Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak pembentukan negara Republik Rakyat Cina (1949), kebijakan Cina terhadap Korea sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Cina memandang Korea Utara sebagai wilayah penyangga antara dirinya dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Uni Soviet. Dalam masa Mao Zedong, kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dipusatkan pada Korea Utara dan tidak menjalin hubungan dengan Korea Selatan. Berdasarkan politik dan ideologi, Cina memihak Korea Utara menentang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Jepang. Berbeda dengan Mao, di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Cina menjalin hubungan ekonomi secara informal dengan Korea Selatan pada tahun 1980-an. Selanjutnya dalam era pasca-Perang Dingin, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1992, Beijing menormalisasi hubungan diplomatik dengan Seoul. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Cina meninggalkan Korea Utara. Beijing tampak berusaha memelihara hubungan baik dengan Pyongyang. Dengan menggunakan pendekatan keterkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang dikemukakan Samuel S. Kim, skripsi ini berusaha menjelaskan pelaksanaan kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dalam era pasca- Perang Dingin (1989-1994), termasuk sikap Cina terhadap tiga isu penting di kawasan itu, yakni: nuklir Korea Utara, unifikasi Korea, dan masa depan Korea Utara. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea, yaitu: kepemimpinan dan elite; kepentingan ekonomi; serta kepentingan politik dan keamanan. Sedangkan faktor-faktor eksternal utama yang mempengaruhi kebijakan Cina tersebut ialah normalisasi hubungan Cina-Soviet, serta jatuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet (berakhirnya Perang Dingin); serta hubungan Cina dan Amerika Serikat. Pembahasan permasalahan juga dikaitkan dengan tulisan Kenneth Lieberthal, A. Doak Bamett, Hans J. Morgenthau, Susan Shirk, dan William T. Tow."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Korea Selatan terhadap krisis nuklir di semananjung Korea. Krisis nuklir yang terjadi, melibatkan dua negara yang berkonflik Amerika Serikat dan Korea Utara. Kemauan Korea Selatan untuk turut serta dalam penyelesaian konflik antara KoreaUtara dan Amerika Serikat adalah sangat beralasan, karena Korea Selatan sedang dalam upaya menciptakan reunifikasi Korea, sementara Amerika Serikat tetap menjadi sekutu tradisional Seoul. Walaupun Korea Selatan menyadari bahwa sejatinya krisis nuklir tersebut hanya dapat diselesaikan di Washington dan bukannya di Seoul. Dengan tetapmenjaga hubungan diplomatiknya dengan kedua negara yang berkonflik, Korea Selatan merespon konflik yang terjadi ini dengan kebijakan-kebijakan yang dapat dibahas dalam tesis ini.Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negri Korea Selatan yang terkandung dalam kebijakan kebijakan luar negeri yang mencerminkan tujuan negara ini dalam keputusan politik luar negerinya. Jenis penelitian penulisan ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil studi ini diharapkan tersedianya gambaran lengkap tentang kebijakan politik, ekonomi, danpertahanan keamanan Korea Selatan terhadap kedua negara yang berkonflik. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan 4B (gerakan feminisme) sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi tingkat kelahiran rendah di Korea Selatan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana gerakan 4B berkembang dari reaksi negatif para wanita terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi tingkat kelahiran rendah di Korea Selatan. Gerakan 4B atau “The 4 No’s” adalah gerakan feminisme yang berkembang di Korea Selatan. 4B merupakan singkatan kata dalam bahasa Korea yang berawalan huruf B, berdasarkan dari 4 prinsip Bihon (tidak menikah), Bichulsan (tidak melahirkan), Biyeonae (tidak berkencan), dan Bisekseu (tidak berhubungan seksual dengan lawan jenis). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penulis menggunakan penelitian terdahulu, artikel, media massa, dan buku-buku sebagai sumber data dan panduan dalam penulisan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya hanya istilah Bihon yang digunakan para feminis untuk memboikot hubungan pernikahan antara pria dan wanita. Namun, kebijakan pemerintah yaitu Birth Map dalam mengatasi tingkat kelahiran rendah di Korea Selatan mengundang kontroversi terutama di kalangan wanita di Korea selatan. Hal tersebut menyebabkan munculnya istilah lain yaitu Bichulsan, Biyeonae, dan Bisekseu (Gerakan 4B) sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah.

