Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerkembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia telah disusul dengan tuntutan demokratisasi dalam berbagai bidang termasuk dalam penataan ruang. Menguatnya tuntutan masyarakat agar diikutsertakan dalam perencanaan tara ruang kota merupakan salah satu indikasi perubahan tersebut. Sebelumnya, kebijakan nasional yang mengadopsi PSM dalam perencanaan sudah banyak. Fakta lapangan, penyelenggaraan PSM dalam perencanaan tata ruang masih terus dipertanyakan banyak pihak. lni berani pendekatan PSM belum terinstitusionalisasi dalam arti belum diterima, belum dinilai tinggi, dan belum dipaluhi.Rencana tata ruang kota merupakan kebijakan publik (public poiicy). Pemasalahan kebijakan akan terjadi apabila kebutuhan-kcbutuhan (needs), nilai-nilai (valtrex), dan potensi/peluang untuk perbaikan belum tercalisasi padahal seharusnya dapat didorong melalui public action. Munculnya tunlulan masyaral-:al berperan serla dalam perncanaan lata ruang kota mengindikasikan adanya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, nilai-nilai terdistorsi, dan peluang perbaikan yang tidak termanfaatkan. Kesenjangan yang ada antara kebijakan pnblik dengan harapan masyarakat merupakan persoalan kebijakan (policy probiem).Berdasarkan permasalahan dikemukakan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah persoalan kebijakan (policy problem) PSM dalam perencanaan tata ruang kota di kota Jakarta? 2) Bagaimana model PSM yang diinginkan stakeholders dapat ditransformasikan dalam proses pelembagaan perencanaan tata ruang kota Jakarta? 3) Bagaimana institusionalisasi PSM tersebut di dalam perencanaan tata ruang kota Jakarta?Penelitian ini berlolak dari asumsi, proses perencanaan tata ruang kota merupakan proses pembuatan kebijakan publik. Berdasar asumsi ini, proses perencanaan tata ruang pada dasarnya mengikuti kerangka proses pembuatan kebijakan publik (public policy making). Untuk mengkaji persoalan kebijakan mengenai PSM, dilakukan analisis secara policy content terhadap tatanan peraturan nasional serta tatanan peraturan dan kebijakan yang terkait langsung dengan PSM dalam perencanaan di DKI Jakarta. Ada beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis. Pertama, A ladder of citizen participation dari Arnstein. Kedua, lnstitusionalisasi yang diangkat dari teori institution building dari The Inter-University Research Programme for Instituion Building. Ketiga teori tentang instrumen kebijakan dari Howlett & Ramesh.Eksplorasi terhadap model PSM yang diinginkan stakeholders, didekati dari teori tentang lingkup PSM oleh Ronald McGill dan Margareth, teori tentang obyek PSM dari Fagence, teori tentang isu-isu panting dalam penyelenggaraan PSM dari Margareth. Untuk mengetahui pola interaksi antar kelompok stakeholders, didekati dengan paradigma jaringan kolaboratif PSM yang dikemukakan Innes & Booher, serta teori social capital khususnya pola interaksi antar institusi yang dikemukakan Ismail Serageldin & Christian Grootaert. Sedangkan untuk mengetahui institusionalisasi PSM dalam perencanaan tata ruang Kota Jakarta, didekati dari teori institution building dikemukakan diatas.Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif-eksploratif. Disebut deskriptif karena merupakan penelitian klarifikasi PSM sebagai fenomena sosial. Sebagai penelitian eksploratif penelitian ini berupaya mencari jawaban-jawaban mengenai How dan Why perihal PSM. Data kuantitatif diperoleh dari pengolahan terhadap jawaban responden atas kuesioner, dan data kualitatif diperoleh dari wavtancara mendalam dengan para informan, hasii telaahan terhadap tatanan peraluran, kebijakan, dan dokumen terkait lainnya, Serta observasi lapangan. Responden dipilih dari stakeholders kelompok government, pi-ivote sector, dan civil society secara purposive yang diwakili institusi, asosiasi, organisasi, dan kelompok yang berpartisipasi dalam penataan ruang.Temuan penelitian menyingkapkan bahwa tatanan peraturan nasional membatasi PSM hanya pada tingkatan informing, consultation, dan plocotion (tangga ke 3, 4, dan 5), dan sedikit pada taraf kemitraan ("partnership?). PSM yang lelah diterapkan oleh Pemda DKI Jakarta mencapai tingkatan kemitraan (partnership) melalui perwakilan institusi dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Asosiasi Pelaku Bisnis, institusi-institusi pemerintah pusat dan daerah, dan LSM sehingga PSM bersifat institusional. Sedangkan PSM yang diharapkan stakeholders mencapai tingkatan delegated power dan citizen control (tangga ke 7 dan 8 Arstein). Namun khususnya kelompok civil society, memilih tetap dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan private sector secara terbuka.Sebagian besar stakeholders menyatakan tingkat pelibatan PSM selama ini tidak cukup, padahal dinilai sangat panting. Nilai-nilai keadilan, dan pernerataan sosial-ekonomi dinilai belum terealisasi. Stakeholder menyatakan bahwa tujuan utama PSM adalah untuk memastikan aspek keadilan dan pemerataan sosial ekonomi diakomodasikan dalam rencana tata ruang kota. Penelitian ini menyimpulkan tidal( efektifnya pelaksanaan PSM dalam perencanaan, bersumber dari tidak adanya pcngaturan PSM pada sebagian besar unsur/sub-unsur institusionalisasi, baik pada tatanan peraturan nasional maupun daerah. Kebijakan strategis (UU Penataan Ruang) yang telah mengadopsi pendekatan PSM, temyata juga tidak ditindaklanjuti dengan penetapan instrumen-instrumen kebijakan yang memadai agar kebijakan strategis tersebut efektif sehingga untuk menyelenggarakan PSM pedomannya tidak memadai.Model PSM dalam perencanaan tata ruang kota yang diinginkan stakeholders, memiliki pola benjenjang/bertahap. Bukan seperti PSM paradigma tradisional lagi, tetapi tidak pula seperti paradigma jaringan kolaboratif yang dikemukakan Innes and Booher. Untuk tahap awal, stakeholders menghendald forum-forum informal, dimana kelompok civil society harus dipisah dengan kelompok bisnis (private sector). Selain itu, stakeholders menginginkan adanya Komisi Perencanaan, bertugas mengembangkan pendekatan, menyusun strategi, mengagendakan, dan membahas hasil akhir dari proses PSM dalam perencanaan tata ruang kota.Penelitian ini menunjukkan bahwa institusionalisasi PSM masih rnenghadapi masalah besar. Sebanyak 21 dari 27 unsur/sub-unsur institusionalisasi kondisinya masih "tidak memadai? sebagai persyaratan berlangsungnya proses institusionalisasi PSM dalam perencanaan tata ruang kota. Dinas Tata Kota DK1 Jakarta sebagai institusi perencanaan, tidak disiapkan untuk menyelenggarakan PSM dengan partisipasi yang lebih luas dari civil society, private sector dan government sebagai implementasi pendekatan PSM yang sudah diadopsi UU Pcnataan Ruang . Hal ini terkait dengan tidak memadainya instrumen kebijakan dari UU tersebut.

