Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BBM sampai dengan saat ini merupakan suatu komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk dan sektor industri maupun transportasi yang setiap tahun mengalami peningkatan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan kebutuhan BBM. Walaupun telah terdapat beberapa badan usaha yang berbisnis BBM di Indonesia, namun sampai dengan saat infrastruktur didalam rantai pasok penyediaan BBM yang tersebar diseluruh wilayah NKRI dikuasai oleh PT Pertamina. Total stock BBM yang terdapat diseluruh rantai pasok yang diperhitungkansebagai stock nasional dan diperhitungkan memiliki ketahanan hingga 20 hari belum menjamin kegiatan operasi pendistribusian BBM dapat terlaksana secara aman (security of supply). Hal ini terbukti dengan adanya stock BBM yang terdapat di masing-masing rantai pasok memiliki ketahanan stock jauh dibawah ketahanan stock nasional dan bahkan cenderung stock setiap harinya dalamkategori kritis atau krisis. Dengan adanya stock BBM didalam tanki timbun yang dapat dipompa untuk didistribusikan (pumpable stock ) yang terdapat di masing-masing rantai pasok mencapai kategori kritis atau krisis, menunjukan bahwa banyak tanki timbun yang terdapat di rantai pasok belum dimanfaatkan secara optimal atau memiliki utilisasi yang rendah.Tujuan dari penelitian inia dalah mengoptimalkan sarana dan fasilitas penerimaan dan penimbunan BBM di Depot dan meningkatkan utilisasi tanki timbun setiap jenis BBM yang terdapat di masing-masing lokasi rantai pasok sebagai upaya untuk mengoptimalkan infrastruktur BBM Nasional agar dalam kegiatan operasi penyediaan dan pendistribusian BBM dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Metodologi yang akan digunakan dengan melalui penganalisaan terhadap prakiraan kebutuhan BBM (forecasting method), Jumlah minimal stock BBM yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari salah satu rantai pasok (inventory control model). Walaupun dinyatakan ketahanan stock BBM nasional sebesar 20 hari konsumsi dinyatakan aman, namun fakta yang terdapat dilapangan ketahanan stock masing-masing Depot jauh dibawah 20 hari. Oleh karena itu perlu dilakukan hipotesis terhadap besarnya ruang kosong (idle ullage) tanki timbun yang terdapat di masing-masing rantai pasok yang hasilnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang ada dengan cara melaksanakan realokasi pendistribusian BBM kebutuhan konsumen di lokasi rantai pasok lainnya yang terdekat (utilization and optomalizationanalisys). Dengan dapatnya dilaksanakan realokasi layanan kebutuhan konsumen dari salah satu rantai pasok (Depot) kerantai pasok yang memiliki kemampuan memasok (supply), maka rantai pasok atau Depot aktivitas pendistribusian BBM di realokasi dapat di nonaktifkan.

---

Fuel Oil to this moment represents as one of the vital commodities and controls people's lives throughout NKRI region. The growth in population, industrial and transportation sectors which has increased each year, greatly affects the increased need for fuel.Although there are some business entities doing fuel business in Indonesia, however, to date the infrastructure in the provision of fuel supply chains that spread throughout the Republic of Indonesia is controlled by PT Pertamina.The total stock of fuel throughout the supply chain that is accounted as part of the national stock has reserves for up to 20 days and there is no guarantee that the fuel distribution operations can be safely implemented (security of supply).This is proven by the fact the fuel stock at respective supply chain has stock reserves that are far below the national stock reserve, and in contrary, the daily stock tends to is at critical or crisis category.With pumpable fuel stock in storage tanks for distribution at respective supply chain reaching either critical or crisis category, this highlights that the storage tanks located in the supply chain has not been optimally utilized used, or have a low utilization.The purpose of this study is unto the optimization of receiving terminals and facilities and storing of fuel at Fuel Depots and increased utilization of each type of fuel storage tanks located in each supply chain location in an attempt to optimize National Fuel Infrastructure in order to carry out the operation of fuel supply and distribution effectively and efficiently.The methodology by analyzing the fuel demand forecasts (forecasting method), the minimum amount of fuel stock required to meet the needs of consumers from one of the supply chain (inventory control model).Eventhough the referred national stock reserve of fuel of 20 days consumption is declared safe, on contrary fact, the reserve stock at grounds at each Depot is far below 20 days.Therefore a hypothesis needs to be done to the amount of empty space (idle ullage) of storage tanks located in respective supply chain whereby the results shall be used as a basis for optimizing the utilization of existing infrastructure by implementing the reallocation of fuel distribution needs of consumers to location other nearest supply chain (utilization and optomalization Analysis).By reallocation of customer needs service from one of the supply chain (Depot) to the supply chain that has the ability to supply (supply), the supply chain or distribution of fuel depots in the reallocation of activity can be non-activated."

