Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berintikan pembahasan mengenai arti penting dari kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai Forum dialog keamanan satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 24 negara yang terdiri atas 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, negara besar seperti Amerika Serikat, Perwakilan Uni Eropa, Australia, Rusia, China, Jepang dan India maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kepentingan terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Selandia Baru dan juga perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Arti Penting ASEAN Regional Forum kemudian akan dianalisis kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006 untuk menemukan jawaban sejauh mana ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi bagi kebutuhan peningkatan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.Dalam upaya menganalisis kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan, Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu keamanan kooperatif (cooperative security), ketahanan regional (regional resilience) dan ketahanan nasional (national resillience). Penelitian bersifat Studi Dokumen yang dilengkapi dengan Hasil Wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ASEAN Regional Forum baik dari jalur pertama maupun jalur kedua maupun pihak-pihak yang memahami kebutuhan ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan walaupun belum maksimal dari ASEAN Regional Forum terhadap kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan dengan adanya ASEAN Regional Forum, Indonesia memiliki wadah untuk melakukan interaksi dengan negara-negara tetangga maupun negara besar dalam upaya memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanannya baik yang bersifat pembangunan rasa saling percaya maupun peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Sebaliknya kehadiran ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik dan juga peningkatan rasa saling percaya serta perumusan sejumlah langkah-langkah kerjasama dalam pengelolaan bersama keamanan kawasan, yang ikut mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

---

This Research focused on the explanation about the important meaning of ASEAN Regional Forum formation as the one and only forum for multilateral security dialogue in Asia Pacific Region. ASEAN Regional Forum that had been built on 1994 was followed by 24 countries include 10 members of ASEAN, major powers such as United States, China, Australia, representative from European Commision, Japan, India and also another middle power states that have security interest in Asia Paciic Region such as South Korea, North Korea, Mongolia, Pakistan and the representative from ASEAN Secretariat. The important thing of the development of ASEAN Regional Forum since 1994 until 2006 then will be analyzed toward the need of Indonesian National Resilience on defense and security fields to find the answer how far the development ASEAN Regional Forum had gave several contributions to increase the Indonesian National Resilience.In effort to analyze the relation between ASEAN Regional Forum and Indonesian National Resilience, this research using three theoritical frameworks about cooperative security, regional resilience and national resilience. This Research is based on library study and also using the interview process with three important persons whose involving on ASEAN Regional Forum activities as first track and second track. That Three persons also have deeply understanding about the needs of Indonesian National Resilience on defense and security fields.The conclusion of this research pointed out that there were a significant contributions from ASEAN Regional Forum toward Indonesian National Resilience on defense and security field since 1994 until 2006. Through the participation on ASEAN Regional Forum, Indonesian Government could has opportunities to discuss with neighboured countries or major power countries to improve the multilateral and bilateral dialogue and also to make cooperation for Indonesia National Resilience?s need. In the other hand, the successfully of ASEAN Regional Forum that had already creating a security stability and also short term peace in Asia Pacific Region could brought a neceessary support for Indonesia?s need to improve and strenghten her National Resilience on defense and security field."

"Kebijakan keamanan nasional Indonesia yang telah berorientasi terhadap ancaman dari luar dan cenderung mengabaikan keberadaan keamanan individu. Mengingat keberadaan ancaman invasi militer dari negara Iain sejak berakhirnya Perang Dingin telah berkurang atau bahkan tidak ada, justru ancaman terhadap keamanan nasional muncul dari beberapa sektor lain di Iuar militer, seperti masalah lingkungan dan sosial.Penerapan Doktrin Sishankamrata sebagai landasan dalam upaya melakukan pertahanan negara, memberikan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter dan prinsip perang yang adil.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah Doktrin Sishankamrata memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia? Sejauh manakah permasalahan-permasalahan non-combatant timbul dalam perang rakyat semesta?Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pemikiran-pemikiran tentang Keamanan Nasional (Joseph S. Nye, Jr., HJ . Morgenthau) dan Keamanan Manusia (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) melalui sudut pandangan Hukum Humaniter dan Perang yang Adil (Michael Walzer, Liebe C. Greene) melalui metode kulitatif sebagai pilihan cara dalam memahami pemaknaan keamanan nasional Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan perang semesta yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, menunjukkan bahwa perang semesta telah mengaburkan prinsip diskriminasi yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant. Begitu pula dalam penerapan Doktrin Sishankamrata dalam konflik internal (Timor-Timur, Aceh dan Papua) yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah bahwa teori Keamanan Nasional dalam pemikiran tradisional (dengan penekanan pada state centric) seperti yang diimplementasikan dalam Perang Semesta dan Doktrin Sishankamrata tidak sejalan dengan hukum humaniter dan prinsip perang yang adil, baik prinsip jus ad helium maupun jus in bella. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Bosnia-Herzegovina dan konflik internal di Indonesia (Timor Timur, Aceh dan Papua).

