Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba menganalisis penyidikan berkenaan dengan kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2010, oleh Polres Mojokerto Kota. Sedangkan tujuan penelitian ini menjelaskan penyebab terjadinya kerusuhan dan penyidikan yang dilakukan Polres Mojokerto Kota, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan dan upaya-upaya dalam mengungkap aktor intelektual kerusuhan.Penelitian di dalam thesis ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan penelitian dokumen. Sedangkan analisa data menggunakan reduksi, pengumpulan, dan penyimpulan data.Hasil penelitian menunjukkan penyebab kerusuhan akibat ketidakpuasan pasangan bakal calon Bupati - Wakil Bupati dan pendukungnya atas kegagalan mereka mengikuti pilkada karena masalah kesehatan. Adapun penyidikan yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota belum optimal karena belum menyentuh aktor intelektual kerusuhan.

---

This thesis attempts to analize the investigation of riots in terms of election of Government Officer in Mojokerto in 2010 by Resort Police Unit of Mojokerto City, whereas the objective of this research is to explain the cause of riots, as well as investigation conducted by Resort Police Unit of Mojokerto City and factors influencing investigation and efforts to reveal intellectual actors of riots.

The research in this thesis uses both qualitative method and data collection technique by observation, interview and document research. Whereas data analysis uses reduction, collection and data conclusion.

Research results indicates the causer of riots is unsatisfaction of candidate of Residence Head and his Vice and their supporters as result of their failure to participate in election of Governmental Officer by health problem. As to investigation conducted by Resort Police Unit of Mojokerto City optimally, it had not touched intellectual actors of riots yet."

"Penelitian ini menganalisis penyebab kekerasan politik dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan kaitannya dengan politik identitas. Penelitian ini menggunakan konsep Hate Spin Cherian George (2016) sebagai konsep utama penelitian dan didukung dengan teori konflik sosial-agama Clifford Geerzt (1981) dan teori kekerasan Johan Galtung (1997). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan bukan terjadi karena adanya mobilisasi dari wirausahawan politik yang terepresentasikan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan Teman Ahok dengan menggunakan identitas, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat sebagai bentuk ketersinggungan massa akan sebuah penghinaan atas dasar agama.

---

This study analyzes the causes of political violence in the DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017 and its relation to political of identity. This study employs the concept of Hate Spin of Cherian George (2016) as the main concept which is supported by two theories of social-religious conflict of Clifford Geerzt (1981) and violence theory of Johan Galtung (1997).  Employing qualitative methods with case study design, this research suggests that violence did not occur because of the mobilization of political entrepreneurs represented by Front Pembela Islam (FPI) and Teman Ahok in using identity. The violence grew out to public awareness as a form of offense to the masses would be an insult on the basis of religion. "

"This article examines the use of mass media, particularly print media, as means of political communication for candidates in the mayoral election in five regencies in Bali during elections in 2010. This study focuses on two aspects of these elections."

"Elit dan basis sosial merupakan dua elemen penting dalam partai politik, namun memiliki "nasib" yang berbeda. Demokrasi yang seharusnya mampu menyetarakan peran keduanya dalam arena kontestasi (pemilu dan pemilukada) tak sepenuhnya berhasil. "Jebakan" demokrasi prosedural yang dilakukan oleh para elit partai semakin menenggelamkan peran basis sosial dalam kancah pemilu dan pemilukada daripada memperkuat demokrasi yang substantif.Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berfokus pada peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. Penelitian ini akhirnya menemukan bahwa elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010 memiliki peran yang saling berlawanan. Hal ini dikarenakan adanya konflik yang tidak terselesaikan atas calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Elit telah memutuskan mendukung pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto dalam pemilukada, sementara basis sosial menginginkan Partai Demokrat mengusung kadernya sendiri, yaitu Agung Witjaksono, ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok saat itu. Koalisi yang dibangun oleh elit partai dan sang calon akhirnya harus berhadapan dengan koalisi yang dibangun oleh basis sosial Partai Demokrat yang ada diranting, yaitu "relawan bintang mercy tiga". Selanjutnya yang terjadi adalah koalisi basis sosial Partai Demokrat versus koalisi elit partai.

---

Elites and social basis are the two important elements in political parties but they have different "fate". Democracy should be able to give both roles in the constetation arena equally. The constetation arena are general election and regional head election. In fact it is not totally successful. "The trap" of procedural democracy that political party's elites have carried out has sinked the role of social basis election than has strengthened substantive democracy.

