Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 110428 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S5707
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Lukman Hadi
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas konflik yang terjadi antara Partai Komunis Indonesia dengan Partai Sosialis Indonesia dalam periode 1955-1960. Tahun 1955 ditandai dengan pemilihan umum pertama dan tahun 1960 ditandai dengan pembubaran Partai Sosialis Indonesia. Kurun waktu tersebut mencakup periode Demokrasi Parlementer serta peralihan kepada Demokrasi Terpimpin. Konflik PKI dengan PSI merupakan konflik yang berlatar be1akang ideologis. Secara historis konflik ideologi komunisme dengan sosialisme demokrat berawal dari perbedaan penafsiran terhadap Marxisme. Konflik Indeologi PKI dengan PSI mengakibatkan pertentangan kepentingan dimana satu sama lain menempatkannya sebagai lawan politik utama. Dalam sistem politik multi partai serta tumouhnya kekuatan ekstra parlementer seperti Sukarno dan militer, konflik PKI dengan PSI mewujud dalam pola-pola aliansi antara kekuatan-kekuatan politik ada. Menghadapi sejumlah isyu politik pada kurun waktu 1955-1960, PSI yang beraliansi dengan Masyumi serta dekat dengan Mohammad Hatta. Sementara PKI beraliansi dengan Sukarno. Telaah terhadap topik masalah tersebut didasarkan atas teori konflik. Dalam hal ini digunakan teori konflik dari Galtung yang memperlihatkan hubungan antara elemer-elemen konflik yaitu: perbedaan persepsi yang bersumber dari ideologi, perilaku konflik serta suasana konflik yang tercipta. Perbedaan persepsi akan membentuk perilaku konflik yang bertujuan menjatuhkan atau mengalankan lawan."
1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gatot Triandarto
"Skripsi ini berisi tentang pendeskripsian perjalanan Partai Komunis Indonesia antara tahun 1950 _ 1955. Hal utama yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini adalah adanya sejumlah perubahan penting yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia pada era Demokrasi Liberal. Pada saat itu, PKI tidak dapat berkembang menjadi Partai Komunis pada umumnya yang memiliki ciri khas sebagai partai yang revolusioner. Hal tersebut dikarenakan situasi dan kondisi pada. saat itu seperti tekanan dari pemerintahan yang saat itu didominasi oleh koalisi PNI dan Masyumi yang anti Komunis, ketidaksetujuan Presiden Sukarno terhadap konsep perjuangan kelas, dan faktor-faktor kultural yang ada pada masyarakat. Hal-hal tersebut menjadikan PKI melakukan revisi besar-besaran pada strategi dan taktik gerakannya. Apalagi pada era 1950-an awal, PKI sudah mencanangkan program pemenangan Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 1955. Keinginan PKI yang sangat besar untuk ikut dalam Pemilihan Umum itulah yang mendorong PKI meninggalkan pedoman teoritis organisasinya yang selama ini mengacu kepada Marxisme-Leninisme. Pada masa itu, PKI di bawah kepemimpinan Aidit menempuh jalur damai yang oleh beberapa penulis disebut garis kanan melalui aksi-aksi sosial kemasyarakatan. Strategi ini disatu sisi telah mengangkat perolehan suara PKI, sehingga keluar sebagai salah satu Partai yang memperoleh strata empat terbesar dalam Pemilihan Umum 1955. Tetapi disisi lain garis partai tersebut telah menghilangkan identitas idiologis yang sebelumnya menjadi ciri khas PKI. Skripsi ini tentu saja masih memiliki banyak sekali kekurangan baik dalam hal penggunaan diksi maupun dalam hal penyajian data. Oleh karena itu saya herharap agar penelitian ini dapat diteruskan dengan lebih dalam lagi mengingat masih banyak aspek yang belum tercakup di dalam skripsi ini."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S12354
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Komando Operasi Pemulihan, Keamanan dan Ketertiban, 1978
324.2 GER
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rusdi
"ABSTRAK
Latar belakang berdirinya Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena perbedaan kebijakan politik di dalam Partai Sosialis (PS) antara kelompok Amir Sjarifuddin yang lebih cenderung memihak blok komunis dengan kelompok Sutan Sjahrir yang menentang politik memihak tersebut. Sosialisme PSI disebut juga dengan sosialisme kerakyatan. Masyarakat yang dicita-citakan oleh PSI adalah masyarakat Sosialis, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sejak mulai berdirinya bentuk organisasi PSI adalah partai kader, akan tetapi karena kebutuhan untuk pemilihan umum sifat partai kader PSI makin lama makin bergeser ke arah partai massa. Namun demikian PSI tetap mengalami kekalahan dalam pemilihan umum 1955. Penyebab utama kekalahan partai PSI dalam pemilihan umum karena kelemahan partainya sebagai partai kader, penyebab lain karena terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan umum oleh partai-partai yang berkuasa.