---

Indonesian National Security Policy until today is still orienting through external threat and tends to ignore the existence of individual security. Considering that the existence of military invasion threat irom other countries since the end of Cold War had been reduced or even disappeared, but threat of National Security is occur from many other sectors outside military such as environment and social problem.

The implementation of SISHANKAMRATA Doctrine as a guideline in country defense causes acts against humanitarian law and just war principle.

The issue which want to be taken up in this research is Does SISHANKAMRATA Doctrine give protection for human security? How far the non-combatant issues occur within the total war?

To answer the main problems above, this research is using many thoughts pertaining National Security (Joseph S. Nye, Jr., HJ. Morgenthau) and Human Security (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) through Humanitarian Law and Just War (Michael Walzer, Liebe C. Greene) perspectives and using qualitative method in order to understand Indonesian National Security.

The result of this research shows that the implementation of total war in Bosnia- Herzegovina had made unclear discrimination principle which supposed to make separation between combatants with non-combatant. This also happened to the implementation of SIS TA Doctrine in internal conflict (East Timor, Aceh and Papua) in Indonesia which caused the occurrence of horizontal conflict within the society.

Theoretical implication in this research is that National Security Theory in traditional thought (emphasizing to state centric) as what had been implemented in Total War and SISHANKAMRATA Doctrine, were not the same with Humanitarian Law and Just War principle, in jus ad bellum principle or even in jus in bella, as what had been shown in Bosnia-Herzegovina case and internal conflict in Indonesia (East Timor, Aceh and Papua)."

"Tesis ini menganalisis tentang Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Australia - Indonesia (1995-1999): Studi Kasus Pembatalan Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Hubungan bilateral Australia dengan Indonesia mencapai titik terendah dan sempat memanas karena masalah Timor Timur pada masa pemerintahan Howard (Australia) dan Habibie (Indonesia), yang antara lain berakibat pada pembatalan secara sepihak oleh Indonesia, Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Australia - Indonesia pada 16 September 1999.Pembatalan persetujuan keamanan tersebut disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam negeri sendiri (internal) dan faktor-faktor yang berasal dari luar (eksternal). Sejauh mana faktor tersebut berpengaruh, dalam studi kasus pembatalan persetujuan keamanan Australia - Indonesia, adalah permasalahan pokok yang diangkat dalam tesis ini.Persetujuan pemeliharaan keamanan tersebut temyata tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan ketika terjadi krisis di Timor Timur. Padahal dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak telah sepakat akan mengadakan konsultasi bila salah satu pihak menghadapi kesulitan yang menyangkut kepentingan keamanan bersama dan bila perlu mengambil tindakan bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan proses pads masing-masing pemerintahnya. Hal ini jugs menunjukkan tidak berfungsinya forum menteri kedua negara, khususnya . antar Menteri Pertahanan kedua negara dalam mendiskusikan masalah Timor Timur. Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini menggunakan teori-teori politik internasional mengenai konsep kebijakan luar negeri dari KJ.Holsti, }toward Lentner, Lloyd Jensen, Harold dan Margaret Sprout, serta Stephen L.Spiegel. Juga dicoba menggunakaan konsep persepsi dari Bruce Russet dan Harvey Starr untuk menganalisa persepsi para aktor politik kedua negara dalam konteks hubungan internasional kedua negara dalam masalah Timor Timur.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan persetujuan keamanan tersebut sebagai reaksi atas aksi dan sikap Australia terhadap Indonesia yang berlebihan dalam masalah Timor Timur. Namun sikap dan tindakan Australia tersebut berawal dari adanya anarkis dan pelanggaran HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat."

