Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partai politik memegang peranan yang penting dalam demokrasi modem. Mengenai pentingnya peranan partai, Johnson (2001) berpendapat bahwa tanpa partai politik pemilih tidak akan memiliki lambang dan paket dari opsi kebijakan yang dapat ia pilih, dan biaya informasi dari partisipasi politik akan sangat mahal. Selain itu, partai politik juga berperan sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mencari penjelasan mengenai perilaku pemilihan partai yang dilakukan pemilih pada pemilihan umum 2004 di Indonesia. Menurut beberapa ahli, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilihan partai adalah isu politik partai, citra sosial partai, tokoh partai, dan identifikasi dengan partai (Bassili, 1995; Ben-Ur & Newman, 2002; A. Campbell, Converse, Miller, & Stokes, 1960; J. E. Campbell & Meier, 1979; & Gafar, 1992). Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan kemampuan empat faktor tersebut dalam meramalkan perilaku pemilihan partai. Dengan teknik incidental sampling, peneliti menyebarkan kuesioner yang berisi pengukuran terhadap perilaku pemilihan partai dan keempat faktor tersebut kepada subyek pemilih. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 200 buah dan yang dapat digunakan untuk analisis berjumlah 135. Melalui metode discriminant analysis dari penelitian ini ditemukan dua variabel yang mampu meramalkan perilaku pemilihan partai, yaitu variabel citra sosial partai dan variabel tokoh partai. Sementara kedua variabel lainnya, yaitu isu politik partai dan identifikasi dengan partai tidak dapat meramalkan perilaku pemilihan partai. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada partai politik untuk lebih memberikan perhatian kepada pemilihnya dengan berusaha cara mewujudkan keinginan mereka. Tetapi, pemilih juga perlu menunggu hasil kerja pemerintah dengan sabar."

"Pada tahun 2015, Australia membentuk kebijakan China-Australia Free Trade Agreement untuk merealisasikan kerja sama bilateral dengan negara Cina. Di Australia, kebijakan China-Australia Free Trade Agreement merupakan program dari partai Koalisi (Liberal, Nasional, Liberal Nasional Queensland, dan Country Liberal) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Terkait hal itu, partai Buruh sebagai oposisi menentang kebijakan tersebut karena potensi masuknya tenaga kerja asal Cina yang dapat mengganggu lapangan pekerjaan masyarakat lokal dan penyertaan ketentuan Investor-State Dispute Settlement. Penelitian ini membahas mengenai proses politik dalam pembentukan kebijakan China-Australia Free Trade Agreement yang dibentuk pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh Werner Jann dan Kai Wegrich dan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Daniel S. Papp. Berdasarkan temuan, kerja sama China-Australia Free Trade Agreement menghasilkan kebijakan bipartisan yang disetujui oleh partai Koalisi dan partai Buruh. Hal ini karena partai Koalisi memasukkan agenda partai Buruh mengenai regulasi perlindungan tenaga kerja. Sebagai timbal balik, partai Buruh menyetujui rancangan kebijakan China-Australia Free Trade Agreement. Temuan lain pada penelitian ini yakni kebijakan bipartisan tersebut didorong oleh adanya kepentingan nasional Australia dalam bidang ekonomi seperti untuk melakukan diversifikasi ekonomi, intensifikasi ekspor, dan menciptakan lapangan kerja.

---

In 2015, Australia formed the China-Australia Free Trade Agreement to obtain a bilateral agreement with China. In Australia, the China-Australia Free atrade Agreement is a program from coalision party (Liberal, National, Liberal National Queensland and Country Liberal Party) to increase the local economic growth. Hence, Labour Party as an opposition rejected the policy due to the potential of Chinese workers that might disrupt the job opportunities of local workforce and the conditions of Investor-State Dispute Settlement. This journal explores the political process in the formation of China-Australia Free Trade Agreement that was formed in 2015. This research uses the policy formulation theory adopted by Werner Jann and Kai Wegrich and the theory of national interests by Daniel S. Papp. The findings show that China-Australia Free Trade Agreements resulted in bipartisan policy which is approved by Coalision Party and Labour Party. It is because the Coalision Party has included the agenda of Labour Party regarding the protection of labour force regulation. On the other hand, Labour Party has approved the China-Australia Free Trade Agreement bill. It is also found that the bipartisan policy is driven by economic factors such as economic diversification, export intensification and creating more jobs opportunities.

"