Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintahan Myanmar berada di bawah pemerintahan junta militer selama lebih dari 20 tahun. Banyaknya permasalahan yang terjadi selama pemerintahan militer membuat masyarakat Myanmar menuntut adanya demokrasi. Penelitian ini akan mengkaji peran partai National League for Democracy NLD dalam mendorong demokratisasi di Myanmar. NLD mencoba memberi perubahan ke arah demokrasi dengan masuk ke pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan. Dimulai dengan pemilu 2010 yang mendatangkan titik terang terbukanya pemerintahan sipil di Myanmar yang sedikit demi sedikit mengikis pemerintahan otoriter junta milter. Disusul diadakannya Pemilu sela 2012 yang didominasi NLD yang menjadikan NLD sebagai oposisi di parlemen dan mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Pada Pemilu 2015, NLD meraih kemenangan dengan jumlah suara terbanyak. Keberhasilan NLD mendapatkan suara mayoritas membuat jalan ke arah demokrasi di Myanmar lebih terbuka. Dalam mengkaji peran NLD terhadap terjadinya demokratisasi di Myanmar, tulisan ini menggunakan teori demokratisasi Samuel Huntington.

---

ABSTRACTMyanmar government has been under the military junta for more than 20 years. Many problems occurred during the military administration made the people of Myanmar demanding democracy. This study will examine the role of the National League for Democracy (NLD) party in encouraging democratization in Myanmar. The NLD is trying to bring a change toward democracy by entering government and influencing policy. Started with the 2010 elections, it was a bright spot for the opening of a civilian government in Myanmar that gradually eroded the authoritarian junta`s government. Followed by the election held in 2012 which was dominated by the NLD which made the NLD as opposition in parliament and influence the resulting policy. In the 2015 election, the NLD won with an absolute number of votes. The NLD's success earned a majority vote making the road towards democracy in Myanmar more open. In examining the role of NLD towards democratization in Myanmar, this study uses Samuel Huntington`s democratization theory."

"Partai Islam moderat Tunisia An-Nahdhah, yang dilarang selama beberapa dekade, muncul sebagai pemenang resmi dalam pemilu bebas yang bebas dan adil untuk pertama kalinya dengan memenangkan 41 persen suara dan 90 dari 217 kursi di majelis yang akan merumuskan konstitusi baru bagi negara ini. Hasil pemungutan suara meletupkan semangat di negara kecil Afrika Utara ini, yang terinspirasi Arab Spring ketika bergerak ke arah demokrasi setelah lebih dari setengah abad di bawah sistem satu partai.Pemilu di Tunisia tahun 2011, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pasca revolusi, menunjukkan kemenangan partai An-Nahdhah sebagai sebuah partai dengan basis massa Islam terbesar di Tunisia. Ketika rezim Zine Abidine Ben Ali berkuasa, An-Nahdhah dapat dikatakan merupakan gerakan oposisi terbesar yang berupaya untuk menentang kekuasaan otoriter Ben Ali. Gerakan ini juga pernah dikategorikan sebagai sebuah organisasi terlarang, yang menyebabkan beberapa elit pimpinannya, termasuk Rashid Ghannushi harus eksil ke luar negeri. Maka ketika rezim otoriter Ben Ali tumbang melalui sebuah revolusi pada akhir tahun 2010, An-Nahdhah menjadi sebuah gerakan yang populer karena berani menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah. Sosok kharismatik Rashid Ghannushi juga menjadi faktor penting dibalik semakin populernya gerakan An-Nahdhah.Pada masa transisi Tunisia berlangsung, An-Nahdhah kemudian menjelma menjadi sebuah partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu di di Tunisia. Strategi kampanye partai An-Nahdhah serta visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat Tunisia membuat partai An-Nahdhah semakin mendapatkan simpati, dan pada akhirnya memenangkan pemilu Komite Konstitusi dengan perolehan 41 persen suara. Kemenangan An-Nahdhah kemudian menjadi fenomena penting sebagai sebuah gerakan yang sebelumnya menjadi oposisi dan mendapatkan banyak tekanan serta menjadi korban kebijakan represif dari rezim otoriter Ben Ali, kemudian menjadi sebuah partai pemenang pemilu dan menjadi partai yang paling menentukan bagi arah transisi Tunisia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemilu di Tunisia pasca revolusi, dimana pemilu ini menempatkan An-Nahdhah sebagai pemenangnya. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mendalami faktor-faktor penentu kemenangan An-Nahdhah dalam pemilu tahun 2011 di Tunisia. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang antara lain adalah teori partai politik, teori kepemimpinan, dan teori kampanye.Dalam tesis ini penulis menguraikan faktor-faktor yang dianggap sangat menentukan bagi kemenangan Partai An-Nahdhah dalam pemilu National Constituent Assembly pascarevolusi ini. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah; 1) An-Nahdhah sebagai oposisi terbesar di Tunisia, baik pada masa kekuasaan Habib Bourguiba maupun Zine Abidin Ben Ali. 2) Jaringan dan kemampuan An-Nahdhah dalam melakukan konsolidasi organisasinya. 3) Posisi ideologis An-Nahdhah sebagai partai Islam yang moderat. 4) An-Nahdhah sebagai partai yang merepresentasikan identitas Arab-Islam masyarakat Tunisia. 5) Pengaruh figur Rashid Ghannushi sebagai salah satu tokoh penting dalam partai An-Nahdhah.

