Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada Dinamika HIPMI Pasca Orde Baru. Sebagai wadah belajar dan kaderisasi pengusaha muda yang telah berpengalaman dalam mencetak kader-kader pengusaha-politisi di Era Orde Baru melalui partai Golkar yang menjadi induk politiknya, HIPMI sedikit banyak terkena imbas dari reformasi 1998. Sistem politik berubah dan mengikis jaringan sentral HIPMI selama ini dibirokrasi, partai politik, dan militer. Karenanya, menghadapi liberalisasi ekonomi dan politik pasca Orde Baru, HIPMI dituntut oleh keadaan untuk melakukan transformasi diri. Transformasi ini ditandai dengan indepensi HIPMI dihadapan partai politik manapun, meskipun secara tradisi dan jaringan masih cukup kuat mengandalkan jaringan lama yang tertanam kuat di partai Golkar. Transformasi selanjutnya adalah corak bisnis yang digeluti oleh para pengusaha muda yang, seiring dengan liberalisasi ekonomi pasca Orde Baru, tidak hanya bisa mengandalkan proyek dari pemerintah semata, meski sebagai pendatang baru dalam dunia bisnis, mengerjakan proyek pemerintah berbasis ABPN/APBN masih menjadi pintu masuk ke dunia bisnis yang lebih luas. Modal ekonomi, intelektualitas, dan jaringan menjadi kunci bagi pengautan kaderisasi di HIPMI pasca Orde Baru. Dan HIPMI pasca Orde Baru selalu menuntut dirinya untuk membibitkan kader-kader pengusaha muda yang mandiri di hadapan negara.Berpijak pada teori ekonomi politik relasi bisnis dan kekuasaan, teori modal sosial, dan kelas menengah, amatan terhadap kelembagaan dan perilaku anggota HIPMI dilakukan dan dikemukakan bahwa meski orde Politik telah berubah, namun peran tradisional HIPMI dalam politik Indonesia tetap sama: selain menjadi unit kaderisasi pengusaha pemula, HIPMI juga memerankan diri sebagai wadah kaderisasi politik sekaligus. Hal ini bukan persoalan salah atau benar dalam melihat perilaku kelembagaan HIPMI. Namun transformasi kelembagaan HIPMI yang telah kian matang, dengan perubahan perilaku bisnis yang beranjak menjauh dari negara, masih diikuti oleh tuntutan kesejarahan HIPMI: selain menyiapkan diri menjadi pengusaha yang sukses, HIPMI juga dituntut untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin bangsa melalui jalur politik. Demokrasi Indonesia yang masih mencari bentuknya yang ideal juga menyajikan dilemma dalam hubungan bisnis dan politik. Partai-partai politik semakin pragmatis dalam rekrutmen politiknya karena menghadapi ongkos politik yang mahal. Bagi HIPMI ini adalah peluang sekaligus tantangan dalam perannya sebagai kelas menengah di Indonesia. Di satu sisi, idealitas pembangunan kelas menengah berbasis komunitas bisnis yang kuat dan mandiri di hadapan negara menjadi tanggung jawab mereka, namun di sisi lain, ongkos politik yang begitu mahal memberi tawaran yang begitu besar bagi kelompok pengusaha untuk masuk dan bermain di dalamnya. Kaderisasi politik yang ramah terhadap kalangan usahawan ini mengidap hampir semua partai politik dan seolah menjadi tren dalam pentas politik Indonesia, sehingga membuka ruang yang begitu besar bagi organisasi yang bermotto “pengusaha pejuang, pejuang pengusaha ini”

---

This research is mainly focused on the post-New Order dynamism of the Indonesian Young Entrepreneurs Association (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI). As an organization which has a long experience on educating young generations of businessman-politicians through its political patron, Golongan Karya (Golkar), HIPMI has been to some extent affected by the 1998 reform. The changing political system erodes HIPMI’s central networking in bureaucracy, political parties, and military. As a consequence, HIPMI must adjust by transforming itself in view of the post-New Order political and economic liberalization.

HIPMI’s independence from any political party, albeit its ongoing dependence on its old tradition and networking both of which are deeply rooted in Golkar, marks this transformation. Another transformation is manifested in HIPMI’s type of business which, in line with the post-New Order economic liberalization, no longer depends solely on the government’s projects. However, the national budget (APBN)-based government’s projects remain the main entrance for the business new-comers to explore broader business opportunities. Economic capital, intellectuality, and networking play important role in strengthening the regeneration process of the post-New Order HIPMI which always urges itself to produce new, young entrepreneurs who are independent of the government.

