Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMaraknya pembangunan perumahan (real-estate) di DKI sejak awal tahun 1980-an yang dilakukan oleh kalangan pengusaha swasta, menyusul dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Nomor : Da. 11/23149/1972 sangat menarik perhatian. Terutama ketika media massa ramai mempublikasikan adanya tunggakan para developer perumahan dalam jumlah yang cukup banyak terhadap kewajiban penyediaan fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) di kawasan perumahan yang mereka bangun. Persoalan tersebut menjadi menarik, karena jika ternyata tunggakan para developer itu disebabkan oleh persoalan intern dari organisasi publik, seperti ketidakjelasan aturan, institusional, mekanisme kerja, kelemahan sumber daya manusia dan sebagainya, maka hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berharga bagi pemerintah (Daerah maupun Pusat), sebelum melakukan privativasi - (penyerahan tugas-tugas publik kepada swasta) - dalam hal ini penyediaan rumah untuk rakyat dan pembangunan prasarana kota.Penelitian ini di lakukan dengan menganalisis Keputusan Gubernur nomor: Da.11/23149/1972 dilihat dari tiga proses penetapannya; formulasi, implementasi dan evaluasi, dengan mengambil sampel kasus pembangunan perumahan di dua kawasan ; Kelapa Gading dan Citra Garden 1 dan 2. Hasil penelitian ternyata membenarkan perkiraan tersebut di atas. Bahwa benar Keputusan Gubernur tersebut mengalami hambatan terutama dalam proses implementasinya, yang mengkibatkan adanya tunggakkan dari para developer untuk membangun fasum-fasos. Untuk itu pula diberikan beberapa catatan di bagian akhir tulisan ini sebagai saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Daerah DKJ Jakarta.Teori yang digunakan untuk mendekati masalah tersebut ialah teori-teori umum kebijakan publik ( Theory of Public Policy ). Sedangkan metodologi yang digunakan antara lain analisis data sekunder, penyebaran kuesioner (angket), wawancara dan observasi yang semuanya kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, dengan dilengkapi teknik frekwensi secara kuantitatif."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara karakteristik siswa (tingkat pendidikan orang tua murid), variabel sekolah (ratio murid dan guru dan tingkat pendidikan guru) serta variabel proses (kegiatan les di luar sekolah, jumlah pekerjaan rumah yang diberikan kepada murid, bimbingan belajar IPA di sekolah, bimbingan belajar matematika di sekolah, pemberian soal-soal matematika di sekolah dan pemberian soal-soal IPA di sekolah) dengan prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika dan IPA. Tingkat analisa dalam penelitian ini dilakukan untuk sekolah dasar di mana analisa ditujukan terutama untuk tingkat sekolah berdasarkan prestasi belajar matematika dan IPA serta tingkat siswa sebagai penajaman analisis. Indikator dari prestasi belajar adalah nilai rapor terakhir siswa yang tercatat pada saat penelitian dilakukan. Jumlah sampel yang terpilih untuk analisa tingkat sekolah sebanyak 49 SDN di wilayah DKI Jakarta dan untuk tingkat Siswa adalah sebanyak 40 siswa yang terpilih secara random dari sekolah-sekolah di atas. Alat analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode stepwise yang menggunakan program statistik SPSS. Deskriptif statistik seperti mean, standar deviasi dan nilai maksimum dan minimum digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari sampel penelitian dalam hubungannya dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai koefisien korelasi r dapat memberikan gambaran tentang hubungan atau korelasi antara variabel-variabel babas dengan variabel terikatnya. Sedangkan nilai koefisien determinasi R2 menunjukkan varian dari Y yang dapat dijelaskan oleh semua variabel prediktor yang secara bersamaan masuk ke dalam model regresi. Perubahan nilai koefisien deterrninasi (R2 Change) menggambarkan perubahan varian dari setiap variabel prediktor yang terjadi dalam setiap tahapan regresi. Uji statistik t digunakan untuk menjawab tingkat signifikansi setiap penduga pada model regresi, sedangkan uji statistik F digunakan untuk menjawab tingkat signifikansi dari semua prediktor terhadap variannya di dalam menjelaskan perubahan pada variabel terikat. Secara umum hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk analisa tingkat sekolah, tingkat pendidikan guru temyata mempunyai pengaruh yang paling besar di dalam meningkatkan prestasi belajar matematika, sedangkan pendidikan orang tua murid ternyata mempunayi pengaruh paling besar di dalam meningkatkan prestasi belajar IPA. Untuk analisa tingkat siswa, kegiatan les di luar sekolah ternyata mempunyai pengaruh yang paling besar di dalam meningkatkan prestasi belajar matematika, sedangkan ratio murid dan guru mempunyai pengaruh yang paling besar di dalam meningkatkan prestasi belajar IPA."

