Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas analisis strategi pemenangan incumbent dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Indonesia. Memasuki awal tahun 2019 merupakan awal dimulainya tahun politik bagi Indonesia dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang biasa disingkat dengan Pemilu Legislatif 2019 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota DPR, 136 anggota DPD serta anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu dan pilpres Indonesia tahun 2019. Pada pilpres tahun 2019 ini hanya terdapat 2 calon kandidat yaitu, incumbent (Jokowi & Maaruf) serta oposisi (Prabowo & Sandi). Dalam kompetisi dunia politik salah satu keberhasilan dalam memenangkan pilpres adalah dengan menerapkan strategi politik yang tepat serta memiliki keunggulan lebih dari lawannya. Sehingga sangat penting pemilihan strategi diawal yang tepat dalam melakukan pemetaan dengan mencari data-data internal serta data-data eksternal dari incumbent maupun oposisi sehingga akan dapat menentukan letak posisi strategis dan dapat menentukan analisis pemenangan incumbent yang mampu memenangkan pilpres 2019 dengan efektif dan sempurna. Hasil penelitian yang diperoleh incumbent untuk menang pilpres 2019 yaitu menggunakan strategi Strengths and Opportunies melakukan strategi konsolidasi, meminimalisir ancaman-ancaman, memilih jalan damai/rekonsiliasi dengan oposisi. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan open source, wawancara dan literatur buku kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode analisis SWOT, matrix TOWS, perhitungan EFE dan IFE serta mengadopsi Strategi Sun Tzu dan Robert Greene.

---

This thesis discusses the analysis of incumbent winning strategies in the 2019 presidential election in Indonesia. Entering the beginning of 2019 is the beginning of the start of the political year for Indonesia in choosing members of the House of Representatives (DPR) and members of the Regional Representative Council (DPD) commonly abbreviated as the 2019 Legislative Election which will be held on 17 April 2019 to elect 575 DPR members, 136 DPD members as well as members of the Provincial DPRD and Regency / City DPRD throughout Indonesia held simultaneously with the Indonesian elections and presidential elections in 2019. In the 2019 presidential election there are only 2 candidates namely, incumbent (Jokowi & Maaruf) and opposition (Prabowo & Password). In the world of political competition, one of the successes in winning the presidential election is by applying the right political strategy and having more advantages than its opponents. So it is very important to choose the right strategy in the beginning of mapping by looking for internal data and external data from the incumbent and opposition so that it will be able to determine the position of strategic positions and determine the analysis of winning incumbents who are able to win the 2019 presidential election effectively and perfectly. The results of the research obtained by the incumbent to win the 2019 presidential election are using Strengths and Opportunies strategies, implementing consolidation strategies, minimizing threats, choosing the path of peace / reconciliation with the opposition. The research method used is a qualitative approach and a quantitative approach. Data collection was carried out with open source, interviews and literature literature, while data analysis was carried out using SWOT, TOWS matrix, EFE and IFE calculations and adopting the Sun Tzu and Robert Greene strategies"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection."

