Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 139533 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hutabarat, Ramly
"The author here is presenting his thoughts on the political party roles in lndonesia. Political Parry role 's will very depend on under two aspects. on the law of political practice that would be an umbrella for political party doing their roles to preserving freedom guarantee toward the people; and secondly is the elements of political will of the existing power that determine conducive situations, so that their actions will not limit to increasing their participations, The more analysis is on the past political law that semantically and authoritarian that recently has changed. At the end the political party it seU` who will determinate to make real their role and junction in the middle of theirs constituents."
2005
HUPE-35-3-(Jul-Sep)2005-314
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Wartiningsih
"Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga dapat mengurangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sistem pelaporan keuangan sebagai bentuk dari good governance dan peran divided government terhadap korupsi. Dengan tidak menggunakan variabel korupsi yang berupa persepsi karena bersifat subjektif dan cenderung bias, studi ini menggunakan data korupsi yang bersifat inkracht sehingga dapat menggambarkan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi.
Hasil studi menunjukkan bahwa good governance dengan indikator opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan keuangan negara. Akibatnya korupsi masih tetap terjadi pada wilayah yang sudah memperoleh opini terbaik. Sedangkan divided government yang seharusnya mendorong adanya checks and balances justru memunculkan ruang untuk negosiasi dan membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Terlepas dari hal itu, upaya pemberantasan korupsi pada era pertama presiden Jokowi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Indonesia still faces the problem of corruption in the country's finances which are still high even though efforts to improve the quality of the financial report system have been implemented. Furthermore, with a decentralized and direct election system of the legislative and executive institutions, divided government will encourage the process of checks and balances which can reduce corruption. This study aims to investigate the role of financial reporting systems as a representation of good governance and the role of divided government against corruption. Instead of using corruption perception variables which are subjective and susceptible to be biased, this study uses inkracht corruption data that can describe corruption cases that actually occur.
The results of the study show that good governance approached by Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) opinion indicators obtained by district/city governments have not been substantively describing the use of state finances. As a result, corruption still occurs in the regions even for those which have obtained the best opinion. Whereas divided government, which should encourage checks and balances, promotes situations for negotiations and makes the chances of corruption occurring even greater. Despite on that fact, efforts to eradicate corruption in President Jokowi's first era were better than the previous government.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T54163
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The success of running the government and developing the area depends on the quality of human resources and the society. Moreover, for the development and autonomy of a "Developing village" , the quality of human resources of the village government and the villagers is necessary. Both of the have to support "Developing village" process. In the autonomy era , the district has the obligation to give attention and opportunity for the society to develop their human resources."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Denny J.A.
Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Studi (LKiS), 2006
324.2 DEN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Moh. Ernan Arno Amsari
"Di Indonesia, dalam perkembangan kehidupan politik dan pemerintahan sampai tahun 1982 dalam usahama mewujudkan cita-citanya membangun kehidupan bernegara, bangsa Indonesia telah mencoba berbagai Sistem Politik. Praktek-praktek politik pada awal-awalan kemerdekaan memperlihatkan pengaruh Liberalisme sampai tahun 1959 disusul praktek Authoritarianisme sampai tahun 1965. Sejak itu dicoba untuk menerapkan mekanisme politik dengan peranan dominan untuk mengelola pemerintahan di tangan golongan Angkatan Bersenjata khususrgya Angkatan Darat dengan Dwifungsi ABRI-nya.
Berlainan dengan Angkatan Bersenjata di banyak negara lain tentang peranannya dalam masyarakat, ABRI yang lahir dan muncul pada waktu yang bersamaan dengem dicetuskannya Revolusi Kemerdekaan, memperlihatkan peranannya bukan saja sebagai prajurit dalam masyarakat, tetapi juga sebagai pejuang. ABRI menemukan dirinya, bukan saja bertempur medan perang, tetapi sekaligus juga memainkan fungsi lain dalam bidang sosial-politik dan pemerintahan. Rupanya masa-masa, revolusi merupakan proses sosialisasi ABRI ke dalam ke dua fungsi tab. Persepsinya berasal dari pengalaman nyata. ABRI terdorong oleh rasa tanggungjawabnya, telah tampil ke depan pertama-tama oleh panggilan tugasnya di bidang pertahanan dan keamanan untuk melindungi integritas bungsa Indonesia sebagai negara kesatuan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.
