Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan antara Walhi-YLBHI dan negara tidaklah sesederhana di permukaan. Konstalasi politik, interaksi antar-aktor individu dan institusi telah ?menyembunyikan rahasia? di balik dinamika itu yang mungkin tidak bisa dipahami hanya dengan semata melihatnya sebagai konflik atau hubungan dikhotomis antara masyarakat sipil dan niagara. Interaksi yang berlangsung justru ternyata saling terkait, dibangun secara rasional di antara pelaku yang terlibat, tidak hanya antara aktor ornop dan pemerintah, juga sektor internasional dan masyarakat sendiri dalam hubungan kompleks itu. Konteks itulah yang mempengaruhi tumbuhnya Walhi dan YLBHI sebagai masyarakat sipil. Berdasarkan konteks tersebut, sludi ini mengungkapkan beberapa temuan teoritis. Pertama, berkaitan dengan teori hubungan antara masyarakat sipil dengan ncgara. Menurut teori yang ada, masyarakat sipil dikonstruksi sebagai: (1) organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di Iuar sektor negara", dan (2) ?domainnya terpisah dari atau di luar domain niagara. " Konstruksi ini temyata tidak sesuai dengan konteks kasus Walhi dan YLBHI, sehingga perlu dimodifikasi bahwa (1) ?masyarakat sipil merupakan kelompok yang dibentuk masyarakat sendiri atau masyarakat bersama negara dan (2) "domainnya terbentuk dan berkembang karena interaksinya dengan domain negara". Dengan modifikasi tersebut, studi ini melihat bahwa ?niagara dapat berperan positif dalam pembentukan masyarakat sipil", sedangkan teori yang ada cenderung mengkonstruksi ?peranan negara tidak sebagai faktor positif dan menentukan dalam pembentukam masyarakat sipil." Kedua, berkaitan dengan karakteristik masyarakat sipil, meliputi: autonomy, self supporting dan say generating Hasil studi ini mengungkapkan berdasarkan kasus spesifik Walhi dan YLBHI, karakteristik aranomy tampakrnya dapat diwujudkan, berbeda dcngan seff supporting dan self generating. Namun demikian, berkembangnya kriteria-kriteria tersebut tampaknya dipengaruhi oleh konstalasi interaksi antara; (1) unsur-unsur negara; (2) lembaga-lembaga intemasional; dan (3) masyarakat sendiri. Dengan konstruksi tersebut, maka hasil studi ini menambahkan sesuatu yang baru pada teori masyarakat sipil yang ada, bahwa ?(1) kebijakan politik akomodatif negara, (2) keterlibatan Iembaga-Iembaga internasional, dan (3) partisipasi masyarakat sendiri dari segi sumber daya - merupakan faktor faktor yang menentukan bagi proses terwujudnya karakteristik autonomy, self supparting, dan self generating masyarakat sipil?. Temuan ini memodifikasi teori masyarakat sipil yang ada yang cenderung "mengkonstruksi perwujudan ketiga karakteristik maayarakar sipil tersebut berdasarkan pada penekanan kemampuan potensial entitas masyarakat sipil sendiri, tidak melihat urgensi dukungan peranan sektor negara, internasional, dan masyarakat sendiri". "

"Tesis ini membahas kefektifan strategi pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Penelitian ini mengungkap bahwa strategi memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Kampung Bali mampu meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga berhasil mengungkap kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan pelatihan yaitu: komunikasi, peralatan, dan pengakuan masyarakat akan hasil pelatihan tersebut. Dari hasil pelatihan-pelatihan tersebut terungkap bahwa ada sebagian warga yang mampu mengambil manfaat ekonomi dari keterampilan yang mereka peroleh dan mereka juga berkomitmen untuk terus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Program pelatihan yang berkelanjutan diperlukan agar tujuan akhir yaitu membebaskan Kampung Bali dari penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana.

---

This study discussed the training strategy effectiveness in enhancing community participation towards drug abuse prevention campaign in Kampung Bali. Kamung was formerly known as an area in which drugs are commonly found and resulted in bad images of the area. The study reveals that such strategy is found to be useful in increasing the level of community participation in the prevention campaign. The study has also shown that there are three obstacles identified: communication, equioment and people’s acknowldgement towards the ouput of the training program.

The results of the training also serve as ways for the participants to take economic benefit by utilizing the skills gained from the training. They have also shown their commitment to keep being involved in similar programs in their neighborhood against drug abuse. A sustainable training program is needed to ensure a complete eradication of drug abuse in Kampung Bali."

