Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah kebangkitan kembali militerisme Jepang telah menjadi topik pembicaraan hangat sejak akhir 1970-an. Pembicaraan ini makin menarik mengingat Jepang adalah satu-satunya negara yang mencantumkan klausal anti-militer dalam konstitusinya, serta merupakan negara berkekuatan ekonomi besar yang merasa masih perlu berlindung pada Amerika Serikat sebagai bentuk interdependensi Jepang. Padahal, Jepang merupakan sebuah kekuatan dunia. Tindakannya tidak hanya mempengaruhi negara-negara tetangga, tetapi juga seluruh dunia. Sering dikatakan bahwa Jepang tidak pernah menyatakan secara jelas pemikirannya atau tujuan-tujuan strategis diplomasinya, sehingga tampak "tak berwajah" dan "buram". Termasuk dalam hal strategi pengembangan pertahanan dan keamanannya. Kontak antara rakyat dari berbagai bangsa merupakan hal biasa di dunia dewasa ini, dan media dunia menyiarkan perkembangan dinamika internasional secara serempak. Tuntutan eksternal dan internal merupakan faktor yang mempengaruhi negara untuk menentukan politik adaptasi yang diterapkannya dalam hal kebijakan luar negerinya, termasuk bidang pertahanan. Penelitian ini membahas tentang factor-faktor transformasi di Jepang sengai bentuk politik adaptasi Jepang terhadap perubahan keamanan internasional dan juga respon negara-negara Asia Tenggara terhadap perubahan-perubahan kebijakan Jepang di bidang pertahanan.

---

The arising of Japan"s military has become a main topic since the end of 1970. The topic becomes more interesting since Japan is the only country that put anti-military article in its constitution and a strong country in economy but still under protection of US in its security affairs that shows its interdependency. In fact, Japan is a world power. Its behaviors do not only influence neighboring countries, but also the world. Often says that Japan never declares explicitly the thoughts or the aim of its strategic diplomacy, so Japan looks "has no face" and "not clear". The strategy of defense and security development is included in it. Contact between people around the world is common nowadays, and media of the world give report about international dynamic development suddenly. External and internal demands are the factors that influence the country to determine the politic of adaptation implied in their foreign policy, including defense sector. This research discusses about the factors of transformation in Japan as its political adaptation towards international security changes and also the response of Southeast Asia countries towards Japan"s policy changes in defense affairs."

"Sejak awal terbentuknya Jieitai, (Pasukan Bela Diri Jepang), di dalam diri bangsa Jepang sendiri telah timbul pertentangan. Masyarakat Jepang menolak kehadiran Jieitai, sedangkan di pihak pemerintah memberi dukungan yang positif. Hal ini semakin menarik karena berhubungan dengan UUD Jepang 1947 khususnya pasal 9, yang menyatakan bahwa bangsa Jepang sesungguhnya adalah negara yang cinta perdamaian. Karena adanya pertentangan itulah maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya pandangan dan pendapat masyarakat Jepang tentang Jieitai, dan apakah Jieitai itu diperlukan atau tidak oleh bangsa Jepang. Akhir dari penelitian yang penulis lakukan dari bulan Mei 1992 sampai Desember 1992, ternyata menyimpul_kan bahwa masyarakat Jepang ternyata masih memerlukan Jieitai untuk melindungi kedaulatan Jepang dari segala macam ancaman yang ada. Selain itu masyarakat Jepang pun mengakui keberadaan Jieitai sebagai badan pertahanan nasional negara, dan mereka ikut aktif membantu segala kegiatan yang dilakukan oleh Jieitai."