ABRI sebagai organisasi militer modern telah lahir dari kancah revolusi di tengah-tengah kehidupan rakyat. Revolusi telah memberi pengalaman bahwa dukungan rakyat di seluruh wilayah Indonesia merupakan kunci keberhasilannya mengemban tugas pokok bidang pembelaan negara itu. Karenanya berbagai doktrin dan landasan-landasan pemikiran di kalangan ABRI selalu diwarnai oleh dukungan rakyat itu."
Depok: Universitas Indonesia, 1985
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"The goal of long term development 2005 -b2025 is to realize a progress, self - reliant and fair nation as the foundation for next development stages to fair and welfare people in the framework of the Republic of Indonesia based on Pancasila (Five Principles) and Undang-Undang Dasar 1945 (Constitution). Indicator of ahieving the Indonesian progress, self-reliant and fair, the next 20byears National Development is directed to the acievement fundamental targets as follow: a realizing good moral , civilized and humanized character of Indonesian people,b, realizing a competable nation to reach more prosperous and welfare , c. realizing democracy nation of Indonesia under law and justice, d. realizing safety and peace for the whole of Indonesian people and protect the unity of Republic of Indonesia and state sovereignty of foreign or domestic threat and realizing a fair distribution development and everlasting harmony state ,f. realizing Indonesia as strong , progress and self - reliant archipelago state,g. realizing Indonesian role in international relationship. Al those indicators are ideal hope for Indonesia in nation and state living. Hovewer those should be supported by estabilishing goog regional regulation. In the framework estabilishing good regional regulation, need some first steps, they are : Firstly, Establishment of Togetherness Vision on ideal condition which will be reached. Secondly, scale of priority which arrangement that will be prioritized as central point and covers other arrangements. Thirdly process of vertical hormonization to carry out a syncronized complete whole organization or arrangement compared to other similar or higher arrangement together with law principles . Forth arrangement must aim to development targets achievement in Local Long Term Development Plan (RPJPD) and Local Middle Term Development Plan (RPJMD). Fifth, those organizations or arrangement should be able to solve the emerging issues."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra Nurtjahjo
"lndependent state auxiliaries agencies status, may it be as lembaga (state institution), badan (state auxiliary body), or komisi (state commission) on its applications has long been a major problem, especially afar amendment of 1945 Constitution it should be clear whether it is an auxiliary or main institution, and its independency as well that mentioned in the scope of constitution. In constitutional and administrative law reform need to put emphasis on the solution focused that must be viewed as achievable and clarity by constitutional and administrative lawyers. This article focuses on the arising problems regarding position and categorization of state auxiliary or main institution, which have been interpreted roughly within the scope of interpretation of l 945 Constitution (amendment)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
HUPE-35-3-(Jul-Sep)2005-275
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Alfar Yusar Sanit
"Perkembangan politik Indonesia sekarang ini memberikan banyak ruang kepada para sarjana untuk meneliti perubahan politik dan sosial. Karena itu penulis meneliti perubahan tersebut, dengan mengkhususkan perhatian pada pergeseran peranan politik dari militer (Koramil) kepada partai politik.
Dalam rangka itu penulis teliti apa yang menyebabkannya dan kondisi apa yang mempengaruhinya. Penelitian ini penulis lakukan di daerah kecamatan Ciputat, Kabupaten Tanggerang dengan alasan bahwa pergesaran tersebut perlu dipahami (diuji) dari tingkatan yang paling bawah. Dengan permasalahannya adalah apakah pergeseran peran dari Koramil kepada partai politik terjadi atau tidak di tingkat Kecamatan terutama Kecamatan Ciputat.
