Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada abad-abad 16, 17 dan 18, gagasan reformasi pendidikan di Prancis muncul pertama-tama dalam karya sastra. Dimulai oleh Rabelais dalam dongeng-dongengnya Pantagruel (1532) dan Gargantua (1534), tulisan tentang pendidikan dikembangkan dalam Essais (tiga jilid) karangan Montaigne (1580), dan dalam roman Jean-Jacques Rousseau, Emile (1762). Gagasan yang sama didukung pula antara lain oleh Descartes dalam Discours de la Méthode [Risalah tentang Metode] (1637) dan oleh Voltaire dalam dongengnya L?Ingénu (1767). Intinya adalah pertentangan antara sistem pendidikan lama yang mementingkan hafalan dan teori dengan sistem pendidikan baru yang mereka usulkan, yang lebih mementingkan pembinaan nalar, cara berpikir, dalam suasana belajar yang menyenangkan, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata serta alam sekitar. Secara resmi reformasi pendidikan Prancis baru dicanangkan Menteri Pendidikan Jules Ferry pada tahun 1880 dengan pembuatan peraturan wajib belajar di sekolah dasar, biaya belajar cuma-cuma dan pemisahan pendidikan formal di sekolah dari pendidikan keagamaan.

---

In the 16th., 17th. and 18th. century, the first ideas of educative reform in France appeared in litterary master pieces. Rabelais wrote his critics and proposals on child education in his stories Pantagruel (1532) and Gargantua (1534), developped later in the Essays (three volumes) written by Montaigne and in Rousseau?novel, Emile. Actually the same ideas were supported also by Descartes in Discours de la Méthode (1637) and Voltaire in L?Ingénu (1767). The central issue was the opposition between the old system of education focusing on learning by heart and theories and the system they proposed which gave importance on the formation of the way of thinking, in a pleasant learning atmosphere, in relation to real life and nature. Officially French education reform was started by the Minister of Education Jules Ferry in 1880 in the decrees proclaming compulsory education in the primary school, free of charge, and the separation between secular and religious education."

"Penelitian ini mencoba memusatkan kajian kepada kemampuan Manajemen Diklat Departemen Tenaga Kerja, dengan menganalisis sejumlah faktor yang diduga sangat dominan mempengaruhinya, yaitu kemampuan penyelenggara, widyaiswara, peserta, perencanaan kebutuhan diktat, kurikulum, sarana dan parasana, serta danalpembiayaan diklat.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi, menganalisis sejumlah data, informasi, dan fakta dengan peneliti sebagai Human Instrument. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :Manajemen Diktat pada Pusdiklat Depnaker ternyata belum menunjukan keberhasilan baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi penyelenggaraan Diklat. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor utama yang mempengaruhinya yaitu; lemahnya kemampuan profesional penyelenggara, widyaiswara, kondisi awal peserta, lemahnya proses seleksi, kurang jelasnya penjabaran identifikasi training needs dalam kurikulum, pengelolaan sarana dan prasarana serta kurang optimalnya dana yang dikelola.Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa rekomendasi penting yang dapat disampaikan sebagai berikut :Pertama: Perlu dilakukannya reorientasi terhadap program Pusdiklat yang menitikberatkan kepada kemampuan sumber daya manusia Depnaker yang lebih profesional, perlu kerjasama dengan pihak swasta atau instansi lain dalam menganalisis kinerja lulusan yang ada saat ini.Kedua: Perlu peningkatan kemampuan Manajemen Diklat, terutama dalam rangka persiapan pelaksanaan Undang-Undang No, 22 Tahun 1999.Ketiga: Dipihak peserta perlu dilakukan semacam tes masuk dalam proses penentuan peserta sehingga proses tersebut berjalan transparan dan obyektif.Keempat: Perlu dikembangkan program diklat bagi peserta dengan biaya sendiri sesuai dengan Kepress No.38/1991, dan perlu dikembangkan sistem informasi manajemen SDM dilingkungan Depnaker dalam rangka perencanaan karir pegawai Depnaker dimasa yang akan datang."

"Pemerintah Meiji melaksanakan beberapa kebijakan baru tentang pendidikan yang dilaksanakan mendasar secara sosial, yaitu dengan mengubah kesadaran dari setiap orang terhadap fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional (satu kebijakan pendidikan yang bersifat nasionalistik). Perubahan kesadaran dari kedaerahan menjadi nasional inilah yang merupakan hasil terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan.

---

The Meiji administration issued some new policies on education which were basically carried out socially by transforming the awareness of each citizen on the role of the state. The Japanese during the Tokugawa era were still bound by provincialism, whereas in the Meiji era they were obliged to have a national consciousness based on a nationalistic educational policy. The transformation of the provincial awareness to the nationalistic one is the most significant change carried out by the Meiji administration in the domain of education."

"Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan janji negara yang harus dipenuhi. Setiap anak memiliki haka untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Mendapatkan layanan pendidikan merupakan hak yang paling asasi dan harus dipenuhi oleh negara. Salah satu hal yang menyebabkan tertinggalnya Orang Asli Papua (OAP) di berbagai bidang kehidupan adalah kurang diperhatikannya layanana pendidikan bagi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan mereka semakin termajinalkan di tanahnya sendiri.Buku ini menyajikan dua masalah mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal. Pertama, persoalan struktural yang terkait dengan regulasi, tata kelola kelembagaan, anggaran, dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya Orang Asli Papua (OAP). Kedua, tantangan sosial kultural meliputi identitas budaya yang beragam; pemenuhan hak yang terkendala oleh situasi geografis; keterbatasan anak-anak untuk belajar; dan pendidikan bagi OAP yang tidak relevan karena tidak membangun imajinasi, berbasis kearifan lokal, dan pengembangan diri. Terhadap kondisi tersebut, buku ini merekomendasikan desai pendidikan dan peta jalan yang responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya OAP untuk memperbaiki kualitas pendidikaan di Tanah Papua."