"Terorisme merupakan ancaman yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentraman masyarakat terusik bukan saja pada akibat serangan fisik yang mengerikan seperti yang pernah terjadi dalam sejumlah aksi teror bom, namun juga serangan non-fisik yang secara masif menyasar pola pikir dan pandangan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme harus dilakukan secara komperehensif, terpadu dan terkoordinasi. BNPT mengerahkan sumberdaya bangsa dan negara dalam menangani terorisme termasuk sumberdaya dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Hal itu bertujuan demi menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman terorisme. BNPT sebagai leading sector menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis dalam penanggulangan terorisme, seperti kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi."

"Perang telah mengalami revolusi dari zaman ke zaman akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional suatu bangsa. Salah satu bentuk evolusi perang di era modern saat ini adalah cyber war dimana skala ancaman tidak hanya ditargetkan pada sistem komputer semata namun dapat menargetkan infrastruktur kritis dalam suatu negara. Oleh sebab itu, untuk menanggapi ancaman cyber maka suatu negara membutuhkan pengelolaan keamanan cyber melalui regulasi kebijakan di bidang cyber security and cyber defense. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai slaah satu negara dengan tingkat populasi dan pengguna internet terbesar di dunia akan membutuhkan pertahanan dan keamanan cyber baik dari segi regulasi maupun badan khususyang menangani permasalahan cyber. Dengan demikian, kebutuhan pengelolaan keamanan cyber sangat penting dan Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman beberapa negara di dunia yang telah menerapkan kebijakan terkait keamanan cyber. Disamping itu, Indonesia juga membutuhkan kerjsama internasional di bidang cyber diplomacy dalam rangka mengatasi berbagai kemungkinan datangnya ancaman cyber."

"[ABSTRAKKasus penerimaan terbatas ASEAN dalam norma pengaturan senjata kecil dan senjata ringan menunjukkan peristiwa kontra-tren dari tren penerimaan norma internasional dalam masalah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kondisi-kondisi yang mendasari penerimaan terbatas ASEAN terhadap norma pengaturan senjata kecil dengan berusaha menelusuri proses mikro yang terjadi pada konteks struktur domestik ASEAN sebagai refleksi terhadap dinamika pengaturannya pada tingkat kawasan. Dengan menggunakan metode multi-value Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), penelitian ini menemukan bahwa strategic culture dan struktur politik domestik berpengaruh secara signifikan dalam memungkinkan terjadinya saluran normatif bagi resonansi norma pengaturan senjata kecil. Sementara itu, karena adanya perbedaan kompetensi normatif di antara negara-negara ASEAN dan adanya cognitive prior ASEAN yang memiliki kecenderungan untuk menjadi organisasi regional bercorak ?sovereignty-oriented?, ASEAN membatasi penerimaan norma ini dengan melakukan lokalisasi norma pengaturan senjata kecil di kawasan.

---

ABSTRACT

;ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN?s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region, ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN’s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region]"

"Wanita menjadi tentara bukanlah sesuatu yang baru. Kumar (1980: 4-5) menuliskan bahwa Rijklof van Goens, seorang Belanda yang mengunjungi Mataram pada pertengahan abad ketujuhbelas mencatat bahwa ada sekitar dua puluh orang wanita muda dari seratus lima puluh orang wanita yang mengiringi Sultan Mataram bertugas menjaga keselamatan Sultan Mataram. Keduapuluh orang wanita tersebut mengelilingi Sultan Mataram dengan bersenjatakan tombak dan pistol. Hal serupa juga dilaporkan oleh Augustin de Beauliu, seorang Admiral Perancis yang berkunjung ke Aceh sekitar tahun 1620 - 1621, bahwa Sultan Aceh memiliki pasukan wanita pengawal istana berjumlah sekitar tiga ribu orang. Seorang Belanda yang berlayar dibawah pimpinan Admiral Wybrandt van Warwijk tahun 1603 melihat sebagian besar pengawal Sultan Aceh adalah wanita bersenjatakan pistol, tombak, pedang, dan perisai."