Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeriode pemerintahan Prein Tinsulanonda ditandai oleh meningkatnya perhatian militer terhadap masalah legitimasi peran politiknya di negara tersebut. Usaha tersebut ditempuh melalui serangkaian program pembangunan pedesaan serta pembentukan organisasi-organisasi massa di seluruh wilayah Thailand, terutama wilayah-wilayah terpencil yang dianggap tawan terhadap ancaman komunisme. Dasar hukum bagi pelaksanaan program-program tersebut diperoleh melaini dua keputusan Perdana Menteri, yaitu Keputusan No.65/2525 yang berjudul "Policy of Struggle to Win Over Communism" dan Keputusan No.66/2523 yang berjudu1 "Plan for Political Offensive". Sehingga berdasarkan kedua keputusan tersebut, militer dapat masuk ke sektor-sektor sipil atas nama ancaman keamanan. Yang menarik dari masa pemerintahan Prem ini adalah adanya perubahan bentuk legitimasi politik yang dipakai dari masa-masa sebelumnya. Usaha legitimasi politik melalui cara konstitusional baru dimulai pada masa ini, sedangkan di masa-masa sebelumnya bentuk legitimasi yang dipakai lebih sering berupa bentuk legitimasi tradisional, yaitu tiga institusi utama Thailand Monarki, Agama dan Bangsa ataupun dalih untuk menyelamatkan kekacauan politik yang diakibatkan oleh ketidakbecusan para politisi sipil. Adapun penulisan skripsi ini sendiri berminat untuk mengungkapkan faktor-faktor apa yang ada di balik perubahan bentuk legitimasi politik militer pada khususnya dan peran politik militer pada umumnya setelah tahun 1980-an."

"Pada awalnya militer di Indonesia merupakan kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang bergerak menurut cara-cara militer dalam merebut dan atau mempertahankan kemerdekaan Rl yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelompok perlawanan rakyat tersebut dikenal dengan seperti antara lain Barisan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Pembela Tanah Air (PETA), Tentara Pelajar dan Tentara Keamanan Rakat (TKR). Kelompok-kelompok perlawanan rakyat yang belum terorganisasi sebagaimana lazimnya organisasi pertahanan dan keamanan di suatu negara ini merupakan salah satu unsur pergerakan kebangsaan Indonesia.Militer Indonesia tumbuh di dalam suasana revolusi fisik, dan kemudian berkembang mengaktualisasikan perannya hingga ke tengah percaturan politik bangsa, atau dengan perkataan lain teijadi perkembangan peran polilik militen Untuk mengetahui hakikat peran politik militer dalam pergerakan kebangsaan, mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang, dan sampai sejauh mana perkembangan peran politik militer dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, penulis melakukan suatu penelitian.Penelitian ini menggunakan metoda analisis kualitatif dan studi kepustakaan Adapun perumusan masalah yang diajukan menjadi pertanyaan-pertanyaan (research questions) dalam penelitian ini adalah :1. Apakah yang menjadi latar belakang aktualisasi peran politik militer di Indonesia?2. Apakah hakikat peran politik militer dalam penyelenggaraan kekuasaan negara?3. Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang?Kesimpulan yang penulis peroleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :Latar belakang aktualisasi peran politik militer di Indonesia adalah kuatnya penghayatan terhadap situasi dan nilai-njlai revolusi sejak sebelum dan pasca proklamasi di kalangan militer, situasi pertikaian politik yang teijadi pada masa pasca proklamasi, dan sikap kalangan militer yang tidak mau tunduk pada tekanan kekuasaan sipil, Serta adanya kepentingan-kepentingan politik yang mendukung perlunya aktualisasi peran politik militer.Hakikat peran politik militer Indonesia pada awalnya merupakan manifestasi kesadaran dan tanggungjawab sosial serta semangat perjuangan para pemuda Indonesia yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan rakyat. Manifestasi ini menyatu ke dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan selanjutnya setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945, menunjukkan bahwa militer di Indonesia dapat digolongkan sebagai militer revolusioner sebagaimana dimaksud oleh Amos Perlmutler. Karakteristik revolusioner inilah yang menjadi watak peran politik militer di Indonesia, tatkala militer berperan aktif di dalam persoalan-persoalan politik bangsa yang pada periode 1950 sampai 1959 marak dengan pertikaian antar partai dan antara partai dengan militer. Peran politik militer ini memuncak pada peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965.Mengapa peran politik militer di Indonesia bisa berkembang, karena didukung oieh berbagai faktor yang memungkinkan semakin meluasnya peran politik militer. Faktor yang dimaksud antara lain faktor karakteristik yang terbentuk sepanjang revolusi fisik, faktor situsional yang terbentuk pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, serta faktor-faktor konstitusional yang memperkukuh eksistensi militer di tengah mekanisme perpolitikan bangsa. Perkembangan peran politik militer ternyata tidak terbatas hanya pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, namun lebih jauh telah mendominasi penyelenggaraan pemerintahan negara selama tiga puluh tahun lebih berkuasanya orde baru. Implementasi peran politik militer Indonesia antara lain teraktualisasi melalui ikut sertanya militer dalam penentuan haluan negara serta pengendalian politik dan strategi nasional, memainkan peran sebagai pelopor dinamisalor, dan stabilisalor dalam memelihara dan memantapkan stabilitas nasional di segala bidang yang akhirnya peran politik militer teraktualisasi secara melembaga dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI."

"Budaya politik merupakan refleksi perjalanan budaya suatu bangsa yang berpengaruh atas terciptanya sistem politik. Budaya politik adalah cerminan antara perilaku budaya dan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Praktek politik menunjukkan jika budaya politik di suatu negara telah matang, misalnya menghargai perbedaan antar kelompok, dewasa di dalam persaingan, dan cara untuk memperoleh kekuasaannya dicapai secara etik, maka budaya politik akan tercermin sebagai puncak dari pengabdian partai politik dan tokoh politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Praktek politik Indonesia di era liberal yang di tandai dengan transaksi dan pragmatisasi menunjukkan adanya pergeseran budaya politik dari legitimasi moral ke legitimasi modal sangat bertentangan dengan nilai nilai perjuangan kemerdekaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembalikan budaya politik Indonesia yang berdasar pada etika dan sistem nilai Demokrasi Pancasila bisa di lakukan dengan memperkuat Ideologi Pancasila, perbaikan regulasi yang memperkokoh kaderisasi, dan memperbaiki perilaku politik yang bijak dan dewasa."