Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pungutan tidak resmi yang hingga kini masih sangat sering terjadi, menjadi kendala dalam mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia menuju liberalisasi. Kendala itupun terasa lebih berat pada masa krisis moneter yang terjadi sekarang ini. Oleh karenanya, masalah tentang pungutan tidak resmi menjadi kajian menarik agar dapat diperoleh gambaran seperti apakah praktik-praktik pungutan tidak resmi dari aparat birokrasi yang dialami pengusaha dan bagaimana reaksi pengusaha terhadap praktik-praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif pada studi kasus pabrik garmen PT. GAR di Jakarta. Tipe penelitian adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara tak berstruktur dan observasi. Dalam memaparkan reaksi pengusaha terhadap praktik pungutan tidak resmi ini, digunakan dasar pemikiran mengenai korupsi dari Gunnar Myrdal, yang didukung dengan dasar pemikiran mengenai reaksi dari Barry Rubeck dan Clinnard-Quinney. Dalam penelitian mengenai praktik pungutan dan reaksi pengusaha, dapat dilihat bagaimana peran dan kedudukan yang kuat dari aparat birokrasi menyebabkan pengusaha bergantung pada mereka. Ketergantungan pengusaha terhadap pelayanan birokrasi ini disadari betul oleh aparat birokrasi, sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka seringkah menggunakan jabatan/kedudukan untuk mencari insentif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa ; ternyata dalam menentukan reaksi apa yang diberikan terhadap praktik-praktik pungutan tidak resmi adalah seberapa besar praktik pungutan tersebut berhubungan dengan kelancaran usaha. Pada pos-pos pelayanan yang vital untuk kelancaran usaha, pengusaha memberikan reaksi cenderung mendukung dengan memberikan uang kepada aparat birokrasi. Misalnya pada momen-momen vital pengadaan bahan baku, produksi dan distribusi. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak berhubungan secara langsung dengan kelancaran usaha, pengusaha biasanya memberikan reaksi cenderung menolak, dengan cara berkelit, menghindar, dan menolak secara tegas. Reaksi ini hanya dipengaruhi sedikit oleh bagaimana cara praktik pungutan dilakukan."

"Berlakunya PP No. 2 Th.1969, mengharuskan pengusaha kapal sebagai suatu badan hukum. Oleh karena itu, segala urusan dalam mengoperasionalkan kapal, diserahkan pengusaha kapal kepada nakhoda. Hubungan hukum antara pengusaha kapal dengan nakhoda diikat dalam Perjanjian Kerja Laut. Dengan perjanjian kerja laut ini, pengusaha kapal berkedudukan sebagai majikan dan nakhoda adalah buruhnya. Selain sebagai majikan, dalam kegiatan pengangkutan barang pengusaha kapal juga berkedudukan sebagai pengangkut, sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pengangkutan. Tanggung jawab pengusaha kapal sebagai majikan mengharuskan bertanggung jawab atas segala perbuatan buruhnya. Sedangkan sebagai pengangkut, pengusaha kapal bertanggung jawab atas keselamatan barang selama dalam pengangkutannya. Terhadap nakhoda, tanggung jawab pengusaha kapal dibatasi apabila nakhoda melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengusaha kapal terhadap perbuatan melawan hukum nakhoda, penulis menggunaan bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat-surat dan dokumen-dokumen perusahaan PT. PELNI. Selain itu, penulis juga mewawancarai pihak asuransi dan claim dari PT. PELNI, staf ahli direksi PT. PELNI dan staff Sumber Daya Manusia PT. PELNI. Dari hasil pengumpulan dan pengolahan dataang diperoleh, terlihat bahwa dalam hubungan pengangkutan barang dengan pengirim barang, pengusaha kapal bertanggung jawab penuh atas perbuatan melawan hukum nakhodanya. Setelah itu dalam hubungan kerja, pengusaha kapal menggunakan hak regresnya untuk menuntut kembali ganti kerugian kepada nakhodanya. Berdasarkan peraturan di PT. PELNI ganti rugi tersebut di tetapkan dengan hapusnya hak nakhoda atas premi angkutan."

"Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sangat penting untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan pertanian. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada para pemulia tanaman untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, juga untuk mendorong terciptanya varietas unggul baru serta pengembangan industri perbenihan. Oleh karenanya, keberadaan dari aparat penegak hukum sangat penting peranannya dalam hal menindak pelaku kejahatan dan pelanggaran dalam hal perbenihan. Keberadaan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak sebelum dimulainya sistem peradilan pidana di Indonesia, hal tersebut dimaksudkan untuk membuat terang apakah benar telah terjadi suatu kejahatan ataupun pelanggaran dalam hal perbenihan. Untuk menindaklanjuti akan hal tersebut, diperlukan aparat penegak hukum yang terampil dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Pertanian. Berkenaan dengan keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal kewenangan penyidik, terdapat beberapa kasus yang menimpa petani jagung di Kediri, Jawa Timur, maka skripsi ini memaparkan serta menganalisis apakah tindakan yang dilakukan penyidik pada kasus petani jagung di Kediri, Jawa Timur sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan melakukan pegkajian secara dalam atas tindak pidana Sistem Budidaya Tanaman yang dimaksud.

---

Law on Plant Cultivation System and Law on Protection of Plant Varieties are highly significant to encourage and provide the business communities chances to enhance their role on agricultural development. These regulations provide protection scheme for plant breeders to develop new varieties and encourage the to invent high-yielding varieties as well as to develop breeding industry. Therefore, law enforcement apparatus play a very essential role to act against criminals and violations on plant breeding. They are the leader prior to the initiation of criminal judicial system in Indonesia in order to clarify whether there were crimes or violations against breedings. To further follow-up this issue, it is highly necessary to have competent and professional law enforcement apparatus in undertaking their duty as investigator. And those necessary apparatus are National Police Investigator and Civilian Investigator of the State (PPNS) of Ministry of Agriculture. Concerning the existence of abovementioned Laws with regard to investigator authority, this Paper studies criminal act done by the corn farmers in Kediri, East Java, and analyses whether actions taken by investigators towards corn famers in Kediri , East Java, are pursuant to Indonesian Criminal Pursual Law. This paper also has a deep review on the criminal act on Plant Cultivation System."