Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan kartun politik di Australia dan analisisnya terhadap hubungan Australia-Indonesia terkait isu Timor Timur 1974-2002. Pemilihan judul tersebut dengan alasan bahwa kartun politik merupakan salah satu sarana bagi masyarakat Australia untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintahannya, sehingga dalam hubungan Australia-Indonesia seringkali terdapat kartun politik yang menggambarkan kebijakan Pemerintah Australia terhadap Indonesia terkait dengan isu Timor Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah bahwa kartun politik di Australia merupakan sebuah senjata untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah Australia yang dalam hal ini mengenai isu Timor Timur, kartun politik juga bisa merepresentasikan bagaimana pandangan masyarakat Australia terhadap kebijakan Pemerintah Australia terkait Timor Timur.

---

The Focus of this study is about Australian political cartoons developments and its analysis toward Australia-Indonesia relationship related to East Timor issues. The reason for choosing this topic is because political cartoon is one of Australian political traditions for the Australians to express their opinions about government policies. In Australia-Indonesia relationship, there was a lot of political cartoon. One of the topics for Australia political cartoon is East Timor issue. This research using historical methods which is consist of four steps, heuristic, critic, interpretation, and historiography. The researcher suggests that Australia political cartoon analysis toward Australia-Indonesia relation is necessary because with political cartoon we can see how the Australians see about their government policies toward East Timor Issue."

"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997. Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia. Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."