---

ABSTRACTThe evolvement of democratic life in Indonesia has been followed by the need of democratization in all sectors including in spatial planning. lnvigorating contention from community demanding to be involved in the urban planning process is one ofthe indications of such evolvement. Prior to that, the national policy adopting Public Participation (hereinafter ?PP?) in planning had reached numerous numbers. ln contrary, the empiric Facts show that the implementation of PP in urban planning process remains questioned frequently by many parties. This implies that the approach of PP has not been institutionalized, in a way that it has not been well-accepted, not highly praised, and has been neglected.Urban planning is a public policy. Policy problems will occur if needs, values, and opportunities for improvement have not been executed, whereas they could be encouraged through public action. The existence of public contention to be involved in urban planning indicates that there arc unfullilled needs, distorted values, and unutilized opportunities for invoking improvement. Gap occurred between settled public policies with public?s expectations constitutes as a policy problem. According to problems elaborated above, this research questions: l) ?What are policy problems of implementating PP in urban planning process in Jakarta?? 2) ?How could the PP model desired by stakeholders be transformed in institutionalization process of urban planning of .lakarta'?? 3) ?How has the institutionalization of PP in the urban planning of Jakarta been institutionalized??This research is based on the assumption that the process of urban planning is a process of public policy making. Evolving from such assumption, the process of urban planning basically follows the frame of public policy making process. In reviewing policy problem of PP in urban planning, analysis through policy content is conducted towards the set of national regulations and provincial regulations directly attached with PP in the planning of Jakarta. There are several theories utilized as tools of analysis in this research. The first theory is ?A ladder of Citizen Participation" from Amstein. The second theory is the institutionalization which arises from the theory of institution building from ?The Inter-University Research Programme for Institution Building?. The third theory is concerning the policy instrument by Howlett & Ramesh.Exploration of the PP model intended by the stakeholders is observed by the approach using several theories; the theory on the coverage of PP by Ronald McGill and by Margareth, the theory on the object of PP by Fagence, and also the theory conceming major issues in the implementation of PP also by Margareth. In identifying the interaction pattern among the stakeholders, a theory on the paradigm of colaborative network of PP by Innes & Booher, and also a theory on social capitol specifically on the interaction pattem among institutions by Ismail Serageldin & Christian Grootaert, are applied. In the other hand, in identifying the institutionalization of PP in the Jakarta urban planning, the aforementioned institution building theory is applied.This research is built as descriptive-explorative research. It is descriptive because it is a research on the clarification of PP as a social phenomenon. It is an explorative research because it aims to find solutions on ?how? and ?why? regarding PP. Quantitative data is obtained through the analysis of respondents? answers to questionnaires, and qualitative data is obtained through profound interviews with informants, critical review on the set of regulations, law, related documents and field observation. Respondents are chosen from groups of stakeholders, government, private sector, and civil society in purposive order represented by institutions, associations, organizations, and groups of participants on spatial planning.Research finding reveals that the set of national regulation enacts limitation to PP only to the degree of informing, consultation, and placation (the 3rd, 4th, and 5th ladder), and a little to the degree of partnership. PP implemented by the provincial government of Jakarta has reached the degree of partnership through institution representatives from universities, professional associations, business associations, central and regional govemmental institutions, and non-governmental organizations that makes PP institutional. However, PP aspired by stakeholders reaches the degree of delegated power and citizen control (the 7th and 8th Amstein?s ladders). Though, groups of civil society in particular, prefer to participate together with government and private sector transparently.Most of stakeholders narrated that the involvement degree of PP up to the present is not suflicient, whereas its value considered being very substantial. Values of justice and redistribution of social-economics are argued to be not realized yet. Stakeholders affirm that the main objective of PP is to ensure that the aspects of justice and social-economics equality are being accommodated in urban planning process. This research concludes that the ineffectivencss of the implementation of PP in planning is rooted from the absence of the regulation of PP in most of institutionalization elements in both national and regional/provincial set of regulations and policies. The strategic policy (The Spatial Planning Act No.24/1992) adopting PP implementation is infact not equipped with sufficient policy instruments in order to make the strategic policy becomes effective. Thus, the directive of PP implementation is also insufficient.Model of PP in urban planning process intended by the stakeholders has a grading pattern. It is not similar to the traditional paradigm of PP or either to the collaborative network paradigm stated by limes & Booher. In the first grade of the model, stakeholders yearn for informal forums, in which civil society groups must be separated from private sector groups. Moreover, stakeholders request for a Commission of Planning. This commission has the obligation to develop model of approach, set strategies, arrange agenda and discuss the linal results of PP process in urban planning.This research illustrates that the institutionalization of PP still faces problems. 21 out of 2? elements/sub-elements of institutionalization still struggle with the condition of ?insufficiency? as a requirement to implement PP institutionalization process in the urban planning. City Planning Agency of Jakarta?s Government, as a planning institution, is not prepared to perform PP implementation with a wider range of participation from the civil society, private sector, and the govemment, as an implementation of PP approach that had been adopted by The Spatial Plaruiing Act No.24/1992. This is in accordance to the fact of the insufficient policy instrument in the derivative of such act."