Peranan kepolitikan PSI selama masa revolusi sampai pemilihan mumun pertama (1948-1955) dapat dilihat di pemerintahan dan di Lembaga Perwakilan Rakyat. Di pemerintahan PSI mewakili dalam empat Kabinet dari enam Kabinet yang pernah terbentuk pada masa itu. Di Lembaga Perwakilan Rakyat, mulai dari KNIP sampai DPRS PSI menjadi partai terkemuka, jumlah kursinya dalam lembaga tersebut menduduki posisi ketiga di bawwh POI dan Masyumi. Peranan kepolitikan PSI yang lebih konkret terlibat dari sikap PSI terhadap perundingan-perundingan yang dilangsungkan antara Indonesia-Belanda, seperti terhadap Persetujuan Renville, Pernyataan Roem-Royen, dan Konperensi Meja Bundar. Mengenai tuduhan PKI terhadap PSI yang menyatakan bahwa PSI terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat tentang tuduhan tersebut. Oleh karena itu tuduhan tersebut tidak lain hanyalah strategi PKI untuk memojokkan PSI dalam percaturan kepolitikan nasional. Peranan politik PSI pada periode {1948-1955) selain di tingkat nasional juga di daerah-daerah. Peranan tewreebut dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh cabang-cabang PSI di daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya.
Peranan kepolitikan PSI pasta pemilihan umum (1955-1960) dapat dilihat dari perjuangannya di DPR dan di Konstituante. Selain itu peran politik PSI yang tidak kalah pentingnya adalah peranan politik luar negeri yang dimainkannya, karena kebijakan politik luar negeri PSI pada dasarnya juga mencerminkan kebijakan politik luar negeri Pemerintah dan bangsa Indonesia. Peristiwa PRRIPermesta di awal tahun 1958 telah mempercepat berakhirnya peran kepolitikan PSI. Pembubaran PSI oleh Pemerintah tahun 1960 dihubungkan dengan keterlibatan beberapa pemimpin PSI dalam peristiwa PRRI-Permesta tersebut. Akan tetapi penyebab utama dibubarkannya PSI karena partai PSI selalu mengkririk dengan keras konsepsi Presiden dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya. Setelah PSI dibubarkan, PSI masih memperlihatkan peranan kepolitikannya dengan membentuk Liga Demokrasi bersamasama dengan partai-partai politik lainnya. Para tokoh-tokoh PSI bersama-sama dengan politisi partai lainnya dalam Liga Demokrasi memperjuangkan dan menyuarakan tuntutan demokrasi terhadap Pemerintah. Liga demokrasi pun dibubarkan oleh Pemerintah karena dianggap bertentangan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Dengan berakhirnya Liga Demokrasi maka berakhir pulalah peranan kepolitikan PSI di pentas kepolitikan nasional karena tidak mempunyai wadah lagi.
PSI ternyata tidak hanya dibubarkan,, tetapi para pemimpinnyapun ditahan dan dlasingkan oleh penguasa pada awal athun 1962. Penahanan dan pengasingan para pemimpin PSI dihubungan dengan tuduhan mengadakan rapat rahasia di Bali yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah, dan tuduhan terlibat dalam usaha percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Ujung Pandang. Akan tetapi semua tuduhan tersebut harsyalah skenario yang dibuat oleh PKI untuk melenyaikan pengaruh PSI dalam kehidupan politik Indonesia, karena setelah diadakan pemeriksaan tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya.