"ABSTRAK

Studi ini mengukur bagaimana ketersediaan infrastruktur kesehatan memengaruhi efek asuransi kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan saat ketersediaan infrastruktur kesehatan rendah, dengan mengambil kasus Indonesia. Dengan menggunakan difference-in-differences (DID) dan difference-in-differences-in-differences (DDD), penelitian ini menganalisis data panel pemanfaatan layanan kesehatan di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia selama periode 2009-2017. Kami menemukan bahwa efek Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2014 terhadap pemanfaatan layanan kesehatan lebih rendah pada kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi yang memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan, yaitu puskesmas dan rumah sakit, yang rendah, dan hasil ini signifikan pada tingkat 5%. Selanjutnya, efek JKN tersebut ditemukan lebih rendah lagi pada saat daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan rendah juga memiliki rasio penduduk miskin yang tinggi, menunjukkan bahwa kelangkaan infrastruktur kesehatan sangat membatasi akses penduduk miskin terhadap JKN. Temuan ini mendukung literatur yang ada menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur kesehatan menentukan efektivitas kebijakan asuransi kesehatan nasional dalam memberikan layanan.

---

ABSTRACT

---

This study measures how the availability of health infrastructure influences the effects of the national health insurance on the utilization of health services, taking the case of Indonesia. By using a difference-in-differences (DID) and difference-in-differences-in-differences (DDD), this study analyzes the panel data of health service utilization in 514 municipal districts and 34 provinces in Indonesia during the 2009-2017. We find that the effects of the national health insurance on the utilization of health services are lower in the districts and provinces where the availability of health infrastructures, i.e. public health centers and hospitals, are low, and these results are significant at 5% level. Moreover, the effects of JKN are also lower in the areas where the availability of health infrastructure is low and the poverty level is high, showing that the lack of health infrastructure has limited the access of the poor to JKN. These findings support the existing literature explaining that the availability of health infrastructure would determine the effectiveness of national health insurance in delivering services.

"

"ABSTRAKCadangan batubara Indonesia hanya sebesar 3,25% atau terbesar kesepuluhdidunia, namun pada kenyataannya produksi batubara semakin tahun jumlahnyasemakin besar dan Indonesia merupakan pengekspor batubara terbesar. Jikakondisi dibiarkan akan mengikis sisa cadangan terbukti dari batubara semakincepat. Perusahaan batubara sebagai pengelola pertambangan dalam kurun waktu2008-2013 mengalami penurunan margin laba bersih sehingga tingkatpengembalian investasi (ROI) mengalami penurunan sebesar 9,1% yaitu padatahun 2008 sebesar 8,6% menjadi minus 0,5% pada tahun 2013.Pada pihak lain pemerintah sedang merencanakan banyak pembangunanPLTU untuk memenuhi kebutuhan energi listrik semakin besar sehinggamembutuhkan volume batubara dalam jumlah semakin besar. Perusahaanpembangkit tenaga listrik sebagai penghasil dan penjual energi listrik dalam kurunwaktu 2008 – 2012 mengalami kenaikan margin laba bersih sehingga tingkatpengembalian investasi (ROI) juga mengalami peningkatan sebesar 0,31% yaitupada tahun 2008 sebesar 1,98% menjadi 2,29% pada tahun 2012.Terkait cadangan batubara yang terbatas, maka diperlukan rancangankebijakan dalam pemanfaatan batubara untuk menunjang kelistrikan nasionalyaitu dengan mengkonversi perusahaan batubara menjadi perusahaan energidengan diberikan kemudahan insentif yaitu berupa menjaminkan IRR nya sebagaitingkat pengembalian yang pasti bukan menjamin harga jual, sehingga perusahaanbatubara dapat meningkatkan ROI nya.

