Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah mengenai dasar-dasar yang melandasi kebijaksanaan politik luar negeri Khadafi dengan melihat motivasi-motivasi politik Khadafi, masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri Libya, dan masalah keamanan nasional Libya di tingkat regional. Kebijaksanaan politik luar negerinya terhadap Chad dilihat dari latar belakang hubungan kedua negara, krisis yang terjadi di Chad dan. peranan Libya dalam krisis tersebut, sampai dengan terjadinya intervensi militer Libya tahun 1980 dan 1983. Politik luar negeri Khadafi terhadap Chad pada tahun 1980-1981 telah diwarnai dengan intervensi militer dan usaha penggabungan negaranya dengan Chad. Intervensi militer dan usaha penggabungan Libya terhadap Chad ini telah menimbulkan dampak yang negatif terhadap keamanan negara-negara di sekitarnya."

"Penelitian ini membahas mengenai pemerintahan militer Brigade II Siliwangi di Magetan dari perbedaan latar belakang masyarakat. Pasukan Siliwangi yang heterogen memegang tanggungjawab untuk memerintah sebuah wilayah homogenitas Jawa. Kepala pemerintahan militer Brigade II Siliwangi di Magetan adalah Umar Wirahadikusumah dari Batalyon Tajimalela. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Keterangan-keterangan baru dari arsip dan manuskrip jarang mendapatkan perhatian dari sejarawan. Sehingga membuka opsi untuk melakukan analsis-analisis baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasukan Brigade II Siliwangi masih terikat pada pandangan polarisasi muslim dan PKI, (2) Umar Wirahadikusumah beradaptasi dengan situasi Magetan dengan berbagai cara seperti menuruti tekanan massa dan mengandalkan tentara Jawa dalam melakukan pembersihan (3) Dampak pemerintahan militer Brigade II Siliwangi di Magetan yakni menjamin keberhasilan serangan ke Madiun serta memperkuat posisi pemerintah Sukarno-Hatta karena berhasil menemukan bukti kekejaman FDR selama berkuasa di Magetan.

---

This research discusses about military government of Brigade II Siliwangi in Magetan from people background discrepancy. The heterogenous troops of Brigade II Siliwangi held responsibility to govern a Javanese homogenous region. The chief of military government of Brigade II Siliwangi in Magetan was Umar Wirahadikusumah from Batalyon Tajimalela. This research uses historical method that consists of topic selection, heuristic, critic, interpretation, and historiography. The new data information like archives and a manuscript is rare to be used by historians. Therefore, it opens option to exercise new analysis. This research uses cultural approach and political approach. The results of this research show (1) the troops of Brigade II Siliwangi was still tied to polarization between muslim and PKI, (2) Umar Wirahadikusumah adapted to Magetan situation in many ways like obeying mass pressure and relying Javanese Troops to exercise purge, (3) the impacts of military government of Brigade II Siliwangi in Magetan were guaranteeing the success of attack to Madiun and strengthening position of Sukarno-Hatta government for finding proofs of FDR’s cruelty as long as FDR held power in Magetan."

"Fokus dari penelitian ini adalah intervensi militer yang dilakukan Rusia terhadap Georgia pada bulan Agustus 2008. Georgia terlibat dalam konflik dengan wilayah otonom Ossetia Selatan yang ingin bergabung dengan Rusia. Rusia melakukan intervensi militer sebagai respon atas upaya Georgia untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Rusia memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, kekuatan dan kemampuan militer Rusia, perluasan NATO ke timur, dan prestise menjadi faktor-faktor yang menyebabkan Rusia melakukan intervensi militer terhadap Georgia sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatannya yang telah pulih setelah mengalami penurunan sejak keruntuhan Uni Soviet.

---

The focus of this study is the Russian military intervention in Georgia which occurred in August 2008. Georgia was involved in a conflict with the South Ossetia autonomous region which intends to join Russia. Russia initiated a military intervention as a response to Georgia?s attempt to resolve this conflict. This study explains the factors which caused the Russian decision to use military force.