Selama memainkan peranan kepolitikannya, hubungan PSI dengan partai-partai lainnya seperti dengan PNI, Masjumi, NU, dan partai-partai lainnya cukup baik. Kendatipun pada masa-masa tertentu dan pada masalah-masalah tertentu terjadi perbedaan pandangan antara PSI dengan partai-partai tersebut, namun masih dalam taraf yang wajar dan tidak sampai menimbulkan konflik seperti yang terjadi antara PSI dengan PHI. Suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari tesis ini adalah bahwa PSI telah memainkan peranan kepolitikannya yang cukup penting dan berarti di pentas percaturan kepolitikan nasional selama periode 1048-1960. Dalam memainkan peran kepolitikannya itu terjadi konfllk antara PSI dengan PKI, dan PKI berhasil mendekati dan mempengaruhi Presiden Soekarno. Nampaknya Presiden Soekarno terlalu percaya pada fitnahan yang dilakukan oleh PKI terhadap PSI, dan selanjutnya PKI dan Presiden Soekarno berhasil menyingkirkan PSI dari percaturan kepolitikan nasional.
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: The New Nusantara Publishing Coy, 1960
324.2 Par
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Mediarta
"ABSTRAK
Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibentuk pada tahun 1948 sebagai usaha penyelamatan kelompok Sjahrir dari kecenderungan pengaruh dogmatisme-komunis, kekerasan politik dalam tubuh partai dan menguatnya pengaruh polarisasi kekuatan utama politik internasional di Partai Sosialis. Umumnya para pendiri itu adalah orang-orang yang telah aktif atau direkrut sebagai kader sejak masa Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1930-an dan masa Pendudukan Jepang oleh Sjahrir dan orang-orang sekelilingnya.
PSI melakukan rekrutmen anggota partai dengan seleksi ketat. Kursus-kursus partai dilakukan dengan cara yang tertutup. Seorang calon anggota hanya dapat mengikuti proses rekrutmen bila mempunyai rekomendasi dari anggota penuh partai. Orientasi kader sebagai strategi partai dilakukan untuk mencapai suatu taraf kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota partai. Kekuatan intelektual seperti sikap rasional dalam argumentasi (force by the best argument), terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan, ketajaman analisa dan karakter independen merupakan kemampuan yang tercermin dari anggota PSI. Label sebagai intelektual dalam diri mereka seringkali membuat mereka dapat melintasi batas-batas politik kekuasaan.
Di tengah banyaknya partai yang berorientasi membangun dirinya sebagai partai massa, strategi yang berorientasi pada kader adalah sesuatu yang cerdas. Akan tetapi bukan tanpa resiko. Hal itu tetap dijalani oleh PSI walau kemudian harus menderita kekalahan pada pemilu 1955.

"
2001
S12153
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imam
"ABSTRAK
Guru-guru anggota PKI di Pemalang tertarik terhadap PKI karena janji-janji PKI untuk memperjuangkan nasib pegawai negeri khususnya guru, agar hidupnya lebih sejahtera dengan cara memperjuangkan kenaikan gaji guru. Guru-guru yang menjadi anggota dan simpatisan PKI yang ada di Pemalang pernah melakukan aksi mogok mengajar dan mempengaruhi guru-guru bukan PKI untuk ikut aksi tersebut. Aksi tersebut dimaksudkan menuntut kepada pemerintah untuk menaikkan gaji guru.
Setelah peristiwa G 30 S/PKI, PKI serta onderbouw PKI dinyatakan dilarang hidup dan berkembang di Indonesia, maka di Pemalang diadakan pembersihan terhadap para anggota PKI dan unsur-unsurnya, termasuk pemecatan guru-guru anggota PKI dan onderbouw PKI. Selain dipecat mereka juga dipenjarakan dan dilakukan pembinaan bagi mereka yang hanya simpatisan PKI. Dampak gum-gum yang masuk PKI setelah G 30 S/PKI yaitu mereka diberhentikan dari jabatannya.
Setelah terjadi penangkapan terhadap guru-guru anggota PKI, maka tahun 1966, jumlah guru di Pemalang berkurang. Padahal tahun 1964 jumlah guru SD di Pemalang berjumlah 1650, Setelah banyak guru yang diberhentikan akibat terlibat peristiwa G 30 S/PKI, maka sekolah-sekolah kekurangan guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah mengadakan kursus guru kilat dengan nama Kursus Kilat Pancasila, dtsamping itu pemerintah juga mengadakan program SPG C Negeri 1 dan SPG C Negeri 2. SPG C Negeri I diperuntukkan bagi mereka yang lulus SD untuk dididik menjadi guru, lama pendidikan selama 2 tahun. Sedangkan SPG C Negeri 2 untuk mereka yang lulus SMP, lama pendidikan 1 tahun.