"Studi ini mencoba melihat komunikasi politik incumbent dalam konstelasi Pemilihan Presiden 2009, dengan studi kasus komunikasi politik JK. Penelitian ini menekankan pada bagaimana strategi komunikasi politik, faktor pendukung dan penghambat serta pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik, menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan, dalam melakukan komunikasi politik, terdapat tiga karakter yang melekat kuat pada diri JK, yaitu: realistis dan pragmatis, tanggap dalam merespon perubahan konstelasi politik dan berkehendak kuat untuk menang. Adapun strategi komunikasi politik JK, yang kemudian memperkuat posisi tawarnya dalam panggung politik nasional adalah, meraih kursi kepemimpinan Golkar, membentuk jaringan saudagar nusantara dan menjadi aktor perdamaian. Dalam melakukan komunikasi politik, JK didukung oleh beberapa faktor, diantaranya, posisinya sebagai Wakil Presiden, Ketua Umum Golkar, latar belakang saudagar dan representasi politik kawasan Indonesia Timur serta Islam moderat. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah, komunikasi JK yang Low Context, polarisasi Jawa-Luar Jawa, Iemahnya soliditas Golkar, citra korup Golkar, dan banyaknya kader Golkar yang hengkang dan mendirikan partai baru. Untuk pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik JK, dilakukan pada semua jenis media mulai dari media cetak, media TV, media radio, media on line dan media luar ruang, dengan target image (citra yang diinginkan) adalah JK berprestasi, bekerja lebih cepat dan berani mengambil keputusan. Sejumlah saran yang dihasilkan penelitian ini adalah, (1). Dalam melakukan komunikasi politik, JK harus mampu memahami budaya masyarakat yang menjadi komunikannya. Karena tanpa pemahaman budaya, bisa mengakibatkan miss communication yang pada akhirnya membuat tingkat penerimaan komunikan terhadap JK sebagai komunikator, tidak sesuai dengan yang diharapkan. (2), Sebagai incumbent Wakil Presiden yang bertarung memperebutkan kursi presiden dengan-salah satunya-incumbent Presiden, JK tidak boleh gamang, bahkan harus berani mengambil distansi dari SBY, agar keberhasilan pemerintah tidak hanya dituai oleh SBY. Untuk itu, dibutuhkan pola politik pencitraan yang lebih tepat, agar keberhasilan pemerintah yang dipersepsikan oleh masyarakat, bukan hanya hasil kerja kerja SBY. (3), Konsolidasi ulang partai Golkar, penting dilakukan JK dalam rangka menyolidkan dukungan partai dan elit partai yang terbelah, utamanya elit Golkar dalam menyokong pencapresannya. (4), JK harus intesif melakukan kontak langsung dengan vote getter yang ada di Jawa, untuk mendongkrak perolehan suaranya, karena tingginya prosentase pemilih yang ada di wilayah tersebut. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan konsep dalam menyusun/memperbaiki strategi komunikasi dan pencitraan politik JK menghadapi Pilpres 2009, atau bagi incumbent wakil Presiden dimasa mendatang yang maju bersaing dengan incumbent Presiden.

---

This study attempts to notice the incumbent political communication in the constelation of presidential election 2009, through case studies of Jusuf Kalla’s political communication. The study emphasizes political communication strategies, supporting factors and inhibiting factor as well as mass media used to create a political image with qualitative approaches. Data are obtained through in-depth interview, document and literature study.

The study result indicates that to carry out his political communication, JK has three innate characters, i.e., realistic and pragmatic, responsive to any changes of political constellation or having a high sense of politics, and having a strong motivation to win the presidential election. Similarly, his political communication strategies which strengthen his political bargaining position on national politics include the fact that he is now a chairperson of Golkar party, that he established a network of national traders/businessmen and still involves in it, and once became a peace-keeping actor.

In doing his political communication, JK is supported by significant aspects several of which are his current position as vice president, chairperson of Golkar party, his background as a businessman, a representation of political actions in East Indonesia and a moderate moslem. Meanwhile, the aspects that hold off his political communication are his Low Context communication, non-Java and Java dichotomy/polarization, a weak tie among Golkar party members, an image of Golkar party as a corrupt party, and many Golkar party members who leave it and subsequentlly establish a new political party.

To create a good political image of JK, a number of political communication strategies are done through media, ranging from printed media to electronic media such as TV, radio, and on line websites. These all are done to achieve the main goal: an image of JK who has achivements, work faster and is couragous in making decisions. There are some recommendations resulted from the study. First, in doing political communication, JK should be able to understand the culture of people he is communicating with. Without this, there will be miss communication that in turn leads to different messages delivery from what is actually expected. Second, as the incumbent vice president that tights against other presidential candidates one of whom is the incumbent president - SBY -, JK should not be afraid and indecisive; instead, he should have courage to claim that the success of the running governance performance is achieved not only by SBY but also by him. Thus, a more appropriate image branding of JK is required to inform people that JK contributes much to the good performance of the running governance. Third, re-consolidation within Golkar party is a necessity in order to unify all members of the party, so that they all are in line with JK’s nomination for the presidential election from Golkar party. Fourth, JK should intensify his approach with voters in the areas outside of Java Island in an attempt to increase the number of vote on account of the high percentage of vote in these areas. For theoretical implication, this study may be used as a reference for mapping political communication strategies and creating an image of JK to face Presidential Election 2009. Moreover, this study may be useful for incumbent vice president to complete with the incumbent president in the next presidential election."

