Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendahuluan. Kajian Infrastruktur Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan ini mengacu kepada Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 301 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib bertujuan untuk mendapatkan persepsi kesiapan stakeholder dalam hal ini Badan Standardisasi Nasional, Laboratorium Penguji, Lembaga Sertifikasi Produk, Regulator/Kementerian Kesehatan, Pabrik Alat Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta sebelum draft pedoman teknis pemberlakuan SNI alat kesehatan dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan RI. Dihasilkan suatu usulan berupa pedoman teknis pemberlakuan SNI alat kesehatan. Metode. Menggunakan kerangka konsep yang dijabarkan dalam rancangan penelitian berupa post test onlym tanpa control dengan jenis penelitian secara kualitatif dengan definisi operasional yang berisi pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada stakeholder sebagai subjek penelitaan untuk pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam menggunakan formulir sebagai instrumen penelitian kemudiaan data diolah, dikelompokkan, dianalisis dengan interprestasi, triangulasi dan flow chart kemudian dibahas dengan bembandingkan hasil penelitian dengan kepustakaan. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa pedoman teknis tentang Pemberlakuan SNI alat Kesehatan segera dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan dimulai dari peralatan yang berteknologi sederhana sampai sedang dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan manfaat (safety, quality, efficacy) alat kesehatan impor dan ekspor yang beredar di Indonesia. Usulan Pedoman Teknis tentang Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan dengan memperhatikan ketersedian Lembaga Penilaian Kesesuaian seperti Laboratorium Uji Produk Lingkup Alat Kesehatan yang terakreditasi dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Alat Kesehatan yang terakreditasi.

---

The Infrastructure Study of Medical Device Indonesia National Standardization (SNI) Application referred to National Standardization Guidance (PSN) No.301 on Indonesia National Standardization application mandatory in order to get perception of stakeholder preparation such as National Standardization Agency of Indonesia, Testing Laboratory of medical device product, Product Certification Institution, Regulator/Ministry of Health, Domestic Manufacture of Medical Device, Government Hospital, Private Hospital before Technical Guidance draft of Medical Device SNI application is formulated by Ministry of Health. Draft proposal of technical guidance of medical device SNI application is produced.

Method. Using concept frame which is described in research design such as post test only without control with research kind qualitatively by operational definition contain research questions which directed to stakeholder as research subject for collecting data through documentation study and interview using form as study instrument and than the data is grouped, analyzed by interpretations, triangulation and flow chart after that discussed by comparative the result of research by library.

Result. The research showing that technical guidance of medical device SNI application must be formulated directly by Ministry of Health be began from simple to middle technology in order to make sure the safety, quality and efficacy import and export medical device that distributed in Indonesia. The proposal of technical guidance of medical device SNI application by paying attention about the supply of the available compatibility assessment institution such as accredited medical device scope product test laboratory and accredited medical device scope product certification institution."

"Pada September 2008, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian memberlakukan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib pada produk besi beton. Produk besi beton merupakan salah satu produk akhir dalam rangkaian struktur industri besi baja dan banyak digunakan untuk keperluan infrastruktur atau konstruksi bangunan lainnya.Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap impor dan produksi pada produk besi beton menggunakan analisis model ekonometri pendekatan OLS (Ordinary Least Square) dengan 2 (dua) bentuk persamaan yaitu persamaan impor dan produksi. Pada persamaan impor, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai PDB riil, nilai tukar riil dan variabel dummy SNI Wajib. Sedangkan pada persamaan produksi, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai kapital (utilisasi), impor, PDB riil, dan variabel dummy SNI wajib.Dari hasil estimasi dan analisis pada data deret waktu bulanan periode tahun 2002 s/d 2011, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib berdampak negatif terhadap impor besi beton dan berdampak positif terhadap produksi besi beton dalam negeri.

---

In September 2008, Indonesian Government through the Ministry of Industry enact policies of mandatory Indonesian National Standard (SNI) in concrete steel products. Concrete steel products is one of the finished product in the structure of steel industry and is widely used for infrastructure or other building construction.This study analyzes the impact of Mandatory Indonesian National Standard (SNI) policy against imports and production in concrete steel products using econometric model analysis which approached by OLS (Ordinary Least Square) with two (2) forms of equation, imports and production model. In the import equation, explanatory variables were taken into model are the real GDP, real exchange rate and dummy variables of mandatory SNI. While in the production equation, explanatory variables were taken into model are the value of capital (utility), imports, real GDP, and dummy variables of mandatory SNI.The estimation on monthly time series data that period in 2002 till 2011, showed that the policy of mandatory SNI had negative impact on the imports of concrete steel and positive impact on the domestic production of concrete steel."

"Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak lepas dari kebutuhan bahan bangunan, salah satunya besi baja batangan untuk keperluan umum (BjKU). BjKU merupakan salah satu produk yang telah wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuan dari SNI adalah melindungi hak-hak konsumen dan secara tidak langsung juga mengangkat harkat bangsa dan negara. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah banyak pelaku usaha yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI walaupun telah ada hukum perlindungan konsumen, yang memiliki tujuan penelitian terkait penjelasan alasan dan sebab CV Karya Virkan memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI serta bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap CV Karya Virkan yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi dan studi dokumen sebagai teknik dalam pengumpulan data kepada sumber data, baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa alasan dan sebab CV Karya Virkan memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI yang dipengaruhi oleh faktor internal (yang mendorong) serta faktor eksternal (yang menarik). Salah satu motif yang mendasari CV Karya Virkan melakukan kegiatan ini tidak lain dikarenakan alasan ekonomi agar mampu bersaing dengan toko bangunan/ besi lainnya serta menganggap kegiatannya sudah benar karena tokonya belum pernah mendapatkan komplain dari konsumennya. Selain stakeholder terkait agar merancang suatu regulasi pengawasan terhadap pelaku usaha guna melaksanakan pencegahan pada kegiatan hulu BjKU, masyarakat sebagai konsumen wajib diberikan sosialisasi, edukasi terkait pentingnya pemenuhan SNI suatu produk, khususnya BjKU. Karena SNI merupakan suatu bukti jaminan negara hadir dalam pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian ilmu kepolisian, secara praktis diharapkan berkontribusi bagi peneliti dalam menambah cakrawala pengetahuan di bidang perlindungan konsumen BjKU yang tidak sesuai SNI dan secara metodologis diharapkan berkontribusi untuk penelitian selanjutnya.

---

The incessant development of infrastructure in Indonesia is inseparable from the need for building materials, one of which is steel bar for general use (BjKU). BjKU is one of the products that has been required by the Indonesian National Standard (SNI). The purpose of SNI is to protect the rights of consumers and indirectly also lift the dignity of the nation and state. The main issue raised in this study is that many business actors who trade BjKU are not in accordance with SNI even though there is a consumer protection law, which has research objectives related to the explanation of the reasons and reasons of CV Karya Virkan that trades BjKU that is not in accordance with SNI and aims to illustrate how enforcement consumer protection law against CV Karya Virkan that trades BjKU which is not in accordance with SNI. This study uses a qualitative approach with interviews, observations and document studies as a technique in collecting data to data sources, both primary and secondary. In this research, the researcher found several reasons and reasons for CV Karya Virkan to trade BjKU which was not in accordance with SNI which was influenced by internal (encouraging) and external (interesting) factors. One of the motives underlying CV Karya Virkan to do this activity is none other than economic reasons to be able to compete with other building / iron shops and assume its activities are correct because the shop has never received complaints from consumers. In addition to the relevant stakeholders in order to design a regulation for supervision of business actors in order to implement prevention in the upstream activities of the BjKU, the public as consumers must be given socialization, education related to the importance of fulfilling the SNI of a product, especially the BjKU. Because SNI is a proof of the country's guarantee to be presented in fulfilling safety and security aspects to protect the public as consumers. This research is expected can be able to contribute theoretically to the development of science, especially the study of police science. Practically expected to contribute for another researcher in adding knowledge in consumer protection of BjKU that isn’t accordance with SNI and methodologically is expected to contributed for further research."

"Dasar pemberlakuan standar wajib Helm ber-SNI adalah Permen Perindustrian RI No.40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan Atas PermenPerindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Dalam proses formulasi suatu kebijakan, pemerintah sebelumnya mengidentifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Setelah melakukan identifikasi masalah, pemerintah akan melakukan tahapan-tahapan dalam membuat sebuah kebijakan. Berdasarkan data yang didapat dan permasalahan lalu lintas yang dihadapi masyarakat khususnya pada pengendara sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk 1.) Menggambarkan latar belakang kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi penegndara kendaraan bermotor roda dua. 2. Menganalisis proses formulasi kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. Berdasarkan pendekatan penelitian, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai penunjang bagi pembahasan yang akan dilakukan bersifat kualitatif. Peneliti menggambarkan tentang proses yang terjadi dalam sebuah perumusan kebijakan publik. Data tersebut dapat berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan permasalahan yang ditulis peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literatur atau data kepustakaan serta produk hukum yang dikeluarkan terkait SNI helm. Dengan pendekatan kualitatif dapat diungkap fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya kebijakan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha menggambarkan atau menjelaskan mengenai permasalahan penelitian ini sampai dibentuknya peraturan wajib helm SNI."

