Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 120251 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bambang Lukman Hadi
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas konflik yang terjadi antara Partai Komunis Indonesia dengan Partai Sosialis Indonesia dalam periode 1955-1960. Tahun 1955 ditandai dengan pemilihan umum pertama dan tahun 1960 ditandai dengan pembubaran Partai Sosialis Indonesia. Kurun waktu tersebut mencakup periode Demokrasi Parlementer serta peralihan kepada Demokrasi Terpimpin. Konflik PKI dengan PSI merupakan konflik yang berlatar be1akang ideologis. Secara historis konflik ideologi komunisme dengan sosialisme demokrat berawal dari perbedaan penafsiran terhadap Marxisme. Konflik Indeologi PKI dengan PSI mengakibatkan pertentangan kepentingan dimana satu sama lain menempatkannya sebagai lawan politik utama. Dalam sistem politik multi partai serta tumouhnya kekuatan ekstra parlementer seperti Sukarno dan militer, konflik PKI dengan PSI mewujud dalam pola-pola aliansi antara kekuatan-kekuatan politik ada. Menghadapi sejumlah isyu politik pada kurun waktu 1955-1960, PSI yang beraliansi dengan Masyumi serta dekat dengan Mohammad Hatta. Sementara PKI beraliansi dengan Sukarno. Telaah terhadap topik masalah tersebut didasarkan atas teori konflik. Dalam hal ini digunakan teori konflik dari Galtung yang memperlihatkan hubungan antara elemer-elemen konflik yaitu: perbedaan persepsi yang bersumber dari ideologi, perilaku konflik serta suasana konflik yang tercipta. Perbedaan persepsi akan membentuk perilaku konflik yang bertujuan menjatuhkan atau mengalankan lawan."
1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S5707
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Gatot Triandarto
"Skripsi ini berisi tentang pendeskripsian perjalanan Partai Komunis Indonesia antara tahun 1950 _ 1955. Hal utama yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini adalah adanya sejumlah perubahan penting yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia pada era Demokrasi Liberal. Pada saat itu, PKI tidak dapat berkembang menjadi Partai Komunis pada umumnya yang memiliki ciri khas sebagai partai yang revolusioner. Hal tersebut dikarenakan situasi dan kondisi pada. saat itu seperti tekanan dari pemerintahan yang saat itu didominasi oleh koalisi PNI dan Masyumi yang anti Komunis, ketidaksetujuan Presiden Sukarno terhadap konsep perjuangan kelas, dan faktor-faktor kultural yang ada pada masyarakat. Hal-hal tersebut menjadikan PKI melakukan revisi besar-besaran pada strategi dan taktik gerakannya. Apalagi pada era 1950-an awal, PKI sudah mencanangkan program pemenangan Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 1955. Keinginan PKI yang sangat besar untuk ikut dalam Pemilihan Umum itulah yang mendorong PKI meninggalkan pedoman teoritis organisasinya yang selama ini mengacu kepada Marxisme-Leninisme. Pada masa itu, PKI di bawah kepemimpinan Aidit menempuh jalur damai yang oleh beberapa penulis disebut garis kanan melalui aksi-aksi sosial kemasyarakatan. Strategi ini disatu sisi telah mengangkat perolehan suara PKI, sehingga keluar sebagai salah satu Partai yang memperoleh strata empat terbesar dalam Pemilihan Umum 1955. Tetapi disisi lain garis partai tersebut telah menghilangkan identitas idiologis yang sebelumnya menjadi ciri khas PKI. Skripsi ini tentu saja masih memiliki banyak sekali kekurangan baik dalam hal penggunaan diksi maupun dalam hal penyajian data. Oleh karena itu saya herharap agar penelitian ini dapat diteruskan dengan lebih dalam lagi mengingat masih banyak aspek yang belum tercakup di dalam skripsi ini."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S12354
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Jakarta: Komando Operasi Pemulihan, Keamanan dan Ketertiban, 1978
324.2 GER
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Catharina Haryo Soedirjo
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1982
S5503
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rusdi
"ABSTRAK
Latar belakang berdirinya Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena perbedaan kebijakan politik di dalam Partai Sosialis (PS) antara kelompok Amir Sjarifuddin yang lebih cenderung memihak blok komunis dengan kelompok Sutan Sjahrir yang menentang politik memihak tersebut. Sosialisme PSI disebut juga dengan sosialisme kerakyatan. Masyarakat yang dicita-citakan oleh PSI adalah masyarakat Sosialis, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sejak mulai berdirinya bentuk organisasi PSI adalah partai kader, akan tetapi karena kebutuhan untuk pemilihan umum sifat partai kader PSI makin lama makin bergeser ke arah partai massa. Namun demikian PSI tetap mengalami kekalahan dalam pemilihan umum 1955. Penyebab utama kekalahan partai PSI dalam pemilihan umum karena kelemahan partainya sebagai partai kader, penyebab lain karena terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan umum oleh partai-partai yang berkuasa.