Using business-power relation theory of political economy, social capital theory, and middle class theory to analyze the institutional and behavioral aspects of HIPMI members, this theses argues that although the political order has changed, and some of HIPMI’s members’ business role and networking have accordingly changed, the traditional role of HIPMI in Indonesian politic remains unchanged. In addition to its role as a medium for regeneration of new entrepreneurs, HIPMI plays another role as a medium for political regeneration. This does not have anything to do with right or wrong in analyzing HIPMI’s institutional behavior. HIPMI’s maturing transformation marked by its increasing distance from the government remains connected to its historical call: producing successful entrepreneurs as well as political leaders.

Indonesian democracy which is still in search for its ideal format poses a dilemma on business-politic relations. Political parties become more pragmatic in their political recruitment due to expensive political costs. This is an opportunity as well as challenge for HIPMI in its role as an Indonesian middle class. On one hand, the responsibility of building the middle class based on a strong and independent business free of the government’s influence lays on their shoulder. On the other hand, the expensive political costs pave their way to enter into politic. This businessmen-friendly climate of political regeneration is present in all political parties and apparently becomes a trend in Indonesian political contestation, providing a vast arena for HIPMI whose motto is “heroic entrepreneurs, entrepreneurial hero.”"

"Studi ini mempelajari tentang hubungan kausalitas antara koalisi mayoritas dan batu bara. Guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh, kami melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan text mining dan kuantitatif. Dalam hal ini, penggunaan metode text mining diperlukan guna menjelaskan fenomena pada metode kuantitatif. Perlakuan ini kami uji coba pada dua data set, yaitu data set ringkasan rapat DPR RI pada media daring (WikiDPR, Parlementaria Terkini, dan Tempo.co) dan data set ekspor batu bara dan koalisi mayoritas pada tingkatan DPRD RI (Data Bea Cukai Kemenkeu RI, Pemilu 2014-2019, dan BPS). Hipotesis yang kami bangun adalah penurunan volume ekspor batu bara ketika koalisi terbentuk. Studi ini berangkat dengan motivasi tunnelling effect (deduktif – induktif), yaitu pengukuran dampak dari kebijakan yang dihasilkan secara nasional (DPR RI) pada implementasi di tingkat provinsi (DPRD RI). Kami menggunakan metode Text Mining, Sentiment Analysis, dan Discourse Network Analysis untuk pendekatan text mining. Sementara itu, kami menggunakan Regression Discontinuity Design pada pendekatan kuantitatif. Studi ini menemukan adanya hubungan negatif, yaitu koalisi mayoritas tingkat DPRD RI tidak menurunkan volume ekspor batu bara. Temuan ini sejalan dengan hasil yang didapatkan pada pendekatan text mining, yaitu intensi yang dibangun oleh legislator di DPR RI yang mengerucut pada isu-isu perluasan lahan tambang pada tingkat daerah

---

This study investigates the causal relationship between majority coalition and coal. To obtain a complete picture, we conducted an analysis using both text mining and quantitative approaches. In this stance, the usage of text mining analysis is to explain pattern or phenomenon resulting in quantitative analysis. We use the method onto two datasets: published and open-source meeting summary text data from DPR RI on online media from 2014 to 2020 (WikiDPR, Parlementaria Terkini, and Tempo.co) also the coal export and coalition datasets of the DPRD RI from 2015 to 2021 (Customs Data of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, General Commission of Election, and Statistics Indonesia). According to our hypothesis, when a coalition is formed, the volume of coal exported decreases. This study begins with the motivation of tunneling effects (deductive – inductive) on economic policy utilization, with the goal of determining the impact of national-level policies (DPR RI) to its provincial implementation (DPRD RI). We employ Text Mining, Sentiment Analysis, and Discourse Network Analysis in our text mining methods. Furthermore, we employ the Regression Discontinuity Design on a quantitative level. According to the findings of this study, the majority coalition in DPRD RI did not reduce the volume of coal exports. This finding is consistent with the findings of the text mining approach, in which we discovered that the type of discussion or conversation built by the legislator in the DPR RI was focused on the expansion of mining/smelter development also augmentation of production-distribution chain in the local area"