"Tesis ini menggunakan perspektif realis untuk mengkaji fenomena kebijakan peacekeeping operation Jepang di Kamboja. Perspektif ini memberikan asumsi-asumsi common sense mengenai bagaimana politik internasional dan masalah masalah strategis dapat dianalisa dan diuji. Asumsi-asumsi common sense ini mencakup konsep bahwa perusahaan tidak dimungkinkan dalam sistem internasional. Sebagai suatu teori dalam hubungan internasional dan sebagai pandangan dunia dari para pembuat kebijakan, Realisme menekankan pada kekuatan (power) dan kepentingan nasional (national interest); memberikan suatu pandangan yang pada dasarnya konservatif dan pesimis terhadap hubungan internasional; dan yang paling penting, menekankan pada agenda keamanan nasional (national security) dari negara, serta perlunya kemampuan militer (military capability) dan suatu perimbangan kekuatan (balance of power) sebagai elemen utama dalam memelihara stabilitas politik internasional. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi dan bahkan perdebatan diantara para penganut realis, mereka akan berpendapat bahwa paradigma ini mendasarkan pada beberapa asumsi pokok, yaitu: (1) konsekuensi dari sistem internasional yang anarkhi adalah bahwa tidak adanya otoritas utama yang dapat memaksakan penggunaan kekuatan atau menjamin perlindungan dari ancaman negara lain; (2) negara merupakan aktor utama (state actor) dalam politik internasional; (3) tujuan utama negara adalah keamanan (security), dan karena itu motif utama yang mendasari perilakunya adalah mempertahankan atau mempertinggi kekuatan relatifnya terhadap negara lain; (4) kebijakan luar negerinya didasarkan pada adanya ancaman-ancaman dan kesempatan-kesempatan dari lingkungan eksternalnya. Sehingga sistem internasional merupakan faktor yang menentukan dalam perilaku suatu negara dibanding karakteristik domestiknya; dan (5) para pemimpin negara merupakan aktor rasional (rational actor).Perspektif Realis akan digunakan dalam tesis ini untuk menganalisa perkembangan kebijakan luar negeri Jepang pasea Perang Dingin dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Jepang membuat kebijakan untuk berpartisipasi dalam peacekeeping operation PBB di Kamboja serta peran apa saja yang dilaksanakan Pasukan Bela Diri Jepang dalam misi peacekeeping operation di Kamboja.Dengan dipicu oleh peristiwa Perang Teluk, Jepang melakukan reorientasi terhadap kebijakan luar negerinya dan mengirim Pasukan Bela Dirinya untuk berpartisipasi dalam PKO PBB di Kamboja. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting karena ini merupakan pertama kalinya Pasukan Bela Diri Jepang dikirim ke luar negeri sejak Perang Dunia II. Kebijakan Jepang untuk mengirim Pasukan Bela Dirinya ke luar negeri dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Perubahan lingkungan regional, pengurangan peran Amerika Serikat, tekanan Amerika Serikat, perubahan persepsi ASEAN, serta adanya dorongan ASEAN bagi Jepang untuk mereposisi kebijakan luar negerinya merupakan alasan-alasan yang terkait dengan struktur internasional. Selain itu faktor domestik juga mendorong kebijakan PKO Jepang, yang ditandai dengan adanya perubahan sikap publik Jepang pasca Perang Dingin, reinterpretasi terhadap Konstitusi khususnya Pasal 9, dan keinginan Jepang untuk mendapatkan kursi permanen dalam Dewan Kewan Keamanan PBB.Pengesahan UU PKO memberikan kesempatan bagi Pasukan Bela Diri Jepang mengalami perluasan peran. Namun UU tersebut juga disertai dengan batasan-batasan terhadap keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam PKO PBS. Batasan-batasan tersebut dibuat agar peran Jepang dalam PKO tidak melanggar Konstitusi Jepang. Selain itu juga untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa keterlibatan Jepang dalam PKO di Kamboja bukan merupakan awal dari bangkitnya kembali militerisme Jepang.Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan bahwa kebijakan PKO Jepang merupakan salah satu keinginan Jepang untuk berupaya menghilangkan persepsi lama di Negara-negara Asia Tenggara khususnya bahwa pengiriman Pasukan Bela Dirinya bukan merupakan ancaman dan bukan awal dari. bangkitnya militerisme Jepang. Selain itu kebijakan PKO tersebut juga merupakan salah satu upaya Jepang untuk menjaga kepentingan nasionalnya di kawasan tersebut.Daftar Pustaka: 32 buku, 34 jurnal, 10 terbitan khusus, 8 media massa, 5 website, 3 lampiran."

"Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang yang berorientasi pada pertahanan eksklusif bermakna bahwa kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada agresi atau serangan bersenjata. Pasukan Bela Diri Jepang harus dapat mendefinisikan bahwa tingkatan penggunaan kekuatan pertahanan harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Peran militer Jepang baik domestik maupun global akan sangat dipengaruhi oleh peran militer Jepang."

"Penelitian ini berfokus pada peran Jieitai (Pasukan Bela Diri), khususnya Kaij_ Jieitai (Pasukan Bela Diri Laut) dan K_j_ Jieitai (Pasukan Bela Diri Udara) dalam keamanan energi Jepang. Pentingnya pengamanan energi mulai disadari oleh Pemerintah Jepang setelah Jepang mengalami krisis pertama energi minyak tahun 1973 dan krisis kedua energi minyak tahun 1979. Pengamanan energi khususnya penjagaan pasokan minyak harus dilakukan Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) sebagai negara industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet. Dari analisis kepustakaan diperoleh bahwa : 1) konsep keamanan energi Jepang adalah proses mengamankan kebutuhan energi yang diperlukan untuk keseharian masyarakat Jepang dan kepentingan ekonomi. Konsep keamanan energi menurut Jepang harus meliputi 3 faktor yang disebut 3 E_s, yaitu Economic Growth (Pertumbuhan Ekonomi), Environmental Protection (Perlindungan Lingkungan), dan Energy Security (Keamanan Energi). Hal terpenting yang harus dilakukan Jepang adalah menyeimbangkan Environmental Protection dan Energy Security untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Jepang; 2) Peran Jieitai dalam keamanan energi Jepang terus ditingkatkan. Pemerintah Jepang meningkatkan kemampuan Jieitai, khususnya Kaij_ Jieitai (Pasukan Bela Diri Laut) dan K_j_ Jieitai (Pasukan bela Diri Udara) untuk menjaga pasokan minyak Jepang mengingat kemungkinan potensi konflik militer dengan Cina terkait keamanan energi. Selain itu, Jieitai juga berperan penting dalam menjaga dan mengawasi pasokan minyak yang melewati SLOC (Sea Lanes of Communication) maupun beberapa choke points penting di kawasan Asia Pasifik, seperti Kepulauan Spratly, Selat Singapura, dan Selat Malaka.

