Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

---

The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group?s participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive.

The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transisition phase."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"ABSTRAKKondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya ,merupakan saiah satu bentuk pemnasalahan sosial yang menuntutpemecahan. Pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternalif untuk melakukan upaya pemecahan dan perbaikan kondisi tersebut.Untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan diperlukan upaya represive disamplng upaya preventive melalui pemberdayaan masyarakal baik bagi penyandang masalah sosialmaupun sumber dan potensi penanganan.Salah satu program yang merupakan pemulihan ( recovery) dari program JPS adalah program PZKP (Proyek Penanggulangan Kemiskinandi Parkotaan). PZKP dimaksudkan untuk memajukan perekonomiandaerah secara berkelanjutan dengan pendekatan penguatan pemberdayaan masyarakat (community based deve!opment)P2KP merupakan program penanggulangan kemiskinan di Kota yang dilakukan dengan memperkuat lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Tujuan P2KP adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan secaranasional melalui pemberian bantuan modal usaha_ untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yangmendukung kegiatan sosial ekonomi perkotaan. Selain itu P2KP memberikan bantuan Iangsung kepada masyarakat kota, yang dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat penciptaan kesempatn kerja,penciptaan kegiatan ekonomi produktif dan pemasarannya Serta peiatihan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi produktif Salah saw keiurahan yang menjadi sasaran P2KP adalahkelurahan Karang Anyar Kecamalan Sawah Besar Jakarta Pusat. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenai: model kegiatan yang diterapkanP2KP, hal yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan P2KP,model kegiatan yang perlu dikembangkan pada P2KP. Penelitian ini adalah penelitian terapan (action research) yang menurut penjabarannya termasuk penelitian deskriptif denganmenggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam peneltian ini, peneliti terlibat Iangsung sebagai Fasilitator Kelurahan di KelurahanKarng Anyar selama dua tahun. Dalam penelitian ini ada siklus yang harus dilalui yaitu 'tahap melihat? yang didalamnya adalah pengumpulaninformasi yang reievan dan penggambaran situasi. Tahap kedua adalah"tahap berpikir? yang didalamnya adalah penelusuran dan analisis sertapenginterpretasian dan penjelasan. Sedangkan tahapan ketiga adaiah"tahap bertindak' yang didalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaandan evalusi.Penelitian ini dilakukan di wiiayah sasaran P2KP Kelurahan Anyardengan difokuskan di RW 01,02 Serta RW 07. Adapun alasan pemilihanwilayah tersebut karena dari 11 wilayah sasaran P2KP di KelurahanKarang Anyar, wilayah RW 01,02 serta RW 07 ini merupakan wilayahyang paling padat penduduknya serta paling kumuh. Penelitian ini dimulaisejak bulan Mei 2000 sampai dengan Bulan Oktober 2001, namunpenelitian ini sempat terhenti selama 3 bulan yaitu pada bulan April-Juni2001_karena kesibukan BKM Karang Anyar dan Fasilitator dalammembuat proposal warga yang akan menjadi anggota KSM. Waktupenelitian terhitung sejak Bulan Mei 2000 dengan alasan bahwa penelitisudah mulal terlibat langsung bahkan sejak lima bulan sebelumnyaDari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, makaintervensi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman danabergulir kepada anggota- masyarakat, pendampingan terhadap KSMuntuk menjadikan KSM sebagai wadah tempat berkumpul dan berkaryawarga dalam mewujudkan kesejahteraan serta pembentukan ForumMusyawarah BKM dalam rangka menjaga independensi BKM sertaberfungsi sebagai Iembaga pengawas yang memantau kinerja BKIVI yangdiharapkan dapat menjamin keberlanjutan P2KP setelah pasca proyekSelanjutnya penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikanmengenai program yang telah dijalankan. Rekomendasi didasarkan padapermasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan P2KPyaitu kepada anggot"

"ABSTRAKKondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang menuntut pemecahan. pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternatif untuk melakukan upaya pemecahan dan perbaikan kondisi tersebut.Untuk menaggulangi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan diperlukan upaya represive disamping upaya preventive melalui pemberdayaan masyarakat bagi penyandang masalah sosial maupun sumber dan potensi penanganan.Salah satu program yang merupakan pemulihan (recovery) dari program JPS adalah program P2KP (proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan). P2KP dimaksudkan untuk memajukan perekonomian daerah secara berkelanjutan dengan pendekatan penguatan pemberdayaan masyarakat (community based development) P2KP merupakan program penanggulangan kemiskinan di kota yang dilakukan dengan memperkuat lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Tujuan P2KP adalah mempercepta penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian bantuan modal usaha untuk pengembangan kegiattan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang medukung kegiatan sosial ekonomi perkotaan. Selain itu P2KP memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kota, yang dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat penciptaan kesempatan kerja, pencptaan kegiatan ekonomi produktif dan pemasarannnya seta pelatikan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi produktifSalah satu kelurahan yang menjadi sasaran p2KP adalah kelurahan karang anyar kecamatan sawah besar jakarta pusat. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenal model kegiatan yang diterapkan P2KP, hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan P2KP, model kegiatan yang perlu dikembangkan pada P2KP.PEnelitian ini adalah penelitian terapan (action research) yang menurut penjabarannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kulitatif. dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung sebagai fasilitator kelurahan karang anyar selama dua tahun. dalam penelitian ini ada siklus yang harus dilalui yaitu "tahap melihat" yang didalamnya adalah pengumpulan informasi yang relevan dan penggambaran situasi. tahap kedua adalah "tahap berpikir: yang didalamnya adalah penelusuran dan analisis seta penginterpretasian dan penjelasan. sedangkan tahapan ketiga adalah "tahap bertindak" yang didalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.penelitian ini dilakukan diwilayah sasaran P2KP kelurahan karang anyar yang difokuskan di RW 01,02 serta RW 07. Adapaun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 11 wilayah sasaran P2KP dikeluarahan karang anyar, wilayan RW 01,02 serta RW 07 ini merupakan wilayah yang paling padat penduduknya serta paling kumuh. penelitian ini dimulai pada bulan mei 2001 sampai dengan bulan oktober 2000, namun penelitian ini sempat terhenti selama 2 bulan yaitu bulan april-juni 2001, karenan kesibukan BKM karang anyar dan fasilitator dalam membuat proposal warga yang akan menjadi anggota KSM. Waktu penelitian terhitung sejak bulan mei 2000 dengan alasan bahwa peneliti sudah mulai terlibat langsung bahkan lima bulan sebelumnnya.dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, maka intervensi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman danan bergulir kepada anggota masyarakat, pemdampingan terhadap ksm untuk mejadikan KSM sebagai wadah tempat berkumpul dan berkarya warga dalam mewujudkan kesejahteraan serta pembentukan forum musyawarah BKM dalam rangka menjaga independensi BKM serta berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memantau kinerja BKM yang diharapkan dapt menjamin keberlanjutan P2KP setelah pasca proyekselanjutnya peneltiian ini menyimpulkandan merekomendasikan mengenai program yang ditelah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan P@KP yaitu kepada anggota KSM, BKM serta kepada pemerintah sebagai pembuat program "

"Terjadinya krisis moneter yang terus berkepanjangan hingga saat ini, telah menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Krisis tersebut selain berdampak pada perubahan tatanan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Badan Pusat Statistik (2000) mencatat, dalam kurun waktu 1997-1999 angka pengangguran terbuka naik dari 4,79% menjadi 6,4%, suatu gambaran kenaikan yang relatif tajam. Kondisi ini telah membuat jumlah kelompok miskin semakin bertambah seperti pada tahun 1998 jumlah kelompok miskin sebanyak 34,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1999. Bahkan diprediksikan pada tahun 2001 penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta-an jiwa (30%). Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai program pembangunan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan seperti program TAKESRA, KUKESRA, KUT, IDT, dengan pendekatan sentralistik dan top-down yang kurang memperhatikan kondisi daerah.Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi tersebut terhadap masyarakat miskin, maka pemerintah melakukan berbagai program seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDMKE), maupun bantuan sembako melalui pasar murah. Semuanya lebih bersifat darurat dan mengarah pada pola konsumtif. Berkaitan dengan masalah kemiskinan tadi, pemerintah melakukan perubahan pendekatan dengan menganut pendekatan "pemberdayaan" yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin dengan penguatan institusi lokal. Salah satu program yang dimunculkan adalah "Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" (P2KP) sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri (self-help).Proses pemberdayaan ini menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kewenangan, kekuatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mereka lebih berdaya. Dengan kata lain proses pemberdayaan ini harus mampu menyerap aspek-aspek pemberdayaan dalam setiap kegiatan pelaksanaan P2KP seperti (1) perencanaan program tumbuh dari KSM; (2) KSM sebagai aktor utama pelaksana program ; (3) adanya partisipasi dan swadaya KSM; dan; (4) Implementasi program lebih mengutamakan proses daripada hasil.Bila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan tadi, maka permasalahan dalam pelaksanaan P2KP sebagai pemberdayaan masyarakat miskin adalah "apakah sudah terserap aspek-aspek pemberdayaan dan sasaran program adalah orang miskin?. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Aspek-aspek pemberdayaan apa yang diserap dalam pelaksanaan P2KP; (2) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin; (3) Peranan fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin; (4) Hambatan apa yang dijumpai dan usaha mengatasinya.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang data-data proses pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui P2KP. Pemilihan informan dilakukan ,dengan metode "purposive sampling" yang meliputi Kabid.Pemberdayaan Ekonomi Bapade, Kasi Kesos, Sekretaris kelurahan, Faskel, Ketua BKM, Ketua KSM Cemara V dan anggota maupun Ketua KSM Papaya dan anggota. Untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian ini melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek pemberdayaan dalam P2KP sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tetapi pada tataran implementasi di lapangan penerapan aspek-aspek pemberdayaan dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Margahayu masih rendah. Ini dapat dilihat dari dominannya fasilitator, RW/RT maupun pengurus BKM dalam pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok, perencanaan program/pembuatan proposal usaha serta perguliran dana. Dalam tataran ini KSM hanya pelaksana pasif tanpa ikut terlibat. Sasaran program belum mengakses kelompok miskin yang mengalami kerentanan sosial dan ketidakberdayaan, karena 90 % dari anggota KSM adalah warga masyarakat yang telah memiliki usaha awal walaupun masih disebut "warga miskin".Dalam tataran pelaksanaan P2KP yang terjadi adalah pemberdayaan program pada tingkat BKM. Ini dilihat dari upaya-upaya pencapaian target ekonomis saja yang selalu mengutamakan hasil daripada proses. Pada hal dalam kebijakan makronya, kegiatan P2KP tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial seperti peningkatan SDM masyarakat miskin.Berdasarkan temuan lapangan yang direkomendasikan adalah: BKM dalam perguliran dana P2KP lebih memberdayakan masyarakat miskin dengan cara merubah kebijakannya yang lebih memprioritaskan warga yang telah memiliki usaha awal ke arah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan usaha modal. Hal ini agar sasaran program P2KP sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Selain orientasi ekonomi, proses perguliran dana juga dapat diarahkan pada kegiatan sosial seperti upaya peningkatan SDM serta pemberian beasiswa SD terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam pengembangan masyarakat perlu upaya peningkatan pengetahuan tentang teknik-teknik pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknik pendampingan masyarakat serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangan."