---

Tunisia's moderate Islamist party An-Nahdhah, which was banned for decades, emerged as the official winner in the nation's first free elections, taking 41 percent of the vote and 90 of 217 seats in an assembly that will write a new constitution. The result of the voting capped an ebullient period for this small North African country, which inspired the Arab Spring as it moves toward democracy after more than a half-century under one-party systems.

Elections in Tunisia in 2011, which was held for the first time after the revolution showing An-Nahdhah as a party with the largest Muslim mass base in Tunisia. Under the authoritarian regime of Zine Abidine Ben Ali, An-Nahdhah could be considered as the largest opposition movement that seek to challenge the ruling regime. This movement has also been categorized as an illegal organization, which forced some party’s leaders, including Rashid Ghannushi, must exile abroad. In the moment when Ben Ali's authoritarian regime toppled by a revolution at the end of 2010, An-Nahdhah become a popular movement for daring to express their stance as an opposition to the government.

Charismatic figure of Rashid Ghannushi is also considered as one of the important factors behind the growing popularity of An-Nahdhah party. When Tunisia’s transition took place, An-Nahdhah soon transformed itself into a political party and participated in the first democratic election in Tunisian history. An-Nahdhah party’s campaign strategy, vision and mission that have been offered to the public could easily gain sympathy from the public, and ultimately won the election by the Constitutional Committee of the acquisition of 41 percent of the vote. An-Nahdhah victory became an important phenomenon as a movement which had been the opposition and getting a lot of pressure as well as being victims of the repressive policies of Ben Ali's authoritarian regime, went on to become a party winning the election and became the party's most decisive for the transition towards Tunisia.

This study aims to determine how the elections in post-revolution Tunisia, where the election was put An-Nahdhah as the winner. In addition, this study also intends to explore the determinants of An-Nahdhah victory in elections in 2011 in Tunisia. This study uses some theories include the theory of political parties, leadership theory, and the theory of campaign.

In this thesis, the author outlines the factors that are considered crucial for the victory of An-Nahdhah Party in the post-revolutionary elections NCA. Those factors are: 1) An-Nahdhah as the largest opposition in Tunisia, both during the reign of Habib Bourguiba and Zine Abidin Ben Ali. 2) An-Nahdhah’s strong network and their capabilities in consolidating their organization. 3) An-Nahdhah’s ideological position as a moderate Islamic party. 4) An-Nahdhah as a party representing Arab-Islamic identity of Tunisian society. 5) The existence of Rashid Ghannushi as the leading figure of An-Nahdhah party."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemenangan Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Dalam menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan konsep electoral irregularities dan teori Competitive Authoritarianism Regime dalam melihat faktor-faktor yang memengaruhi kemenangan Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pada pemilihan umum Majelis Nasional tahun 2020. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan pemerintahan Maduro untuk menciptakan lingkungan kompetisi yang bias melalui serangkaian kebijakan dan tekanan yang menguntungkan bagi pemerintah serta di sisi lai nmerugikan oposisi, berhasil membawa PSUV untuk memperoleh kemenangannya dalam pemilu.