Peranan kepolitikan PSI selama masa revolusi sampai pemilihan mumun pertama (1948-1955) dapat dilihat di pemerintahan dan di Lembaga Perwakilan Rakyat. Di pemerintahan PSI mewakili dalam empat Kabinet dari enam Kabinet yang pernah terbentuk pada masa itu. Di Lembaga Perwakilan Rakyat, mulai dari KNIP sampai DPRS PSI menjadi partai terkemuka, jumlah kursinya dalam lembaga tersebut menduduki posisi ketiga di bawwh POI dan Masyumi. Peranan kepolitikan PSI yang lebih konkret terlibat dari sikap PSI terhadap perundingan-perundingan yang dilangsungkan antara Indonesia-Belanda, seperti terhadap Persetujuan Renville, Pernyataan Roem-Royen, dan Konperensi Meja Bundar. Mengenai tuduhan PKI terhadap PSI yang menyatakan bahwa PSI terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat tentang tuduhan tersebut. Oleh karena itu tuduhan tersebut tidak lain hanyalah strategi PKI untuk memojokkan PSI dalam percaturan kepolitikan nasional. Peranan politik PSI pada periode {1948-1955) selain di tingkat nasional juga di daerah-daerah. Peranan tewreebut dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh cabang-cabang PSI di daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya.
Peranan kepolitikan PSI pasta pemilihan umum (1955-1960) dapat dilihat dari perjuangannya di DPR dan di Konstituante. Selain itu peran politik PSI yang tidak kalah pentingnya adalah peranan politik luar negeri yang dimainkannya, karena kebijakan politik luar negeri PSI pada dasarnya juga mencerminkan kebijakan politik luar negeri Pemerintah dan bangsa Indonesia. Peristiwa PRRIPermesta di awal tahun 1958 telah mempercepat berakhirnya peran kepolitikan PSI. Pembubaran PSI oleh Pemerintah tahun 1960 dihubungkan dengan keterlibatan beberapa pemimpin PSI dalam peristiwa PRRI-Permesta tersebut. Akan tetapi penyebab utama dibubarkannya PSI karena partai PSI selalu mengkririk dengan keras konsepsi Presiden dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya. Setelah PSI dibubarkan, PSI masih memperlihatkan peranan kepolitikannya dengan membentuk Liga Demokrasi bersamasama dengan partai-partai politik lainnya. Para tokoh-tokoh PSI bersama-sama dengan politisi partai lainnya dalam Liga Demokrasi memperjuangkan dan menyuarakan tuntutan demokrasi terhadap Pemerintah. Liga demokrasi pun dibubarkan oleh Pemerintah karena dianggap bertentangan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Dengan berakhirnya Liga Demokrasi maka berakhir pulalah peranan kepolitikan PSI di pentas kepolitikan nasional karena tidak mempunyai wadah lagi.
PSI ternyata tidak hanya dibubarkan,, tetapi para pemimpinnyapun ditahan dan dlasingkan oleh penguasa pada awal athun 1962. Penahanan dan pengasingan para pemimpin PSI dihubungan dengan tuduhan mengadakan rapat rahasia di Bali yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah, dan tuduhan terlibat dalam usaha percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Ujung Pandang. Akan tetapi semua tuduhan tersebut harsyalah skenario yang dibuat oleh PKI untuk melenyaikan pengaruh PSI dalam kehidupan politik Indonesia, karena setelah diadakan pemeriksaan tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya.
