Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis tentang startegi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi pemilu. pertam, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender , dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik . ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. diluar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen."

"Tema mengenai pemuda dan kepemimpinan pemuda merupakan tema yang sangat menarik dan tidak pernah habis dibicarakan. Berbicara mengenai pemuda, maka tidak dapat dilepaskan dari membicarakan energi perubahan yang senantiasa menyertainya. Sejarah telah menunjukkan bahwa dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat lainnya, para pemudalah yang senantiasa menjadi pelopor dan penggerak perubahan suatu bangsa atau masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pemuda diharapkan menjadi penggerak perubahan yang sama, yang dapat membawa Indonesia kembali ke kegemilangannya. Gerakan reformasi tahun 1998 yang dipelopori oleh para mahasiswa dan pemuda telah membawa Indonesia pada era keterbukaan. Saat inilah dimungkinkan adanya partisipasi politik masyarakat yang lebih luas melalui partai-partai politik sesuai dengan pilihannya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh manakah peran kepemimpinan pemuda terhadap perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia, khususnya peran melalui partai politik yang ada. Penelitian difokuskan pada Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PK Sejahtera) sebagai salah satu partai yang terdapat di Indonesia dan diketahui sebagai salah satu partai dengan kader muda terbanyak. Peran kepemimpinan pemuda dalam perubahan sosial politik Indonesia tersebut akan dijabarkan dengan terlebih dahulu mengenai bentuk kepemimpinan pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia, pandangan PK Sejahtera mengenai pemuda dan perubahan sosial politik itu sendiri serta pandangan PK Sejahtera mengenai konsep sosial politik masa depan Indonesia. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan metode etnografi, yaitu berusaha untuk memahami secara mendalam, utuh dan menyeluruh obyek yang diteliti, melalui wawancara mendalam dan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan informan yang terdiri atas mantan ketua-ketua BEM UI yang menjadi pelaku sejarah gerakan reformasi 1998 dan kemudian menjadi fungsionaris PK Sejahtera, salah satu pemuda pendiri PK Sejahtera, Ketua Kepemudaan DPP PK Sejahtera dan para narasumber diskusi mengenai PK Sejahtera yang dihadiri langsung oleh peneliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran kepemimpinan pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia cukup besar namun belum dapat dikatakan maksimal. Dalam konteks sosial politik Indonesia, para pemuda PK Sejahtera menjadi ikon gerakan politik baru dengan gaya berpolitik yang diluar kelaziman. Terutama sekali hal ini bersumber dari ideologi yang mereka pergunakan dalam berpolitik, yaitu ideologi Islam. ketidakmaksimalan peran para pemuda ini dalam melakukan perubahan sosial politik di Indonesia, terutama karena struktur sosial masyarakat Indonesia yang masih sangat mementingkan figur. Sebagai pemuda dengan pengalaman yang dapat dikatakan masih sedikit, sebagian pemuda kader PK Sejahtera ini belum mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Masyarakat belum memandang sebelah mata terhadap para agen pengubah ini."

"Sejak masa reformasi di Indonesia, Partai Politik diharuskan untuk didirikan dengan akta notaris. Hal itu sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik dan Akta Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik adalah tugas yang relatif baru bagi Notaris, dan oleh karenanya menghadirkan permasalahan dan kesulitan-kesulitan baru bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pendirian Partai Politik, dan juga pengambilan suara dalam sebuah Partai Politik. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan Partai Politik, Notaris harus berpegang teguh pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Partai Politik, sekaligus pada saat yang sama Notaris harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan ilmu kenotariatan. Bersamaan dengan silih bergantinya undang-undang yang mengatur tentang Partai Politik, terjadi pula perubahan pada tugas-tugas Notaris yang berhubungan dengan Partai Politik. Dikarenakan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, Notaris harus siap untuk melakukan penyegaran dan peningkatan terhadap pengetahuan ilmu yang dimilikinya. Dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan sekaligus pada saat yang sama juga mau melakukan inovasi secara kreatif, Notaris diharapkan bisa menjadi pelaku hukum yang profesional.

---

Since the reformation era in Indonesia, Political Parties are obliged to be formed with Notary?s Document. That is in accordance with Act number 2 of 1999 about Political Parties, Act number 31 of 2002 of Political Parties, and Act number 2 of 2008 about Political Parties. The task of making legal documents for the establishment of Political Parties is a relatively new task for Notaries in Indonesia and therefore it presents new problems and complications for Notaries to carry out their duties. For instance, the relatively huge amount of people involved required for the establishment of a Plitical Party, dan also the decision making an voting in Political Parties. To avoid making errors in carrying out their task, especially the ones that concerns Political Parties, Notaries must uphold the existing laws while at the same time they must also be able to be creative and inovative in doing their job for the sake of advancement for the notary's science. Together with the changes made in the laws governing Political Parties there are also changes in the details of Notary?s task in relevance with Political Parties. Because of the dinamics and changes in said rules, Notaries must be ready and willing to go through advancement programs so that they can always update their knowledge and skills. By upholding the laws and at the same time also willing to be creative and innovative, Notaries can be count on in the future to be a real professional jurist."

