Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan militer Rusia pada periode pertama pemerintahan Boris Yeltsin. Permasalahan ini ditinjau melalui latar belakang sejarah kemiliteran Rusia yang memberikan pengaruh terhadap kedudukan militer di masa Yeltsin. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk merekonstruksikan kedudukan militer Rusia di masa Yeltsin. Dalam merekonstruksi, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis serta histories komparatif untuk membandingkan kedudukan militer Rusia pada masa Uni Soviet, sehingga terdapat benang merah yang dapat dijadikan perbandingan. Berdasarkan rekonstruksi dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa kedudukan militer Rusia di masa Yeltsin berbeda dengan masa sebelumnya (Uni Soviet). Militer Rusia pada masa Yeltsin lebih dekat dengan politik dibandingkan masa sebelumnya. Kedekatan dengan politik tersebut diperlihatkan melalui salah satunya dalam Perang Chechnya 1994_1995, di mana militer Rusia terlibat dalam bisnis jual-beli senjata perang."

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tindak kriminal yang dilakukan para mafia Rusia sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Penulis menggunakan teori kekuasaan untuk menganalisis cara-cara yang dilakukan para mafia Rusia untuk perolehan dan penanaman kekuasaan, terutama pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin dimana perekonomian Rusia berada dalam kehancuran dan sektor-sektor perekonomiannya dikuasai oleh mafia dan oligarki akibat kebijakan privatisasi. Praktek kekerasan dan tindak kriminal lain seperti perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, pemerasan, dan lain-lain dilakukan oleh mafia Rusia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan tata aturan yang berlaku. Hal ini lah yang akan mengantarkan para mafia Rusia untuk memperoleh kekuasaan.

---

The thesis aims to explain about the criminality of Russian mafias as a way to get power in President Boris Yeltsin era. The author uses the theory of power to analyze the way which is done by the Russian mafias to get and cultivate the power, especially during the President Boris Yeltsin era when the economy of the country was in ruins and other sectors of economy controlled by the mafias and oligarchs due to the privatization policy. The practice of violence and other criminal activities, such as: drug trafficking, money laundering, extortion, and others conducted by the Russian mafias to get the maximum profit without regard to the applicable regulations. This is the one which will deliver the Russian mafias and oligarchs to get the power."

"Perubahan-perubahan kebijakan dalam politik luar negeri Amerika Serikat seringkali terjadi bahkan secara mendadak, antara lain karena disebabkan oleh munculnya prioritas-prioritas kepentingan yang dipandang urgen atau mendesak. Dalam suatu policy-making process, Amerika Serikat senantiasa memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi balk pada tingkat nasionai maupun internasional. Pada tingkat domestik, di satu pihak kecenderungan apa yang terjadi di masyarakatnya terakomodasikan melalul saluran-saluran yang sesuai, balk di pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Di lain pihak, perkembangan-perkembangan di dunia internasional juga mempengaruhi formulasi kebijakan Iuar negeri Amerika Serikat. Deegan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional pasta Perang Dingin, hubungan-hubungan intemasional telah pula dipengaruhi oleh isu-isu baru yang menonjol seperti demokrafisasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia (low politics/non-conventional)Tidaklah mengherankan kalau kebijakan luar negeripun seringkali mengalami penyesuaian-penyesuaian (adaptive) karena dipengaruhi oleh isu-isu tersebut dalam politik luar negerinya, khususnya hak asasi manusia. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji apakah dalam kasus Timor Timur, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya bersifat akomodatif. Metode yang digunakan adalah studi komparatif melalui pendekatan teori perubahan kebijakan. Hasil analisis mengambarkan bahwa seiring dengan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengenai: masalah Timor Timur berangsur-angsur mengalami perubahan. Pengaruh dari politik domestik dan politik internasional telah mempengaruhi pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang mengarah pada kecenderungan tersebut. Melalui kebijakan HAM, Amerika mulai menilai kembali kebijakannya terhadap Indonesia mengenai masalah Timor Timur, terutama setelah semakin gencar terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur. "

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan smart power Pemerintahan Vladimir Putin dalam menghadapi perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO pada tahun 2000-2008 ke Ukraina dan Georgia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintahan Vladimir Putin tahun 2000-2008 berhasil mencegah ekspansi NATO ke Georgia dan Ukraina. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Kebijakan smart power Vladimir Putin terdiri atas pendekatan lunak (soft power) dan pendekatan keras (hard power). Putin berusaha menaikkan citra Rusia di tingkat global untuk mendapat perhatian dunia melalui kedua pendekatan tersebut. Hard power dan soft power juga diterapkan di Ukraina dan Georgia dengan proporsi yang berbeda. Hingga akhir masa pemerintahannya Putin berhasil mencegah upaya Georgia dan Ukraina untuk bergabung dangan NATO melalui kebijakan Smart Power.