---

AbstractThis research focused at Jieitai_s roles (Self-Defense Force) in Japan_s energy security, especially Kaij_ Jieitai (Maritime Self-Defense Force) and K_j_ Jieitai (Air Self-Defense Force). The importance of energy security was realized by Japan Government after had oil crisis in 1973 and 1979. Energy security, especially the security for Japan_s oil custody must be done in order to improve Japan_s economic growth as an industrial state. This research use historical approach with analytical descriptive method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, erudite masterpieces, and sources of internet. From the analysis it could be concluded that 1) Japan_s concept for energy security is a process to secure the energy that use by Japan_s public for their lives and economic interest. Japan_s energy security has to cover 3 factors that called 3 E's. They are Economic Growth, Environmental Protection, and Energy Security. The important thing that Japan has to do is the balance Environmental Protection with Energy Security to improve Japan_s Economic Growth; 2) The Role of Jieitai in Japan_s energy security has to be improved. Government of Japan improve the ability of Jieitai, especially Kaij_ Jieitai and K_j_ Jieitai to take care Japan_s oil because there are possibilities for potency of military conflict with China related to Japan_s energy security. Moreover, Jieitai is also important to take care the oil_s flow via SLOC (Sea Lanes of Communication) and choke points in Asia Pacific, like Spratly Islands, Malacca, and Singapore Straits."

"[Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1990 telah mengubah konstelasi politik dan keamanan dunia. Kemunculan banyak negara baru yang dulu tidak terlalu dominan dalam politik dunia, kini menjadi pemain yang cukup diperhitungkan seperti Jepang. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia Ke-II, Jepang menjadi negara yang tidak normal karena tidak memiliki kekuatan militer.Sejak saat itu pula, Jepang menggantungkan keamanan nasionalnya di bawah perlindungan payung keamanan Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, struktur keamanan global maupun regional telah berubah. Kemunculan China sebagai kekuatan regional baru, pengembangan senjata nuklir Korea Utara, modernisasi militer Korea Selatan, serta banyaknya masalah baik teritorial maupun sejarah di Asia Timur telah mempengaruhi Jepang untuk mengubah kebijakan Pertahanannya. Perubahan kebijakan ini diwujudkan dalam dua usaha yaitu usaha internal melalui peningkatan kekuatan pertahanan Jepang dan usaha eksternal melalui peningkatan diplomasi pertahanan Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

---

The end of Cold War in 1990 changed global political constellation and security. The emergence of new global power that were not determined in the past, now have a very significant role in global politics such as Japan. After losing to U.S allies in the World War II, Japan became abnormal state because she did not have military power. Since then, Japan has been depended her national security on U.S security umbrella. After Cold War, the situation surroundings Japan has changed. China rose as a new global power, nuclear weapon possession by North Korea, South Korea's military modernization, and territorial disputes among them give impacts on Japan?s Defense Policy. The change of Japan's Defense Policy is indicated by two attempts, which are internal efforts and external efforts. Internal efforts are executed by increasing military power and external efforts are executed by developing defense diplomacy through security arrangements with the Asia Pacific countries. The end of Cold War in 1990 changed global political constellation and security. The emergence of new global power that were not determined in the past, now have a very significant role in global politics such as Japan. After losing to U.S allies in the World War II, Japan became abnormal state because she did not have military power. Since then, Japan has been depended her national security on U.S security umbrella. After Cold War, the situation surroundings Japan has changed. China rose as a new global power, nuclear weapon possession by North Korea, South Korea’s military modernization, and territorial disputes among them give impacts on Japan’s Defense Policy. The change of Japan’s Defense Policy is indicated by two attempts, which are internal efforts and external efforts. Internal efforts are executed by increasing military power and external efforts are executed by developing defense diplomacy through security arrangements with the Asia Pacific countries., The end of Cold War in 1990 changed global political constellation and security. The emergence of new global power that were not determined in the past, now have a very significant role in global politics such as Japan. After losing to U.S allies in the World War II, Japan became abnormal state because she did not have military power. Since then, Japan has been depended her national security on U.S security umbrella. After Cold War, the situation surroundings Japan has changed. China rose as a new global power, nuclear weapon possession by North Korea, South Korea’s military modernization, and territorial disputes among them give impacts on Japan’s Defense Policy. The change of Japan’s Defense Policy is indicated by two attempts, which are internal efforts and external efforts. Internal efforts are executed by increasing military power; and external efforts are executed by developing defense diplomacy through security arrangements with the Asia Pacific countries.]"