"Perencanaan kota tepian pantai (waterfront city) yang disusun Pemerintah Kota Bandar Lampung memunculkan resistensi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan jika masalah utamanya adalah model perencanaan yang lebih berorientasi pada aspek infrastruktur semata. Proses penyusunan dan pelaksanaan perencanaannya pun tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Model perencanaan kota tepian pantai idealnya tidak hanya sebuah gaya kota untuk menjawab kompetisi yang berorientasi pada aspek infrastruktur atau visual saja. Namun, perencanaan kota pantai harus mendorong transformasi perencanaan teknik yang dikombinasikan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rencana yang disusun harus komprehensif, terpadu, multidisiplin, partisipatif dan memastikan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

---

The planning of waterfront city was designed by the Bandar Lampung goverment raises public?s resistance. This research concluded if the main problem is the model planning only infrastructure aspect oriented. The waterfront city planning drafting and implementation also did not invite public participation. The waterfront city planning is not only a style of city to answer the competition. But, it is more than that, the coastal city development plans should also support the transformation of planning techniques that is combined with social, economic, and environment. The waterfront city?s planning must be comprehensive, integrated, multidisciplince, public participation and ensure sustainable development."

"Salah satu bentuk permukiman di tepi sungai adalah yang terdapat di kota Palembang Sumatera Selatan. Palembang merupakan salah satu permukiman tepi sungai yang memiliki sejarah panjang dan lama di Indonesia. Seperti permukiman tadisional yang lainnya di Sumatera, sungai merupakan faktor yang cukup vital dalam berkembangnya suatu pemukiman. Berdasarkan sejarah dan hasil temuan arkeologis, bukti-bukti tentang adanya kegiatan bermukim di wilayah ini telah ada sejak abad ke 6 masehi ( Pusat Penelitian Arkeologi Nasional,1994).Pada masa kesultanan hingga kolonial dan masa kemerdekaan, permukiman penduduk di kota Palembang berkembang dan terpusat di tepi sungai Musi terutama di tepi bagian utara. Pada masa kesultanan terdapat peraturan yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan lahan. Oleh karena Palembang terletak di dataran rendah yang berawa-rawa dan dialiri oleh banyak anak sungai sehingga hanya pada bagian - bagian tertentu terdapat tanah-tanah tinggi dan padat, maka pembagian lahan serta letak permukiman pun di atur berdasarkan status sosial dan mata pencaharian masyarakat masa itu ( Sevenhoven, 1971). Pada masa berkembangan hingga kini warisan masa lalu pun masih diterapkan oleh para pemukim di kota Palembang, namun karena makin bertambahnya penduduk dan makin kompleksnya hubungan sosial yang ada serta berubahnya kondisi lingkungan, menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di kota ini untuk beriteraksi baik antar masyarakat maupun dengan lingkungan mereka.Kondisi wilayah permukiman tepi sungai yang dahulunya telah ditata rapi pada masa kesultanan kini telah menjadi suatu kawasan padat dan tidak teratur serta terkenal cukup rawan baik sosial, budaya, dan lingkungan. Derasnya arus urbanisasi dari berbagai daerah di sekitar kota Palembang, dengan berbagai latar belakang kebudayaannya, dan tidak jelasnya peraturan yang ada sekarang membuat permukiman di tepi sungai menjadi semakin padat dan tak teratur, sedangkan warga sendiri selanjutnya tidak membuat aturan dalam penerapan tata ruang dalam pemukiman.Penelitian dilakukan di dua Kecamatan , masing-masing terletak di sisi tepian sungai yang berbeda (berseberangan) yaitu Kecamatan Ulu Barat II dan Seberang Ulu I. Dari hasil penelitian ini diketahui ternyata bukan raja urbanisasi yang membuat padat dan kumuh permukiman di tepi sungai, tetapi juga kebiasaan dan kecenderungan penduduk setempat untuk tinggal dekat dengan sanak keluarga dan memanfaatkan ruang yang ada untuk tempat tinggal anak-anak mereka yang telah menikah atau untuk di sewakan kepada para pendatang, meskipun seringkali kondisi fisik lingkungan dan tempat tersebut sudah sangat tidak layak."