---

This research aims to analyze the 4B movement (feminist movement) as a rejection of government policies in overcoming the low birth rate in South Korea. The problem examined in this research is how feminist movements like 4B developed from women's negative reactions to the government's policy in overcoming the low birth rate in South Korea. The 4B Movement also known as “The 4 No’s” is an abbreviation of the Korean word which starts with letter B based on 4 principles namely Bihon (no to heterosexual marriage), Bichulsan (no to childbirth), Biyeonae (no to dating), and Bisekseu (no to heterosexual sexual relationship). The method used in this research is a qualitative analysis method. The author used previous research, article, mass media, and books as a data and guidelines to support research. The results of this research show that initially only the term Bihon was used by feminists to boycott marriage between men and women. However, the government policies in overcoming the low birth rate in South Korea called ‘Birth Map’ have invited controversy, especially among women. This led to the emergence of other terms such as Bichulsan, Biyeonae, and Bisekseu (The 4B Movement) as a criticism of government policy."

"Dalam tesls ini, penulis ingin menjelaskan Kebijakan Luar Négeri Turki dalam mengatasi masalah Kurdi. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena masalah Bangsa Kurcli tidak hanya dihadapi oleh negara Turki saja, namun juga melibatkan beberapa negara tetangga Turki yang menghadapi permasalahan dengan Bangsa Kurdi. Dinamika intemal para aktor politik Turki berkenaan dengan perkembangan penanganan masalah Kurdi dan hubungan antamegara dalam mengatasi masalah ini juga menarik untuk disimak, karena berkaitan dengan kepentingan negara masing-masing.Dengan menggunakan teori Snyder dan Coplin mengenai proses pengambilan keputusan, model proses pembuatap kebijakan luar negeri dari Allison, dan juga didukung oleh pendapat Holsti mengenai interaksi antaraktor serta teori Frankie mengenai faktor ekstemal dalam pembuatan keputusan Iuar negeri, penulis mencoba membahas masaiah tersebut Tesis ini merupakan kajian kualitatif. Penelitian tesis ini adalah deskriptif. Data penelitian diperoieh melalui teknik pengumpulan data kepustakaan. Dari penelitan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa daIam penyelesaian masalah Kurdi, selain peranan dominan dari kalangan mi1iter, pihak eksekutif dan partai politikjuga memainkan peranan penting dalam penyelesaian masalah tersebut. Hubungan Turki dengan negara- negara tetangga juga sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan konflik Kurdi di kawasan tersebut."

"ABSTRACTDalam perspektif keamanan, wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan merupakan kawasan yang strategis baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer. Kondisi ini juga memiliki potensi dan tantangan yang kompleks dan berisiko menimbulkan ketegangan antar negara. Pasca Perang Korea dan Perang Dunia ke II perkembangan krisis di Semenanjung Korea masih terus berlanjut. Kemudian Korea Utara memilih untuk membangun kapabilitas militer yang semakin meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdekatan dengan wilayah Semenanjung Korea dan kondisi ini dapat memberikan dampak terhadap kedaulatan dan keamanan negara Indonesia, khususnya kegiatan uji coba nuklir yang telah dilakukan oleh Korea Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia dan bagaimana peran para aktor yang terlibat dalam menanggapi isu tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini membahas isu tersebut dengan teori konstruktifis dan konsep diplomasi pertahanan dalam proses analisisnya. Hasil pembahasan penelitian ini adalah bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam menanggapi krisis di Semenanjung Korea."

"Tesis ini menganalisis mengenai keamanan di kawasan. Contoh kasus yang dianalisis adalah keamanan di Semenanjung Korea. Pasca perang Korea tahun 1953, Korea Utara dan Korea Selatan masih dalam kondisi bermusuhan, karena peperangan hanya diselesaikan melalui gencatan senjata. Sehingga membuat hubungan antara kedua negara Korea selalu dalam kondisi yang saling bermusuhan. Sejak tahun 1991-an, Korea Selatan menjalankan kebijakan untuk merangkul dan berdialog dengan Korea Utara.Tujuannya adalah agar kondisi permusuhan di Semenanjung Korea dapat berubah menjadi kondisi persahabatan. Dalam Tesis ini akan dijelaskan proses perubahan dari permusuhan menjadi persahabatan tersebut, termasuk siapa saja aktor yang terlibat, upaya yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi.Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori kompleksitas keamanan di kawasan yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Weaver. Teori tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis transformasi yang dilakukan dari permusuhan menjadi persahabatan di Semenanjung Korea.