Untuk menganalisa dan melihat terjadi atau tidak perubahan tersebut, dimanfaatkan Teori Oligarki. Baik elit Koramil, maupun elit partai politik, sama-sama berkecenderungan mencapai keuntungan pribadi atas kekuasaan pemerintahan yang didominasinya. Konsekuensi dari sikap pamrih itu adalah penyalahgunaan kekuasaan.
Dan ternyata dalam wilayah pemerintahan yang terkecil diketahui keadaan Koramil yang selama ini berperan dominan dibanyak sektor kehidupan mulai dari sektor Politik, Sosial dan Ekonomi sampai ke bidang Pertahanan dan Keamanan, sehingga membuat peran partai menjadi amat terbatas dalam kehidupan politik, sosial serta ekonomi. Perubahan politik yang diharapkan seperti perubahan sistim politik, kultur politik dan proses politik dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Presden Abdurrahman Wahid tidak terjadi.
Oleh karena itu, agar perubahan politik yang diharapkan dapat terwujud peran dari partai dan Koramil dikembalikan kepada jalurnya dan jalan yang cukup efektif adalah penertiban hukum yang dihasilkan oleh DPR dalam bentuk Undang-undang, dengan demikian akan jelas fungsi koramil sebgai alat pertahanan, polisi sebagai aparat keamanan dan partai sebagai kekuatan masyarakat yang berperan dalam politik dan sosial."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12013
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Charles Bohlen
"ABSTRAK
Tesis ini menggambarkan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan adanya tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dimiliki Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Ada 5 faktor yang berhubungan dengan tukar menukar barang milik kekayaan negara yang: (I) terkena Rencana Tata Ruang Kota, (2) belum dimanfaatkan secara optimal (idle), (3) assetnya dipersatukan karena lokasinya terpencar agar memudahkan koordinasi serta dalam rangka efisiensi, (4) memenuhi kebutuhan operasional pemerintah sebagai akibat pengembangan organisasi dan atau (5) mengandung pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
Permasalahannya adalah sampai sejauh mana faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan terhadap terjadinya tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dilakukan oleh Departemen/LPND dengan pihak swasta dan ditinjau dari segi manfaat dan biaya. Untuk mengctahui hubungan faktor-faktor tersebut dengan tukar menukar terlebih dahulu perlu ada penelitian terhadap kelima faktor tersebut. Tentunya dari hasil penelitian tersebut apakah kelima faktor tersebut semuanya mempunyai hubungan dengan transaksi tukar menukar.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK 03/1994 tanggal 13 Juli 1994 bahwa tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dilaksanakan oleh Departemen/LPND pada dasarnya dapat disetujui oleh Menteri Keuangan apabila salah satu faktor tersebut dapat dipenuhi sebagai pertimbangan untuk dilaksanakannya tukar menukar.
Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut di atas, diperlukan data mengenai tukar menukar yang telah dilaksanakan oleh Departemen/LPND sejak tahun 1992 sampai dengan 1994 dengan pihak swasta dan data luas tanah serta bangunan yang dimiliki oleh Departemen/LPND. Selanjutnya diperlukan data mengenai jumlah pegawai negeri sipil, standar bangunan yang berlaku untuk tiap Departemen/LPND yang ketentuannya diatur oleh Bappenas dan Departemen Keuangan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan adanya hubungan positif antara tukar menukar dengan Rencana Tata Ruang Kota, penyatuan asset, rencana strategi Hankam sangat kuat. Sedangkan terhadap asset idle dan pengembangan organisasi terdapat hubungan terbalik dengan tukar menukar karena dari basil penelitian mempunyai hubungan yang negatif.
Dari hal tersebut di atas disarankan agar faktor Rencana Tata Ruang Kota, penyatuan asset dan rencana strategi Hankam apabila dilakukan transaksi tukar menukar agar dibuat kriteria pengukuran yang lebih tajam untuk diambil sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan. Selanjutnya terhadap asset idle dan pengembangan organisasi tetap dipertahankan untuk tidak dilakukan tukar menukar.
"
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>