Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini, membahas masalah efektifitas penerapan pasal 169 KUHP melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) di wilayah hukum Polres Bandung, dalam menangani kasus geng motor. Keefektifan pasal 169 KUHP ini sengaja dibahas karena sebelumnya kepolisian di wilayah kabupaten Bandung seperti mampu menangani kejahatan geng motor, meskipun tindakan-tindakan hukum telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. yaitu dengan melakukan wawancara tidak terstruktur agar informan tidak merasa seperti diwawancarai, sehingga akan memeperoleh hasil wawancara yang maksimal. Kajian kepustakaan menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan, pencegahan kejahatan situasional, teori peran dan teori konflik serta konsep koordinasi. Melalui penelitian dan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan bersama (SKB) maka kepolisian mendapat legitimasi penuh untuk menerapkan pasal 169 KUHP. Kemudian dengan langkah-langkah sosialisasi ke berbagai pilar penting dalam penanggulangan kejahatan geng motor tersebut, serta tindakan preventif yang diambil oleh Kapolres Bandung semakin memperlihatkan keefektifan pasal 169 KUHP sebagai pasal pokok dalam penanggulangan geng motor. Hal tersebut terlihat dengan tidak adanya aktifitas geng motor sama sekali dan adanya pembubaran geng motor di kabupaten Bandung.

---

The thesis, analises the affectiveness of the implementation of article 169 Indonesian Criminal Code through Mutual Decree (SKB) of Related Institusion in Bandung resort police area in handling a case of motorcycle gang. The affectiveness of this article 169 Indonesian Criminal Code is deliberately discussed since prior to it the police of Bandung area seemed have not been able in handling the motorcycle gang crimes, even though several law actions have been implemented.

The research uses the qualitative research method with phenomenology approach. Unstructured interviews were used to know other people experiences, therefore the informant does not have the feeling that he/she is being interviewed to get a maximum result. The library study was used to dig theories on crime prevention strategy, situational crime prevention, role theory and conflict theory, and coordination concept.

Through the writer research and the analysis the fact of findings, concluded that after the issuance of Mutual Decree (SKB) the police has a full legitimate power to enforce article 169 Indonesian Criminal Code. Then with socialization steps to all releted institutions motorcycle gang crime, has been prevented by the head of resort police Bandung, and of article 169 Indonesian Criminal Code has been effective in handling the motorcycle gang. It is proven by the disappearance of motorcycle gang activities and the dissolution of motorcycle gang in Bandung District."

"Tesis ini membahas tentang proses pengawasan penyidikan di tingkat Polres. Tujuan tesis ini untuk menunjukkan model atau bentuk pengawasan penyidikan di tingkat Polres. Perhatian utama tesis ini adalah tindakan-tindakan para pengawas tingkat Polres sebagai hasil interaksi antara pihak-pihak yang mengawasi dengan yang diawasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pengawasan, pengawasan terlibat, dan wawancara dengan pedoman. Model kasus yang diteliti adalah kasus kekerasan terhadap orang atau benda yang dilakukan secara bersama-sama atau pengeroyokan sebagaimana.diatur dalam pasal 170 KUHP. Kasus yang diteliti terdiri dari 2 kasus dalam kurun waktu antara bulan Pebruari sampai dengan Mei 2003 yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan penyidikan oleh Kapolres dan Kasat serse dilakukan sebatas pengawasan administrasi penyidikan, pengawasan oleh Kasat intel bersifat menunggu pengaduan atau perintah dari atasan, pengawasan Kapuskodal Ops sebatas untuk keperluan pendataan dan pelaporan kepada satuan atas, sedangkan pengawasan oleh Jaksa Penuntut umum dilakukan secara formalitas dan terbatas pada pengawasan administrasi penyidikan Selain itu, Kasat serse juga mengembangkan bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengawasi sumber daya-sumber daya yang menghasilkan keuntungan, dengan cara menempatkan orang-orangnya dalam unit-unit. Model pengawasan demikian telah mengakibatkan timbulnya berbagai bentuk penyimpangan dalam penyidikan, seperti penyimpangan prosedur dan penyimpangan yang bersifat keprilakuan seperti korupsi dan kolusi. Model pengawasan tersebut diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya dukungan anggaran penyidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan dan terbatasnya sarana dan prasarana operasional penyidikan."

