Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 66509 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ginting, Guki
"Polri mengharapkan masyarakat meningkatkan kerja sama dengan Polri agar dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Upaya yang dilakukan Polri yaitu menerapkan program Polmas dengan Babinkamtibmas sebagai ujung tombak. Kepuasan menyeluruh pelanggan/konsumen terhadap kualitas jasa oleh penyedia jasa mempengaruhi loyalitas, sikap, dan perilaku konsumen terhadap penyedia jasa. Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas layanan Babinkamtibmas terhadap kepuasan masyarakat. Penelitian dilakukan di Semarang karena kerja sama masyarakat dengan Babinkamtibmas belum maksimal dan berdasarkan tugas pokok serta komposisi personil Unit Binmas Polsek Pedurungan Semarang, kinerja jasa (service performance) Unit Binmas cenderung merupakan kinerja yang dicapai oleh para Babinkamtibmas. Sampel penelitian 142 responden ditentukan secara acak dari populasi yang terdiri atas 240 orang warga yang telah beberapa kali bekerja sama dengan Babinkamtibmas. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi. Hasil penelitian menunjukan bahwa interaksi antara dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dapat lebih menjelaskan variasi kepuasan nasabah daripada masing-masing dimensi.

Indonesian National Police (INP) hopes that the community keep increasing their cooperation with INP so that INP will be able to keep increasing the success of doing INP's duties. The effort that's been done is to implement community policing program with Babinkamtibmas as the community officer. Consumer's overall satisfaction toward service quality that provide by service provider influent consumer's loyality, attitude, and behavior toward service provider. Therefore researcher held research that aim to examine the influence of service performance of Babinkamtibmas toward overall community's satisfaction. The research taken place in Semarang due to the cooporation between community and Babinkamtibmas not optimized yet and based on the main job also the personnel composition of Community Development Unit (Binmas) tend to become performance that achieved by all Babinkamtibmas. 142 respondent sample determined randomly from population that consist on 240 members of community that often cooperate with Babinkamtibmas. Regression use as analisys tool. The result of the research indicates that the interaction among tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy dimension will explain more of the variance in customer's satisfaction than the direct influences of each dimension."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29898
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Harry Ganda Wijaya
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi dan harapan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Satpolair Polres Serang kepada masyarakat pesisir di wilayah tugas Polres Serang yang mana memiliki wilayah perairan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pesisir terutama masyarakat nelayan. Penelitian difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Faktor-faktor ini dijadikan sebagai variabel-variabel yang akan digunakan sebagai kriteria pengukur tingkat persepsi dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Satpolair Polres Serang Polda Banten.
Penelitian dilakukan terhadap 100 responden yang merupakan sampel dari populasi masyarakat pesisir Pelabuhan Ikan Karangantu dan sekitarnya. Pemilihan sampel menggungakan teknik accidental sampling, teknik ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu di daerah sekitar Pelabuhan Ikan Karangantu khususnya masyarakat yang memiliki aktivitas yang berhubungan dengan perairan.
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dalam pengumpulan data dari sampel. Survei ini menggunakan kuesioner berbentuk pernyataan-pernyataan yang akan diberikan penilaian oleh responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah dengan metode statistik menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, analysisof variance (ANOVA) dan analisis regresi linier.
Pengujian dengan uji reliabilitas dan validitas didasarkan pada kesalahan kurang dari atau sama dengan 5% dan memiliki tarap kepercayaan lebih dari atau sama dengan 95% terhadap populasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen disusun dalam bentuk angket sebanyak 20 pernyataan yang berhubungan dengan persepsi dan harapan terhadap kualitas pelayanan publik dimana pernyataanpernyataan ini akan diberikan penilaian oleh responden.
Dari hasil analisis terbukti bahwa (1) secara simultan tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy mempengaruhi kualitas pelayanan publik. (2) secara parsial tangible, responsiveness, assurance dan empathy mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Diketahui bahwa faktor responsiveness mempunyai pengaruh yang paling signifikan dibandingkan faktor-faktor yang lain. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan karena masih terdapat rentang antara persepsi dan harapan masyarakat penerima pelayanan dari Satpolair Polres Serang.

