Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia is facing challenge of medicines prices. Many people complaining about high price of medicines. Several efforts have been done by the government, hovewer access people to the medicines is still a big issue...."

"Disertasi ini mengkaji mengenai prosedur perubahan UUD 1945 sesuai dengan Pasal 37, yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan pada tahun 1999-2002. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi prosedur atau cara perubahan pertama sampai keempat UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999-2002; mengetahui dan menganalisis apakah cara perubahan UUD 1945 tersebut sudah merefleksikan prinsip-prinsip umum cara perubahan konstitusi; memperoleh data mengenail cara perubahan konstitusi yang diatur dalam konstitusi di berbagai negara; mengetahui dan menganalisis perbandingan cara perubahan UUD 1945 dengan cara perubahan konstitusi di berbagai negara, untuk diketahui lebih jauh perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan hak-hak buruh ketika proses kepailitan pada perusahaan, terlebih pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013. Selain itu penelitian ini akan membahas perbandingan dari kedudukan para kreditur dalam perkara pailit, berkaitan dengan manakan kreditur yang harus didahulukan untuk dilakukan pembayarannya. Oleh karena hal tersebut penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah mengenai kedudukan hak-hak buruh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013, serta bagaimana perbandingan dari kedudukan tersebut di negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan hak-hak buruh dalam keadaan pailit pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013 menjadi prioritas utama yang harus dibayarkan terlebih dahulu dari seluruh kreditur lainnya. Kedua, berdasarkan perbandingan dari negara-negara seperti China, Singapura dan Jepang menunjukkan bahwa, hak buruh seperti upah tidak harus dibayarkan pertama kali melainkan terdapat beberapa kreditur yang memiliki hak eksklusif . Ketiga, upah buruh sejatinya tidak perlu ditempatkan pada posisi pertama, melainkan kreditur separatis demi menciptakan kepastian hukum atas perjanjian yang telah dibuat antara kreditur separatis dan debitur pailit.

---

This thesis discusses the position and rights of workers during the bankruptcy process at the company, especially after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013. In addition, this study will discuss a comparison of the positions of creditors in bankruptcy cases, relating to which creditor must take precedence for payment. Because of this, this research will formulate several problems regarding the position of labor rights after the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, as well as how the comparison of these positions in other countries. This study uses normative research methods with a statutory approach (statute approach) and conceptual (conceptual approach). The results of the study show that, first, the position of labor rights in a state of bankruptcy in the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 is a top priority that must be paid in advance from all other creditors. Second, based on comparisons from countries such as China, Singapore and Japan, it shows that labor rights such as wages do not have to be paid the first time, but there are several creditors who have exclusive rights. Third, labor wages do not really need to be placed in the first position, but separatist creditors in order to create legal certainty over agreements made between separatist creditors and bankrupt debtors."

"Tindakan greenwashing merupakan salah satu bentuk dari strategi pemasaran oleh pelaku usaha yang dianggap menyesatkan konsumen. Namun demikian, praktik yang menyesatkan ini sayangnya belum menjadi isu yang cukup diperhatikan di Indonesia, baik oleh masyarakat selaku konsumen itu sendiri, maupun oleh penegak hukum. Padahal tindakan menyesatkan ini berpotensi untuk melanggar hak-hak konsumen sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan analisa, Penulis menggunakan penelitian deskriptif-analitis, yakni dengan memberikan pemaparan secara rinci terkait dengan tindakan greenwashing dan menghubungkannya dengan peran hukum perlindungan konsumen Indonesia dalam rangka mencegah tindakan tersebut. Penulis mencoba untuk mencari tahu apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan turut memberikan contoh kasus di Indonesia yang terindikasi sebagai perbuatan greenwashing. Selain itu, Penulis juga melakukan komparasi dengan negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam mengatur dan menangani tindakan ini, mengingat bahwa terdapat beberapa kasus greenwashing yang telah terjadi dan/atau ditangani di ketiga negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis, tindakan greenwashing dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hukum perlindungan konsumen, namun dalam praktiknya peraturan-peraturan tersebut belum berperan dalam mencegah atau menanggulangi tindakan greenwashing, terlebih pembahasan mengenai tindakan ini secara umum juga belum awam di Indonesia. Adapun berkaitan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, ketiga negara tersebut pada dasarnya lebih unggul dalam menangani tindakan greenwashing. Hal ini berangkat dari fakta bahwa masing-masing dari mereka telah mengintegrasikan hukum perlindungan konsumen mereka dengan aspek-aspek lingkungan, serta keaktifan dari otoritas perlindungan konsumen dalam melakukan investigasi dan penuntutan terhadap para aktor yang terindikasi melakukan tindakan tersebut. Demikian menimbulkan urgensi untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara langsung mengintegrasikan hak-hak konsumen dengan aspek lingkungan seperti halnya yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