---

ABSTRACTIndonesian coal reserves amounted to only 3.25% or the tenth largest in theworld, but in fact the production of coal increasingly greater number of years andIndonesia is the largest exporter of coal. If the condition continues, it will erodethe rest of proven reserves of coal more quickly. Coal mining company as amanager in the period 2008-2013 net profit margin decreased to the level of returnon investment (ROI) decreased by 9.1% in 2008 ie by 8.6% to minus 0.5% in2013.On the other hand the government is planning many power plant to meet theelectrical energy needs of the greater volume of coal and thus require greateramounts. Power company as a manufacturer and seller of electric energy in theperiod 2008 - 2012 increased net profit margin so that the return on investment(ROI) increased by 0.31% in 2008 ie 1.98% to 2.29% in 2012.Related to the limited reserves of coal, it is necessary to design policies tosupport the use of coal in the national electricity company is to convert coal intoenergy company with ease given incentives in the form of its IRR offers a rate ofreturn that is certainly not guarantee a fair price, so that coal companies canimprove the value of ROI."

"ABSTRAKSalah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

---

ABSTRACTOne of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%"

"Terbatasnya infrastruktur gas bumi adalah hambatan utama dalam memaksimalkan pemakaian gas bumi di Indonesia. Subsidi BBM telah lama membebani anggaran belanja negara, dan menghambat pemakaian energi lebih murah seperti gas bumi. Gas bumi di ekspor lalu sebagai gantinya mengimpor BBM yang lebih mahal menyebabkan banyak kerugian finansial bagi Indonesia. Ditambah persepsi bahwa investasi infrastruktur gas bumi yang sangat mahal akan membebani negara dan membuat harga gas bumi kurang bersaing dengan BBM. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, memperoleh gambaran tingkat kemampuan gas bumi mensubstitusi BBM pada berbagai harga gas bumi yang dikaitkan dengan harga minyak bumi. Kedua, memperoleh gambaran seberapa besar investasi infrastruktur gas bumi untuk sejumlah BBM yang disubsititusi, penghematan biaya operasi, impor, dan subsidi yang ditimbulkan. Ketiga, memperoleh gambaran seberapa besar dampak subsitusi ini terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Dengan tingkat pengembalian investasi infrastruktur yang dibuat menarik bagi investor swasta, optimasi dilakukan dengan meminimumkan biaya total rantai suplai gas bumi dari sumber gas ke konsumen. Optimasi menggunakan non-linier programming yang diselesaikan dengan metode Generalized Reduced Gradient. Sedangkan dampak substitusi BBM oleh gas bumi terhadap kinerja perekonomian Indonesia dihitung menggunakan ekonometrika. Hasil penelitian ini menunjukkan harga gas bumi ditangan konsumen dengan pendekatan optimasi adalah antara 59 - 71% dari harga BBM di sektor transportasi dan antara 57 - 63% dari harga BBM di sektor industri dan listrik untuk satuan energi yang setara. Selisih harga-harga ini cukup menarik bagi konsumen BBM untuk pindah ke gas bumi. Nilai penghematan subsidi, impor dan biaya operasi berlipat kali nilai investasinya, lebih dari sepuluh kali untuk sektor listrik dan industri. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa substitusi ini menaikkan PDB sekitar 3,04-5,14%, meningkatan pertumbuhan PDB sekitar 0,21-0,37% dan yang lebih penting, menurunkan pengangguran sebesar 26,78-44,23%, tergantung pada jumlah substitusi BBM ke gas bumi beserta nilai investasi infrastrukturnya, pengurangan biaya energi dan subsidi yang dialokasikan kembali sebagai investasi dan tingkat harga minyak mentah. Jika tanpa reinvestasi batas-batas bawah di atas akan menjadi jauh berkurang. Penurunan pengangguran yang sedemikian besar terutama disebabkan oleh realokasi penghematan subsidi sebagai investasi di sektor konstruksi. Inflasi sedikit meningkat akibat pertumbuhan PDB. Secara keseluruhan, substitusi ini meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia secara signifikan.