The purpose of this study is to determine level of perception and expectation in public service which is given by Marine Police Unit in Serang Resort Police. The subject in this study is coastal communities particularly fishermen communities. Focuses in this study are the factors that influenced in public services quality. Those factors used as variables which will be used in measurement criteria of perception and expectation to public services that given by Marine Police Unit in Serang Resort Police Banten.
This study is conducted on 100 respondents which is sample of the population in coastal communities Fish Port Karangantu and surroundings Serang region. The sample election is using accidental sampling technique, this technique is sample election technique base on accidental meeting in Fish Port Karangantu and surroundings particularly the communities that has activities related to the maritime sectors.
Quantitative research is chosen with survey method to collect data from sample. These survey uses a questionnaire in form of statements which will be given to the respondents include the factors which are influenced in public service quality. Furthermore, the data is processed use statistic method by using reliability test, validity test, analysis of variance (ANOVA) and linier regression analysis.
The reliability and validity test is based on error less than or equal to 5% and have more of the population and level of confidence more than or equal 95% of the population. The data collection uses an instrument which is compiled in 20 statements that have correlation with perception and expectation in public service quality which will be given assessment by respondents.
The result from the analysis proved that (1) simultaneously tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy influence the public service quality. (2) Partially tangible, responsiveness, assurance and empathy influence the public service quality. Note that responsiveness factor has the most significant influence the public service quality compared the other factors. Generally the factors influenced the public quality service should be enhanced because there is still have a gap between perception and expectation from public service recipients from Marine Police Unit Serang Police Resort."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardiyaningsih
"POLRI memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan sosial dan teknologi saat ini menuntut POLRI menyediakan SDM yang memiliki kompetensi dan kualitas untuk mencapai tujuan POLRI. Kondisi yang terjadi adalah kurangnya SDM untuk terus belajar, kurangnya motivasi kerja anggota, budaya organisasi yang dianggap belum sesuai dan sikap melayani yang kurang kepada masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya persepsi masyarakat yang menganggap sikap melayani anggota POLRI masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.
Penelitian dilakukan di Polresta Bekasi Kota dengan jumlah responden 109 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan organisasi pembelajar, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap sikap melayani masyarakat. Penerapan organisasi pembelajar memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarakat yang ditunjukkan dangan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 84,8%. Motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarakat yang ditunjukkan dengan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 81,4%. Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarakat yang ditunjukkan dengan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 81,6%. Penerapan organisasi pembelajar, motivasi kerja dan budaya organisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarkat yang ditunjukkan dengan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 91,2%.
Penerapan organisasi pembelajar di Polresta Bekasi Kota sudah diterapkan dengan baik, begitu pula motivasi dan budaya organisasi. Namun, masih perlu memperhatikan prioritas peningkatan penerapan organisasi pembelajar yaitu sikap diri, penguasaan diri, pembelajaran tim. Untuk motivasi kerja masih perlu adanya perbaikan dalam hal kreativitas dan inovasi anggota, motivasi anggota dalam mengembangkan orgainsasi dan motivasi anggota untuk bekerja keras. Dalam budaya organisasi perlu adanya perhatian dalam hal pengendalian dan pengawasan, sistem yang terbuka serta penerapan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi.

Indonesia National Police has the main task of maintaining security and public order, enforce the law, provide protection, guidance, and service to the community. Social and technological changes currently requires human resources that make police actually have the ability to perform the duties of police in order to achieve goals. Conditions prevailing in the police is the lack of human tendency to continue to learn, lack of motivation of members, organizational culture and attitudes deemed not fit to serve people. It can be seen from the persistence of the perception of people who think the attitude of serving police members are still not in accordance with the expectations of society.
The study was conducted in Bekasi Kota Metropolitan Police with the number of respondents 109 people. This study aimed to determine the effect of the application of learning organization, work motivation and organizational culture on attitude of serving the community. Application of learning organization has a positive influence on attitudes serve the community as indicated with regression test results with r2 value of 84.8%. Work motivation has a positive influence on the attitude of serving the community as indicated by the results of the regression r2 value of 81.4%. Organizational culture has a positive influence on the attitude of serving the community as indicated by the test results of the regression with r2 value of 81.6%. Application of learning organization, work motivation and organizational culture together has a positive influence on the attitude of serving the community as indicated by the test results of the regression with r2 value of 91.2%.