By applying qualitative methods, the research focuses on the role of elites and social basis of Democrat Party in the Depok Regional Head Election in 2010. It found finally that the elites and social basis of Democracy Party in the Depok Regional Head Election in 2010 have contradictive roles. It relates to the unsolved conflicts that Democrat Party had proposed. The elites had made decision of supporting Badrul Kamal and Agus Suprianto in the regional head election while the social basis required Democrat Party to support its own cadre, i.e. Agung Witjaksono, the Depok City Democrat Party Branch Leadership Board. The coalition that the party's elites and the candidates had decided had to face to face to its social basis in the branch level, i.e. "the three-mercy-star volunteers". Moreover, there was the coalition of the party's social basis versus that of its elites."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik politik transaksional pada pemilihan kepala desa Patengteng Kabupaten Bangkalan Madura tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder diperoleh melalui literatur, pemberitaan, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Pandangan Susan C. Stokes mengenai politik transaksional dipilih sebagai upaya penulis untuk melihat lebih lanjut bentuk dan operasi politik transaksional. Didukung oleh pandangan Frederick Charles Schaffer mengenai politik transaksional untuk melihat perspektif transaksi politik dari sudut pandang kandidat dan pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa Patengteng Kabupaten Bangkalan Madura Tahun 2021 marak terjadi politik transaksional. Baik yang dilakukan oleh kandidat petahana maupun yang dilakukan oleh kandidat non Petahana. Baik yang bentuknya adalah bantuan maupun yang bentuknya jual beli suara. Politik yang dilakukan oleh petahana merupakan bentuk politik transaksional bias partisan. Artinya kandidat akan melakukan program pembangunan hanya pada daerah konstituennya dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Sedangkan bentuk politik transaksional yang dilakukan oleh kandidat non petahana adalah klientelism. Artinya kandidat akan memberikan materi sesuai kebutuhan pemilih yang ditukarkan dengan suara. Hal ini dibuktikan dengan cara MH. Rohim melakukan transaksi politiknya di pos-pos penting di desa Patengteng seperi masjid, madrasah, makam ulama. Sang kandidat dapat mengambil hati para pemilih dengan memberi bantuan pada rumah ibadah, pendidikan dan ulama. Selain itu dalam melakukan transaksi politiknya MH. Rohim berperan sebagai problem solver atas persoalan yang ada di masyarakat Patengteng. Masyarakat melihat distribusi bantuan tersebut sebagai penghormatan dan hadiah.

---

This study aims to explain the practice of transactional politics in the 2021 election for the village head of Patengteng, Bangkalan Madura Regency. This research is qualitative research by combining primary data and secondary data obtained through literature, news, and documentation that support this research. Susan C. Stokes' view of transactional politics was chosen as the author's attempt to look further at the forms and operations of transactional politics. Supported by Frederick Charles Schaffer's views on transactional politics to see the perspective of political transactions from the perspective of candidates and voters. The results of this study indicate that the election for the head of Patengteng Village, Bangkalan Madura Regency, in 2021 is rife with transactional politics. Both those carried out by incumbent candidates and those carried out by non-incumbent candidates. Both in the form of aid and in the form of buying and selling votes. Politics carried out by incumbents is a form of partisan bias transactional politics. This means that candidates will carry out development programs only in their constituent areas by utilizing the existing budget. Meanwhile, the form of transactional politics carried out by non-incumbent candidates is clientelism. This means that the candidate will provide material according to the needs of voters in exchange for votes. This is evidenced by the way MH. Rohim carried out his political transactions at important posts in Patengteng village such as mosques, madrasas, and the graves of scholars. The candidate can win the hearts of voters by assisting houses of worship, education, and clergy. Apart from that, in carrying out his political transactions, MH. Rohim acts as a problem solver for problems in the Patengteng community. The community saw the distribution of the aid as an honor and a gift."

"After a two-month stand-off between Red Shirt protestors and the government of Prime Minister Abhisit Vejjajiva, violence and arson scarred central Bangkok in mid-May 2010. This shocking turn of events underlined how poorly understood the deep divisions in the society and politics of Thailand remained, even five years into the country's prolonged crisis. This volume collects analysis and commentary on those divisions from an unusually large and prominent group of Thai and foreign scholars and observers of the country. Contributions examine socio-economic, political, diplomatic, historical, cultural, and ideological issues with rare frankness, clarity, and lack of jargon."