Selama memainkan peranan kepolitikannya, hubungan PSI dengan partai-partai lainnya seperti dengan PNI, Masjumi, NU, dan partai-partai lainnya cukup baik. Kendatipun pada masa-masa tertentu dan pada masalah-masalah tertentu terjadi perbedaan pandangan antara PSI dengan partai-partai tersebut, namun masih dalam taraf yang wajar dan tidak sampai menimbulkan konflik seperti yang terjadi antara PSI dengan PHI. Suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari tesis ini adalah bahwa PSI telah memainkan peranan kepolitikannya yang cukup penting dan berarti di pentas percaturan kepolitikan nasional selama periode 1048-1960. Dalam memainkan peran kepolitikannya itu terjadi konfllk antara PSI dengan PKI, dan PKI berhasil mendekati dan mempengaruhi Presiden Soekarno. Nampaknya Presiden Soekarno terlalu percaya pada fitnahan yang dilakukan oleh PKI terhadap PSI, dan selanjutnya PKI dan Presiden Soekarno berhasil menyingkirkan PSI dari percaturan kepolitikan nasional.
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: The New Nusantara Publishing Coy, 1960
324.2 Par
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996
S5660
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Suci Kamalia
"Penelitian ini membahas mengenai brand partai politik berdasarkan isu yang diwacanakan, dimulai dari identitas brand, posisi brand, dan citra brand. Studi ini berfokus isu anti poligami yang diusung oleh PSI dalam membentuk citra brand PSI. Penelitian ini menggunakan teori brand milik Aaker (1996) yang menyebutkan bahwa brand memiliki 3 (tiga) lapisan, yakni identitas brand, posisi brand, dan citra brand. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method atau metode campuran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah analisis isi dan wawancara. Subjek penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yakni subjek penelitian dengan analisis isi adalah berita di detik.com, dan informan non pemilih dan pemilih PSI. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan atau pergeseran dari identitas brand yang dibuat oleh PSI, posisi brand di media (detik.com), hingga pada citra brand di khalayak perempuan. Identitas brand PSI memfokuskan pada pemberdayaan perempuan dan pemuda yang masing-masing memiliki terdapat kebijakan janji PSI. Tetapi, ketika masuk ke media, ada pergeseran identitas brand PSI. Posisi brand PSI cenderung sebagai partai anti poligami dan keterwakilan perempuan. Isu-isu seputar kepemudaan dan perempuan lainnya tergerus oleh isu anti poligami dan hal inilah yang diaktifkan oleh PSI di media. Setelah adanya pergeseran dari identitas brand ke posisi brand PSI, citra brand PSI juga mengalami pergeseran. Menurut hasil penelitian, isu anti poligami hanya dijadikan awareness saja, agar masyarakat mengetahui bahwa PSI itu ada dan eksis. Terdapat benang merah antara non pemilih dan pemilih, yakni PSI mengusung isu anti poligami agar eksis di masyarakat, terlebih dengan PSI yang merupakan partai baru sehingga perlu untuk mengeksiskan partainya dibandingkan dengan partai-partai yang sudah lama.

This study discusses political party brands based on the issues discussed, starting with brand identity, brand position, and brand image. This study focuses on anti-polygamy issues promoted by PSI in shaping the PSI brand image. This study uses Aakers (1996) brand theory which states that a brand has 3 (three) layers, namely brand identity, brand position, and brand image. This research uses a mixed method approach or mixed method. Data collection techniques used were content analysis and interviews. The subject of this study was divided into 2 (two), namely research subjects with content analysis are news on detik.com, and non-voter informants and PSI voters. The results showed a difference or shift from the brand identity created by PSI, the position of the brand in the media (detik.com), to the brand image in the female audience. PSI brand identity focuses on empowering women and youth, each of whom has a PSI policy promise. However, when it entered the media, there was a shift in the PSI brand identity. The position of the PSI brand tends to be an anti-polygamy party and womens representation. Issues around youth and other women were eroded by the issue of anti-polygamy and this was what was activated by PSI in the media. After a shift from brand identity to PSI brand position, PSI brand image also experienced a shift. According to the results of the study, the issue of anti-polygamy is only used as awareness, so that the public knows that the PSI exists and exists. There is a common thread between non-voters and voters, namely PSI carries the issue of anti-polygamy to exist in the community, especially with PSI which is a new party so it is necessary to expose the party compared to old parties."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T55187
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>