Application of learning organization in Bekasi Kota Metropolitan Police are well implemented, as well as motivation and organizational culture. However, still need to pay attention to inmprove the attitude, self-learning organization, selfmastery and team learning. For work motivation is still need to improve in terms of creativity and innovation, motivation in developing organization and motivation to work hard. In terms of the organizational culture still need to pay attention on control and supervision, open system as well as the implementation of rules that apply in the organization.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erwin Faisal
"Tesis ini menguraikan tentang Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak-Jakarta Selatan. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada manajemen yang dilakukan Kapolsek beserta anggotanya pada kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak-Jakarta Selatan, yang mendorong terciptanya suasana aman dan tertib dalam masyarakat, suasana kerjasama yang baik sesuai peran-peran yang dipunyai oleh Kapolsek dan anggotanya serta masyarakat, dan keteraturan kerja yang mendukung terciptanya Kamtibmas.
Berdasarkan fungsi, peranan, tugas pokok, dan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Tanggung jawab ini telah dijalankan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak terbentuknya organisasi Polri, namun tanggung jawab yang dijalankan belum mencapai hasil secara efektif dan efisien.
Ketidakefektifan dan ketidakefisienan kegiatan yang dilaksanakan dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas ini terlihat pada pelaksanaan kegiatan oleh polisi, instansi terkait dan warga masyarakat dimana masing-masing pihak belum melihat Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas sebagai suatu proses kerjasama antara pihak-pihak yang berkait (dalam hal ini polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat), sehingga hasil yang dicapai belum efektif dan efisien. Selain itu dalam pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas, polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat belum semuanya memahami dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtibmas dengan lengkap yang meliputi : aturan-aturan, azas, serta ukuran, yang mendukung kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtibmas.
Kegiatan-kegiatan yang dijalankan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu ditata sehingga mencapai hasil yang efektif dan efisien. Ini berarti diperlukan administrasi yang baik dalam menjalankan kegiatan tersebut. Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas mutlak melibatkan instansi lain dan warga masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing yang dijalin dalam kerjasama yang baik, karena tanpa adanya kerjasama antara Polisi, Instansi Lain, dan warga masyarakat, tujuan Kamtibmas tidak akan tercapai.
Dalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut di atas, Polisi perlu menjaga hubungannya dengan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas, Polri tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, tetapi melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas, Polri perlu menjaga hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan ini terbentuk karena adanya interaksi sosial. Yang dimaksud dengan Hubungan di sini adalah kerjasama antara polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat dalam menyelesaikan Gangguan Kamtibmas yang ada dalam masyarakat.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang saya lakukan tentang Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak adalah : (1) Dalam Manajemen Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak-Jakarta Selatan kurang menguasai pengetahuan hukum yang mendasari tindakan-tindakan Pencegahan, yang meliputi Aturan, Azas, dan Ukuran-ukuran dalam bertindak; (2) Kerjasama antara polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas masih kurang tertata, sehingga tujuan pencegahan belum tercapai secara efektif dan efisien, masing-masing instansi dan warga masyarakat cenderung melakukan sendiri kegiatannya dalam melakukan Pencegahan Gangguan Kamtibmas; (3) Anggaran operasional Pencegahan Gangguan Kamtibmas masih kurang, sehingga membuka peluang bagi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polsek Metro Cilandak. Berdasarkan kesimpulan ini, maka perlu pemahaman tentang konsep Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas oleh Polisi dan Masyarakat, sehingga dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas lebih mudah dimanajemeni dan mencapai hasil yang diharapkan.
Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas mutlak melibatkan instansi lain dan warga masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing yang dijalin dalam kerjasama yang baik, karena tanpa adanya kerjasama antara Polisi, Instansi Lain, dan warga masyarakat, tujuan Kamtibmas tidak akan tercapai."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T1806
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardhie Subandri
"Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan penelitian yaitu tentang kategori sistem politik Indonesia serta pengaruhnya terhadap kedudukan dan fungsi kepolisian serta ketahanan. Penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai landasan utamanya, sehingga penelitian ini lebih merupakan sebuah penelitian dokumen (documentary study). Penelitian lapangan dilakukan juga dalam bentuk wawancara, untuk mendapakan konfirmasi dan pendapat tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem politik pemerintahan Circle Baru, adalah sistem politik yang memiliki ciri-ciri model rezim birokratik otoritarian (otoritarian birokratik), dan model korporatis negara. Ciri-ciri tersebut adalah : pertama, dipimpin oleh rniliter sebagai suatu lembaga, bekerjasama dengan para teknokrat sipil; kedua, penyusunan kebijaksanaan nasional bersifat teknokratik birokratik; ketiga, massa dimobilisasi melalui pembentukan perwakilan kepentingan; keempat, tindakan represif dilakukan untuk mengendalikan oposisi; kelima, peran yang sangat dominan lembaga kepresidenan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa sistem politik Orde Baru diatas membawa implikasi terhadap kedudukan dan fungsi kepolisian. Terhadap kedudukan Polri, pada masa Orde Baru, Kepolisian Negara diintegrasikan secara penuh kedalam wadah Angkatan Bersenjata. Pada masa Orde Baru, Polri tidak semata-mata sebagai alat penegak hukum dan pemelihara ketertiban melainkan juga sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial politik.
Konsekuensi dari kedudukan dan fungsi tersebut, telah menyebabkan Polri tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kinerja Polri, sebagaimana dipersepsikan oleh masyarakat melalui berbagai penelitian. Sementara itu, sistem politik yang otoriter dan rendahnya kinerja Polri menyebabkan lemahnya penegakkan hukum, dan adanya kesenjangan sosial ekonomi, yang muaranya memberikan kontribusi terhadap lemahnya ketahanan nasional pada masa Orde Baru."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T11172
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Prasetyo Wiranto
"Dewasa ini masalah kejahatan tidak semata-mata dilihat sebagai masalah dalam hukum pidana, tetapi hal itu dikaji dalam kerangka berpikir yang lebih luas, yaitu dipadang pula sebagai masalah sosial. Hal itu menyebabkan penanggulangan kejahatan harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan lain di luar hukum pidana, terutama dengan masalah kebijakan. Sebagai konsekuensinya aparat peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya mesti benar-benar memperhatikan berbagai kebijakan yang ditetapkan terhadap suatu kejahatan tertentu karena selain sebagai pedoman yang menentukan ke arah mana penegakan hukum pidana itu harus dilakukan. Hal itu juga menjadi batu ujian apakah upaya penanggulangan yang dilakukan telah benar efektif dan efesien. Adakalanya ditentukan untuk mengadakan penegakan hukum sepenuhnya terhadap suatu kejahatan, tetapi adakalanya pula kepada aparat peradilan pidana diberikan wewenang diskresi.
Subsistem kepolisian sebagai "gatekeepers" sistem peradilan pidana memainkan peran sentral karena proses peradilan pidana diawali dari subsistem ini. Adanya wewenang diskresi mengakibatkan kepolisian merdeka untuk menentukan apakah suatu tindak pidana akan disidik dan akan diteruskan kepada subsistem peradilan pidana setanjutnya atau tidak. Meskipun demikian, subsistem kepolisian juga sedapat mungkin mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini aparat kepolisian juga dipandang sebagai "goat prevention officers".
Terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika ada beberapa kebijakan khas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Polri. Terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika Polri dituntut untuk dapat mengadakan penegakan hukum secara tegas, untuk itu Polri "dipersenjatai" dengan berbagai wewenang tambahan agar lebih proaktif memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Bagi Polri dibuka kemungkinan kerja sama internasional dalam menghadapi masalah ini, baik bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Polri lebih banyak melakukan pendekatan kesejahteraan mengingat karakter khas tindak pidana ini yang memandang pelaku sekaligus korban dan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak dan remaja atau generasi muda pada umumnya."