---

This research discusses the factors that affected the victory of Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). In analyzing this case, author used the concept of electoral irregularities and the theory of Competitive Authoritarianism Regime in search of the factors that was affecting the victory of Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) on the 2020 National Assembly general election. This research finds that the Maduro government's actions are to create a competitive environment which is biased towards policy choices and pressures that are favorable to the government and on the other hand, succeeded in bringing PSUV to gain its victory in the elections."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penggabungan partai antara Arakan League For Democracy (ALD) dan Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) menjadi Arakan National Party (ANP) di Myanmar pada Tahun 2014. Negara bagian Rakhine yang memiliki etnis mayoritas Arakan, dalam sejarahnya selalu memiliki partai berbasis etnis sejak diadakannya Pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh Arakan League for Democracy dan kemudian berlanjut pada Pemilu 2010 yang dimenangkan Rakhine Nationalities Development Party. Hal ini menunjukkan bahwa partai berbasis etnis cukup dipercaya masyarakat etnis Arakan. Kemudian, kembalinya ALD ke panggung perpolitikan pada tahun 2012 setelah dibekukan pemerintah pada tahun 1990 menjadikan masyarakat etnis Arakan memiliki dua partai besar berbasis etnis Arakan menjelang Pemilu 2015. Hal tersebut membuat wacana penggabungan antara RNDP dan ALD muncul sebagai solusi untuk menarik basis massa etnis Arakan agar suara mereka tidak terpecah dalam memilih partai berbasis etnis pada Pemilu 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan partai RNDP dan ALD untuk melakukan merger partai politik menjadi ANP. Penelitian ini menggunakan teori party merger yang dikembangkan oleh Hilde Coffé dan René Torenvlied yang menjelaskan bahwa penggabungan partai dapat terjadi sebagai kombinasi antara berbagai faktor kontekstual, intra-partai, dan inter-partai. Dengan model Pemilu elektoral, latar histori, kondisi sosio-ekonomi masyarakat etnis Arakan, identitas dari masing-masing partai, serta hubungan antar-partai yang relatif baik menjelang Pemilu 2015, wacana penggabungan partai RNDP dan ALD pada akhirnya terwujud dengan terbentuknya Arakan National Party (ANP) pada tahun 2014.

---

ABSTRACTThis paper discuss the merging of Arakan League For Democracy (ALD) and Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) into Arakan National Party (ANP) in Myanmar in 2014. Rakhine state, which has a majority ethnic Arakan, has historically had ethnic-based parties since the 1990 elections which were won by Arakan League for Democracy and then continued in the 2010 elections won by the Rakhine Nationalities Development Party. This shows that ethnic-based parties are fairly trusted by the Arakan ethnic community. Then, the return of ALD to the political stage in 2012 after being frozen by the government in 1990 made the Arakan ethnic group now have two major parties based on ethnic Arakan ahead of the 2015 election. This made the discourse of the merger between RNDP and ALD appear as a solution to attract the Arakan ethnic mass base so that their votes were not divided in choosing ethnic-based parties in the 2015 election. This research used  qualitative method by collecting data through literature studies to see various factors that affected the RNDP and ALD to merge themselves into ANP. This research used the party merger theory developed by Hilde Coffé and René Torenvlied which explained that party merging could occur as combination of multiple contextual, intra-party, and inter-party factors. With the electoral election model, historical setting, socio-economic conditions of the Arakan ethic community, identities from each political parties, as well as relatively good relations among each political parties towards the 2015 elections, the discourse of political party merging of RNDP and ALD became reality with the creation of Arakan National Party (ANP) in 2014."