Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Human rights violations become on interesting topic in this 21st century along with emerging respects for civil rights for every violent action. Every person has freedom from persecution and violence either by militia or military force. This can be seen from the establishment of the international Criminal Court (ICC) to prosecute war crimes and crimes against humanity. These efforts are aimed to those who are violating human rights especially by the military force which they can be brought before the ICC for their actions."

"ABSTRAKBangsa Indonesia merupakan anggota PBB, dengan demikian bangsaIndonesia memiliki komitmen untuk menghormati dan menegakkan hak asasimanusia.Setiap komitmen yang dimiliki bangsa Indonesia harus dilaksanakan olehinstansi penegak hukumnya, sehingga ini merupakan kewajiban anggota Polri untukmenegakkan dan menghormati hak asasi manusia dan untuk bekeija sama dalammenegakkan hak asasi manusia. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masihterjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota Polri.Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap yangdimiliki oleh anggota Reserse Polri, terhadap hak asasi manusia tersangka tindakpidana pencurian dengan kekerasan.Penelitian ini dilakukan pada anggota Reserse bagian Reserse umum, yangmerupakan salah satu fungsi teknis dari Reserse yang menangani kasus pencuriandengan kekerasan. Subyek pada penelitian ini beijumlah 100 orang, yang diambilsecara purposive sampling di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pengumpulandata mengenai sikap ini dilakukan dengan menggunakan skala sikap teknik Likert.Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis mean.Hasil pengolahan data dan analisis hasil yang dilakukan, diperolehkesimpulan bahwa sikap anggota Reserse terhadap hak asasi manusia tersangkatindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah unfavorable, artinya anggotaReserse mempunyai kecenderungan tidak menyukai, menentang dan tidaksependapat terhadap hak asasi manusia tersangka tindak pidana pencurian dengankekerasan. Sikap yang unfavorable dari anggota Reserse ini dibentuk oleh prosesbelajar dari pengalaman-pengalaman yang dilalui dalam menangani kasus. Selain itujuga terbentuk karena ketiga komponen sikapnya yang negatif terhadap HAM.Sikap yang unfavorable dari anggota Reserse terhadap hak asasi manusiatersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini harus dirubah menjadisikap yang favorable. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan materi tentanghak asasi manusia pada lembaga pendidikan Polri, selain itu perlu adanya kebijaksanaan dari kapolri, yaitu berupa tindakan tegas bagi anggota yangmelanggar. Pada penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif, yaitu denganskala sikap. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sebaiknya ditambah denganmetode kualitatif, yaitu dengan wawancara."

"[Pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia membuka ruang bagi terjadinya komersialisasi pendidikan yang berujung pada pelanggaran etika nirlaba sebagai salah satu prinsip dalam otonomi perguruan tinggi. Skripsi ini membahas komersialisasi pendidikan sebagai bentuk kejahatan korporasi dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia melalui studi kasus penyelenggaraan program pascasarjana Universitas X. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif menggunakan konsep-konsep yang berkaitan antara otonomi perguruan tinggi, pelanggaran etika dan kejahatan korporasi di sektor pendidikan. Skripsi ini melihat bagaimana implementasi otonomi perguruan tinggi tidak hanya terjadi secara akademik, namun juga secara tata kelola khususnya keuangan melalui perguruan tinggi berstatus badan hukum, salah satunya Universitas X. Pemerintah tidak mampu menjamin anggaran yang cukup untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negaranya, sehingga Universitas X dapat mencari dana yang berasal dari mahasiswa secara berlebihan melalui biaya kuliah maupun penyelenggaraan program tertentu, salah satunya program pascasarjana. Meskipun hasil penelitian ini masih bersifat tentatif, namun telah memiliki kesimpulan tertentu bahwa program pascasarjana Universitas X lebih memandang dirinya sebagai suatu korporasi dibandingkan sebagai institusi pendidikan, sehingga akhrinya melakukan komersialisasi pendidikan di dalam penyelenggaraannya.;Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University)? is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis?s conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation.;Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University)? is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis?s conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation., Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University)’ is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis’s conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation.]"