---

The lack of natural gas infrastructure is the main hurdle in maximizing natural gas usage in Indonesia. The petroleum fuels subsidy has long burdens the government spending, and discourages less expensive energy usage such as natural gas. Exporting natural gas and importing the more expensive petroleum fuel products cause financial losses to Indonesia. Moreover, the perception of high natural gas investment costs that will burden government spending and pushing the natural gas price up hindered the infrastructure construction. The research objectives are, first, to analyze the ability of natural gas to substitute petroleum fuel for a certain natural gas prices which attached to crude oil prices; second, to analyze the required investment to substitute certain amount of petroleum fuel, as well as its subsidy, import and operating cost reductions; third, to analyze the substitution impact on Indonesia macroeconomic performance. Considering that the natural gas infrastructures are given a favorable return on their investment, the optimization to minimize the total natural gas supply chain cost from the sources to the consumers was performed. The optimization uses the Generalized Reduced Gradient method to solve the non-linear programming problem. Econometric is used to calculate the macroeconomic impacts. The results show that using the optimization approach the end-user natural gas prices can be put between 59 to 71% of petroleum fuel prices in transportation sector and between 57 to 63% of petroleum fuel prices in industrial and electricity sector, for the same of energy equivalent. Those price differences are attractive for the petroleum fuel consumers to switch to natural gas. The amounts of subsidy, import and operating cost reduction returns multiple times of the value of its investment, more than ten times in electricity and industrial sectors. The macroeconomic analysis shows that the substitution facilitate GDP increase of 3.04 to 5.14%, GDP growth increase of 0.21 to 0.37%, and more importantly, unemployment decrease of 26.78 to 44.23%, depending on the amount of petroleum fuel substitution and its investment, as well as the cost/subsidy reduction reallocated as investment and crude oil prices. When the reductions are not reallocated as investment, the above results decrease considerably. Inflation increases slightly because of the increase in GDP growth. The substantial unemployment reduction is facilitated by large investment increase in construction sector resulting from energy subsidies reallocation. In short, the substitution significantly increases Indonesia economic performance."

"ABSTRAKRantai pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) di Kota Ternate sebagai salah satu wilayah Indonesia bagian Timur sering mengalami hambatan yang disebabkan kurangnya jumlah penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Oleh sebab itu diperlukan studi pengembangan jumlah penyalur SPBU untuk memenuhi proyeksi kebutuhan BBM JBT Bensin Premium dan Minyak Solar di SPBU yang dilakukan melalui analisis ekonomi SPBU serta lokasi penyebaran SPBU tersebut. Hasil pengembangan yaitu pada tahun 2013-2016 dibutuhkan tambahan 2 unit SPBU, pada tahun 2017-2021 dibutuhkan tambahan 1 unit SPBU dan pada tahun 2021-2023 dibutuhkan tambahan 1 unit SPBU. Lokasi tambahan SPBU dipusatkan di Kecamatan Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara.

---

ABSTRACTThe fuel oil (BBM) distribution chain, particularly Subsidized Fuel (JBT) in Ternate as one of the eastern part of Indonesia often have problems that could caused by the lack of General Fuel Filling Station (pump station). Therefore it is necessary to study the development of pump stations required to fulfill the demand projection of subsidized fuel Premium Gasoline and Diesel Oil at the pump stations by using the engineering economic analysis as well as the locations of pump stations. The results of the development are 2 new additional pump stations required in 2013-2016, 1 unit new pump station in 2017-2021 and 1 unit new pump station in 2022-2023. The location of new pump stations are concentrated in South Ternate District, Central Ternate District and North Ternate District."