"[Tesis ini membahas tentang budaya produksi dalam newsroom TVONE pada pilpres 2014. Budaya produksi media, berkaitan dengan komposisi dan struktur sosial internal dari para pekerja media dan hubungan yang dipelihara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di dalam program “Presiden Pilihan Rakyat”. Untuk mengetahui budaya produksi dalam newsroom TVONE pada pilpres 2014, peneliti menggunakan observasi dan wawancara mendalam terhadap jurnalis TVONE. Hasil penelitian menunjukanbahwa individual level, level rutinitas media, level organisasi, level ekstra media serta level ideologi berperan dalam budaya produksi pada newsroom TVONE di pilpres 2014.;This research focused on the cultural production in newsroom TVONE at the 2014 presidential election. Media production culture, with regard to the composition and internal social structure of the media workers and relationships are maintained. This is a qualitative research that using case study on Presiden Pilihan Rakyat programme. To find out cultural production in newsroom TVONEat the 2014 presidential election, therefore the author use case study on Presiden Pilihan Rakyat TV programme. In order to find out the cultural production in newsroom TVONE at the 2014 presidential election, the author observed and interview the TVONE journalist. The results showed that individual level, routines media level, organization level, extra media level and ideology play a role in the cultural level of production in the newsroom of TVONE at the 2014 presidential election, This research focused on the cultural production in newsroom TVONE at the2014 presidential election. Media production culture, with regard to thecomposition and internal social structure of the media workers and relationshipsare maintained. This is a qualitative research that using case study on PresidenPilihan Rakyat programme. To find out cultural production in newsroom TVONEat the 2014 presidential election, therefore the author use case study on PresidenPilihan Rakyat TV programme. In order to find out the cultural production innewsroom TVONE at the 2014 presidential election, the author observed andinterview the TVONE journalist. The results showed that individual level,routines media level, organization level, extra media level and ideology play arole in the cultural level of production in the newsroom of TVONE at the 2014presidential election]"

"Posisi media cetak lokal di tengah pemilihan presiden langsung menjadi menarik dan penting untuk diteliti. Dikatakan menarik karena pemilihan langsung ini baru pertama kali dilaksanakan sejak Orde Baru. Menjadi penting, karena kalau ditelusuri secara historis akan menemukan beberapa fakta kecenderungan media massa bersifat partisan dengan cara memberikan dukungan atau perlawanan terhadap rezim politik yang ada. Sementara sejatinya media massa, ketika menjadi netral (non-partisan) dalam pemberitaannya dengan tidak melakukan keberpihakan.Untuk mengetahui posisi media cetak lokal pada pemilu presiden 2004, penelitian ini menggunakan beberapa teori. Seperti teori pers libertarian dipergunakan untuk melihat apakah media cetak lokal masih menganut prinsip pers libertarian yang melarang segala bentuk penyensoran. Teori politik lokal, untuk melihat sejauhmana peran media cetak lokal dalam pemilihan presiden. Teori politik editorial, untuk mengetahui apakah dalam penulisan tajuk rencana mengaiami konflik kepentingan politik. Teed pers partisan dan non-partisan, untuk mengetahui netralitas media cetak lokal selama pemilihan presiden 2004. Teori peran media dalam politik, untuk mengetahui bagaimana peran media cetak lokal dalam politik.Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dari karakteristik obyek penelitian yang menarik secara faktual. Dalam konteks penelitian ini akan dianalisis tajuk rencana tiga media cetak lokal di Padang (Singgalang, Haluan, Padang Ekspres) serta situasi dan peristiwa pada saat pemilu presiden 2004. Untuk memperkuat data, dilakukan wawancara dengan beberapa pimpinan ketiga media cetak lokal tersebut.Dalam penelitian ini, ditemukan data kalau ketiga media cetak lokal tersebut sudah bersifat non-partisan dalam penulisan tajuk rencananya selama pemilihan presiden 2004. Tidak ditemukan ciri-ciri pers partisan seperti yang dikemukakan oleh Denis MeQuail dalam kerangka teori. Itu berarti teori Laswell "pers pisau bermata dua" tidak relevan lagi, karena tajuk rencana ketiga media cetak lokal tersebut seragam partisan, dan tidak membuka ruang untuk dipengaruhi kenetralanya oleh pihak ketiga. Dengan demikian ketiga media cetak lokal tersebut, sinergis dengan teori politik lokal Gery Stoker untuk mengakomodasi tanpa membeda-bedakan semua kelompok kepentingan.

