement. The under construction condominiums were marketed by booking through Purchase Order Letter. This Purchase Order Letter is followed by the Preliminary Sale and Purchase Agreement in order to implement the Sale and Purchase Agreement of condominium unit. This thesis discusses about the concept of Purchasing Ordering Letter as an alternative sale of under construction condominium by the developer. First discussion describes the binding power of the Condominium Purchase Order Letter towards the implementation of Sale and Purchase Agreement. Second discussion describes the ownership right of condominium by buying and selling through Purchase Order Letter and Preliminary Sale and Purchase. Third discussion describes whether there is a breach of Purchase Order Letter which is made by Ike Farida and PT. Elite Prima Hutama based on South Jakarta State Court No. 51 PDT.G 2015 PN.JKT.SEL. By using normative legal research, this thesis also concludes that Purchase Order Letter is a form of innominate and standardized agreement. As an agreement, Purchase Order Letter creates legally binding obligation between two parties to implement the Preliminary Sale and Purchase Agreement of Condominium. The implementation process of buying and selling of Condominium unit through Purchase Order Letter and Preliminary Sale and Purchase Agreement have not transferred the Condominium Unit ownership rights of the developer to the buyer. The Purchase Order Letter between Ike Farida and PT. Elite Prima Hutama is valid and binding, so PT. Elite Prima Hutama has been in default or breach of contract by not implementing the Preliminary Sale and Purchase Agreement as agreed in the Purchase Order Letter."