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhana Ananda Syahputra
"Polres sebagai kesatuan operasional dasar Polri memiliki peranan sangat strategis
dalam membangun citra positif Polri di mata masyarakat. Polres akan memiliki
nilai yang positif jika memiliki kinerja yang baik. Kinerja Polres merupakan hasil
dari kinerja masing-masing personel Polres. Penelitian ini akan fokus pada kinerja
personel Polres yang ditinjau melalui struktur organisasi dan kepuasan kerja.
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh struktur organisasi dan
kepuasan kerja terhadap kinerja personel Polres Sintang Kalimantan Barat.
Penelitian ini mengindikasikan bahwa struktur organisasi dan kepuasan kerja
berpengaruh kuat terhadap kinerja personel.

Police Resident as police basic unit has a very strategic role in building a positive
image of the police in the eyes of society. Polres will have a positive value if it
has a good performance. Police performance is the result of the performance of
individual police personnel. This research focuses on the performance of the
police personnel who reviewed through organizational structure and job
satisfaction. This research analyzes how the influence of the organizational
structure and job satisfaction on the performance of police personnel Polres
Sintang, West Kalimantan. This research indicates job satisfaction organizational
structure and strong influence on the performance of personnel.
"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Ktut Sudiharsa
"This research discusses deterrent theory (Zimring and Hawkins) particularly general deterrence that is the prevention measures by way of enforcing criminal law system which brings about fear. In relation to the existing criminal law system for Indonesian police, the writer seeks the relationship between the influence on behavior and Attitude of the police officers and the data collecting method quantitatively and qualitatively. However, the result shows that there is no change of attitude, because the anticipated threat of deterrence does not really occur or just in imagination, as it is stated by Collins concerning the Perception and risk which determines the degree of such deterrent effect..."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14335
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tedy Sopandi
"Latar belakang pemikiran dalam tesis ini adalah beratnya beban tugas anggota Polri yang membutuhkan kesiapsiagaan 24 jam, disebabkan rasio jumlah anggota Polri dengan masyarakat yang masih jauh dari ideal, karakter masyarakat Indonesia yang heterogen dengan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin meningkat, seperti: Terorisme, illegal logging, Illegal mining, illegal fishing, kejahatan terhadap Iingkungan hidup, perjudian, cyber crime, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Sementara besaran gaji yang diterima tidak mencukupinya untuk membiayai kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Hal tersebut memotivasi anggota Polri untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara memanfaatkan peluang yang ada dalam ruang lingkup tugasnya, yang akhimya anggota Polri terjebak dalam berbagai penyimpangan, sehingga untuk mengatasinya diperlukan upaya perbaikan sistem penggajian.
Menyadari akan akar permasalahan dari penyimpangan yang terjadi tersebut, maka Kapolri Jenderal Sutanto telah mengusulkan perubahan gaji Polri kepada Presiden RI melalui surat Kapolri No. Pol. : B/1735NII tanggal 31 Juli 2006 perihal permohonan kenaikan gaji anggota Polri dan PNS Polri, yang didukung oleh hasil penelitian yang tertuang dalam Naskah Akademik Kebutuhan Minimal Anggota Polri/PNS Polri. Untuk mendukung hasil penelitian tersebut dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah pembiayaan kebutuhan hidup yang dihadapi anggota Polri beserta dampaknya, maka penulis melakukan penelitan terhadap Unit Babinkamtibmas. Penulis memilih unit ini karena seringkali dihindari oleh anggota Polri dan dianggap sebagai unit yang tidak menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal ini disebabkan beban tugasnya yang cukup berat, sementara peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahannya kecil. Namun kenyataannya sampai saat ini Babinkamtibmas dapat tetap bertahan hidup, menyekolahkan anak, memiliki rumah dan kendaraan pribadi, dan sebagainya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Babinkamtibmas membiayai kebutuhan hidupnya? Masalah penulisan ini merupakan miniatur dari permasalahan umum anggota Polri, karenanya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, namun untuk menunjang penelitian, diperlukan juga data kuantitatif. Adapun sumber datanya terdiri dari data primer, yaitu diperoleh melalui metode pendamatan terlibat dan wawancara babas dengan berpedoman dan data sekunder, yaltu diperoleh dari pengkajian terhadap dokumen¬dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
Masalah penelitian ini adalah pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Poisek Serang dengan fokus penelitian adalah corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Polsek Serang.