"Terdapat berbagai tindakan melawan hukum ynag dilakukan oleh anak saat ini, termasuk tindak pidana penganiayaan yang banyak terjadi di wilayah hokum Polres Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam penggunaan diversi kepolisian dalam rangka menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sleman. Metode kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada anggota kepolisian di Polres Sleman yang bertugas sebagai seorang penyidik tindak pidana oleh anak. Penelitian menggunakan Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hokum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana karena mengarah pada penganiayaan dan dapat menyebabkan kematian dan kejadiannya di wilayah Polres Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya penanganan tindak pidana penganiayaan di Polres Sleman dilakukan dengan melaksanakan diversi karena sebagian besar pelaku merupakan anak di bawah umur. Implementasinya sudah sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dalam menerapkan diversi terhadap pelaku penganiayaan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Sleman diantaranya standar sistem hukum yang memaksa adanya tindak lanjut secara pidana, pelanggaran serius yang dilakukan anak menuntut tanggung jawab pidana, kesulitan LPA dalam melakukan penanganan, kurangnya koordinasi antar lembaga, korban yang tidak menyetujui diversi, dan tidak diterimanya diversi oleh publik.

---

There are various actions against the law that are carried out by children today, including Criminal Acts of Abuse criminal acts that often occur in the legal area of the Sleman Police. This study aims to analyze the application of restorative justice in the use of police diversion in order to deal with Criminal Acts of Abuse committed by minors in the jurisdiction of the Sleman Police. Qualitative-descriptive method is used in this research with a case study approach. Primary and secondary data were collected through interview and documentation techniques. Interviews were conducted on members of the police at the Sleman Police who served as an investigator for criminal acts by children. The study uses the theory of crime prevention policy and the theory of child protection in dealing with the law. The results showed that Criminal Acts of Abuse is a criminal offense because it leads to persecution and can cause death and the incidence in the Sleman Police area has increased from year to year. Efforts to handle clitih crimes at the Sleman Police are carried out by carrying out diversion because most of the perpetrators are minors. Its implementation is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. In implementing diversion against Criminal Acts of Abuse perpetrators, there are several obstacles faced by the Sleman Police including the standard of the legal system that forces criminal follow-up, serious violations committed by children demanding criminal responsibility, difficulties for LPA in handling, lack of coordination between institutions, victims who do not agree diversion, and diversion is not accepted by the public."

"ABSTRAKDalam penyusunan skripsi ini penelitian yang dilakukan bersifat normatif empiris. Dengan demikian materi utama yang disampaikan adalah penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah pengaturan bangunan, ditambah dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang mempunyai bidang dalam pembahasan skripsi ini. Semua ini dilakukan untuk mencari sejauh mana perbedaan dan persamaan pengaturan bangunan yang ditetapkan oleh Stadsvorming Ordonnantie 1948/Stadsvorming Verordening 1949 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 503/KPTS/1985. Pada kenyataannya secara yuridis kedua peraturan itu tetap berlaku. Pihak Departemen Dalam Negeri memakai SVO/SVV sedangkan Departemen Pekerjaan Umum mempergunakan SKB. Hal ini menimbulkan ketidak harmonisan dalam kenyataan praktek. Sedangkan perbedaan dan persamaan yang diatur mengenai penyebutan secara tegas tentang peraturan bangunan, prosedur penetapan, dan materinya serta kaitannya dengan rencana kota. Kemudian sistem tata pemerintahan, sistem tata hukum, dan intervensi pemerintah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya dalam pengaturan bangunan."

"Pada awalnya, geng motor dianggap sebagai kumpulan pehobi yangbertujuan mengekspresikan solidaritas dan kreativitas. Perkembangan selanjutnya menunjukkan pelbagai perilaku menyimpang dan penuh kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor, terutama kaum muda. Mengingat bahwa pelaku kekerasan geng motor umumnya adalah anak muda, penanganannnya perlu mencermati faktor keluarga. Diduga, lemahnya ikatan keluarga, ditambah terpaan pengaruh media massa yang kuat menyebabkan perilaku geng motor yang menyimpang. Kolaborasi kepolisian dengan keluarga dan pihak terkait merupakan kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini."