"Pengentasan kemiskinan hendaknya dilakukan melalui program yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan/partisipasi masyarakat. Agar terjadinya distorsi akibat ketidaksesuaian program dengan kebutuhan di dalam masyarakat dalam pelaksanaan program tidak terjadi. Salah satu program pembangunan yang didesain dengan menitikberatkan pengentasan kemiskinan masyarakat adalah program PMM/P yang dilaksanakan untuk memberi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pemukiman/ hunian, kesehatan dan pendidikan yang bertujuan agar program tersebut dapat mengangkat derajat hldup keluarga miskin/ prasejahtera baik akibat krisis ekonomi maupun faktor lain, dan mengurangi beban sosial ekonomi keluarga miskin/ prasejahtera.Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program PMM/P di Kecamatan Ujung sebagai upaya pengentasan kemiskinan, melalui ditinjau dari karakteristik fnput aktifitas dan output dad program tersebut sehingga dapat diketahui basil (outcomes) dan gambaran mengenai hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekuatan dad program yang telah dilaksanakan dan dapat dibuat penilaian dari Identifikasi ukuran-ukuran yang sesual untuk digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pelaksanaan program PMM/P tersebut. Serta rekomendasi untuk keglatan program selanjutnya.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian evaluatif. Model evaluasi, Ruang lingkup dan Logical Frame Work mengacu pada model yang dikemukakan oleh Bank Dunia dan menggunakan tipe evaluasi sumatif. Pada teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan inforrnan yang memahami topik penelitian yaitu Ketua program, staf Dinas Kesehatan, staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Camat Ujung, Kasi Pemkes Kecamat ujung, tenaga pendamping Kecamatan, para lurah, Fasilitator/ panitia Keci1 Kelurahan (staf, LPMK, PLKB kelurahan), serta Masyarakat penerima bantuan yang semuanya berjumlah 17 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Ujung Kota Parepare.Hasil pemberian bantuan pada masyarakat yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan program PMM/P meliputi tiga bidang yaitu pemukirnan/ hunian, kesehatan dan pendidikan. Dan temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan hasil pemberian bantuan tersebut telah mulai tampak pada setiap tahapan pelaksanaan program PMM/P, mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisai, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Berdasarkan keseluruhan analisa yang dilaksanakan dapat dibuat penilaian tentang pencapalan program dan penilaian tentang desain program. Dimana berdasarkan temuan lapangan program ini tidak berhasil karena tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Parepare temyata tidak memberikan dampak/ basil sesual dengan harapan pemerintah. Karena hasil yang dicapai bukannya mengangkat derajat hidup masyarakat miskin/ prasejahtera, malah sebaliknya masyarakat menjadi semakin lemah, tidak berdaya, manja bahkan telah menjadi ketergantungan terhadap Pemerintah. Selain itu, jumlah masyarakat miskin/prasejahtera semakin membengkak dari tahun ketahun, hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang semakin bangga dan senang apabila di masukkan kedalam kategori °miskin'. Hal ini disebabkan oleh sistem perencanaan yang bersifat top down yang diterapkan sehingga masyarakat tidak mempunyai peranan sama sekali dalam pengambilan keputusan, Kapasitas pelaksana program (personal capacity) yang terbatas dalam jumlah maupun kualitas, menyangkut serial sense atau peka sosial yang masih kurang sehingga mengakibatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin/ Prasejahtera tersebut terindikasi KKN. dan lebih kepada dana yang dialokasikan oleh Pemda masih sangat terbatas. Selain itu, terjadinya distorsi, dimana ketidaksesuaian program dengan kebutuhan di dalam masyarakat. Jadi pemerintah dalam hal ini belum bisa melihat dengan jelas mana kebutuhan (needs) masyarakat yang mendesak untuk dipenuhi dan yang mana hanya merupakan keinginan (wants) masyarakat yang tidak mendesak untuk dipenuhi.Oleh sebab itu diharapkan kepada Pemda Kota Parepare bahwa berdasarkan keseluruhan kegiatan tentang input, proses, output dan outcomes pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program PMM/P dapat dibuat penilaian terhadap muatan desain program PMM/P yang akan dilaksanakan selanjutnya agar iebih bisa menyentuh dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat miskin. Upaya pengentasan kemiskinan yang meliputi program PMM/P sebagai sarana atau wadah pembelajaran, sehinggga diharapkan agar di tahun yang akan dating pelaksanaannya bisa lebih menyentuh permasalahan yang dialami oleh masyarakat miskin, karena pada dasamya program PMM/P yang dilaksanakan oleh Pemda Kota Parepare ini hanyalah merupakan kegiatan pemberian bantuan dan bukan mengimplementasikan mekanisme pemberdayaan masyarakat seperti yang ada pada tema program. Maka dad itu selayaknya Pemda Kota Parepare membentuk suatu program yang betul-betul menerapkan mekanisme pemberdayaan masyarakat sebagai aitematif proses pembangunan partisipatif. Aspek tersebut merupakan masukan yang perlu dipeitimbangkan dalam mengambil keputusan tentang program pembangunan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan kekuatan pada masyarakat yang kurang berdaya dengan iebih menekankan kepada potensi-potensi yang ada disekitar masyarakat ataupun potensi yang rnereka miliki sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera."