"This research aims to explain and describe the colonial history of fortresses and their influence on the development of urban planning in Indonesia. The fortresses functioned as centres of colonial administration and control. In former days these fortresses were identified with the domination of power, economic exploitation and as symbols of foreign rule in areas ruled by local kings and entrepeneurs. Due to political and economic changes as well as in town planning, the funtion of these fortresses also changed. At present, the fortresses function as heritage sites and interesting places to be visited by tourists. The current efforts to conserve these historical sites can have an effect on urban development planning. The Indonesian government, especially the Department of Tourism and Culture, should give much attention not only for preservation but also for restauration of these sites."

"ABSTRAKKeterbatasan lahan merupakan suatu kendala dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi warga perkotaan. Ditambah dengan arus urbanisasi dan pertambahan penduduk mengakibatkan munculnya daerah permukiman yang kumuh dan tidak memenuhi standar kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil suatu kebijakan membangun rumah susun dengan pendekatan membangun tanpa menggusur sehingga masyarakat memperoleh berbagai keuntungan dalam memenuhi kebutuhan rumahnya.Perubahan tempat tinggal dari rumah tipe horizontal ke tipe rumah susun merupakan kendala sendiri bagi warga penghuninya. Hal ini disebabkan adanya fasilitas bersama dan kondisi lingkungan sosial baru yang memerlukan adaptasi, dan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan bersama yang memerlukan partisipasi bagi penghuninya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola adaptasi penghuni rumah susun terhadap adanya perubahan lingkungan fisik dan sosial tempat tinggal mereka. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menerangkan berbagai gejala dan fenomena yang berkaitan dengan pola adaptasi terhadap lingkungan di rumah susun Kemayoran.Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah i..bu rumahtangga yang tinggal di lokas.i rumah susun paling sedikit 2 tahun dan mempunyai anak berusia 12 tahun ke bawah. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memperoleh gambaran kehidupan warga lebih nyata dan mendalam.Dari analisis terhadap variabel penelitian diketahul bahwa tingkat pendidikan responder mempunyai pengaruh terhadap partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan bersama. Makin tinggi tingkat pendidikan warga, makin tinggi kesadaran mereka dalam partisipasi pengelolaan lingkungan.Kondisi bangunan rumah susun menyebabkan hubungan warga secara fisik lebih dekat dibanding rumah horizontal. Namun demikian, pola komunikasi antar warga kurang akomodatif terhadap pemecahan masalah-masalah yang ada. Sikap toleransi yang dikembangkan cenderung .bertujuan untuk sekedar menghindari konflik terbuka, dan belum merupakan suatu penerimaan atau penyelesaian dari sumber permasalahan.Beberapa faktor yang mempengaruhi penghuni untuk tetap bertahan tinggal di rumah susun adalah berbagai fasilitas dan sarana ekonomi yang memberikan peluang guna meningkatkan penghasilan. Kemampuan warga dalam memanfaatkan sarana ekonomi ditambah kemampuan menyesuaikan antara jumlah anggota keluarga dengan luas ruang hunian, telah dapat mengangkat status sosial ekonominya. Selanjutnya dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik penghuni akan mempunyai kesempatan dan kemampuan melakukan penyesuaian diri di tempat tinggalnya. Hal ini membuktikan adanya hubungan timbal balik antara status sosial ekonomi dengan kemampuan warga beradaptasi.Selanjutnya persepsi dan kesadaran warga tentang masalah-masalah yang menyebabkan lingkungannya berkesan kumuh akan memotivasi mereka mengadakan berbagai kegiatan dan berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kondisi lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian motivasi untuk berpartisipasi akan mempermudah proses penyesuaian penghuni terhadap kondisi fisik dan sosial di lingkungan permukiman yang baru.