---

The purpose of this theses is giving analysis about security in region. The case in this theses will take security in Korean Peninsula. After Korean War at 1953, North Korea and South Korea still in enmity situation. It is because there are no peace treaty between them. There is only ceasefire between two sides. But since 1991, South Korean government, launch engagement policy to the North Korea.The aim of this policy is to change the enmity relations to amity. This theses will explain how the process to change enmity to amity will occur. It is also given the explanation about the actor, effort and barrier to make amity exist at Korean Peninsula.These theses using regional security complex theory which developed by Barry Buzan and Ole Weaver. This theory will be use as a framework to analyze how enmity can change into amity in Korean Peninsula."

"DKI Jakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang sangat diminati oleh banyak investor haik asing maupun nasional, untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN). Dalam rangka menarik investasi PMA/PMDN, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan Penanaman Modal, yang terakhir dengan diterbitkannya SK Presiden RI No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, berdasarkan Keputusan tersebut di atas ditetapkan bahwa permohonan persetujuan dan perizinan pelaksanaan Penanaman Modal dilimpahkan kepada Ketua BKPMD atas nama Gubernur sebagai Kepala Daerah. Berdasarkan banyaknya jumlah proyek dan investasi dari perusahaan PMA/PMDN yang umumnya berskala menengah dan besar, penanaman modal di DKI Jakarta secara langsung berdampak positif dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan peluang berwirausaha atau berusaha skala kecil, namun perlu upaya pencegahan dini (preventiv) dengan instrumen-instrumen penataan ruang, AMDAL, penetapan bahan mutu lingkungan ekonomi dan audit lingkungan yang mekanisme pengaturannya dilakukan melalui perizinan pembangunan.Sesuai dengan identifikasi masalah, penelitian ini difokuskan pada masalah berbagai paktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan AMDAL di DKI Jakarta. Berdasarkan pada pembatasan masalah, maka masalah yang akan diteliti untuk dipecahkan dan didapatkan jawabannya adalah seberapa jauh hubungan antara peranan BKPMD dengan pelaksanaan kebijakan AMDAL di DKI Jakarta. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk :

1. menjelaskan pertumbuhan PMA/PMDN di DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 1997.
2. menelaah dampak pertumbuhan PMAIPMDN terhadap lingkungan hidup.
3. menganalisis hubungan antara BKPMD dengan tidak efektifnya pelaksanaan AMDAL di DKI Jakarta selama tahun 1993 hingga tahun 1997.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian post facto. Dalam penelitian post facto, peneliti tidak memanipulasi variable babas, lebih tepatnya variabel babas ditentukan terlebih dahulu. Lokasi penelitian lapangan di DKl Jakarta antara lain Kawasan industri Pulogadung, Kawasan Berikat Nusantara, serta lokasi-lokasi lainnya dimana perusahaan PMA/PMDN melakukan kegiatannya dalam berproduksi, sebanyak 15 (lima belas) perusahaan.Analisis kuantitatif untuk pengujian hipotesis penelitian (ha) dilakukan dengan menetapkan variabel penelitian menjadi 3 {tiga) variabel babas yakni kebijakan AMDAL, peranan BKPMD, dan perilaku perusahaan PMA/PMDN serta 1 (satu) variabel terikat yaitu tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL. Adapun 3 (tiga) hipotesis penelitian (ha) untuk diuji berdasarkan koefisien korelasi urutan jenjang Spearman Rho (p), masing-masing adalah:

1. terdapat hubungan antara kebijakan AMDAL dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL, yang ditunjukan oleh angka P= -0,678.
2. terdapat hubungan antara peranan BKPMD dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL. yang menghasilkan angka p = - 0,534.
3. terdapat hubungan antara perilaku perusahaan PMA/PMDN dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL, berlandaskan 2 (dua) tolok ukur di mana :
   • perilaku mencerminkan partisipasi, menunjukkan angka p = -0,713.
   • perilaku mencerminkan tekad dan persetujuan, menunjukkan angka p = -0,538.