"[Skema pembiayaan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur semakin berkembang di Indonesia. Perkembangannya diikuti oleh beberapa program pemerintah guna melakukan percepatan infrastruktur. Skema pembiayaan ini berkembang terkait masalah pendanaan proyek yang sangat besar dan tidak bisa ditanggulangi secara penuh melalui dana Anggaran Pendapatan dan belanjaNegara (APBN) ataupun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini memberikan alternatif pembiayaan infrastruktur dengan memanfaatkan dana zakat yang potensinya mencapai 10-15 triliyun rupiah setiap tahunnya. Dana zakat ini merupakan aset yang sangat potensial untuk di manfaatkan mengingat negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim. Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dan profesional dibidang pelayaran rakyat dan pengelola dana zakat, guna mendapatkan data-data primer dan sekunder serta ditunjang oleh studi literatur terkait penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh hasil penelitianberupa potensi dana zakat untuk membiayai infrastruktur prasarana pelayaran rakyat dan faktor-faktor yang menjadikan dana zakat memiliki potensi pembiayaan serta menggambarkan skema pembiayaan proyek prasarana pelayaran rakyat berbasis dana zakat Hasil dari penelitian ini adalah terdapat potensi yang sangat besar pada danazakat yang dikelola oleh badan amil zakat di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek infrastruktur pelayaran rakyat berdasarkan aturan-aturan pemerintah dan syariat Islam serta fatwa ulama yang menjadi dasar pertimbangannya disertai dengan model skema pembiayaan proyek berbasis dana zakat.;Infrastructure finance projects schemes is growing in Indonesia. Its development followed by some government programs in order to accelerate infrastructure. This scheme evolved related funding issues very big project and can not be fully addressed through expenditure of funds and the State Budget(APBN) or fund Local Budget (APBD). This study provides an alternative of infrastructure finance by utilizing the potential of zakat funds which reach 10-15 trillion rupiah annually. The charity fund is a potential asset to be utilized given the state of Indonesia is predominantly Muslim. The method used was interviews with relevant parties and professional people in the field of pelra and zakah’s institution , in order to obtain primary data and secondary and supported by relevant research literature. This method is used to obtain the results of research in the form of potential zakat funds to financing utility infrastructure of pelra and the factors that make zakat funds have thepotential financing and describes the infrastructure project financing scheme based its funds. As the results from this study is that there is huge potential in zakah funds managed by the agency amil zakat in Indonesia that could be used to finance infrastructure projects seafaring folk by government rules and scholars of Islamic law and fatwa on which the consideration is accompanied by financing schemesproject-based zakah funds., Infrastructure finance projects schemes is growing in Indonesia. Itsdevelopment followed by some government programs in order to accelerateinfrastructure. This scheme evolved related funding issues very big project andcan not be fully addressed through expenditure of funds and the State Budget(APBN) or fund Local Budget (APBD). This study provides an alternative ofinfrastructure finance by utilizing the potential of zakat funds which reach 10-15trillion rupiah annually. The charity fund is a potential asset to be utilized giventhe state of Indonesia is predominantly Muslim.The method used was interviews with relevant parties and professionalpeople in the field of pelra and zakah’s institution , in order to obtain primary dataand secondary and supported by relevant research literature. This method is usedto obtain the results of research in the form of potential zakat funds to financingutility infrastructure of pelra and the factors that make zakat funds have thepotential financing and describes the infrastructure project financing schemebased its funds.As the results from this study is that there is huge potential in zakah fundsmanaged by the agency amil zakat in Indonesia that could be used to financeinfrastructure projects seafaring folk by government rules and scholars of Islamiclaw and fatwa on which the consideration is accompanied by financing schemesproject-based zakah funds.]"

"ABSTRAKDalam pemanfaatan teknologi informasi yang kritikal seperti e-commerce dan e-government, dibutuhkan sistem transaksi elektronik yang aman dan handal. Aman dan handal berarti memberikan jaminan terhadap keontentikan dari data atau transaksi elektronik, integritas data atau transaksi elektronik, dan nir-sangkal kepemilikan data atau transaksi elektronik.Untuk mengatur hal itu maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang di antaranya mengatur tentang tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik.Untuk menjalankan amanat hukum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membangun Infrastruktur Kunci Publik (IKP) Nasional dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Induk sebagai root anchor-nya. Untuk hal itu Kemenkominfo perlu menyusun Certificate Policy (CP) dan Certification Practice Statement (CPS).Penelitian dilakukan di PSrE Induk Infrastruktur Kunci Publik Nasional Indonesia di bawah tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika.Metodologi penelitian yang digunakan adalah action research, untuk membangun CP dan CPS digunakan kerangka kerja RFC 3647. Metode wawancara, telaah dokumen digunakan untuk mendapatkan data. Metode focus group discussion digunakan untuk validasi konsep rancangan.Hasil dari penelitian ini adalah satu dokumen CP IKP Nasional yang dapat digunakan oleh Kemenkominfo untuk mengatur kebijakan untuk pengelolaan seluruh sertifikat yang diterbitkan dalam IKP Nasional Indonesia, dan satu dokumen CPS Root CA Indonesia yang mendefinisikan prosedur dan praktek yang dilakukan oleh PSrE Induk dalam administrasi dan pengelolalaan sertifikat

---

ABSTRACTIn the critical use of information technology such as e-commerce and e-government, electronic transaction system needs safe and reliable. Safe and reliable means providing assurance for authencity of data or electronic transactions, data integrity or electronic transactions, and non-repudiation of data or electronic transactions.To set it, the government of Republic of Indonesia issues Law (UU) No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and Government Regulation (PP) No. 82 of 2012 on the Implementation of Systems and Electronic Transaction, of which regulates the electronic signature and electronic certificate.To execute the mandate of the law, the Ministry of Communications and Information Technology (Kemenkominfo) build a Public Key Infrastructure (IKP) and Root CA Indonesia as its root anchor. For that matter Kemenkominfo needs to write a Certificate Policy (CP) and Certification Practice Statement (CPS).The study was conducted at the Indonesia National Public Key Infrastructure under the responsibility of the Ministry of Communications and Information Technology.The research methodology used was action research, to build the CP and CPS we used RFC 3647 as framework. Interviews, and review of documents was methods used to obtain data. Focus group discussion method was used to validate the design.The result of this study is a CP document, which regulates the life cycle all over certificates issued in IKP National and a CPS document, which defines the procedures and practices conducted by rooted CA in the administration and management of certificate."

"Salah satu tugas dan fungsi BPH Migas adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT/ BBM bersubsidi) sesuai Perpres 191/2014. Kebijakan subsidi JBT meningkatkan beban APBN karena tingginya konsumsi JBT yang masih banyak tidak tepat sasaran. BPH Migas melakukan pengawasan BUP3JBT melalui berbagai media, salah satunya pemanfaatan digitalisasi nozzle pada penyaluran JBT sektor transportasi. Penelitian bertujuan membuat model pengawasan dengan memanfaatkan digitalisasi nozzle JBT untuk mengetahui volume penyaluran BBM bersubsidi, analisis potential loss atas pembulatan volume, serta standar minimal sampling. Penulis berperan sebagai Wakil Ketua bertugas membantu Ketua Tim dalam melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat penugasan. Kegiatan ini menerapkan kaidah Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), misalnya menggunakan APD, mematuhi protokol Covid-19, dan berkontribusi pada lingkungan khususnya pengurangan emisi gas rumah kaca. Penulis senantiasa memperhatikan etika profesi, misalnya sopan santun, menerapkan K3L, bertindak sesuai kompetensi, objektif, jujur, dan menjaga integritas. Metode yang digunakan adalah survei sampling ke penyalur JBT, analisis statistik pengolahan data, analisis SWOT, serta analisis manajemen perubahan berbasis digital. Hasil analisis menyimpulkan bahwa model pengawasan berbasis digitalisasi nozzle untuk JBT dilakukan dengan merubah pola verifikasi JBT menggunakan perangkat lunak pengolah data. Pengolahan data terkait potential loss dari pembulatan volume disarankan agar tidak ada pembulatan. Standar minimal sampling pada masa transisi adalah 10% dari populasi. Dampak pemanfaatan digitalisasi nozzle berdasarkan analisis SWOT dan juga manajemen perubahan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan JBT. Untuk mendapatkan hasil pengawasan berbasis digitalisasi nozzle yang optimal perlu dilakukan evaluasi baik di pihak verifikator BPH Migas maupun BUP3JBT.  

---

One of the duties and functions of BPH Migas is to carry out regulation and supervision provision and distribution of certain types of fuel (subsidized fuel/ JBT) based on Presidential Regulation 191 of 2014. Policy of subsidies on JBT increasing the burden on the APBN due to high consumption of JBT which is still don't use it right on target. BPH supervise of P3JBT Business Entities through various media, one of which is utilization of nozzle digitalization in distributing JBT for the transportation sector. This research aims to create a supervision model with utilizing JBT nozzle digitalization to determine the volume of subsidized fuel distribution, potential loss analysis on volume rounding, as well as the minimum sampling standard. The author serves as the vice chairman that helps the chairman in doing the works stated in the assignment letter. The implementation of this activity applies the principles of Health, Safety and Environment (HSE), for example by using PPE, complying with Covid-19 protocols, and contributing to environment, especially reducing greenhouse gas emissions. The author always pay attention to professional ethics, such as courtesy, implementing HSE, act according to competence, be objective, be honest, and maintain integrity. The method used is by conducted a survey of a sample of JBT distributors, statistical analysis of data processing, SWOT analysis, as well digital-based change management analysis. Results of these analyses is concluded that the monitoring model based on nozzle digitalization for JBT can be used by changing the JBT verification pattern using data processing software. Data processing related to potential loss from rounding volume is recommended that there be no rounding. Minimum sampling standards at the transition period is 10% of population. The impact of using digitalization nozzle based on SWOT analysis and also proven change management increase the effectiveness of JBT supervision. To get optimal monitoring results based on nozzle digitization requires good evaluations on the part of the verifier BPH Migas and P3JBT Business Entities."