"Adalah suatu kenyataan bahwa banyak caleg perempuan yang gagal dalam pemiliban dengan mekanisme suara terbanyak pada Pemilu 2014. Mencengangkan sekaligus mempribatinkan, karena tindakan afrrmasi terhadap caleg perempuan seakan "tidak berdaya" menghadapi suatu pemiliban langsung. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apa yang menyebabkan kekalahan tersebut. Apakah modal ekonomi, modal sosial dan modal politik berimbas terhadap keberhasilan caleg perempuan pada Pemilu 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif berperspektif gender, dengan metode tekbnik pengumpulan data, melalui wawancara terfokus, observasi dan studi dokumen. Temuan penelitian ini sebagai berikut; pertama, partai politik adalah penguasa tunggal dalam menentukan nomor urut maupun daerah pemiliban caleg; kedua, modal ekonomi caleg perempuan tidak sebesar caleg laki-laki kebanyakan didapat dari hasil sharing diantara anggota keluarga; ketiga, kekalahan caleg perempuan pada pemilu dengan mekanisme suara terbanyak lebib kepada ketidak pahaman mereka akan makna sebenarnya dari modal sosial, sehingga sebagian besar dari mereka teijebak pada kegiatan penggalangan pada tahapan seremonial; keempat, beban caleg perempuan lebib berat. Mereka harus terlebib dahulu menyelesaikan persoalan relasi kekuasaan dalam intern keluarga untuk mendapatkan ijin menjadi caleg bam kemudian "bertarung" menghadapi persaingan bebas pada pemiliban langsung di Pemilu 2014; kelima, para informan dapat menerima kekalahan mereka dengan legowo dan tidak "patah arang"keenam, seluruh caleg perempuan subjek penelitian ini menghendaki agar pemiliban kembali ke sistim nomor urut; ketujuh, caleg perempuan ada kesempatan untuk menang, jika mereka memaksimalkan kekuatan modal sosialnya.

---

It is the reality that many Indonesia woman candidates failed during the most votes system at last 2014 election.Flabbergast andalso be apprenhensive about the election, because avirmative action towards women candidates looks "helpless" confront the direct vote system. The objective of this study is to find out cause of their failure. Wether or not, financial capital, social capital, and political capital confront to the sucsesfullnes of woman candidates at the 2014 election. The research was based on qualitative approach with gender's perspektif, and applied data collecting technique by means of; observation, in depth interview, and document study.

The result of this research discovered that; first, Political Party is the sole decision maker for sequential number and electoral region, to parliamentary candidate; second, The amounts of financial capital ofWoman's candidates are less than man Usually they collect it together with the family; third, The failure of woman's candidates at the election, because they didn't understand about the true meaning of social capital, that's why most of them seems to be trapped at ceremonial activity; fourth, Women's candidates burden, heavier than man because as a candidate, firstly they have to solve their own problem concerning with the relation of power in their family.

They have to get their permission to be a candidate. Sothat they can fight through the direct vote election 2014; fifth , All the informant can receive their discomfiture, and they were not "charcoal broken"; sixth, All the informant prefer election with the sequential number; seventh, Woman's candidates still have chance to win, by maximize their social capital."

"Indonesia tengah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 secara serentak. Keikutsertaan dalam Pemilu menjadikan partai politik eksis secara hukum dan secara politik. Agar dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu tahun 2024, partai politik harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan pasal tersebut telah beberapa kali dilakukan uji materil hingga yang terakhir melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konstitusionalitas kebijakan verifikasi dan akibat hukumnya terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder dengan hasil penelitian bersifat deskriptif preskriptif analitis disertai perbandingan beberapa negara sebagai komparasi. Hasilnya adalah konstitusionalitas kebijakan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu mengalami perubahan yang bergantung pada penafsiran dan pemaknaan bagaimana kebijakan itu diterapkan. Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya pernah mengatakan bahwa pentingnya verifikasi faktual terhadap partai politik yakni sebagai bentuk keadilan terhadap semua peserta pemilu, dan merupakan desain penyederhanaan partai politik. Namun melalui putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menilai perspektif keadilan secara berbeda yakni perlakuan yang sama terhadap sesuatu yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang berbeda harus diterapkan dalam mekanisme verifikasi dan akibat covid-19 yang menguras keuangan negara sehingga verifikasi faktual tidak perlu dilakukan untuk partai politik parlemen. Akibat hukum putusan yang diskriminasi tersebut secara tidak langsung berakibat terhadap ruang kebebasan berserikat dan berkumpul. Kebijakan verifikasi yang bersifat diskriminasi dan menguntungkan pihak tertentu, secara tidak langsung juga menghalangi tumbuhnya generasi baru dari manifestasi kebebasan berserikat berkumpul yang berakibat matinya demokrasi. Verifikasi partai politik nyatanya tidak berdampak langsung terhadap penyederhanaan partai politik. Oleh karenanya, jumlah partai politik menjadi peserta pemilu maupun diparlemen harusnya bukan menjadi persoalan. Dibutuhkan desain persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu untuk menjadi lesson learned dari beberapa negara sebagai sebuah metode perbandingan setidaknya memberikan pengalaman bahwa banyak alternatif solusi yang bisa diadopsi dan diadaptasikan dinegara sendiri.

