Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengevaluasi penggunaan saluran komunikasi antarpribadi sebagai salah satu strategi komunikasi dalam proses adopsi inovasi program pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sementara evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi proses dengan menyusun kerangka evaluasi berdasarkan teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa saluran komunikasi antarpribadi digunakan sebagai salah satu strategi komunikasi pada tahap menciptakan pengetahuan dan penyebarluasan informasi dalam proses adopsi inovasi. Agen perubahan dan pemimpin (opinion leader) berperan penting dalam tahap menciptakan pengetahuan khalayak terhadap program. Pemimpin digunakan untuk menjembatani perbedaan dan jarak sosial antara agen perubahan dan target sasaran. Dalam tahap persuasi perilaku positif target sasaran dipengaruhi oleh manfaat relatif dari inovasi tersebut. Sementara dalam tahap implementasi penerimaan inovasi oleh target sasaran dilakukan berdasarkan keputusan kolektif/otoritas yang dibuat oleh beberapa individu dalam suatu sistem yang memiliki kekuasaan, status, atau keahlian teknis tertentu. Selain itu, untuk mempercepat adopsi inovasi oleh target sasaran, lembaga perubahan memberikan insentif negatif dalam bentuk sanksi terhadap target sasaran yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam tahap konfirmasi, umumnya peserta tahu dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Hal tersebut terjadi karena PKH sebagai inovasi program penanggulangan kemiskinan relatif lebih mudah dipahami dan dilaksanakan. Meskipun demikian masih ada peserta yang merasa terbebani dengan kewajiban dan menyalahgunakan bantuan yang diterima.

---

This research is aimed at evaluating the usage of interpersonal channel as one of communication strategies in the process of innovation adoption of government program. Descriptive qualitative methods is used in this research. The evaluation is done using process evaluation by formulating evaluation framework based on diffusion innovation theory by Everett M. Rogers.

This research concludes that interpersonal channel can be used as one of the communication strategies to create knowledge and disseminate information in the process of innovation adoption. Change agent and opinion leader have important roles in creating the adopters? knowledge towards inovation. The opinion leader is utilized to bridge the gap and social distance between the change agent and the adopters. In the persuasion stage, the adopters? attitude is influenced by the relative advantge of the innovation. In the implementation stage, the adoption of innovation is made based on collective/authority decision by some individuals in the social system who have power, status, or certain technical skills.

Furthermore, to enhance the innovation adoption rate, the change agency gives negative incentives in form of sanction to the adopters who do not fulfil their obligation. In the confirmation stage, most adopters have the knowledge about their rights and fulfil their obligation since the conditional cash transfer program, as the innovation of poverty alleviation program, is relatively easy to understand and implement. However, there are some adopters who feel that the obligation is a burden and misuse the aid they receive."

"ABSTRAK This monograph the effort of peasants to increase their income. The study observing the plantation of clove and coffee in Pondoworejo village uses data collection techniues depth-interview with clove and coffee peasants in the village have planted clove and coffee after knowing the success of the early adopters. The peasants have used the result of their plantation not only to fulfill their daily needs, but also to pay the tuition fee of their children's school. "

"Dental health Departement of health polytechnic Banda Aceh (Jurusan Kesehatan Gigi/JKG) is an educational instutional instution on dental health...."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerapan keterbukaan informasi pada badan publik dan minimnya partisipasi masyarakat menggunakan hak untuk tahu (Rights to Know) oleh karena itu perlu adanya manajemen komunikasi pemerintah dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang efektif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana metode manajemen dan evaluasi komunikasi pemerintah dalam kebijakan transparansi informasi. Metodologi penelitian menggunakan paradigma positivis dengan perspektif manajemen pada pendekatan kualitatif studi kasus. Metode manajemen komunikasi dibahas dengan proses empat langkah metode manajemen Cutlip, Center, dan Broom, Metode Transparansi Rawlin dan teori pengait yaitu teori pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi pemerintah sudah menerapkan metode manajemen dalam menganalisis dimensi transparansi dan belum maksimal. Disimpulkan bahwa manajemen komunikasi pemerintah mempunyai perencanaan yang komprehensif dan terstruktur, akan tetapi ada kelemahan dalam melakukan identifikasi masalah, aksi dan komunikasi serta evaluasi.

---

The research was motivated by the lack of implementation in the information transparency in public institutions and the lack of public participation in using their right to know. therefore, it needed an effective government communication management from the Directorate General of Information and Public Communication.

The purpose of this research is to find out how the government communication evaluation and management method in information transparency policy. The methodology in this research is positivist with a management perspective on qualitative case study. The method of communication management that is used are the four steps management process of Cutlip, Center and Broom, The Rawlin Transparency Method and related theory on stakeholder.

Result of the study shows that the government's implementation on transparency management has not been on the maximum. It is concluded that government communication management has a comprehensive and organized plan but there are some weaknesses in identifying the problem, action, communication and evaluation."