Penanaman modal di DKI Jakarta pada periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 untuk perusahaan PMA/PMDN, masing-masing mencapai jumlah persetujuan PMA terendah pada tahun 1994 yakni 98 Proyek dengan rencana 1,290,830.20 (Ribu US $) dan jumlah persetujuan PMA tertinggi pada tahun 1996 yakni 294 Proyek dengan rencana investasi sebesar 3,752,123.50 Ribu US $ sedangkan nilai persetujuan PMDN terendah pada tahun 1993 dengan 123 proyek dan jumlah rencana investasi sebesar 7,652.394.10 (Rp. Juta) dan jumlah persetujuan tertinggi PMDN pada tahun 1996 dengan jumlah proyek 193 dan jumlah tertinggi rencana investasi sebesar 16,660,415.60 (Rp. Juta). Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan selama tahun 1997 yakni 345 kasus pencemaran. Jumlah di atas mencerminkan kasus pencemaran lingkungan belum dapat sepenuhnya ditekan agar mencapai jumlah minimal. Kasus pencemaran/kerusakan lingkungan di DKI Jakarta terlihat dengan jelas bahwa kecenderungannya stabil pada Tahun 1993-1994, tetapi pada Tahun 1996-1997 mengalami kenaikan yang drastis, meskipun pada Gambar Grafik 14 dan 15 jumlah investasi mengalami penurunan.Untuk mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mengantisipasi berbagai isu pokok berkaitan dengan masalah lingkungan di DKI Jakarta, telah ditempuh langkah langkah melalui berbagai program yakni melalui Program Kali Bersih (Prokasih), program Penataan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) ini dititik beratkan pada penertiban sumber limbah yang berada didekat badan sungai, seperti penertiban lokasi pembuangan sampah sementara (LPS) dan penertiban MCK gantung di sisi sungai, agar sumber limbah tersebut dapat mengurangi beban limbah di dalam sungai dimaksud, program Penghijauan dan Keindahan Kota, penghijauan taman kota pada jalur jalur jalan, bantaran sungai serta program sejuta pohon oleh Pemerintah Daerah atau juga melalui kerjasama dengan masyarakat setempat balk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu maupun organisasi lainnya. BKPMD DKI Jakarta merupakan salah satu aparatur pembina dan pengawas dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, dengan titik berat tugas dan tanggung jawab pada pengembangan penanaman modal (investasi) utamanya PMA/PMDN, sehingga penanaman modal meningkat dan pengelolaan lingkungan berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai ketetapan perizinan. Tugas dan tanggung jawab BKPMD DKI Jakarta untuk mengembangkan penanaman modal dan pengelolaan lingkungan, sehubungan dengan hal tersebut di atas, BKPMD DKI Jakarta bersama instansi terkait di lingkungan Pemda DKI Jakarta antara lain Bapedalda khusus dalam perianganan AMDAL, menjaga dan menghilangkan berbagai kesan negatif misalnya :

1. proses penyelesaian AMDAL relatif berlarut-larut, sehingga sering terdengar AMDAL menghambat iklim investasi;
2. AMDAL yang semula bertujuan untuk mengendalikan dampak lingkungan, justru hanya dijadikan sebagai persyaratan administratif dalam rangka perizinan;
3. tidak jarang ditemui suatu kegiatan investasi (kegiatan bisnis) yang sudah dilengkapi dokumen AMDAL, namun ternyata terus berlangsung pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan bisnis tersebut.