"Disertasi ini membahas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (SNI Mainan) yang bertujuan mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen dari peredaran mainan tidak berkualitas di pasaran. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok konsumen rentan (vulnerable consumer) yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dibandingkan konsumen dewasa pada umumnya, serta membutuhkan pelindungan dari produk-produk yang menyasarnya sebagai target market, termasuk mainan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah mengatur pelindungan terhadap hak-hak anak; sedangkan pengaturan hak-hak konsumen terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua undang-undang ini belum memiliki pengaturan mengenai pelindungan anak sebagai konsumen. Selanjutnya, bagaimana pemberlakuan SNI Mainan dapat melindungi anak sebagai konsumen ? Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiolegal di beberapa kota pada provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendekatan perbandingan hukum terkait keamanan mainan (toy safety) dilakukan pada negara Amerika Serikat, Australia, China, dan organisasi supranasional Uni Eropa. Analisis deskriptif kualitatif meliputi ruang lingkup pemberlakuan, pengawasan dan faktor-faktor pendukung pemberlakuan SNI Mainan. Temuan penelitian menunjukkan : (1) Perkembangan pelindungan anak sebagai konsumen sesudah berlakunya SNI Mainan membutuhkan penguatan hak-hak anak sebagai konsumen agar anak-anak Indonesia terlindungi ; (2) SNI Mainan belum memberikan pelindungan sesuai tujuan pemberlakuannya yaitu untuk melindungi anak sebagai konsumen mainan di Indonesia; (3) Pemerintah perlu mencermati faktor-faktor pendukung optimalisasi pemberlakuan SNI Mainan, khususnya dengan implementasi Public Interest Model Of Optimal Deterrence dalam pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib untuk mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen yang lebih baik di masa yang akan datang. Catatan khusus dari hasil penelitian disertasi ini adalah urgensi memasukkan pengaturan tanggung jawab ketat (strict liability) dan pengaturan mengenai konsumen rentan (vulnerable consumer) yang meliputi lansia, golongan disabilitas, dan anak-anak sebagai konsumen dalam pembahasan amandemen UUPK selanjutnya.

---

This dissertation discusses the application of the Compulsory Indonesian National Standard for Toys (SNI Toys) which aims to realize the protection of children as consumers from the circulation of toys that are not of good quality in the market. Children are part of a group of vulnerable consumers who have special conditions that are different from adult consumers in general, and need protection from products that target them as a target market, including toys. Law No. 23 of 2002 which was renewed by Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) has regulated the protection of children's rights; while the regulation of consumer rights is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). These two laws do not yet have regulations regarding the protection of children as consumers. Furthermore, how can the implementation of SNI Toys protect children as consumers? This research was conducted using the sociolegal method in several cities in the provinces of DKI Jakarta, Banten and West Java. A comparative legal approach related to toy safety was carried out in the United States, Australia, China, and the European Union supranational organization. Qualitative descriptive analysis includes the scope of implementation, supervision and supporting factors for the implementation of SNI Toys. The research findings : (1) The development of child protection as consumers after the entry into force of SNI Toys requires strengthening the rights of children as consumers so that Indonesian children are protected; (2) SNI Toys have not provided protection in accordance with the purpose of its implementation, namely to protect children as consumers of toys in Indonesia; (3) The government needs to examine the supporting factors for optimizing the implementation of SNI Toys, especially by implementing the Public Interest Model Of Optimal Deterrence in the compulsory implementation of SNI Toys in order to create better protection for children as consumers in the future. A special note from the results of this dissertation research is the urgency to include strict liability arrangements and regulations regarding vulnerable consumers which include the elderly, disabled groups, and children as consumers in the discussion of further UUPK amendments."

"Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI tersebut didistribusikan oleh BSN dengan beberapa cara antara lain pada tahun pertama ditetapkan, maka SNI dapat diakses melalui website BSN. Selain itu SNI juga didistribusikan ke sekretariat Komite Teknis yang ada di kementerian/lembaga untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan fungsinya. Cara distribusi yang alain adalah melalui PNBP atau Pendapatan Negara Bukan Pajak. Dengan cara PNBP ini maka pengguna harus mengganti biaya reproduksi senilai tertentu. Kajian ini dimaksudkan mempelajari permintaan SNI oleh pemangku kepentingan yang diminta melaui PNBP selama 2012-2015. Hasil kajian menemukan bahwa masih banyak SNI dengan penetapan lama masih diminta oleh pemangku kepentingan."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh pemberlakuan wajib SNI Ban Mobil Penumpang dan Truk Ringan terhadap impor ban mobil penumpang dan truk ringan Indonesia dengan analisis ekonometrika menggunakan data deret waktu pada periode tahun 2000-2010. Varibel terikat yang digunakan adalah jumlah impor ban dan variabel-variabel bebasnya adalah PDB riil, kurs riil dan dummy pemberlakuan wajib SNI Ban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemberlakuan wajib SNI Ban Mobil Penumpang dan Truk Ringan terhadap impor ban mobil penumpang dan truk ringan Indonesia.

---

Abstract

This study discusses the influence of the implementation of mandatory SNI for passenger car and light truck tyre on Indonesian passenger car and light truck tyre import with econometric analysis using time series data in the period 2000-2010. Dependent variable used is the number of tyre import and the independent variables are real GDP, real exchange rate and the dummy implementation of mandatory SNI for tyre. The results of this study indicate that there is a positive influence of the implementation of mandatory SNI for passenger car and light truck tyre on Indonesian passenger car and light truck tyre import."