"Perkembangan perdebatan sistem kepartaian di Indonesia, adalah antara yang ingin mempertahankan sistem multipartai banyak partai saat ini dengan pihak yang ingin memiliki jumlah partai politik (parpol) yang lebih sederhana. Ini adalah perdebatan lama, sejak pendirian Republik Indonesia antara Presiden Soekarno yang menginginkan sistem partai tunggal dengan Wapres Bung Hatta yang ingin sistem banyak partai dengan mengeluarkan Maklumat No.X Tahun 1945. Akan tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana bentuk sistem kepartaian di Indonesia saat ini, apakah sistem kepartaian saat ini sudah benar dan efektif, bagaimana derajat keterbelahannya (fragmentasi). Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis pengukuran sistem kepartaian yang efektif. Perspektif teori yang digunakan adalah model Laakso-Taagepera (1979) dan Indeks Rae (1970) beserta klasifikasi model Coppedge (1999), Duverger (1954) dan Sartori (1976).Tujuan penelitian ini adalah berusaha mengetahui sistem kepartaian yang lebih menjamin efektivitas kepartaian, sehingga tidak terperangkap pada jumlah parpol yang hanya bersifat formal legal atau aspek jumlah (numerologi) riil parpol yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan meneliti hasil pemilu pada tahun 1999 dan pada tahun 2004. Penelitian ini menemukan : (1) berdasarakan hasil pemilu 1999 bercorak multipartai moderat (nilai ENPP 4.72) dan derajat fragmentasi 0.79, sedangkan berdasarkan hasil pemilu 2004 berubah menjadi multipartai ekstrim (ENPP 7.07) dengan fragmentasi makin buruk menjadi 0,86. (2) terjadi paradoks, walaupun jumlah parpol menurun dari 48 parpol di 1999 menjadi 24 parpol di 2004 namun jumlah partai yang efektif naik dari sistem lima parpol di 1999 menjadi sistem tujuh parpol di 2004. (3) bahwa sedikit atau banyaknya jumlah partai, belum merupakan indikator baik buruknya suatu sistem kepartaian, yang terlebih penting berapa jumlah partai yang efektif dan seberapa luas derajat fragmentasinya. (4) semakin efektifnya suatu sistem kepartaian akan menunjang penerapan sistem presidensial dan semakin memperkokoh ketahanan nasional dan semakin rendah fragmentasinya maka semakin rendah potensi ancaman terhadap ketahanan nasional, model pengukuran tersebut dapat berperan sebagai sistem peringatan dini dalam mengatasi AGHT dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, stabil dan demokratis

---

The debate on Party Systems has become classic as has long been argued since the formation of The Republic of Indonesia in 1945. The former President Soekarno favoured Single Party System, whereby Vice Prsident Moh Hatta more inclined towards Multyparty Systems. The current debate is still between those favour multyparty systems and those favour simple party systems. But the fundamental questions that should be asked, regardless of the number of party, what is the current party systems in Indonesia, what is the real systems that is appropriate and needed by the Indonesian democracy and what is the degree of fragmentation of the current systems. Effective party systems that work well can serve multi functions in democracies.This research attempts to examine aspect of the party systems and to provide the appropriate answers. For that purpose the theoretical approach was implementing the Laakso-Taagepera Model and Rae Index. This model has become the most well known used among researchers to measure party systems or to specify the ?effective? number of political parties in a party systems where parties vary substantially in their vote and/or seat shares This research applying quantitative methods and purposively research the results of the 1999 general election and the 2004 general election in Indonesia. This research revealed that the party systems after the 1999 election was the moderate multiparty systems with the ENPP value at 4.72 with the degree of fragmentation of 0.79. It was categorized as the five effective-party systems. And the party systems after the 2004 election was the extreme multiparty systems with the ENPP value at 7.07 with the degree of fragmentation of 0.86. It was categorized as the seven effective-party systems. The real number of political parties doesnot related directly with the effectiveness of party systems. The more effective the party systems would contribute to the effective implementation of the presidential systems and to reinforce the national resilience. The model of Laakso-Taagepera and Rae Index could serve or function as an early warning systems to the implementation of the national resilience and toward the development of effective, stable and democratic government."

