Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jalan merupakan ruang terbuka umum dan sebagai fasilitas infrastruktur sebuah kota, berguna untuk lalu lintas bagi masyarakat dan pemerintah sualu negara. Karena jalan sebagai fasilitas infrastruktur yang penting, maka banyak dilakukan pembangunan jaringan jalan di kota dan daerah. Persoalan yang sering timbul di dalam pembangunan jaringan jalan di Indonesia adalah masalah pembebasan lahan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah kota yang berkeinginan mengembangkan jaringan jalan dan di lain pihak masyarakat memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Salah satu permasalahan pertanahan di dalam pembangunan jaringan jalan di perkotaan yaitu penentuan standar harga tanah yang terkena pembebasan tanah. Untuk mendapatkan standar harga tanah yang dapat diterima oleh masyarakat maka terlebih dahulu diperlukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi harga pembebasan tanah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Sawangan Depok pada bulan Februari sampai dengan Juni tahun 2005. Permodelan studi analisis data yang digunakan regresi berganda dengan variabel bebasnya adalah: kelompok kondisi tanah, kondisi bangunan, kondisi aksessibilitas dan kondisi sosial masyarakat, sedangkan variabel tak bebasnya adalah harga tanah. Hasil analisis frekuensi, rata-rata responden meminta harga tanah pada jarak 350 meter sampai 4000 meter (dekat pusat Kota Depok) di atas Rp 1.000.000,- pada jarak 9000 meter turun mencapai Rp.500.000,- dan pada jarak 14000 meter harga naik Rp.1.000.000,- (dekat Kota Parung). Analisi regresi linier menunjukan hasil yang signifikan, tingkat signifikasi statistik F model yang dihasilkan sangat kecil yaitu sig 0,000 lebih kecil dari taraf nyata dari yang digunakan dalam studi ini yaitu 0,05. Ini berarti bahwa model yang diperoleh signifikan. Artinya bahwa diantara variabel bebas terdapat paling tidak satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tinggi-rendahnya harga kompensasi penggantian tanah.Hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel tak bebas yang berpengaruh secara signifikan dalam pengujian parsial adalah: semakin jauh lokasi bidang tanah terhadap jarak jalan, semakin jauh lokasi bidang tanah terhadap CBD, dan semakin kecil luas bidang tanah menjadi semakin rendah harga tanah, sedangkan semakin dekat lokasi bidang tanah terhadap pusat kota, semakin teratur bidang, semakin baik topografi bidang tanah, hak tanah semakin jelas SHM tanah menjadi semakin tinggi harga tanah.Hasil Model Kompensasi Pembebasan Harga Pengganti Tanah adalah persamaan regresi linier:Y = -53157.4 + 3.341 NJOP - 18.594 JRK + 90162.581 PAMHasil model penelitian ini menghitung harga penggantian tanah yang nilainya rata-rata berada pada kisaran tengah antara harga pasaran dengan harga permintaan masyarakat, dan digambarkan pada peta kontur harga tanah kompensasi. Studi pengelolaan tanah di Indonesia harus telah dilakukan sampai didapatkan pola yang baik, sehingga dapat memuaskan semua pihak dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.Hasil penelitian ini merekomendasikan agar penentuan kompensasi harga penggantian tanah di dalam kasus pembebasan tanah untuk pembangunan jalan perlu memperhatikan variabel-variabel kondisi tanah, kondisi bangunan & lingkungan, kondisi aksesbilitas dan kondisi sosial dari masyarakat pemilik tanah, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

---

Road is a public space and as infrastructure facility of the town. It is public good for traffic and society of the state. Road is an important infrastructure facility, so that many development of network of roads and towns are built. The problem which often rises in development of network road in Indonesia is the problem of land taking. It is caused by policy of government which want town to develop the network of road. On the other hand the society have their own interest importance of land. One of the problems is the standard compensations of land price, there is no significant value between the calculation. The factors influences compensations should be analyzed Pest, in order to get to the accepts price of stake holders. The compensation price model of land taking in this research use study analyze data of regression doubled with dependents variable is: group of condition of land, condition of building, condition of social condition and accessibilities of society, while the independent variable is land price. The result analysis frequency, responder mean ask land price at distance 350 meters until 4000 meters ( near by downtown of Depok) more than Rp1.000.000,- and when its distance 9000 meters go down to reach Rp.500.000,- and when the distance shows 14000 price meters go up Rp.I.000.000,- ( near by Town of Parung). Linear analysis of the regression value show that it is not mount statical significant. It is very small than table value is 0,05. The functional relationship between dependents variable and independent variable influence significant in partial calculation is that.

The father the location from CBD, the cheaper the land is, the smaller the land is, the cheaper it is on the contrary, the nearer the land to the town center, the more expensive it is. If the land is good and the legalization of the land is clear, so the land price is more expansive.