---

ABSTRACT

The limited size is an obstacle to meet the housing demand of the people, especially in urban areas. Additional, urbanization and population, resulted in the establishment of unsanitary housing and its environment. To overcome the problems, the government took the policy of building high-rise apartments. The approach was development without condemnation so that the people will gain various advantages in meeting their housing need.

The change of horizontal housing in vertical type is a constraint the inhabitants. This is brought about by the presence of joint facilities and new social environment which need adaptation and various activities environmental management that need participation of all the respective inhabitants.

This research is aimed to know the apartment inhabitants' adaptation pattern in correlation with the changing housing type including the physical and social environment. The study is qualitative descriptive in nature. It describes the various behavioral phenomena of the inhabitants in the Kemayoran environmental apartment.

The data is collected by doing in depth interview as well as using guided structured interview as re-search instrument. The respondents of this research are housewives who have lived in Kemayoran Apartment minimally two years and over and they have children of not more than 12 years old. Participative approach was carried out to get a picture of the real life style of the inhabitants.

From the results of research variable analysis disclosed that respondents' education have influence towards their participation in managing the apartment environment and common living area. If higher education wider the participation.

The condition of the apartment building caused the inhabitants' inter-relationship, physically; closer to each other than in horizontal housing. Nevertheless, the communication pattern among them tends to be unaccommodative towards solving the existing problem. The developed tolerance attitude was meant to avoid open conflict, not an acceptance or a solution to the source of the problem.

Some economic facilities in the apartment environment provide opportunities to the inhabitants in obtaining additional income as well as increasing their social economic condition. This is one factor that motivated the inhabitants to choose living at Kemayoran Apartment permanently. The inhabitants' ability to make use of the economical opportunity and their ability to adapt between the number of family members and size of their housing space showed their effort towards adaptation. It proved that there is interdependency and reciprocal relationship between the increasing social economy and inhabitants' ability towards adaptation.

Further more the inhabitants awareness concerning the problems which caused their environment look dirty will motivate them to conduct activities and participate to increase better environmental condition. So it proved that motivation to participate will facilitate the adaptation process of inhabitants towards their physical and social environment in their new housing settlement."