"Model pembangunan ekonomi yang berpusat pertumbuhan, menempatkan pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan, tanpa melihat apakah pendapatan tersebut terdistribusikan kepada masyarakat secara seimbang, telah melahirkan banyak permasalahan sosial, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan lain-lain tennasuk permasalahan kemiskinan. Berbagai fakta empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi lebih bersifat sentralistik, dimana masyarakat dijadikan obyek dari program-program pembangunan. Konsep trickle down effect yang cenderung top-down pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Berangkat dari kebijakan otonomi yang memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, Pemerintah DKI Jakarta mencoba pendekatan pembangunan yang cukup inovatif di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Proyek ini bernama Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini merupakan produk pemikiran yang merupakan hasil pengalaman cukup panjang dari pelaksanaan berbagai Program Jaring Pengaman Sosial dan program pengentasan kemiskinan yang telah lalu.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, kendala yang ada dalam pelaksanaan PPMK, kemudian upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Pemilihan informan bersifat purposive sampling yang meliputi, ketua BPM Kodya, Camat, Lurah, Ketua Dekel, UPKMK, TPK-RW, RT, LSM Pendamping, tokoh masyarakat, warga dan pemanfaat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan PPMK terdapat peningkatan kondisi masyarakat, dilihat dari elemen-elemen pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Institusi RT/RW telah melaksanakan peran pembimbing, pendamping dan pengawas. Peningkatan kondisi masyarakat setelah memperoleh bantuan PPMK ditunjukkan dengan beberapa perubahan, yaitu: omset usaha meningkat, pengetahuan pemanfaat terhadap usahanya bertambah, adanya tabungan, mengenal sistem sumber. SeIain perubahan dari sisi ekonomi, terdapat perubahan dari sisi sosial, berupa meningkatnya keakraban antar warga, yang mengakibatkan tumbuhnya kepedulian dan kegotongroyongan pada komunitas RW. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan PPMK berkaitan dengan adanya dana macet/tunggakan dana bergulir, keberadaan kantor TPK-RW yang tidak memadai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada penunggak.Berdasarkan temuan lapangan, penulis mengajukan saran, yaitu adanya penguatan institusi lokal (RTIRW) melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala pada komunitas RT/RW, untuk memberdayakan komunitas tersebut, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang merata pada seluruh level RT/RW di Kelurahan Bintaro. Kondisi ini ditopang oleh pengadaan atau pembenahan sekretariat di level RW, sebagai tempat pelaksanaan proses pemberdayaan. Hal ini untuk lebih menunjang pelaksanaan pemberdayaan di level komunitas RT/RW tersebut."

"Tujuan penelitian ini adalah tersedianya model pelatihan kewirausahaan berlatar budaya lokal untuk pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan. Tujuan ini dicapai dengan pendekatan research and development. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pelatiahn kewirausahaan berlatar ecocultural seyogyanya berfokus pada pembentukan pola pikir masyarakat dari pekerja menjadi pencipta pekerjaan. Substansi materi harus terkait dengan ekosistem dan unsur budaya yang lekat dengan masyarakat. Media belajar memanfaatkan gambar dan simbol yang terkait dengan budaya sunda. Kurikulum, bahan ajar, strategi dan media pelatihan sebagaimana dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian teori dan pertimbangan pakar, secara empirik efektif untuk pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan."