Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fungsi Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya sebagai tempat untuk menghukum, membina dan merehabilitasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan harapan tidak akan mengulanginya lagi (insaf), namun kenyataannya kejahatan dan pelanggaran justru terjadi di lapas, terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran di lapas tidak terlepas dari sistem pengamanan, dengan pengamanan yang baik tentunya proses pemasyarakatan akan berlangsung dengan baik, dan untuk mencapai tujuan yang di inginkan maka di dalam pelaksanaannya Lapas Narkotika Nusakambangan menyelenggarakan sekuriti melalui prinsip-prinsip manajemen. Penyelenggaraan manajemen sekuriti sangat di butuhkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan oleh lapas dalam mencapai tujuan. Penyelenggaraan pengamanan yang di gunakan adalah manajemen sekuriti fisik. Kontruksi berfikirnya adalah suatu organisasi atau instansi mempunyai kepentingan guna mencapai tujuan. Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial dan metode penulisan menggunakan diskriptif analisis. Lapas Narkotika Nusakambangan telah menyelenggarakan manajemen sekuriti fisik berupa KPLP, akses control, CCTV, pagar, kunci, penerangan, pos jaga dan alat komunikasi, tetapi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar masih terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik belum optimal. Saran yang saya ajukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran di lingkungan lapas adalah pembenahan pada penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik mulai dari anggota KPLP, sarana dan prasara serta komitmen dari pimpinan. Pada dasarnya pengamanan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan rasa aman, namun pengamanan yang dilakukan di lapas sedikit berbeda, karena pengamanan di ditujukan terhadap orang-orang yang menjalani hukuman dan pembinaan sehingga fungsi KPLP berperan sangat penting dalam penyelengaraan keamanan, sehingga dalam pelaksanaannya harus di dukung oleh sekuriti lainnya seperti penambahan CCTV, jemer, borgol, senjata dan alarm sistem serta penerapan desain lingkungan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran (crime prevention through environmental design) dan membuat situasi menjadi tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan ( situational crime prevention), dengan langkahlangkah tersebut diharapkan dapat meminimalisir bahkan mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan.

---

Penitentiary essentially functions as a place to punish and educate persons who have committed the crime, on hoping that they will not repeat the crime again (converted), but in fact the crimes and violations indeed take place in penitentiary. The occurrence of crime or violation in prisons is inseparable from the security systems. With good security, surely correctional process will run well, and in the implementation, to achieve the desired goal of Nusakambangan Narcotics Penitentiary has organized the security under the principles of management. The implementation of security in use is the management of physical security. Its construction is that an organization or agency has an interest in order to achieve its goal.

Method of research using qualitative methods with managerial juridical approach and method of writing using descriptive analysis. Nusakambangan Narcotics Penitentiary has conducted physical security management as to prevent occurrence of crimes and violations that take form of KPLP members, access control, CCTV, barrier, fencing, locks, lighting, guard posts and communication tool, but the crimes or violation committed by insiders or outsiders are still happening, this is because the implementation of physical security management is not optimal.

The suggestion that I (the author) proposed to prevent such crime or violation in the penitentiary environment is by improving the implementation of physical security management that includes the organization and security itself. The organization needs to be improved from the leadership commitment and job description of KPLP member.

Basically, the security has the same goal which is to create a sense of security, but security done in the penitentiary environment is slightly different, because it is aimed against those who are undergoing punishment and education. KPLP play very important functions in organizing the security, so that in its implementation it should be supported with other security elements such as the addition of CCTV, jemer, handcuffs, guns and alarm systems and application of environmental design to prevent crime and violation (crime prevention through environmental design) and make situation becomes unfavorable for perpetrators (situational crime prevention). With these measures, it is expected the onset of crime or violation in Nusakambangan Narcotics Penitentiary can be minimized or even be anticipated."

"Tesis ini membahas hasil penelitian mengenai fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menghukum, membina dan merehabilitasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan harapan tidak akan mengulanginya lagi, namun kenyataannya kejahatan dan pelanggaran justru terjadi di lapas, terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran di lapas tidak terlepas dari sistem pengamanan, dengan pengamanan yang baik tentunya proses pemasyarakatan akan berlangsung dengan baik, dan untuk mencapai tujuan yang di inginkan maka di dalam pelaksanaannya Lapas Klas IIA Salemba menyelenggarakan sekuriti melalui prinsip-prinsip manajemen. Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dan metode penulisan menggunakan diskriptif analisis. Lapas Klas IIA Salemba telah menyelenggarakan manajemen sekuriti fisik melalui adanya KPLP, peralatan sekuriti fisik, tetapi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar masih terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik belum optimal, yaitu: terbatasnya atau minimnya jumlah anggota pengamanan yang belum seluruhnya ditunjang oleh kompetensi yang ada pada anggota KPLP; kurangnya sarana dan prasarana yang memadai; banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh narapidana maupun petugas tidak mendapatkan tindakan tegas sehingga terkesan terjadi suatu pembiaran terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi; lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh para pejabat Lapas dilingkungan lembaga pemasyarakatan karena tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya pengamanan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan rasa aman, namun pengamanan yang dilakukan di lapas sedikit berbeda, karena pengamanan di ditujukan terhadap orang-orang yang menjalani hukuman dan pembinaan sehingga diterapkan desain lingkungan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran (crime prevention through environmental design) dan membuat situasi menjadi tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan (situational crime prevention), dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran di lingkungan Lapas Klas IIA Salemba.

---

This thesis discusses the results of research on the function of the Correctional Institution as a place to punish, build and rehabilitate someone who has committed a criminal act, hoping not do it again, but in fact a crime and a violation would occur in prisons, the crime or offense in prison can not be separated from security system, with good security correctional process must be going well, and to achieve the objectives desired in its implementation Klas IIA Salemba Prison organize security through management principles. The research method used a qualitative method and the method of writing using descriptive analysis. Lapas Klas IIA Salemba has held management physical security through their KPLP, equipment physical security, but crimes or offenses committed by insiders and outsiders are still going on, this is due to the implementation of management of physical security is not optimal, namely: limited or inadequate number of security members which has not been entirely supported by the existing competence in KPLP members; lack of adequate facilities and infrastructure; the number of violations committed by both inmates and officers did not get a firm action so impressed occur an omission of the various violations; weak supervision and control system carried out by officials Prison correctional environment because it does not run in accordance with applicable regulations. Basically safeguards have the same goal which is to create a sense of security, but security is conducted in prisons is slightly different, because security in the directed against persons serving sentences and coaching so that the applied design environment to prevent crime and offense (crime prevention through environmental design) and make the situation becomes unprofitable for the perpetrators of crimes (situational crime prevention), with these measures is expected to prevent a crime or offense at Klas IIA Salemba prison environment."

"ABSTRAKGangguan jiwa pada warga binaan di dalam Lapas merupakan suatu hal yang mungkin terjadi. Pelayanan kesehatan yang kurang baik dan kondisi di dalam Lapas yang penuh dengan tekanan serta adanya pembatasan bergerak dapat memunculkan terjadinya stress dan depresi pada narapidana/tahanan, bahkan pada beberapa kasus muncul gejala psikotik yang perlu penanganan lebih serius. Meskipun masalah kesehatan jiwa merupakan hal yang penting di dalam Lapas/Rutan, namun sampai saat ini belum tertangani dengan baik. Kesehatan jiwa seolah-olah terabaikan, karena yang selama ini menjadi fokus penanganan adalah kesehatan fisik saja. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi melakukan pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini narapidana/tahanan, tentu saja lapas memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang optimal kepada warga binaannya. Manajemen yang baik tentu sangat diperlukan, termasuk dalam manajemen pelayanan kesehatan jiwa. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan yang hendak dijawab, Bagaimana manajemen pelayanan kesehatan jiwa di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta saat ini; serta Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Manajemen Pelayanan Kesehatan Jiwa di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta saat ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian terdiri dari: informan penting, terdiri dari 4 orang petugas lapas dan 6 orang warga binaan; informan kunci, adalah Kalapas Narkotika Klas IIA Jakarta; serta informan tambahan, terdiri dari mantan warga binaan, mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dan keluarga warga binaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa manajemen pelayanan kesehatan jiwa di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta belum mendapat perhatian yang serius baik dalam perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Masih ada kendala dalam pelayanan kesehatan jiwa yaitu peran dan komitmen penentu kebijakan, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana, serta belum adanya MoU dengan Rumah Sakit Jiwa.

---

ABSTRACTMental illness of inmates inside the correction is something that possibly can happen. Low health treatment and overcrowd with lots of pressure and limited access could possibly give stress and depression to the inmates/prisoners. Even there are psychotic symptom which need serious treatment occurred in few cases. Although mental health is one of the important things inside the correction/detention house, but it is still not yet treated very well. It is seems to be ignored because, so far, the treatment only focusing on physical health. As an institution which has a function to serve the society, in this case is the inmates/prisoners, correction has an obligation, of course, to give an optimum care to the inmates. Good management is needed, including mental health care. There are two questions to answer in this study, how is the treatment of mental health in Jakarta Class IIA Narcotic Correction at present; and what are the obstacles encountered in the implementation of mental health care management in Jakarta Class IIA Narcotic Correction at present. This is a qualitative study by conducting interview with interview guidelines. The interviewees are important informants consist of 4 correction officers and 6 inmates; key informant is The Head of Jakarta Class IIA Narcotic Correction; also additional informant consist of ex-prisoners, former Director General of Correction and the inmates’ family. Based on the result of study, it is revealed that the mental health care management in Jakarta Class IIA Narcotic Correction is not seriously taken care in terms of planning, organizing, leading and controlling. There is, still, an obstacle in mental health care which is commitment and role of the policy makers, lack of human resources and infrastructures, also there is no Memorandum of Understanding (MoU) with the mental hospital."

"Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi kebijakan layanan informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai pemegang kebijakan yang tertinggi dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Latar belakang dipilihnya penelitian ini berangkat dari semaraknya pemberitaan di media massa dan elektronik yang mengangkat tentang buruknya pelayanan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.Sebagai upaya mewujudkan Program BUTERPAS yang telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta membuat kebijakan penyelenggaraan layanan informasi melalui Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Nomor : W7.Es.KP.07.05-1742 Tahun 2009. Kebijakan ini merupakan bukti dari keseriusan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta untuk memperbaiki citra petugas pemasyarakatan dimata masyarakat dan narapidana melalui usaha memberikan layzman informasi yang ramah, terbuka, transparan dan akurat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan informasi pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik namun masih belum terlihat hasil yang optimal. Hal ini dengan ditemukannya beberapa hambatan dari faktor komunikasi yaitu isi kebijakan, prosedur dan aturan dalam kebijakan layanan informasi belum tersosialisasikan dengan baik ke petugas implementor maupun kelompok sasaran kebijakan (narapidana dan masyarakat), sehingga terjadi ketidakjelasan. Faktor sumber daya yakni jumlah petugas tim layanan informasi yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, fasilitas ruang layanan yang kurang nyaman dan data yang kurang up to date. Kemudian dari faktor Kecenderungan atau sikap dari petugas pelaksana yang memandang bahwa tugas memberikan layanan informasi hanya sebagai suatu kewajiban tanpa diikuti oleh komitmen dan motivasi untuk mcmperbaiki kinerjanya. Dan terakhir dari faktor struktur birokrasi yakni lemahnya pengawasan dari atasan atau pimpinan sebagai perumus kebijakan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dilapangan sehingga terjadi kelonggaran dalam pelaksanaan dilapangan.Merujuk dari basih penelitian yang telah dilakukan, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terutama para pejabat struktural sebagai pemengang kebijakan perlu segera melakukan sosialisasi yang tersturktur dan berkesinambungan agar tidak lagi terjadi perbedaan persepsi dan tindakan petugas pelaksana dilapangan. Selain itu untuk meningkatan pengetahuan dan skills serta motivasi para petugas tim layanan perlu dilakukan pelatihan teknis serta penerapan sistem reward and punishment agar tercipta tampilan kerja yang profesional dan terukur.

---

This study is focusing on the implementation of information service policy issued by The Head of Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta as a supreme policy maker in prison organization. This study chosen based on the growing news from medias both paper and electronic about the bad services of information given by prison officers as they undergoing their jobs and functions.

In order to bring BUTERPAS program into reality which is issued by Minister of Law and Human Right, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta make policy of information service based on Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Nomor : W7.Es.KP.07.05-1742 Tahun 2009. This policy become a proof for Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta to rehabilitate the image of prison officers very seriously in society and inmates through efforts by giving information service in hospitable, open, transparent and accurate way.

The result of study shows that the implementation of informational service policy basically has been well-undergone but far from optimal. It is because of still some obstacles appear from communication factor such as the content of policy, procedures and rules in informational service policy has not yet well-promoted both to the officers and object of the policy (inmates and society), the unclearness, resources factors that is the officers are not balance with the inmates, inconvenient room, and not up-to-date data. Factor of tendency or attitudes of the officers still consider that information service is just an obligation without commitment and motivation of improvement. The last is birocracy structure which is lack of surveillance from superior or leader as policy maker in responding fouls done by officers, so lot of the indiscipline in the field.

Referring the result of the study, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, especially structural officers as policy holders need to undergo structured socialization and continue to avoid the differences of perception and act of an officer in field. Furthermore, to improve knowledge and skills and motivation of the officers? service team, technical training and reward and punishment is needed to create a professional and measured work."

"The objective of this research is done to know the work procedure of the security guard in the correctional facility of class IIA Yogyakarta. According to Gibson that attitude or behavior (B) of one employee is the function of individual (I), organization (O) and psychology (P).B=f (I,O,P)For further, Gibson shows that the work procedure or work achievement and individual behavior is influenced by the three variables that are individual variable, organizational variable and psychology variable. The individual variable consists of the ability and the skill; the families backgrounds either the social level or demography. The ability and the skills are one of the things that hold a role in deciding the one's of work procedure. The psychological procedure consists of perception, attitude, personality and motivation. The organization variable consists of the resources, leadership, repayment, structure and the work design.Focusing from Gibson's opinions, the writer formulates that the most influence factor of the employee work procedure are the ability and the skill that in this case connected with the educational level, compensation, payment and work motivation which is possessed by those employee.The population in this research is the security guard in the correctional facility of class IIA Yogyakarta. The security guards that is become responden in this research consists of the KPLP Staff (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), the security guard group I up to 5 of the block of woman of the KPLP Staff. The sample is stated by using the proportional stratified random sampling method, and from the 80 questionnaires which are distributed and they are 65 questionnaires that are collected again. The questionnaire that is used in this research is kind of closed question and answered list with the suitable answer valuable. The scale that is being used in this research is Likert Scale which is known as summated ratings method.The data processing and analysis is by using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) version 11. The cross tabulation analysis is done to know how far the relations between the independent variable and the dependent variable that is the relation between the educational level which is in this case consists of the formal education level and the training that ever take financial compensation variable that are consists of the salary and extra allowance that they get, motivation variable with the work procedure variable of the security guard in the correctional facility.After doing the calculation with SPSS (Statistical Product and Service Solutions) version 11 by using Spearman correlation measurement method could get that the value of the relation between formal education and work procedure of security guard is 0,426 with the significant degree in the level of 0,00. So it can be concluded that there is real relation between the formal education and the work procedure of the security guard but there is only weak relation. While for the relation between the training of the work procedure of security guard with the level of relation is 0,605 with the significant degree 0, 00. So, it can be concluded that real relation between training/provisioning with the work procedure of the security guard and there is strong relation on it.While for the relation between financial compensation perception with the work procedure of the security guard and the result is founded in 0,662 with the significant degree in the level of 0,00. So it can be concluded that there is a relation between financial compensation perceptions with the work procedure of the security guard and there is strong relation/connection. The relation between the amount of salary and the work procedure of the security guard is get the relation 0,693 with the significant degree in the level of 0,00. So, it can be concluded that there is a relation between the amounts of the salary with the work procedure of the security guard and there is strong relation. While the relation between the perception of motivation and work procedure of the security guard is in the amount of 0,722 with the significant degree is 0.00. So, it can be concluded that there is a relation between the motivation perception and the work procedure of the security guard and the relation is strong."

"Penelitian ini berfokus pada apakah pelaksanaan kebijakan kegiatan rehabilitasi terpadu bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta berjalan efektif bagi narapidana yang pengikutnya. Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif deskriptif analistis Penelitian dilakukan pada tahun 2007, Model operasionalisasi penelitian ini menggunakan teori kebijakan Edward III dengan 4(empat) alat ukur yakni variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel kecenderungan (sikap), dan variabel birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada 70 narapidana yang mengikuti kegiatan dan 40 petugas pelaksana, dan wawancara mendalam kepada pimpinan, narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta.Dari hasil pendapat responden disimpulkan bahwa: 1) Dilihat dari variabel komunikasi, narapidana yang mengikuti program mendapatkan infontasi yang positif tentang kegiatan rehabilitasi terpadu, begitupula halnya dengan petugas pelaksana sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. 2) Dilihat dari variabel sumber daya baik pelaksanaan kegiatan didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi walaupun perlu untuk ditingkatkan agar peserta kegiatan rehabilitasi terpadu dapat di rekrut lebih banyak lagi. 3) Dilihat dari variabel kecenderungan (sikap) secara umum bagi narapidana yang mengikuti dan yang sudah merasakan manfaat, sangat anlusias. Bagi petugas Lapas Narkotika secara umum kegiatan rehabilitasi ini perlu disosialisasikan sehingga petugas di bidang lain pun mengerti dan memahaminya. 4) Dilihat dari variabel birokrasi bagi narapidana sangat baik karena dengan dilibatkannya mereka dalam kegiatan ini, segala urusan adminitrasi yang diperlukan tidak dipersulit. Bagi petugas masih ada anggapan bahwa kegiatan rehabilitasi terpadu ini adalah kegiatan dari seksi pembinaan dan bukan kegiatan dari seksi lain. Sehingga memang perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalarn sehingga kegiatan ini merupakan produk andalan dari Lapas Narkotika Jakarta."

"Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba (narkotika psikotropika bahan adiktif lain) menuntut perhatian khusus dari semua kalangan untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan dan penanggulangan. Hal ini disebabkan seriusnya dampak negatif yang ditimbulkannya.Penelitian menganai efektifikas implementasi program TC yang dilakukan di Lapan Klass IIA Narkotika Jakarta menunjukkan bahwa TC yang dijalankan masih belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya berbagai keterbatasan seperti belum adanya program yang terencana dan terintegrasi dengan baik; kurangnya dukungan dari lingkungan; kurangkan sarana dan prasarana yang mendukung; kurangkan sumber darya manusia yang mendukung serta belum adanya penangganan after care.

---

The increase of drug abuse and circulation (narcotic, psychotropic drugs, and other addictive materials) was an extremely sensitive issue that needs special attention from all of us and to find an eradication effort to prevent them. This urgent matter is caused by it serious negative impact.

In order to prevent the overcoming various illicit drug use cases, a broad h arm reduction approach either by law or social is urgently needed, among of them is establishment of Narcotic Correctional institution as an incarcerated place and to rehabilitate the drug users.

Various researches conducted in other countries have indicated that the Therapeutic Community methods (TC) considered being a useful treatment for convicted drug user, as the convict that experiencing the program shows more positive behavior.

The research regarding the effectively of TC program which conducted in Jakarta 1varcotic Correctional Institution has reported useful of the therapeutic program but yet still show the ineffectively, due to the existence of various limitation such as: no well planned and integrated program; the lack public support; the lack of facilities and basic facilities support the lack human resources and there is no aftercare handling."

"Belakangan ini Indonesia telah dijadikan daerah tujuan pemasaran dan balikan sebagai tempat pembuatan obat-obatan terlarang oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bandar-bandar dan pengedar serta narapidana kasus narkoba yang menyandang kewarganegaraan asing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah yang besar. Penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada umumnya dilakukan lewat sebuah Mekanisme Pengamanan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian deskriprif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dan mengungkapkan informasi secara mendalam yang diperoleh di lapangan, yakni tentang suatu keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam kelompok sosial yang berhubungan dengan penyelundupan narkoba yang menjadi fokus penelitian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa modus operandi yang mendorong terjadinya penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah dengan memanfaatkan situasi kepadatan kunjungan, mekanisme bertamu kapada pejahat dan kadekatan narapidana dengan petugas pemasyarakatan. Selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan penyelundupan narkoha Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik bilamana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengoptimalkan penugas yang ada dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan moral dan motivasi kerja, serta mengadakan penggeledahan secara rutin dan insidentil."