"Istilah permukiman kumuh sering didengar dalam berbagai bidang dan terus dibicarakan ditengah perkembangan perekonomian dan pergolakan mayarakat Indonesia yang Iabil saat ini. Pada bidang Arsitektur permasalahan permukiman kumuh tidak lepas dari pemasalahan Tata Kota. Permukiman kumuh bertambah dan berkembang dengan ciri dan karakter yang berbeda dengan permukiman perkampungan atau permukiman elit, bagaimana mengidentitikasi kawasan kumuh tersebut, bagaimana dengan kehidupan bermukimnya dan perkembangan persebarannya dalam ruang kota Jakarta.Keterlibatan pemerintah dalam menangani permukiman kumuh telah dimulai sejak di keluarkannya Inpres No 5 /1960 mengenai permukiman kumuh. Kebijakan apa saja yang dibuat dan seberapa berpengaruhnya hal tersebut terhadap penyelesaian permasalahann pemukiman kumuh di Jakarta.Dalam kebijakan penanganan permasalahan permukiman kumuh, pemerintah rnengharapkan peran semua pihak. Sehingga keberhasilan strategi dan program yang di jalankan juga tergantung keberhasilan tiap-tiap pelaku dalam melaksanakan peranannya. Hingga saat ini permukiman kumuh di Jakarta makin bertambah jumlahnya dengan kwalitas kekumuhan yang buruk. Keterbatasan pemerintah dalam hal ini telah di sadari sehingga mengubah peranannya hanya sebatas pemberi tugas bukan pelaksana, dapatkah arsitek menjawab tantangan dan mengambil peran tersebut."

"Skripsi ini memaparkan sejarah permukiman kumuh di Jakarta 1960—1969. Di tengah pembangunan ibukota, permukiman kumuh tersebut muncul dan tersebar. Awal 1960, Jakarta sedang bersiap menyambut Asian Games 1962. Gedung, kompleks olahraga, patung-patung, jalan-jalan, dan bangunan baru lainnya dipersiapkan untuk menyambut ajang tersebut. Jakarta mengalami perubahan besar di masa itu. Di saat yang sama, arus urbanisasi ke Jakarta meningkat pesat. Orang-orang dari desa menyerbu kota karena kemiskinan di desa dan pemberontakkan daerah. Hal ini ikut menyebabkan jumlah penduduk Jakarta meningkat. Jumlah penduduk Jakarta telah mencapai tiga juta orang sejak 1961. Penduduk tersebut memerlukan tempat bermukim di kota. Mereka yang mempunyai modal cukup dapat membangun permukiman yang layak. Sementara mereka yang tidak mempunyai cukup modal, seperti gelandangan, hanya mampu mendirikan gubuk-gubuk atau rumah-rumah kumuh tak permanen yang berbahan kayu, bambu, dan kardus. Pekerjaan mereka sebagai buruh kasar, pedagang asongan, penarik becak, dan sektor informal lainnya tidak banyak menghasilkan pemasukkan yang cukup. Sementara itu, pemerintah daerah belum mampu menyediakan permukiman yang layak untuk kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya permukiman kumuh muncul dan tersebar di ibukota. Pemerintah daerah berusaha memecahkan masalah permukiman kumuh yang dapat menimbulkan masalah tambahan lainnya seperti pelacuran dan kriminalitas tersebut melalui berbagai cara. Melalui metode sejarah, skripsi ini mencoba memaparkan permasalahan tersebut.

---

This undergraduate theses describes the history of slum settlements in Jakarta among year 1960—1969. In the midst of capital development, slum settlements were emerged and spread. In the early 1960, Jakarta was preparing to welcome the Asian Games 1962. Buildings, a huge sport complexes, city statues, streets, and other new buildings were prepared to welcome this event. Jakarta had experienced major change in that period. At the same time, urbanization had rapidly increased. People from villages stormed the city because of poverty in rural areas and regional rebellions. It contributed toward the increase of city dwellers number. The population of Jakarta had reached three million people by the year 1961. The residents needed a settlement to live in the city. Those who had enough capital could build proper housing. While those who had no capital, such as nomad people, could only build huts or non-permanent houses which were made of wooden, bamboo, and cardboard. They only worked as unskilled laborers, hawkers, becak pullers, and other informal sector so that they could not raise enough revenue to build a proper house. Meanwhile, local government dad not been able to provide proper housing for these weak communities. As the result, slum settlements emerged and spread in the capital of Indonesia. Local government tried to solve the problem of slums that could cause additional problem such as prostitution and crime by doing many ways. Through the historical method, this undergraduate theses tries to explain the problems."