"Sumber dari permasalahan sosial bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah saat ini maka diperlukan pelibatan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dunia usaha ? dalam hal ini adalah PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, diwajibkan untuk menjalankan program PKBL sebagai wujud TSP - selain tugas utamanya mencari keuntungan bagi kelanjutan operasionalisasi perusahaan. Program Kemitraan (PK) merupakan bantuan philantropy bagi pengembangan usaha kecil melalui pemberdayaan agar dapat mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga - selain mampu menyerap tenaga kerja sehingga diharapkan dapat mengurangi masalah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan yang cenderung bersifat top down sehingga kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi di sini merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pengembangan masyarakat. Partisipasi ini penting mengingat partisipasi berhubungan dengan keberhasilan suatu program. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah melihat pelaksanaan Program Kemitraan, partisipasi mitra binaan perajin kulit dalam Program Kemitraan tersebut serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam partisipasi tersebut. Penelitian ini dilakukan terhadap Program Kemitraan di PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang yang mempunyai komitmen untuk mengedepankan kebutuhan masyarakat. Pemilihan pada perajin kulit dan kelurahan Kota Wetan karena perkembangan industri kulit di daerah ini cukup potensial - baik dalam jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui rangkaian studi kepustakaan, wawancara mendalam (in dept interview) tidak terstruktur dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dan dipilih sebanyak 9 informan yang terdiri dari: Kepala PKBL/manajer Humas (1 orang), Petugas Program Kemitraan (1 orang), mitra binaan perajin kulit (4 orang), Lurah (1), Dinas Koperasi serta Dinas Industri dan Perdagangan (masing-masing 1 orang). Secara umum, PK telah dilakukan melalui tahapan pengembangan masyarakat yaitu dari tahap persiapan, assessment, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan ini, partisipasi mitra binaan dilakukan pada tahap pelaksanan dan monitoring/evaluasi program.Dalam tahap tersebut mitra binaan melakukan assessment dan perencanaan usaha (melalui proposal pinjaman), menerima kegiatan pembinaan dan monitoring/evaluasi bersama petugas PK). Pembinaan belum menumbuhkan pemberdayaan mitra binaan dan monitoring/evaluasi belum menjadi bahan untuk feed back bagi perbaikan program. Dengan demikian, PK masih bersifat top-down. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi adalah ada keinginan untuk mengembangkan usaha, persyaratan yang mudah dan adanya manfaat dari kegiatan pembinaan yang dilakukan. Selain itu, pendekatan/komunikasi yang baik dari petugas PK. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat partisipasi adalah komunikasi yang kurang baik antara mitra binaan - petugas PK, mentalitas mitra binaan. Selain itu, kurangnya tenaga di PK, sifat sentralistis Program Kemitraan dan seringnya pergantian petugas di Program Kemitraan. Saran yang bisa diajukan di sini adalah perlu melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah setempat, mengaktifkan paguyuban sebagai sarana komunikasi, melakukan monitoring/evaluasi sebagaimana fungsinya, dan perlu adanya tenaga profesional yang kompeten di bidang pengembangan masyarakat.
A source of social problem in Indonesia is a poor situation. With the lack of government limitation, need to joint other party to solve the poor problem. One of the party is business people, in this case is PT Pertamina Geothermal Energy Area of Kamojang. As a Government business body, called BUMN, they must be run a partnership program which is called Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) to in-line with Corporate Social Responsibility or it named Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), otherwise as a core benefit business for corporate planning and development. Partnership program (Program kemitraan) is a philanthropy aids to develop and empowerment a small home industry to be an independence business, as far as they can survive to live a family and local worker. The program design to reduce a jobless dan poverty as a core of poor problems A factor effect to the successful program is execution program which it?s tends to the top and down statements however its a less community participation. In this case, participation mean of local community participation in their community development program. The participation is very important cause of its related to successful program. So, the goal of this research is to know an execution of Partnership Program, participation of a leather home industry as a partner in this program and also any factor of accelerate and lack of the program. The research is dedicated to the partnership program at PT Pertamina Geothermal Energy Area of Kamojang, which is commit to focus in local interest. The choice of leather art home industry in Kota Wetan because they have a potential market in quantity of small bussiness, a worker adoption and investation budget. The research use a qualitative method which is produce a descriptive data by doing a literature study, in depth interview with the informant. A choice of informant by doing a purposive sampling from 9 informant as describe as a Head of PKBL/ Humas Manager (1 person), Staff of PKBL (1 person), a leather art home industry (4 persons), Head of Local District or Lurah (1 person), Cooperation Department of Garut/ Dinas Koperasi (1 person), Local Industry and Trade Department/Dinas Industri dan Perdagangan (1 person). In general, Partnership Program executed with a phase of community development as a prepare phase, assessment phase, planning phase, execution phase, monitoring/evaluating phase. The community participation was doing in execution and monitoring phase. In this phase, the partners have been bussiness assessment and planning (especially with fill-in proposal form), accaptance a tutorial and assistance program, and monitoring/evaluating program with the staff. But this assistance program not in growing a empowerment of partner, and the monitoring/ evaluating report are not as a feed back to revision program. Or we can say a partnership program is only top down statement. Any factors that can be accelerating to the partnership program are needed to business growth by the community; low and easy criteria access, the benefit from this program.The other is a nice personal relationship and communication from the staff. Meanwhile, pursuer factors of participation are lack of personal communications between partner and staff, partner mentality, lack of program staff, centrality rule in Partnership Program, and highly staff change in Partnership Program As a suggestion in this case is doing coordination with local government, establish a local organization (paguyuban) as a central of information and communication, and doing monitoring/evaluating program as a rule function repeatedly and also engagement of the professional staff in community development study."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