"Kota Batam merupakan pusat perekonomian Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk diprediksi mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2025. Untuk mendukung proses pembangunan Kota Batam, diperlukan pasokan air baku yang dapat diandalkan. Waduk Mukakuning dan Duriangkang yang terhubung secara kaskade merupakan penyumbang air baku terbesar di Kota Batam saat ini. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas dari kedua waduk dalam memenuhi kebutuhan air baku saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang. Debit pada DAS dihitung menggunakan model HEC-HMS harian dengan kalibrasi terhadap elevasi muka air Waduk Duriangkang. Tampungan pada Waduk Mukakuning dan Duriangkang adalah 6,3 dan 106,1 juta m3. Tampungan tersebut setara dengan 39% dan 77% dari volume debit masing-masing DAS, mengklasifikasikan kedua waduk dalam kategori multi-year. Debit yang dapat dimanfaatkan dari kedua waduk adalah sebesar 3,24 m3/s dengan keandalan 100%, dibandingkan dengan kapasitas yang ada saat ini sebesar 3,1 m3/s. Luasnya area genangan mengakibatkan volume kehilangan air didominasi oleh evaporasi yang mencapai 32,6 juta m3/tahun sementara air yang limpas hanya 8,3 juta m3/tahun. Pada keandalan 95%, kedua waduk sudah mendekati kapasitas maksimum pada debit suplai 4,03 m3/s dengan debit air yang limpas hanya 0,4 juta m3/tahun. Upaya peningkatan kapasitas dengan menaikan muka air normal kurang efektif dan mengakibatkan bendungan overtopping dalam kondisi banjir maksimum boleh jadi. Peningkatan suplai air yang lebih efektif dapat diperoleh dengan perubahan pola operasi. Apabila waduk dalam kondisi kering, digambarkan dengan parameter SPI-12 di bawah nol, suplai air dibatasi agar debit dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lebih panjang."

"Sebagai negara dengan perekonomian yang berada di ranking keenam belas di dunia pada tahun 2018, kerjasama perdagangan internasional merupakan hal penting bagi Indonesia. Kerjasama perdagangan internasional pada awalnya hanya difokuskan pada negara-negara yang menjadi mitra dagang utama saja, baik dalam skala global maupun regional seperti ASEAN. Pada perkembangannya, Indonesia juga membuka diri dengan menjalin kerjasama perdagangan bebas atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan negara lain di luar kawasan yaitu Chile yang terletak di kawasan Amerika Latin. Akan tetapi jika ditinjau dari perdagangan internasional, nilai perdagangan antara Indonesia dan Chile tidak signifikan dibanding dengan negara lainnya yang berada di kawasan tersebut seperti Brazil dan Argentina. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Indonesia justru menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Chile dalam skema Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)? Melalui pendekatan kualitatif (studi literatur dan wawancara) dengan menggunakan teori pemilihan Mitra FTA oleh Solis dan Katada (2008), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif keterlibatan Indonesia dalam IC-CEPA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tiga motif atas keterlibatannya dalam IC-CEPA. Pertama, motif ekonomi, yakni untuk mendapatkan akses pasar bagi produk manufaktur khususnya produk unggulan alas kaki dan menghindari adanya trade diversion. Kedua, motif politik yaitu untuk meningkatkan status Indonesia melalui upaya menjadi trade hub bagi kawasan Amerika Latin di Asia Tengara. Ketiga, motif leverage yakni untuk meningkatkan kapasitas Indonesia di sektor pertanian mengingat Chile merupakan salah satu negara memiliki sistem pengelolaan sektor pertanian yang terbaik di dunia.

---

As a country with sixteenth economic ranking in the world (2018), international trade is important for Indonesia. The cooperation is initially focused on countries which become the main trading partners, both on a global and regional scale such as ASEAN. On its development, Indonesia also opened up by establishing a Free Trade Cooperation (FTA) or Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with other countries outside the region such as Chile in which it's located in Latin America. However, in terms of international trade, the total value of trade between Indonesia and Chile is small and unlike the trading with other countries in the same region. This matter then raises question, why Indonesia establish free trade cooperation with Chile in the Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) scheme? Through a qualitative approach (literature study and interview) using the theory of FTA partner selection by Solis and Katada (2008), this study aims to analyze the Indonesian motives behind its involvement and its decision to sign the IC-CEPA cooperation with Chile. The results of this study find that Indonesia has three motives for its involvement in IC-CEPA. First, economic motives, those are the need to export its manufactured products, particularly footwear and to avoid trade diversion. Second, political motive, that is to improve Indonesia's status through its efforts by becoming a trade hub for the Latin America countries in Southeast Asian regions. Third, leverage motive, that is to build Indonesia's capacity in the agricultural sector, considering that Chile is one of the countries with the best agricultural sector management system in the world."