ABSTRAK
Member PKI teachers in Pemalang interested to PKI, because promises PKI to fight for chance public servant specially teachers, in order to them life are more secure and prosperous by fighting for increase employ teacher. Teachers becoming PKI sympathizer and member in Pemalang, have conducted action walk out to teach and influence teachers which is non coming from PKI to follow action. The action intended to claim to government to get teacher a raise.
After G 30 SIPKI event, also PKI and it?s under bow expressed to be prohibited a life and expand in Indonesia, hence in Pemalang performed sweeping its entire member PKI element and, inclusive of PKI member and it?s under bow teachers expulsion. Besides dismissed they are also goaled and conducted a construction for the man who only PKI sympathizer. Affect incoming teachers PKI after G 30 S/PKI that they are riffed from them occupation.
After happened arrest to member PKI teachers, hence in 1966, amount teachers decrease in Pemalang. Though in 1964 amount elementary school teachers amount to 1650 in Pemalang. After a lot of teacher riffed affect of involved G 30 SIPKI event, hence the teacher insufficiency school. To anticipate mentioned, governmental to hence perform teacher courses gleam by the name of Kursus Kilat Pancasila, despitefully governmental also perform school of teacher education program (SPG CN 1 and 2). SPG CN 1 destined for the man who pass elementary school to be educated to become teacher, during of education 2 year. While SPG CN 2 to those who pass junior high school, during of education 1 year.
"
2007
T17237
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fathul Bari
"Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Pulau Jawa adalah wilayah Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Permasalahan utama petani di Indonesia adalah mengenai kepemilikan tanah. Satu hal yang menjadi permasalahan umum yakni polarisasi komposisi penggunaan tanah serta hak-hak yang berbeda sesuai ketentuan yang ada antara tuan tanah dengan buruh tani maupun antara kaum kolonial dengan masyarakat tani. Masalah pertanahan dan petani inilah kemudian diangkat oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai isu yang penting dan dijadikan sebagai strategi perjuangannya untuk mencapai revolusi social berdasarkan ajaran marxisme. PKI mengikutsertakan masyarakat pedesaan terutama petani sebagai penyokong gerakan politik yang dilakukannya. Maklumat tanggal 3 November 1945 menyatakan bahwa pemerintah memberikan izin berdirinya partai-partai politik. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, partai-partai berusaha menjadikan pedesaan sebagai basis. Menjelang Pemilu, arahan isu yang berkembang, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur berkisar pada pemisahan tradisional masyarakat antara golongan priyayi, santri, dan abangan. Usaha yang dilakukan PKI dalam memenangkan pemilu adalah melakukan konsolidasi PKI terhadap golongan abangan. Langkah yang dilakukan PKI dalam mencari dukungan massa adalah dengan mengenali berbagai aspek kehidupan petani dalam hubungannya dengan masalah agraria. Untuk tujuan itu, PKI membentuk organisasi onderbouw seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Indonesia (SAKTI), dan sebagainya. Pada Pemilu DPR 1955, PKI menjadi tiga besar di bawah NU dan PNI. Kemenangan itu memberikan gambaran bahwa daerah pedesaan Jawa Timur merupakan salah satu basis PKI terkuat dan potensial. Ketidakstabilan kabinet dalam kerangka demokrasi parlementer pada masa itu membantu PKI dalam menanjak ke puncak kekuasaan. Berkat kemenangan dalam Pemilu 1955 dan 1957, PKI menjadi salah satu kekuatan sosial politik terbesar. Kemenangan PKI tersebut menjadikan perjuangan dalam mewujudkan revolusi sosial yang direalisasikan dalam revolusi agraria ke dalam garis kebijakan landreform. PKI mengajukan _Program Tuntutan_ atau yang juga sering disebut sebagai "Tuntutan Minimum" atau program tuntutan yang dianggap paling mendesak untuk segera dilakukan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan landreform yang diinginkan PKI tidak dapat berjalan dengan baik sehingga PKI menjalankan aksi sepihak sebagai bukti kekecewaannya."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2008
S12292
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>