The results of this study show that economic conditions, military strength and capability, NATO?s eastward expansion and prestige were the factors which caused Russia to intervene militarily in Georgia as an effort to demonstrate its power which has been in decline since the collapse of the Soviet Union."

"Tulisan ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menjadi latar belakang keputusan Rusia untuk melakukan intervensi militer ke Suriah. Tindakan ini merupakan pertama kalinya intervensi militer dilakukan oleh Rusia, di luar kawasan yang merupakan pecahan negara-negara Uni Soviet. Secara garis besar, tulisan ini membagi faktor yang mempengaruhi keputusan Rusia untuk mengerahkan militernya ke Suriah, dalam dua kategori; yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kepentingan ekonomi, militer, dan prestis. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perang melawan terorisme dan kepentingan geopolitik.

---

This paper aims to understand the factors which caused Russia's decision to engage a large-scale military operation in Syria. It was the first time Russian military intervened outside the post-Soviet territory. This paper will provide the explanatory factors in two categories; internal and external. Internal factors including military, economic, and prestige interest. External factors including war on terror and geopolitical interest."

"Pasca pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, Sudan mengalami penurunan pendapatan negara yang membuat kondisi perekonomian memburuk. Kondisi perekonomian ini juga menyebabkan anggaran untuk militer dikurangi dan memicu maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat. Masyarakat yang tidak puas terhadap kondisi tersebut melakukan aksi protes yang dimulai pada akhir tahun 2018. Puncaknya pada 11 April 2019, Al-Bashir dicopot dari jabatannya sebagai Presiden oleh pihak militer Sudan dan memasuki masa pemerintahan transisi yang diwakili TMC dari pihak militer dan perwakilan dari pihak sipil yang diwakili oleh Forces of Freedom and Change (FFC), kedua organisasi tersebut kemudian membentuk Dewan Kedaulatan dan menandatangani Draft Piagam Konstitusi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kudeta militer Sudan tahun 2019, mengetahui proses pemerintahan transisi Sudan setelah adanya kudeta, dan mengetahui dampak kudeta terhadap masyarakat Sudan. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis, dan deskriptif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini adalah Kudeta Militer di Sudan dapat terjadi karena pemerintah telah kehilangan legitimasinya, sehingga militer dapat melakukan intervensi dan mencopot jabatan al-Bashir. Dalam proses transisinya, pemerintahan transisi Sudan lebih didominasi oleh militer dibanding sipil, bahkan pihak militer membubarkan pemerintahan transisi secara sepihak pada Oktober 2021. Kudeta ini menyebabkan adanya reformasi hukum-hukum Islam di Sudan serta normalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya dalam mencari dukungan dari pihak internasional.

---

After the separation of South Sudan in 2011, Sudan experienced a decline in state income which made economic conditions worsened. This economic condition also led to a reduction in the budget for the military and triggered widespread corruption cases among officials. Sudanese who are dissatisfied with these conditions hold protest that started in late 2018. The peak was on April 11, 2019, Al-Bashir was removed from his position as President by the Sudanese military and entered a transitional government represented by the TMC from the military and representatives from the civilian side represented by the Forces of Freedom and Change (FFC), the two organizations then formed the Sovereign Council and signed the Draft Constitutional Declaration. This article aims to find out the causes of the Sudanese military coup in 2019, to find out the process of Sudan's transitional government after the coup, and to find out the impact of the coup on Sudanese society. This article was compiled using qualitative, analytical, and descriptive research methods using a literature study approach. The result of this paper is that the Military Coup in Sudan can occur because the government has lost its legitimacy, so the military can intervene and remove al-Bashir from his position. In the transition process, Sudan's transitional government is dominated by the military rather than civilians, the military even disbands the transitional government unilaterally in October 2021. This coup led to the reform of Islamic laws in Sudan and the normalization of relations with Israel in an effort to seek international support."