The result model is:

Y = -53157.4 + 3.341 NJOP - 18.594 JRK + 90162.581 PAM

The Result compensation model of land taking research calculate land price which is middle between market price and the society demand. The study management of land in Indonesia have to be done is good pattern, so that it can satisfy all stake holder. In conducting liberation of land for building road for public facility however the government must put forward social welfare the determinative of land compensation for road buildings must pay attention to variables of is condition of land, condition of building & environmental, condition of accessibilities social condition and the owner of that land, so that society well can not loss."

"Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan kinerja dari suatu organisisi. Jika motivasi seseorang tinggi maka kinerja yang dihasilkan pun akan semakin baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi adalah gaya kepemimpinan. Tesis ini membahas tentang pengaruh gaya kepemimpinan (partisipatif, suportif dan direktif) terhadap motivasi (expectancy, instrumentality dan valence)dan kinerja dalam bisnis multilevel marketing di PT CNI.Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi dan kinerja dari seorang distributor dilakukan analisis regresi. Akan tetapi sebelumya dilakukan analisa faktor untuk mengetahui indikator penelitian mana saja yang tepat digunakan untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan dan motivasi.Berdasarkan hasil analisa regresi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif dan direktif mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi seorang distributor. Sedangkan gaya kepemimpinan suportif temyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi seorang distributor. Dari hasil analisa regresi juga dapat disimpulkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja yang dihasilkan oleh seorang distributor.

---

Motivation is one of the factor which can be used to determine performance of the organization. If motivation is higher then performance of the organization will be better. One of the factor which influence motivation is leadership style. This research contains about the influence of leadership style (participate, supportive and directive) to motivation (expectancy, instrumentality and valence) and performance on multilevel marketing PT Citranusa Insancemerlang.Factor analysis is used to reduce the research indicator into factors which used to determine the construct of leadership style and motivation. Regression analysis then used to examine the influence of leadership style to motivation and performance.The results shows that participative and directive leadership style have positif influence to motivation while supportive leadership style has no influence to motivation. The last, motivation has positive influence to distributor performance."

"Tesis ini membahas faktor-faktor risiko pada proses pembebasan tanah dengan studi kasus pada Proyek Banjir Kanal Timur DKI Jakarta dalam hubungannya dengan kinerja waktu proyek. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksploratif dan menggunakan pendekatan risiko serta analisa statistik (korelasi dan regresi berganda). Untuk menentukan biaya penanganan risiko yang optimal digunakan program crystal ball. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor risiko dominan dalam pembebasan tanah Proyek BKT adalah akibat warga yang menuntut uang ganti kerugian lebih tinggi dari harga NJOP serta adanya perbedaan harga tanah karena kedekatan dengan lokasi bisnis.

---

The focus of this study is the identification of factors in land acquisition of East Jakarta-Flood Way Project that risking lag in project completion time. This study is quantitative, explorative, using risk approach and also statistical analyze (correlation and multiple regression). To optimize risk cost then using the crystal ball model. The result found risk factors that influencing project significantly are the compensation problems and also differences of land price due to near with central business district."

"Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk Indonesia selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan, tetapi dengan terbatasnya ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara, maka pemerintah perlu mengadakan pembebasan hak atas tanah dengan melakukan kegiatan pengadaan tanah. Secara normatif pengadaan tanah itu berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menurut peraturan perundang-undangan harus dibantu dengan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T). Permasalahan yang penulis bahas adalah kewenangan Pelaksana Pengadaan Tanah terhadap penguasaan atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum bagi ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian secara normatif, menyangkut aspek yuridis formal dan materiil mengenai pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan Wawancara. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah berwenang untuk melakukan pengawasan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukumnya bagi pemegang hak atas tanah yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya akhir untuk menuntut pertanggungjawaban.

---

Development is one of the means for the welfare of the people, therefore every country, including Indonesia, is always active in carrying out development activities, one of which is development for the public interest. Development carried out for both public and private interests always requires land as a container for the establishment, but with the limited availability of land controlled by the state, the government needs to acquire land rights by carrying out land acquisition activities. Normatively, land acquisition is related to activities to acquire land by providing compensation to those who release or hand over land, buildings, plants and objects related to land. The implementation of land acquisition for development in the public interest, according to the statutory regulations, must be assisted by the Land Acquisition Committee. The problem that the author discusses is the authority of the Land Acquisition Committee over control of land to be used for development for the public interest and legal protection for the heirs as holders of land rights that are released for public interests. This thesis writing method uses a form of normative research, involving formal and material juridical aspects regarding land acquisition arrangements for the public interest and is a descriptive analytical research. The data collection tool used was literature study and interview. From this research, it can be concluded that the Land Acquisition Committee has the authority to supervise land acquisition for the public interest by following the procedures contained in Presidential Regulation Number 65 of 2006 and there are 2 (two) kinds of legal protection for land rights holders, namely legal protection preventive as a preventive measure and repressive legal protection as the final effort to demand accountability."