"Pembahasan di sini didasarkan pada hipotesis,bahwa kesenjangan teoritis komunikasi pembangunandesa di Indonesia besarl dari ketiadaan penelitian yang sistematis tentang pautan antara data-data empiris bersama dokumen pembangunan,dan proses penyususnan teori baru komunikasi pembangunan desa. dalam aspek ontologis, studi komunikasi pembangunan hanya tertuju pada proses komunikasi yang terbatas, sebagai imlikasi dari pertautannya dengan studi pembangunan yang memiliki posisi-posisi paradigmatis terbatas pula. Konsekuensinya, studi komunikasi pembangunan tidak merespons jaringan di luar proyek dan globalisme pembangunan. Adapun epistermologi komunikasi pembangunan masih terbatas pada positivisme, post-positiveisme dan teori kritis. dalam konteks metodologis, aspek komunikasi tidak sekedar menjadi variabel pengaruh (penyebab), melainkan kini (minimal dalam kasus PPK) juga sebagai hasil (variabel terikat) dari proyek pembangunan. Pada sisi aksiologi, oleh karena didominasi paradigma modernisasi, maka komunikasi pembangunan selama ini hanya menjadi pendukung modernisasi, maka komunikasi pembangunan selama ini hanya menjadi pendukung modernisasi. Orientasi terhadap teori-teori modernisasi mengakibatkan pembacaan persoalan hanya dari dalam, sehingga komunikasi pembangunan terbatas melihat antar komunikator yang terlihat langsung."

"Salah satu sistem isyarat yang paling penting bagi manusia adalah bahasa. Bahasa merupakan kekuatan (Language is power) dan sangat berperan dalam mencapai tujuan nasional maupun internasional suatu bangsa. Penggunaan bahasa secara superintensif, termasuk didalamnya penyalahgunaan (abuse) bahasa dengan berbagai aspekny begitu menonjol dalam dunia politikndi Indonesia. Dalam era globalisasi pasar dan informasi dewasa ini, sulitlah membayangkan adannya forumatau panggung komunikasi politis yang bebas dari pengaruh pasar ataupun negara. Produk pertarungan dan rekayasa politik telah menimbulkan suatu struktur kekuasaan yang lebih menekankan peran eksekutif yang lebih besar dari pada lembaga legislatif atau yudikatif. beberapa distorsi bahasa dalam komukasi politik adalah bahasa sebagai topeng, sebagai proyek lupa, bahasa sebagai representasi, dan bahasa sebagaui ideologi. Digunakannya bahasa yang terdistorsi ini antara lain agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tetap dapat bertahan. Ketersediaan ruang publik akan dapat efektif untuk memunculkan wacana tandingan apabila diimbangi dengan perubahan struktural dalam masyarakat, terutama meyangkut hubungan antara elit dengan massa."

"Tema penelitian ini adalah “Akar Komunikasi dalam Al-Qur’an” yang sengaja dipilih dengan tujuan menjelaskan akarkomunikasi: intrapersonal, interpersonal, komunikasi massa, antar budaya, dan komunikasi organisasi dalam Al - Qur’andan menjelaskan relevansi konsep komunikasi dalam Al-Qur’an dengan konsep komunikasi dalam perspektif ahli komunikasi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kajian literatur dengan pendekatanpenafsiran tematik. Sumber data utama dan pertama dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an. Sumber-sumber lain adalahberbagai tafsir buku terbatas pada buku-buku tafsir yang dianggap representatif dan tersedia, yaitu: tafsir Al-Qur’anAl-Mishbah dan tafsir Al-Qur’an Al-Adzim. Studi ini menemukan bahwa akar dari komunikasi intrapersonal di Al-Qur’an menempatkan pikiran (immaterial) sebagai pusat kontrol untuk jiwa untuk memberikan rangsangan kepadaindera pendengaran dan penglihatan (material), dan menghasilkan pikiran. Akar komunikasi interpersonal di Al-Qur’anlebih didasarkan pada etika komunikasi atau bagaimana berbicara dengan orang lain dengan kebijaksanaan, mauidhah,dan Mujadalah. Akar komunikasi massa di Al-Qur’an menempatkan dirinya sebagai pusat informasi/ berita yang memiliki kebenaran mutlak. Al-Qur’an memberikan pedoman bagi manusia dalam memberikan informasi/ berita kepada orang lain yang harus disertai dengan kejujuran, keadilan, akurasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.Al-Qur’an mendesak masyarakat untuk berhati-hati (tidak mudah percaya) dalam menerima informasi atau berita. Akarkomunikasi antar budaya dalam Al-Qur’an dimulai dari sifat manusia diciptakan di dunia untuk mengenal satu sama lain(komunikasi) dengan keragaman latar belakang agama, etnis, bangsa, jenis kelamin dan sebagainya. Akar dari komunikasiorganisasi di Al-Qur’an memerintahkan beberapa orang untuk membentuk suatu organisasi atau lembaga untukmengoptimalkan upaya amar ma’ruf dan nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan). Konsepketerkaitan komunikasi dalam Al-Qur’an dengan konsep komunikasi Barat mengandung nilai menjelaskan satu samalain. Ini berarti bahwa bagi umat Islam, Al-Qur’an adalah pedoman hidup, sedangkan komunikasi barat dapat digunakanuntuk menjelaskan makna dari isi Al-Qur’an."