"Tesis ini menganalisis fenomena politik uang dan keterlibatan pemuda pada pemilihan anggota legislatif 2014 di Bojonegoro. Temuan penelitian ini menggambarkan besarnya motivasi berkuasa menjadi pendorong kuat untuk melakukan politik uang. Konsumerisme dan materealisme yang masuk dalam wilayah politik menjadikan hal-hal yang bersifat ideologi, program kerja, nilai dan norma politik menjadi kurang relevan. Penerapan sistem proporsional terbuka membuat persaingan antarcaleg semakin ketat. Lemahnya pengawasan aparat serta sulitnya penindakan pelanggaran Pemilu menjadikan pelaku politik uang semakin leluasa bergerak. Di sisi lain, pemuda yang semestinya menjadi agen perubahan malah terlibat aktif dalam praktik politik uang dan membangun hubungan patron-klien dengan Caleg.

---

This thesis analyzes the phenomenon of money politics and youth involvement in the 2014 legislative elections in Bojonegoro. The findings of this study illustrate the magnitude of power to drive strong motivation for money politics. Consumerism and materealisme that fall into political territory to make the things that are ideologies, programs, values and political norms become less relevant. Application of open proportional system makes competition increasingly fierce antarcaleg. Weak supervision and the difficulty of enforcement officers make the perpetrators of violations of election politics more freely move money. On the other hand, youth who should be agents of change instead actively engaged in the practice of money politics and build patron-client relationships with candidates."

"SISTEM Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum suatu negara harus berkaitan dengan Sistem Pemerintahannya. Indonesia, sebagaimana yang di design pada UUD NRI Tahun 1945 mempraktikkan Sistem Presidensial dalam hubungan antar-lembaga negara dan menjalankan program pembangunan. Perkuatan Sistem Presidensial hanya akan kokoh jika sistem kepartaiannya tercermin dengan The Simple Multy Party System, dan sistem pemilunya menggunakan Sistem Proporsional. Hubungan dinamis ketiga sistem tersebut akan menentukan keberlangsungan arah pembangunan demokrasi Indonesia sesuai dengan konstitusinya. Sistem Kepartian tersebut harus terlihat pada pengetatan partai peserta pemilu, membangun etika dan moral, serta kaderisasi yang berbasis ideologi partai. Sistem pemilu yang baik harus menjawab pada the degree of competitiveness ,the degree of reprentativeness, dan the degree of qualitativeness. Ketiga derajat kualitatif tersebut harus terjawab pada proses, personalia dan komitmen membangun bangsa dan negara sebagaimana yang di atur dalam UUD NRI Tahun 1945."

"Imperialisme platform sesungguhnya menjadi isu ekonomi politik di era globalisasi. Melalui teknologi platform digital Line Webtoon Indonesia dan platform webtoon global lainnya tidak hanya memiliki akses ke pasar konsumen saja namun juga pasar tenaga kerjanya. Penelitian ini menggabungkan hasil wawancara, pengalaman participant observer, dan sumber sekunder untuk membangun data dasar yang menggambarkan realita lapangan daripada sistem produksi komik Indonesia terkini. Teori ekonomi politik kemudian digunakan untuk menganalisis realita historical situatedness industri komik Indonesia yang diperkuat dengan analisis base-superstructure atas webtoon itu sendiri sebagai format maupun platform. Analisis menunjukkan bagaimana kelimpahan komikus Indonesia dimanfaatkan platform webtoon untuk memenuhi tuntutan arus konten deras yang diharuskan berdasarkan metode bisnisnya. Hubungan antara platform asing dan komikus Indonesia tersebut menciptakan relasi eksploitasi antarbangsa yang tercipta bukan karena desain melainkan karena kelalaian dari sisi bangsa Indonesia.

---

Platform imperialism is actually a political economy issue in the era of globalization. Through digital platform technology Line Webtoon Indonesia and other global webtoon platforms have access not only to the consumer market but also to the labor market. This research combines interviews, participant observer experiences, and secondary sources to build a baseline that describes the ground realities of the current Indonesian comic production system. Political economy theory is then used to analyze the historical situatedness of the Indonesian comic industry, which is reinforced by a base-superstructure analysis of the webtoon itself as a format and platform. The analysis shows how the abundance of Indonesian comic artists is utilized by webtoon platforms to meet the demands of heavy content flow required by their business methods. The relationship between foreign platforms and Indonesian comic artists creates a relation of exploitation between nations that is created not by design but by negligence on the part of the Indonesian nation."