Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas Personel. Tujuan penelitian adalah membahas implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personel. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penentuan informan penelitian menggunakan Purposive Sampling. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif. Guna menganalisis data yang ada maka digunakan teori perencanaan, teori perencanaan strategis, teori evaluasi program dan teori profesionalisme, konsep Implementasi, Konsep Program, dan Konsep Penegakan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya meliputi (1) Program pengembangan penerapan pemerintahan yang baik; (2) Program pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian; (3) Program pengembangan sistem dan strategi keamanan; (4) Program pengembangan pemeliharaan kamtibmas. Faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personil adalah lemahnya budaya organisasi, kepemimpinan, karakteristik wilayah hukum Polda Metro Jaya, jumlah personil, dan penyediaan alokasi anggaran yang sangat terbatas. Dampak implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personil antara lain berkurangnya pelanggaran kode etik profesi kepolisian oleh anggota; meningkatnya disiplin personel Polda Metro Jaya dengan menurunnya tingkat pelanggaran disiplin, semakin meningkatnya kinerja pelayanan Bidang Propam; dan semakin berkembangnya kebijakan dan kegiatan Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mendukung terwujudnya citra Polri, khususnya dalam mendukung citra Polda Metro Jaya.

---

The phenomenon that made the object of research is the implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel. The research objective was to discuss the implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel. The research uses a qualitative research approach, the determination of research informants using the Purposive Sample. Data collection using a literature study, interview and observation techniques. Processing data using descriptive analysis methods.

For data analyzed, Using are : planning theory, strategic of planing theory, programe evaluation theory, profesionalism theory, implementation concept, programe concept, and discipline and profesi ethics code. The field work program Propam Polda Metro Jaya include (1) program development implementation of good governance, (2) Program development facilities and infrastructure of Police, (3) The program system development and security strategies, (4) Program development maintenance of security and order.

Factors that become obstacles implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel is the weak organizational culture, leadership, characteristics of the jurisdiction of the Jakarta Police, the number of personnel, and providing a very limited budget allocation. Impact of implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel, among others, reduction in professional codes ethics violations by members of the police force; increasing service performance Propam field, and the development of policies and activities in the field Propam Polda Metro Jaya Police support the creation of imagery, especially in supporting image Polda Metro Jaya."

"Seorang dokter memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kesehatan kepada pasien, saat ini perkembangan media sosial memudahkan dokter untuk membagikan informasi mengenai dunia kesehatan kepada khalayak tanpa mengenai jarak dan waktu. Mudahnya membagikan sebuah informasi membuat lahirnya para konten kreator dalam media sosial. Seorang individu dapat dikatakan sebagai konten kreator apabila memiliki pengikut yang banyak dan konten yang viral. Individu tersebut dinamakan influencer. Untuk dapat menjadi influencer yang terkenal, seorang individu harus memiliki sebuah hal yang berbeda dengan individu lainnya, hal ini disebut dengan personal branding. Personal branding yang baik memiliki delapan dimensi hukum personal branding milik Peter Montoya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi eight laws of personal branding dalam konten Tiktok Ayman Alatas. Teori utama yang digunakan adalah teori delapan hukum personal branding. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis konten tiktok dan wawancara semi-terstruktur dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dr. Ayman Alatas memiliki hampir semua elemen-elemen dari delapan hukum personal branding yaitu, law of specialization, law of leadership, law of personality, law of distinctiveness, law of visibility, law of persistence, law of goodwill kecuali the law of unity.

---

A doctor has an obligation to provide information about health to patients, currently the development of social media makes it easier for doctors to share information about the world of health to the public regardless of distance and time. The ease of sharing information makes content creators born on social media. An individual can be said to be a content creator if he has many pengikut and viral content. These individuals are called influencers. To be a famous influencer, an individual must have something different from other individuals, this is called personal branding. Good personal branding has eight legal dimensions of Peter Montoya's personal branding. This study aims to explores eight laws of personal branding in Ayman Alatas' Tiktok content. The main theory used is the theory of eight personal branding laws. This research is qualitative descriptive exploratory research. Data was collected by analyzing the content of tiktok and semi-structured interviews with informants. The results of this study indicate that dr. Ayman Alatas has almost all the elements of the eight personal branding laws, namely, the law of specialization, the law of leadership, the law of personality, the law of distinctiveness, the law of visibility, the law of persistence, the law of goodwill except the law of unity."

"Penelitian ini menelusuri terkait bagaimana kebijakan pidana yang tepat untuk dapat menanggulangi tindakan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif dengan penulisan yang bersifat eksploratoris. Data yang digunakan berupa studi kepustakaan dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan dan karakteristik khusus atas terjadinya tindakan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan siber, hasil penelitian ini menemukan bahwa diperlukan perspektif digital dalam merumuskan kebijakan pidana yang dapat mengakomodasi berbagai hambatan dan karakteristik khusus dalam melakukan kriminalisasi terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

---

This research explores how is the most applicable criminal policy in combatting the act of personal data misuse in the implementation of e-government in Indonesia. This study is a prescriptive research that is conducted through a normative legal research method with exploratory writings. The data used were obtained by conducting a literature study using qualitative data analysis. The results showed that there are various obstacles and special characteristics in the occurrence of the act of personal data misuse in e-government. As a form of cybercrime, this study found that digital perspectives are needed in formulating a criminal policy that can accommodate the various obstacles and special characteristics in criminalizing the act of personal data misuse in the e-government system of Indonesia."