---

The position of mass media in the direct presidential election is interesting and important to be researched. It is called interesting because the direct presidential election is the first after New Order. It is important because if it is traced historically it can be found several tendency that mass media tends to be partisan. That tendency can be identified from giving support or oppose the regime. Essentially, mass media is neutral and or non-partisan in reporting fact without any tendency.

To analyze the position of printed local media in the presidential election, the research applies some theories. The theories are libertarian press which used to identify whether local printed media is still followed libertarian press principle that prohibit any form of censor. Theory of local politics is applied to explore the role of mass media in the election. Theory of politics of editorial is applied to explore whether the writing of editorial has a conflict of political interest.

Methodology of research which is used is qualitative with descriptive analytic and aims to describe systematically the facts of object of the research. In the context of the research, it will analyze editorial from three printed local media in Padang, which are Singgalang, Haluan, and Padang Ekspress) and the situation and fact in the presidential election in 2004. To support data, interviewed is applied with several editors from those three local media

In the research, it is found that three printed local media tend to be non-partisan, in their editorial during presidential election in 2004. The characteristic of partisan press' is not found as stated by Denis McQuail. It means that theory of two sides of knife initiated by LaswelI is not relevant anymore. It is because those three printed local media are uniformly partisan and do not give any chance to be pressured by others. As a result, those three printed local media are suitable with theory of local politics from Gery Stoker to accommodate every interest group."

"Selama ini Presiden RI selalu memiliki dua atribut: Jawa dan Islam. Pada Pemilu 2014, hanya ada dua kandidat da keduanya bersuku Jawa dan beragama Islam. Lalu, apa yang mempengaruhi pilihan politik pemilih? Tulisan ini ingin melihat sejauh mana hubungan faktor sosiologis dengan perilaku pemilih untuk memilih figur Joko Widodo atau Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2014. Faktor sosiologis yang dimaksud antara lain adalah wilayah, agama, etnis, kelas, keluarga, teman, dan keanggotaan. Studi ini menggunakan pendekatan teoritis sosiologi politik sehingga berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Lebih khusus lagi, studi ini menggunakan variabel jarak sosial dan sosialisasi yang belum pernah digunakan pada studi terdahulu. Berbeda dengan hasil studi Liddle dan Mujani (2007, 2010, 2011), penelitian ini berkesimpulan bahwa agama masih berpengaruh pada pilihan politik. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan cara selfadministered, wawancara mendalam, dan telaah data sekunder.

---

For the time being, President of Republic of Indonesia has to have two attributes: Javanese and Mosleem. In 2014 election, there are two candidates (Prabowo Subianto and Joko Widodo) and they both have those attributes. The next question is what is the influental factor of voter‘s political choice? This study tries to examine the correlation between sociological factors and political choice of university student in 2014 presidential election. Sociological factors that has been choosen are region, religion, ethnics, class, family, peer, and membership. This study uses political sociology theoretical approach. This study uses social distance and socialization as it's variables which had not been used yet in other studies. This study indicates religion remains an infuental factor that determines voter behavior. This study uses quantitative approach and survey method. Gathering data is done by self-administered online questionnaire and in-depth interview."

"Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 yang baru saja dilaksanakan menunjukan sakali lagi bahwa ada perubahan dalam pola perebutan kekuasaan. Komunikasi politik melalui pencitraan kandidat seolah menjadi menu wajib baik bagi Challenger maupun Incumbent. Pencitraan tersebut dijabarkan dalam retorika politik yang erat hubungannya dengan media, iklan politik dan survei. Hal tersebut sangat terkait dengan era komunikasi yang terbuka, sehingga para pemilih dan warga negara sangat mudah mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukaon para pemimpinnya. Retorika politik yang diketahui akan digunakan warga negara untuk modal memilih para pemimpinnya ataupun menanyakan kembali tugas para pemimpin setelah mereka menjabat. Retorika poHtik yang ditakukan para challenger dan incumbent tentunya harus sesuai dengan keinginan masyarakat pemilih jika ia ingin terpilih atau dipilih kembali oleh warganya. Untuk itu tulisan ini mengemukakan beberapa pertanyaan bagaimana strategi komunikasi politik challenger dan incumbent dalam mencarl dan mempertahankan kekuasaan, selain itu retorika politik apa yang digunakan oleh challenger dan incumbent terutama yang berhubungannya dengan penggunaan media, iklan politik serta efek survei yang terjadi. Berangkat dari keinginan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis memilih sosok Susilo bambang Yudhoyono (SBY).

---

The Presidential Election on 2009 has just done a while ago, it showed, once again, that there is a slight change in power taking patterns. Political communication by candidate image has becomes a regular and compulsory menu for Challenger and/or Incumbent. The image has been explained in political rhetoric that it has close correlation to media, surveys and political campaign. This is highly correlated to open-ended communication era, so voters and citizens can easily find out what have been done and what will be done by their leader. Known political rhetoric shall be used by citizens in order to vote their leader or to re­ questioning the tasks of their leader when he/she hold his/her position.

Political rhetoric that being made by challenger and incumbent shall certainly be adjusted to voters' needs if they want to be re-elected by their voters. Therefore, this writing is discussing several questions on what are political communication strategies for challengers and incumbent in order to take and restore their power, beside of that, what are used political rhetoric by challengers and incumbent, in particular to correlate with the usages of media, political campaign and survey effects which have been occurred. From this perspective, in order to reply questioned mentioned above, writer selects the figure of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "

"Skripsi ini membahas mengenai faktor keuntungan yang didapatkan oleh Rahmat Effendi sebagai petahana dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2018. Rahmat Effendi mendapatkan faktor keuntungan sebagai petahan, diantaranya adalah pro incumbent endorser bias, lalu campaign discount, dan district partisan bias. Dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2018, terdapat dua pasang calon yang maju. Diantaranya adalah Rahmat Effendi-Tri Ardhianto dan Nur Supriyanto-Adhy Firdaus. Rahmat Effendi sebagai petahana mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari penantangnya dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2018, sehingga Rahmat Effendi dapat memenangkan Pilkada Kota Bekasi tahun 2018. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam.

---

This thesis discusses the profit factors obtained by Rahmat Effendi as incumbents in the Bekasi City Election in 2018. Rahmat Effendi gets a profit factor as a defense, including the pro incumbent endorser bias, then a discount campaign, and a biased district partisan. In the Bekasi City Election in 2018, there are two pairs of candidates who advance. Among them are Rahmat Effendi-Tri Ardhianto and Nur Supriyanto-Adhy Firdaus. Rahmat Effendi as a incumbent benefits far more than the challenger in the Bekasi City Election in 2018, so Rahmat Effendi can win the Bekasi City Election in 2018. The method used in this thesis is a qualitative method carried out by in-depth interviews."