BKPMD DKI Jakarta berperan di dalam pelaksanaan AMDAL, melalui pemberian izin prinsip PMAIPMDN, pengawasaan di lapangan, juga terlibat di dalam Tim Komisi AMDAL, sehingga mempunyai posisi yang sangat srtategis di dalam penerbitan izin utamanya bagi perusahaan PMA/PMDN yang akan berinvestasi di DKI Jakarta, sesuai dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta bahwa Industri yang diperbolehkan investasi di Jakarta adalah yang tidak membutuhkan lahan terlalu banyak, tidak terlalu banyak menyerap air tanah, tidak menimbulkan polusiltidak mencemarai lingkungan, berteknologi tinggi, dan banyak menyerap tenaga kerja. Dari uraian di atas tersebut dapat dikatakan pertumbuhan PMA/PMDN pada tahun 1997 menurun, sedangkan kasus pencemaran Iingkungan meningkat pada tahun 1997. Untuk itu BKPMD sangat berperan di dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melalui bidang Perizinan dan bidang Pengawasan yang terdapat di BKPMD dan wajib memberlakukan kebijakan AMDAL beriandaskan PP 51/1993 tentang AMDAL dan UU 23/1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga peningkatan jumlah PMA/PMDN dimaksud mestinya setara kemampuan melestarikan lingkungan. Karena BKPMD membina perusahaan yang berpasilitas PMA/PMDN perlu kiranya BKPMD diberikan kewenangan yang lebih luas lagi dalam menindak perusahaan yang mencemari lingkungan, khususnya perusahaan PMA/PMDN, mengingat saat ini telah ada ± 4.000 perusahaan PMA/PMDN yang beroperasi di DKI Jakarta.Untuk selalu terjaganya kelestarian lingkungan utamanya dalam rangka ketertiban pengendalian pencemaran oleh industri dan perorangan, perlu dibentuk polisi lingkungan atau layaknya seperti polisi kehutanan (jagawana) dan polisi pariwisata, yang dapat langsung bertindak di lapangan bila melihat langsung perusahaan yang mencemari lingkungan serta membuang limbahnya dengan sembarangan.

---

Several Factors Which Affect The Implementation Of The EIA Policies In DKI Jakarta (Period 1993-1997)DKI Jakarta is one of the provinces in Indonesia which is very attractive to many investors foreign as well as domestic, to establish and develop their business in the from of Foreign investment/Domestic Investment. To Attract the PMA/PMDN investment the Government issued various policies related to Investment, the latest being the issued various policies related to Investment, the latest being the issuance of the Decree of the President of the Republic Of Indonesia No. 117 Year 1999 re the Second change on the Presidential Decree No. 97 Year 1993 re the Procedures on investment, Based on said Decree it was stipulated that application for approval and the permits for implementation on Investment was transferred to the Chairman of the BKPMD (Regional Investment Coordinating Board) in the name of the Governor as the Head of the Region. Based on the number of projects and investment of PMA/PMDN business which are generally of the medium and large scale, the capital investment in DKI Jakarta directly have a positive impact in the expansion of work opportunities and increase the opportunity to engage in business or do business on small scale, However, it will require early preventive measures through instruments for organizing the space, AMDAL (Environmental Impact Analysis) the decision for the standard quality of the economic environment and environmental audit the mechanism of which is implemented through construction permits.In accordance with the identification of the problem, this research is focused to the problem of several factors which affect the implementation of policies on AMDAL in L'KI Jakarta. Based on the scope of the problem, the problem to be researched for a solution and to obtain the answer on how far is the relationship between the roles of the BKPMD (Regional Investment Coordinating Board) with the implementation of the policies on AMDAL in DKI Jakarta. While this research has the purpose to:

1. Explain the growth the PMA/PMDN in DKI Jakarta in the period 1993 up to and inclusive 1997.
2. Review the impact of the growth of the PMA/PMDN on the living environment.
3. Analyze the relation between the BKPMD with the in-effectiveness of the AMDAL implementation in DKI Jakarta during the years 1993 up to 1997.

The research method used is the post-facto research method. In the post-facto research, the researcher does not manipulate the independent variable, more exactly the independent variable was determined earlier. The location of the field survey was in DKI Jakarta, among others at the industrial estate Pulogadung, the Bonded Zone Nusantara and other locations where the PMA/PMDN business undertake their activities in production, altogether 15 (fifteen) companies.The quantitative analysis to test the research hypothesis (ha) is done determining the research variable into 3 (three) independent variable, that are the AMDAL policies, the role of the BKPMD, and the attitude of the PMAIPMDN companies and 1 (one) dependent variable that is the ineffectiveness in the implementation of the AMDAL policies. The 3 (three) research hypotheses to be tested based on the Spearman Rho (p) sequential level correlation coefficient are:

1. There is a relationship between the EIA policies with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, which is shown by the figure P =-3,678.
2. There is a relationship between the role of the EIA with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, which results in the figure P=-0,534.
3. There is relationship between the attitude of the PMA/PMDN companies with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, based on 2 (two) measurement standards where:
   • the attitude reflected participation, showing the figure p = -0,713.
   • the attitude reflected commitment and agreement, showing a figure of p =-0,538.