---

Greenwashing is a form of marketing strategy by business actors that are considered to mislead consumers. However, unfortunately, this misleading practice has not become an issue that is sufficiently addressed in Indonesia, both by the public as consumers, or by law enforcers. In fact, this misleading action has the potential to violate consumer rights as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In conducting the analysis, the author uses descriptive-analytical research, namely by providing a detailed explanation related to greenwashing and linking it to the role of Indonesian consumer protection law in order to prevent this action. The author tries to find out whether this action can be categorized as a violation contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, by also providing examples of cases in Indonesia which are indicated as greenwashing actions. In addition, the author also makes comparisons with the United States, UK and Australia in regulating and handling this action, bearing in mind that there have been several cases of greenwashing that have occurred and/or been handled in these three countries. Based on the results of research conducted by the author, greenwashing actions can be categorized as a violation of consumer protection law, but in practice these regulations have not played a role in preventing or tackling greenwashing actions, moreover the discussion regarding this action in general is also not common in Indonesia. As for what happened in the United States, UK and Australia, these three countries are basically superior in dealing with greenwashing. This stems from the fact that each of them has integrated their consumer protection laws with environmental aspects, as well as the activeness of the consumer protection authorities in conducting investigations and prosecutions of actors who are indicated to have committed these actions. This creates an urgency to renew Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which directly integrates consumer rights with environmental aspects as implemented by the United States, UK and Australia."

"ABSTRAKMunculnya media baru seperti internet, menyebabkan organisasi mulai mencari cara yang lebih kredibel dan tahan lama untuk menciptakan dialog dengan pelanggan dan mendapatkan prospek dari beriklan pada pasar tradisional. Kehadiran jalan baru berupa humas pemasaran atau marketing public relation MPR mengarahkan strategi pemasaran yang menggunakan hal fundamental dari hubungan masyarakat dalam cara yang lebih inovatif, membina interaksi antara organisasi, produk, konsumen, dan media dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemasaran modern. Salah satu perusahaan yang menggunakan MPR dalam melakukan pemasaran adalah Dove. Brand Unilever ini membuat program MPR dengan mengadakan sebuah kampanye global yang mencoba untuk merubah pandangan masyarakat yang selama ini terpengaruh oleh konstruksi media tentang bagaimana definisi cantik yang sebenarnya. Pada makalah ini juga akan diberikan beberapa perbandingan MPR Dove dengan brand lainnya seperti Lifebuoy dan Always. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep MPR dan menjelaskan seperti apa program MPR yang dijalankan oleh Dove yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dengan meningkatkan pemasaran produk dan citra perusahaan Unilever khususnya pada produk Dove, serta memberikan perbandingan program MPR Dove dengan perusahaan lainnya.

---

ABSTRACTThe emergence of new media, such as internet, made the organization begins to look for the other way that is more credible and durable to create a dialogue with customers and looking for prospect from advertising traditional market. The existence of a new way in the form of marketing public relation leads marketing strategy that uses the fundamental part of public relation in a more innovative way, to foster interaction between the organization, product, consumer, and media at a pace unprecedented in modern marketing history. One of the company that using MPR in order to do the marketing purpose is Dove. The Unilever rsquo s brand made a MPR programme by held a global campaign that try to change public point of view about beauty that has been constructed by the media. This paper will give the comparison between Dove rsquo s MPR with the other company, such as Lifebuoy and Always. The purpose of this paper is to give an understanding about MPR and explain about Dove rsquo s MPR programme in influencing consumer with the aim to increase the marketing product and Unilever rsquo s image in particular on Dove rsquo s products, and also give a comparison between Dove rsquo s MPR and the other companies. "

"AbstrakReformasi telah melahirkan amandemen UUD 1945, salah satu hasilamandemen ke 3 UUD 1945 adalah lahirnya Komisi Yudisial (KY).Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting, sehingga secara strukturalkedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan MahkamahKonstitusi. Namun, secara fungsional, perannya bersifat penunjang (auxiliary)terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi ini hanya berurusan denganpersoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan denganlembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia,administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisialyang ada di negara Eropa. Kedepan Komisi Yudisial Indonesia perlumengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa dan disesuaikandengan sistem peradilan Indonesia."