"Melihat permasalahan yang semakin kompleks dan permasalahan kejahatan curanmor dengan berbagai modus operandi yang terus mengalami perkembangan, tentunya membuat Polri terus berupaya mengungkap tindak pidana curanmor guna tertib dan tegaknya hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku curanmor, pengambilan keputusan oleh Kapolsek dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan manfaat penelitian ini, berupa manfaat praktis dan manfaat akademik.Manfaat praktis, ditujukan bagi Polri khususnya Polsek Kelapa Dua dalam proses pengambilan keputusan terhadap penanganan tindak pidana curanmor.Sedangkan secara akademis sebagai kajian dan pengembangan ilmu kepolisian di lingkungan Polri.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan bahwa modus operandi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua diantaranya waktu pada umumnya pada malam hari, di tempat pertokoan/perbelanjaan, warnet, kantor yang tidak dilengkapi dengan kunci ganda.Dalam pengambilan keputusan, Kapolsek melakukan alternatif penanggulangan terdiri dari dua alternatif. Namun dari kedua alternatif tersebut yang dianggap efektif adalah alternatif pertama terdiri dari : (1) melakukan tindakan preventif, melakukan himbauan-himbauan kepada pemilik warnet/pertokoan, (2) menghimbau masyarakat untuk segera melakukan tindakan hukum bila terjadi curanmor, (3) melakukan kerjasama dengan pihak dealer, (4) pembuktian forensik, (5) kerjasama dengan pihak kepolisian wilayah.Terjadinya curanmor dipengaruhi oleh factor internal yaitu dilihat dari aspek penegak hukum, kemampuan personel dan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi undang-undang, faktor masyarakat, budaya, gangguan kamtibmas, dan faktor ekonomi.

---

Seeing the increasingly complex problems and crime problems curanmor with various modus operandi had been developed, of course, make the police continue to unravel the crime of curanmor to order and upholding hukum.Tujuan this study to determine the modus operandi of the perpetrators curanmor, decision-making by the police chief and the factor- factor mempengaruhi.Sedangkan benefits of this research, in the form of practical benefits and practical benefits akademik. Manfaat, intended for police, especially police Kelapa Dua in the decision-making process on the handling of criminal acts curanmor.Sedangkan academically as police study and development of science in environmental Polri. Tesis The method uses a qualitative approach to the conclusion of the discussion deskriptif.

Berdasarkan that the modus operandi of criminal offenses in the jurisdiction police curanmor Coconut Two of time is generally in the evening, at the mall / shopping, cafe, offices are not equipped with key decision ganda.Dalam decision, the police chief did consist of two alternative countermeasures alternatif. Namun of these two alternatives are considered effective is the first alternative consists of: (1) preventive action, doing call-to persuade the owner of the cafe / shopping, (2) calling on the public to immediately curanmor legal action in the event, (3) to cooperate with the dealer, (4) forensic evidence, (5) cooperation with the police wilayah.Terjadinya curanmor influenced by internal factors that can be seen from the aspect of law enforcement, personnel capabilities and infrastructure support . The external factors include legislation, factors of society, culture, security and order disruption, and economic factors."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi makna diri anggota geng motor, pengharapan anggotageng motor akan diri yang ideal, dan dinamika pembentukan makna diri geng motor yang meliputi latar belakangkomunikasi dengan keluarga, sesama anggota geng motor, dan lingkungan sekitar mereka. Kejahatangeng motor selalu meresahkan masyarakat karena kebrutalannya dalam merusak dan membunuh korbantanpa alasan yang jelas. Pola kejahatannya sama, yaitu dengan mengendarai sepeda motor, mereka merusakdan merampok mini market atau mengejar korban yang tidak bersalah, melukai atau bahkan membunuhnya.Melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan, penelitian ini mencoba membangun realitasgeng motor di Kota Bandung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebelum bergabung dengan geng motor,mereka melihat dirinya biasa saja, namun setelah bergabung dengan geng motor mereka merasa diri “pangaingna”. Anggota geng motor secara kognitif sebenarnya menyadari kalau diri yang ideal adalah menjadi“pemuda baik-baik” seperti yang diharapkan masyarakat. Namun, interaksi dengan teman-teman dalam gengmotornya membuat mereka berperilaku “ideal” versi kelompok itu. Selain itu, tidak sepenuhnya benar anggapantentang anggota geng motor berasal dari keluarga “broken home” namun, komunikasi dalam keluargamemang sangat minim."