"Berbagai bentuk pembinaan diberikan oleh Pemerintah DKI dalam membina usaha kecil menengah seperti pembinaan dalam bantuan peralatan, bantuan modal, pelatihan-pelatihan maupun penyediaan tempat usaha. Salah satu bentuk pembinaan yang diberikan adalah membangun sentra industri kecil PIK Pulogadung. Sentra yang dibangun untuk menampung usaha kecil yang berasal dari lokasi yang sudah tidak layak lagi atau menimbulkan kemacetan namun usahanya memiliki potensi untuk berkembang, bertujuan untuk memudahkan pembinaan-pembinaan lanjutan agar usaha mereka semakin maju. Berbagai sarana dan prasarana disiapkan di PIK Pulogadung, dari rumah produksi dan hunian, barak kerja, show room bahkan pondok untuk buruh atau karyawan pun disediakan dengan harga sewa yang relatif murah.Keberadaan pengusaha Red di PIK Pulogadung merupakan suatu komunitas. Mereka sama-sama berada di suatu lokasi dan sama-sama mempunyai satu tujuan yaitu bagaimana supaya usahanya dapat maju. Sebagai suatu komunitas tentunya mereka diharapkan dapat bekerjasama dengan baik, dapat saling bantu dan bertukar informasi sehingga kebersamaan yang ada dapat menunjang kemajuan usaha. Namun hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa yang terjadi tidak sebagaimana yang diharapkan, kebersamaan yang ada masih minim dan sifatnya sementara. Mereka bersama-sama hanya pada hari-hari raya tertentu saja seperti perayaan 17 Agustus maupun hari-hari besar lainnya itupun tidak semua mengikutinya. Himbauan kerja bakti tidak diikuti oleh seluruh warga, banyak dantara mereka yang mengupah atau membayar orang untuk menggantikannya kerja bakti. Demikian pula sebagai suatu komunitas, seyogyanya mereka dapat bersama-sama memanfaatkan sumber daya yang ada di PIK Pulogadung, sehingga kemajuan usaha yang diperoleh benar-benar merupakan hasil binaan Pemerintah yang telah menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan.Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial yang terjadi di PIK Pulogadung. Subjek penelitian adalah masing-masing satu orang pengusaha yang berkatagori sangat maju, maju, berkatagori sedang dan berkatagori tidak produksi. Disamping itu dilakukan juga wawancara dengan ketua RW dan Pejabat BPLIP. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi non - partisipan.Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa para pengusaha kecil yang ada di PIK Pulogadung memiliki modal sosial yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya komunikasi antar warga, maupun warga dengan organisasi atau warga dengan pengelola. Demikian pula partisipasi warga terhadap kegiatan-kegiatan organisasi seperti di Koperasi maupun FPU sangat minim. Koperasi industri kecil PIK Pulogadung misalnya, tidak disukai oleh warga dengan alasan Koperasi tersebut hanya dimiliki sekelompok orang tertentu saja. Berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Koperasi hanya dinikmati oleh segelintir orang dan Koperasi dinilai tidak transparan. Sedangkan satu-satunya organisasi yang dibentuk oleh warga dan memiliki kebersamaan adalah paguyuban Ikatan Keluarga Minang (IKM). Namun organisasi ini bersifat primordial karena hanya suku Minang saja yang menjadi anggotanya. Kegiatan IKM cukup aktif seperti arisan dan pengajian-pengajian.Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman (BPLIP) Pulogadung berupaya agar komunikasi antar warga dapat barjalan dengan baik. BPLIP mendirikan Forum Pengembangan Usaha (FPU) dengan tujuan sebagai media komunikasi antar warga maupun warga dengan pengelola dengan harapan dapat terwujudnya kebersamaan. Disamping itu BPLIP berupaya mengikutsertakan warga PIK dalam proses pembangunan fisik, seperti pembangunan barak kerja diserahkan kepada FPU untuk melaksanakannya yang ternyata diduga disalahgunakan oleh pengurus lama. Namun demikian warga masih menaruh harapan besar terhadap FPU ini. Warga melihat FPU dengan pengurus yang baru diharapkan dapat berperan membantu usaha warga yang kurang maju. FPU diharapkan pula selain sebagai jembatan komunikasi juga dapat berperan sebagai jaringan usaha dan jaringan sosial yang dapat mewujudkan kebersamaan di PIK Pulogadung.Rencana pembangunan Business Center di PIK Pulogadung yang akan berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan showroom bagi produk-produk PIK merupakan event yang tepat bagi BPLIP untuk mengoptimalkan peran KOPIK dan FPU. Peran lebih besar sepertinya harus diberikan kepada FPU jika BPLIP benar-benar ingin membangkitkan partisipasi warga dalam proses pembangunan Business Center ini. Melalui FPU, BPLIP harus mampu membangkitkan partisipasi warga, baik dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, partisipasi dalam menerima dan memelihara serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, maupun partisipasi dalam menilai hasil pembangunan. Jika parlisipasi ini sudah terwujud, maka event pembangunan Business Center dapat lebih dikembangkan lagi dengan menjadikan PIK Pulogadung sebagai tujuan wisata belanja."

"ABSTRAKFasilitas MCK umum merupakan kebutuhan primer pada masyarakat perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh liar. Fasilitas MCK umum menjadi kebutuhan primer karena di dalam tempat tinggal mereka tidak tersedia sarana untuk memenuhi kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus. Fasilitas MCK umum yang terdapat di permukiman kumuh liar tersebar di tanah kosong, diantara bangunan, dan ada yang didalam bangunan. Fasilitas MCK umum yang ada disediakan oleh masyarakat setempat. Penelitian difokuskan pada corak, pola, dan proses penyediaan fasilitas MCK, berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kebudayaan mereka, khususnya mengenai penataan ruang yang ada di permukiman kumuh liar. Untuk memahami corak, pola dan proses penyediaan fasilitas MCK maka dilakukan pembahasan penentuan lokasi, interaksi masyarakat dalam proses penyediaan fasilitas MCK, bentuk-bentuk MCK, cara dan siapa yang mengorganisasi MCK. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di permukiman liar di Kelurahan kapuk, Kecamatan Cengkareng, DKI Jakarta. Mereka adalah masyarakat pendatang yang tinggal di Jakarta sebagai "penduduk? dan bekerja sebagai buruh. Dalam proses pengumpulan data, mengacu pada pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengamatan. Disamping itu dilakukan pemotretan dan pembuatan gambar fisik MCK untuk melihat berbagai bentuk MCK. Hasil penelitian disimpulkan Cara penentuan lokasi, siapa saga yang terlibat dalam penyediaan dan pengorganisasian, dan bagaimana bentuk-bentuk fisik fasilitas MCK umum yang ada di permukiman kumuh liar. "