---

This thesis discusses the policy of Vladimir Putin?s smart power toward the expansion of NATO membership in 2000-2008 in Ukraine and Georgia. This thesis aims to prove that the Vladimir Putin government in 2000-2008 succeeded in preventing the expansion of NATO over Georgia and Ukraine. The research method used this thesis is a descriptive-analycal. Vladimir Putin?s policy of smart power concists of the soft approach (soft power) and the hard approach (hard power). Putin tried to raise the image of Russia at the global level to get world attention through both approaches. Both approaches are also implemented in Ukraine and Georgia in different proportions. By the end of his reign Putin managed to prevent Georgia and Ukraine?s efforts to join NATO through Smart Power policy."

"Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negara-negara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju mengimbau agar negara berkembang ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat.Awal tahun 1990-an PBB menyepakati pembentukan UNFCCC sebagai wadah bagi pelaksanaan perundingan untuk menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan perubahan iklim. Protokol Kyoto yang disusun sebagai mekanisme mengikat (legally binding) untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca tidak dapat berjalan efektif karena pertentangan kepentingan negara maju dan negara berkembang terkait dengan kepentingan ekonomi. Diantara negara maju, Jerman merespon isu perubahan iklim dengan kebijakankebijakan yang aktif dan progresif. Bersama Uni Eropa, Jerman senantiasa menunjukkan komitmennya dalam mengusulkan dan memelopori tindakantindakan konkret dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto. Kebijakan luar negeri Jerman yang progresif dalam menangani isu perubahan iklim lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi politik domestik. Sebagai negara demokrasi liberal, pemerintah federal Jerman berperan untuk mengelola dinamika politik domestik untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.Perundingan internasional dalam kerangka UNFCCC yang berlangsung setiap tahun pada kenyataannya telah menjadi wahana pertarungan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara maju berhadapan dengan negara berkembang. Ditengah kondisi tersebut, kebijakan luar negeri Jerman senantiasa mendinamisasi politik perubahan iklim dari kebuntuan-kebuntuan yang mengancam bubarnya kesepakatan global mengenai upaya memerangi perubahan iklim.

---

Climate change has increasingly threatened the life of people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem can not be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world.. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economic interests among them. In this issue, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries.In early 1990s, the United Nations has approved the establishment of UNFCCC, forum under United Nations, as a tools for negotiation in order to arrange the mechanisms for the prevention and dealing with climate change issue. Kyoto Protocol is one of binding mechanism in order to reduce greenhouse gas emissions. However, it is not be effective because of conflict in economic interest between developed and developing coutries. Among developed countries, Germany has strong political leadership in responding to global climate change. German is also very active and progressive in developing its climate change policies. Germany with the EU always shows its strong commitment in recommending and pioneering actions in order to reduce emissions even more than as required in the Kyoto Protocol. German foreign policy in dealing with climate change is more influenced by domestic political conditions. As a liberal democratic country, the federal government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change.International negotiation in the UNFCCC framework conducts every year. Nevertheless, this negotiation forum is used to fight the economic and political interests between developed and developing countries. In this condition, German foreign policy often comes up with progressive policy that avoids the impasse of global agreement efforts in combat climate change."

"Perdebatan dalam politik Amerika mengenai peran kelompok kepentingan dalam sebuah masyarakat yang demokratis sangat menarik untuk dicermati. Apakah kebijakan Presiden atau keputusan yang diambil oleh Konggres yang tidak popular di mata publik Amerika dapat dikatakan sebagai suatu keputusan yang demokratis? Tesis ini akan meneliti mengenai peran "China Lobby" sebagai sebuah kelompok kepentingan, dalam upayanya untuk mempengaruhi eksekutif, legislatif dan juga publik Amerika Serikat untuk kepentingan status MFN Cina.Dalam menganalisis masalah, tesis ini akan lebih memfokuskan pada upaya-upaya dan teknik-teknik yang digunakan oleh "China Lobby" untuk mencapai tujuannya. Dan dibahas pula tindakan-tindakan yang diambil oleh "Anti China Lobby" untuk meng"counter" upaya "China Lobby".Interaksi yang terjadi antara "China Lobby", "Anti China Lobby", Presiden, dan juga Konggres menggambarkan sebuah kehidupan politik yang dinamis dalam masyarakat Amerika yang tatanan kelembagaannya telah tertata secara kokoh dan mengakar.

---

The debate in American politics about the role of interest groups in the democratic society is a very interesting subject to be explore. Would the unpopular policies of either the President or Congress be deemed as undemocratic policies? This thesis will analyze the role of China Lobby-as an interest group-in their effort to influence the executive branches, the legislative branches and also American public for the sake of China MFN status.

In the research, this thesis will focus on the efforts and techniques used by the China Lobby to fulfill their interest. This thesis will also discuss the actions taken by Anti China Lobby to counter the China Lobby efforts.

The interaction between the China Lobby, the Anti China Lobby, the President and Congress describes the dynamic political life of American society whose institutional structure are rooted and tenacious."