The capital investment in DKI Jakarta in the period 1993 up to and inclusive 1997 for PMA/PMDN, research to lowest level of approval for PMA in 1994 with 98 project and planned investment of 1,290,830.20 (Thousand US$) and the highest PMA approval in 1996 with 294 project with planned investment of 3,752,123.50 (Thousand US$), while the lowest PMDN approval was in 1993 with 123 projects with planned investment of 7,652,394.10 (million Rp.) and the highest PMDN approval in 1996 with 193 project with planned investment of 16,660,415.60 (million Rp.). The existence of pollution and environmental damage during 1997 were 345 cases of environmental pollution could not be suppressed to a minimum. The cases of pollution and environmental damage in DKI Jakarta is clearly evident from the tendency to be stable in the years 1993-1994, but in 1996-1997 suffered a drastic increase, although the graphs 14 and 15 showed that investments suffered a decrease.To overcome the problem of pollution and environmental damage and anticipate several main issues related with the problem of environment in DKI Jakarta, several steps were taken through various programs like Clean River Program (Prokasih), Management of the River Basins Program (DPS), which emphasizes on the orderliness of waste source located close to the river body, like the arrangements of the temporary waste disposal dumps and orderliness of the toilets alongside the rivers, so the waste source can decrease the burden of waste in said rivers, the roads, river banks and the one million tree program by the Regional Government or even through the cooperation with the local community, with certain Non-Government Organizations as well with other organizations. The BKPMD DKI Jakarta is one of the guiding and supervising institutions in the prevention of pollution and environmental damage, with the focus on the task and-responsibility to the development of capital investment (especially PMA/PMDN), so capital investment will increase and the environmental management can be executed as it should be or in accordance with the conditions in the permits. The task and the environmental management, related to the issue above, the BKPMD DKI Jakarta with the other related institutions in the DKI Jakarta Government among others the Regional Environmental Impact Agency (Bapedalda), especially in the handing of the AMDAL, Should maintain erase some negative images like:the process for completing the EIA is relatively dragging on, so it is often heard that the EIA hinder the investment climate; EIA which initially has the objective to control the environmental impact, is just made into an administrative requirement to obtain a permit; it is often discovered that an investment activity which were completed with the EIA documents, but in actuality continues to pollute the environment as a result of the production activities.The BKPMD DKl Jakarta plays a role in the implementation of the EIA through the issuance of the PMA/PMDN principal permit, supervision in the field, also involved in the EIA Committee Team, so it occupies a very strategic position in the issuance of the principal permit for PMA/PMDN businesses which will invest in DKI Jakarta, in accordance with the policy of the land, does not consume to much ground water, does not generate pollution/pollute the environment, high technology and can absorb the labor force. From the analysis above it can be stated that the growth of the PMA/PMDN was declining in 1997, while the case of environmental pollution increased in 1997 for this the BKPMD has an important role to prevent the incidence of environmental pollution through the issuance of permits and supervision found at the BKPMD and should implement the AMDAL policy based on Government Regulation 5111993 re EIA and the law 23/1997 re management of the human environment, so the increase in the number of PMA/PMDN as meant should be equal to capacity of preserving the environment.Because the BKPMD provides guidance to the business enjoying facilities of the PMAIPMDN in should be given more extensive authorization to take actions against companies which are polluting the environment, especially PMA/PMDN companies, considering that at present there are around 4,000 PMA/PMDN companies operating in DKI Jakarta.To always maintain the preservation of the environment especially in the framework to organize the control over pollution by the industry and individuals, it is necessary to form the environmental police or more likely like the forest wardens and the tourist police, who can act immediately in the field if discovering a company which pollutes the environment and through away its waste haphazardly."