Dan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Poisek Serang dipengaruhi oleh status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan usia Anak dengan tingkat sekolahnya. Corak pembiayaan kebutuhan hidupnya diperoleh dan gaji yang diterima setiap bulannya yang diberikan oleh negara dan dari sumber pendapatan tambahan melalui pemanfaatan peranannya dengan cara kerja sama dan pertukaran ganjaran dengan masyarakat yang berpotensi secara materi. Bagi Babinkamtibmas yang merangkap dengan tugas utamanya, maka pendapatan tambahan juga diperoleh dari pelaksanaan tugas utamanya.
Corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Polsek Serang melalui pemanfaatan perannya termasuk penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang, namun hal tersebut terjadi disebabkan besaran gaji yang ditetapkan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga anggota Polri tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi Polri tetapi Iebih termotivasi untuk mengatasi masalah pembiayaan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, selama pemerintah tidak melakukan perbaikan terhadap peraturan penggajian anggota Polri, maka tujuan organisasi Poiri sangat sulit tercapai dan Poiri akan terus terjebak dalam perilaku penyimpangan.

The background of the thesis is the heavy burden of Indonesian National Police (fold) officers who must be in alert for twenty four hours due to several factors, such as the inadequate ratio of police : people, the characteristic of Indonesian heterogenic people, the increasing crime rate either quantitatively or qualitatively (terrorism, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, crimes against natural resources, gambling, cyber crime, drugs abuse, etc.). On the other side, salary that is accepted by Paid members is not sufficient due to the increasing cost of living. Such situation has motivated Polri members to look for additional incomes by making use the available opportunities which finally lead them to various deviances. Based on this condition, the author proposes an improvement on salary system of Polri members.
Realizing the root of the problems, the Polri Chief has proposed a change on salary system of Polri members to the President of Republic of Indonesia through his letter No. Pol.: B/1735Ni1 dated 31 July 2006 regarding the request of a wage hike of Polri members and Polri civil servants. Such request is supported by a research on minimal or basic needs of Polri members and Polri civil servants. In order to support the result of the research and to give a clearer description on the problems of funding the living cost of Polri members, the author is interested to conduct a research on Babinkamtibmas (an NCO for guiding the security and public order) Unit.The author chooses this unit because Polri members often avoid working in the unit. Such unit is regarded not promising in order to get side incomes due to its heavy burden. However, Babinkamtibmas officers have survived. They can give proper education to their children, have houses and cars and some others.
The research aims at finding out how Babinkamtibmas fund their living cost. The problem that the author discusses is a miniature of general problems belong to Polri members. That is why, it is expected the thesis can give either theoretical or practical advantages. The author employs qualitative approach and also quantitative data in order to support the research. Primary data is collected through involved observation and free interview, meanwhile secondary data is collected through documents and books review related to the topic of the research.
The problem of the research is the funding of living cost of Babinkamtibmas officers in Serang Sector Police and the focus of the research is the pattern of the funding the lives of Babinkamtibmas officers.
The results of the research reveal that the funding of the lives of Babinkamtibmas officers is influenced by marital status, their dependants, and the age of their children and their education. The sources of fund for their lives come from their salaries they get each month as their main income and other additional sources through making use their roles in cooperating with public members who have the potential to give something back to them in a form of material or money. Those Babinkamtibmas who have double roles with their main duties, they get additional incomes from implementing their main duties.
Deviances and power abuse also color the pattern of the funding the lives of Babinkamtibmas officers due to the insufficient salary determined by the government. They are motivated to look for other side incomes rather than to work properly because of insufficient salary in order to fund their lives. As long as the government does not change the regulations regarding the salary system of Polri members, it is difficult to achieve the expected goals. Paid members, therefore, are continuously trapped in such deviant behavior."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20854
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>