---

Indonesia is currently preparing to simultaneously hold the 2024 elections. Participation in elections makes political parties exist legally and politically. In order to be declared participants in the 2024 election, political parties must meet the requirements in Article 173 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. The provisions of this article have been subject to judicial review several times, until the last one was through the decision of the Constitutional Court Number 55/PUU-XVIII/2020. This study aims to describe the constitutionality of the verification policy and its legal consequences for freedom of association and assembly. The form of this research is doctrinal research which requires secondary data types with the results of the research being descriptive-analytical, accompanied by a comparison of several countries as a comparison. The result is that the constitutionality of the policy on verifying political parties to participate in elections undergoes changes depending on the interpretation and meaning of how the policy is implemented. The Constitutional Court in its jurisprudence has said that the importance of factual verification of political parties is as a form of justice for all election participants, and is a simplification design for political parties. However, through decision Number 55/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court assessed the perspective of justice differently, namely equal treatment of the same thing and different treatment of something different must be applied in the verification mechanism and due to Covid-19 which drains state finances so that verification factual need not be done for parliamentary political parties. The legal consequence of this discriminatory decision indirectly affects the space for freedom of association and assembly. The verification policy which is discriminatory in nature and benefits certain parties, indirectly also hinders the growth of a new generation of manifestations of freedom of association which results in the death of democracy. Verification of political parties also does not have a direct impact on the simplification of political parties. Therefore, the number of political parties participating in elections or parliament should not be a problem. It requires the design of the requirements for political parties to participate in elections to become lessons learned from several countries as a comparative method, at least to provide experience that there are many alternative solutions that can be adopted and adapted in their own countries."

"ABSTRAKGagasan utama dari penelitian ini adalah di bidang pemasaran politik, dengan pemilihan presiden Indonesia terbaru pada bulan April 2019 sebagai fokus studinya. Peneliti bertujuan untuk menguji dampak electronic word-of-mouth (e-WOM) terhadap kekuatan merek seorang kandidat politik untuk pemilih millennial. Studi ini penting untuk mengeksplorasi penggunaan e-WOM dalam konteks kandidat politik, di mana sering digunakan dalam penelitian produk barang atau jasa. Millennial sebagai subjek penelitian juga meningkatkan keunikan penelitian ini karena pemilih milenial cukup signifikan dalam daftar pemilih pada pemilihan terakhir, yaitu sekitar 34% - 50%.Pendekatan penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini mencakup teori positive electronic word-of-mouth di mana teori tersebut dihipotesakan untuk mempengaruhi citra merek dari kandidat politik dan mengarah pada ekuitas merek kandidat politik. Peneliti juga menambahkan sikap merek sebagai variabel anteseden untuk memperkuat dukungan teoritis.Temuan penelitian ini memberikan bukti bahwa e-WOM memiliki pengaruh positif terhadap citra merek dari kandidat politik, dan brand image juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ekuitas merek. Dalam penelitian ini juga terbukti bahwa pengaruh sikap merek politik terhadap ekuitas merek politik lebih tinggi ketika dimediasi oleh brand image. Dengan demikian, kesimpulan utama yang ditarik dari penelitian ini adalah e-WOM dan brand attitude memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ekuitas merek dalam konteks kandidat politik, tetapi pengaruhnya akan lebih tinggi ketika para kandidat memiliki brand image politik yang positif.

---

ABSTRACTThe focus of this research is in the area of political marketing, focusing on the latest Indonesias presidential election on April 2019. Researcher aims to examine the impact of electronic word-of-mouth (e-WOM) towards the equity of political candidates for millennial voters. This study is important in order to explore the usage of e-WOM in the context of political candidate, where it is frequently used in researches of service or products brand. Millennial as the subject of study also scale up the uniqueness of this research because millennial voters were quite significant in the voter list in the last election, which is around 34% - 50%.The research approach adopted in this study includes positive electronic word-of-mouth theory where it is hypotized to influence brand image of political candidates and leads to political brand equity. Researcher also add brand attitude as antecedent variable to strenghten the theoritical support. The findings of this research provide evidence that e-WOM has a positive influence towards brand image of political candidates, and brand image also shows significant influence to brand equity. It is also proven that the influence of political brand attitude towards political brand equity is higher when it is mediated by brand image. Thus, the main conclusions drawn from this study are e-WOM and brand attitude have significant and positive influence towards brand equity in context of political candidate, but the influence will be higher when the candidates have positive political brand image."