"ABSTRAKMelihat pada kenyataan, tingkat kesadaran warga masyarakat Jakarta mengenai kebersihan lingkungan dan sikap perilaku untuk tidak membuang sampah disembarang tempat belum sepenuhnya menjadi budaya kehidupan sehari-hari dan Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1988. Maka perlu upaya-upaya memasyarakatkannya, dengan tujuan agar terbentuk perilaku kehidupan sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Pendekatan yang telah dilaksanakan melalui pemasaran sosial. Sebab pemasaran sosial sebagai bagian dari ilmu komunikasi menggunakan prinsip-prinsip dan teknik pemasaran untuk menyampaikan ide atau perilaku tertentu. Di dalam penelitian ini, penulis telah melakukan survey lapangan dengan menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengetahui media-media yang digunakan Dinas Kebersihan untuk mengkampanyekan Peraturan Daerah tersebut. Penulis juga meneliti sejauh mana tanggapan masyarakat atas pemasaran yang telah dilakukan Dinas Kebersihan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam ini merupakan bagian dari pengumpulan data primer. Sedangkan pengumpulan data sekundemya dilaksanakan melalui studi kepustakaan.Dari hasil pengumpulan data dan analisisnya disimpulkan bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena pemasaran sosial yang dilakukan Dinas Kebersihan DKI Jakarta selama ini lebih menitik beratkan pada penyuluhan tatap muka. Sehingga cakupan masyarakat yang dapat dijangkaunya sangat terbatas. Disamping itu kompetensi komunikasi penyuluhnya juga terbatas, keadaan ini sudah barang tentu berdampak pada tingkat kesempurnaan penerimaan pesan dari para peserta penyuluhan. Pemanfaatan media massa seperti Televisi, Radio, terbatas sekali terbentur pada pembiayaan.Dengan melihat hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi komunikasi pemasaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 agar dapat meningkatkan kesadaran dan adanya perubahan perilaku di masyarakat antara lain : lebih mengoptimalkan media masa, meningkatkan kompetensi komunikasi para penyuluh. Perlunya perencanaan strategi komunikasi pemasaran yang diawali penelitian tentang khalayak sasaran, media dan isi pesan. Dalam pelaksanaan strategi komunikasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Mengingat peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Daerah ini sangat penting dalam menunjang citra kota Jakarta maka anggaran yang lebih proporsional perlu dialokasikan untuk kegiatan strategi komunikasi, memasyarakatkan Perda Nomor 5 tahun 1988 ini."

"Dalam rangka mendorong ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) khususnya ke negara-negara kuota, maka Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan berupa penyempurnaan sistem pengelolaan kuota ekspor TPT. Kuota ekspor TPT merupakan syarat bagi eksportir untuk mengekspor TPT ke negara pengimpor sesuai perjanjian bilateral. Peranan TPT kuota yang dominan (59%) dalam ekspor TPT Indonesia pada tahun 1989, menjadi mengkhawatirkan karena cenderung menurun (32 % pada tahun 1998). Dalam periode sama kondisi ekspor TPT nasional yang juga melambat peningkatannya, bersamaan dengan krisis ekonomi nasional dan situasi pasar global, apakah dengan perubahan sistem pengelolaan kuota ekspor TPT tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan penulisan tesis ini, akan dianalisis kebijakan peningkatan ekspor melalui perubahan sistem pengelolaan kuota ekspor TPT studi kasus pada Kanwil Depperindag DKI Jakarta. Dalam membahas permasalahan yang diteliti dilandasi dengan kerangka teori antara lain Peran Pemerintah dan Kebijakan Publik. Sedangkan metodologi penelitian menggunakan tipe eksplanasi dengan metode pengumpulan data melalui kajian dokumen dan wawancara dengan beberapa pakar/informan guna memperoleh data dan informasi untuk dianalisis dengan Uji AHP.Dari hasil analisis dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut :Alokasi kuota ekspor TPT dan prosedur pengalihan kuota Tetap secara langsung, setelah perubahan sistem pengelolaannya, menjadi lebih efisien dan menjamin kepastian berusaha serta memperlancar pelaksanaan upaya peningkatan ekspor TPT. Alternatif strategi terbaik adalah kebijakan substitusi impor dengan prioritas sebesar 2.4746, jadi lebih diperlukan dibandingkan dengan alternatif pengurangan/pengakhiran proteksi secara drastis ataupun bertahap. Untuk itu debirokratisasi dan deregulasi. "