Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan penulisan metode normatif dengan tipe eksploratos dan mengguankan data primer serta sekunder hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang termasuk didalamnya perbankan."

"Social, economy and political condition, together with global competition that must be faced in the future, have pushed Central Government to apply decentralization policy, that more open and responsive, by publishing Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. This reformation of decentralization policy has been followed with reformation of fiscal decentralization policy by publishing Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Change of law about decentralization has led to change of pattern of local budget allocation. Local government have to make budget that suit with public interest. Development function of local government must suit with development of local core competence, because that will create optimum trickle down effect for prosperity of local people.Goal of this research is to evaluate implication of fiscal decentralization policy to development of local core competence. Research design is qualitative-descriptive analysis.Based on research analysis, research conclusion are :1. Economic characteristics for Kabupaten (rural) and Kota (urban) are different. Core competence of urban area is industry especially in Java Island and trading especially outside Java Island, but core competence of rural area is agriculture.2. Economic sectors that form local core competence of Kabupaten/Kota do not get enough support from local development budget.3. Fiscal decentralization policy, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. do not give incentive to local government for develop local core competence in local budget allocation priority that can raise local economic growth.This fact can be caused of: · Most of budget in APBD allocated for routine expenditure. Most of development expenditure allocated for funding sector that related to local infrastructure and basic needs.· Institutional weakness of Fiscal decentralization policy : there is no recommendation for develop local core competence at all stages/hierarchy of public policy"

"Tesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelematkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian normatif dengan tipe eksploratoris dan menggunakan data primer seria sekunder. Hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dari dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk didalamnya perbankan.

---

This thesis deals with impact that arises in relation to Bank Indonesia Liquidity Aid that was disbursed during the crisis with the purpose of saving national banking System in particular and the State unity in general. This article is made with normative research method with exploratory type and uses primary and secondary data. The results of research is that its impacts consist of positive and negative impacts, and affect various fields, including the he banking."

"Dan sisi yuridis, penyaluran BLBI bukan merupakan kebijakan yang "baru" dan secara mendadak diciptakan. Kebijakan itu telah dilakukan jauh sebelum terjadinya krisis moneter dan memiliki landasan hukum Bank Indonesia yang lama yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 tahun 1998 menyebutkan "Bank dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat" sedangkan pasal 37 ayat (2) bumf b UU No. 7 tahun 1992 menegaskan "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan kelangsungan usahanya, maim BI dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.".Dalam pelaksanaannya, penyaluran BLBI yang meneapai Rp 144,54 triliun itu dapat dikategorikan dalam beberapa kebijakan. Pertama, BLBI yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan likuditas bank yaitu saldo debet, SBPUK dan fasilitas diskonto (Rp 129,40 triliun). Kedua, dalam rangka pembayaran seluruh sisa dana masyarakat pada 16 Bank Dalam Likuidasi dan Bank Baku Operasi (Rp 6,015 trilyun). Ketiga, BLBI berupa dana talangan untuk pembayaran tunggakan trade finance kepada kreditur luar negeri (Rp 9,13 triliun). Untuk kategori pertama, dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah tidak memberlakukan stop kliring, sedangkan kategori kedua dan ketiga, berdasarkan kebijakan penjaminan Pemerintah balk dalam blanket guaranty (Keppres No. 26 tahun 1998) maupun penjaminan luar negeri (Keppres No. 120 tahun 1998). Yang menjadi pokok permasalahan adalah :1. Apakah yang menjadi landasan hukum pemberian BLBI oleh Bank Indonesia?2. Bagaimanakah dan proses upaya penyelesaian kebijakan pemberian BLBI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)?3. Bagaimanakah pembagian beban pemberian kebijakan BLBI antara Pemerintah dan Bank Indonesia?Tujuan penulisan dari tesis ini yaitu :1. Untuk mengetahui Landasan hukum pemberian BLBI oleh Bank Indonesia.2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian BLBI di BPPN.3. Untuk mengetahui bagaimanakah pembagian beban BLBI antara pemerintah dan Bank Indonesia."

"World maritime axis has been launched by President Joko Widodo, and its implementation is being overseen by the Indonesian parliament (DPR RI). Countries from inside and outside of the southeast Asia region show their own different responses, particularly connected with infrastructure development policy and law enforcement on the field. This essay is part of a comprehensive research report on the Indonesian new government's policy under Joko Widodo and the responses of other countries toward them, which discloses different reactions, arguments, reason and responses. The research was conducted in 2015 in provinces of Sumatera, Mollucas and Papua, whose data gathering is carried out by using library studies, focus group discussions, and in-depth interview with decision makers and experts on maritime sector development. Data analysis applied a qualitative method. Its findings reveal inconsistent responses of foreign countries in giving foreign investments for infrastructure development, and their critical views, and moreover, assertive towards law enforcement in the Indonesia water. "

"Tesis ini membahas tentang implikasi dari konglomerasi di jasa keuangan pada jasa perbankan dalam hal ini kasus pada Mandiri Group terhadap hukum persaingan usaha sebagai stimulasi dari Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum, Mandiri Group untuk beberapa pasal dalam undang-undang itu melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Untuk dapat melindungi kesejahteraan rakyat sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat lagi di jasa perbankan.

---

The thesis discusses about the conglomeration implication of financial services in banking services in this case Mandiri Group in terms of antitrust law a as a stimulation in Law No 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The conclusion of the thesis shows that based on the laws, Mandiri Group for some Article is practicing monopolistic and unfair competition. In order to protect the interests of livelihood of the people as stated in Article 33 of the Constitution of 1945, government should supervised more the banking services."