"Partai politik pada dasarnya adalah salah satu subsistem demokrasi yang terdapat di dalam masyarakat, karena partai politik itu merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang lama. Ada pun fungsi dari partai politik adalah bagi pemerintah partai politik bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. Dalam dunia politik, kampanye dan pemilu adalah bagian dari bentuk partisipasi politik, namun bukanlah indikator dari sebuah demokrasi. Partai politik adalah sarana yang tepat untuk dapat melakukana partisipasi politik tersebut, namun tidak semua partai politik dapat melakukan aspirasi politik.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai baru dalam pemilu 2004 yang di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Jakarta. PKS merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 "tersandung" aturan electoral threshold. PKS kemudian mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM dan setelah melewati sejumlah seleksi dan verifikasi KPU akhirnya PKS lolos menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan nomor unit 16 dari 24 partai yang lobos verifikasi. Dalam pemilu 2004, PKS tampil sebagai pemenang disusul Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta, PKS berhasil meraih 8.325.020 suara atau 7,34 % melebihi perolehan suara yang diraih PAN dan PBB. Kemenangan PKS di Jakarta pada pemilu 2004 ini sangat menarik untuk dikaji mengingat PKS adalah kelanjutan dari PK yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara yang signifikan. Perbedaan suara yang membuat PKS menang. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana strategi pemenangan Pemilu yang dibuat oleh PKS pada Pemilu 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi tiga, yang pertama yaitu bagaimana strategi kampanye yang dterapkan oleh DPW PKS DKI Jakarta, kedua peranan pemimpin partai dalam pemenangan pemilu 2004, dan yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan PKS menang dalam pemilu 2004 di Jakarta. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2004.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dan mengevaluasi kampanye DPW PKS DKI Jakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang di dalamnya tercakup mengenai kampanye politik, manajemen kampanye, strategi kampanye dengan penggunaan konsep political marketing & marketing public relation. Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus (case study), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah evaluatif. Pengambilan data menggunakan dua Cara yaitu pengambilan data primer (interview) dan data sekunder(studi dokumen & literatur). Setelah dilakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan, strategi yang membuat PKS unggul di Jakarta terdiri dalam lima tahap diantaranya : strategi diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan perumusan strategi (tahap pra kampanye), kemudian strategi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan direct selling, bazaar, pawai (tahap kampanye), strategi selanjutnya adalah pelatihan saksi intelektual (tahap minggu tenang), terakhir strategi yang diterapkan oleh DPW PKS Jakarta adalah melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara melalui saksi - saksi mereka yang ditempatkan di seluruh TPS serta turut melakukan penghitungan suara internal dengan sistem guickcount (tahap pemungutan & penghitungan suara)."

"Political party has been an important instution in the democracy system.The role is to unify nation and to grow free and justice and brotherhood to form an united nation...."

"Tesis ini membahas strategi politik Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu 2009, hal tersebut berkaitan dengan kebijakan partai yang menyangkut internal dan eksternal. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tekhnik pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi melalui buku, majalah, jurnal maupun Koran.Hasil penelitian ini menyarankan agar Partai Demokrat menjadi kekuatan strategis dalam menyalurkan aspirasi melalui kebijakan eksternal yang bersifat pembangunan sosial sehingga gap yang terjadi antara partai dan masyarakat menjadi lebih dekat, efek lainnya adalah dalam rangka pemenangan pada pemilu 2009; Kebijakan internal partai sebagai bagian konsolidasi adalah merupakan keharusan dalam menciptakan keteraturan dan keseimbangan partai sebagai partai modern. program-program Partai masih berorientasi dalam pemenangan pemilu saja belum mengarahkan pada penguatan masyarakat; pembangunan nasional dari Partai Demokrat ternyata selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Demokrat seharusnya sebagai mitra strategis untuk pembangunan nasional di Indonesia.

---

The study of this thesis focuses on political strategic of democrat party in winning the general election in 2009, and its related to the party policy both of internal and eksternal. This research applies qualitative method with case study approaching. Information collecting technic with in-depth interview, documentation study from books, magazines, journal and news paper.The result of this research is suggesting democrat party to be the strategic power in conducting the aspiration with eksternal policy on social development to close the gap between party and society. The other effect is to win general election in 2009. The party internal policy as the part of consolidation is imperative to create the regularity and stability as the modern party. The party's program were oriented in winning the election and its not aimed to the society strengthening, in the fact, the national development of democrat party were in accordance with development planning for the national middle term 2004-2009, the party of democrat as the endorsement of government should be the strategic partner for the national development in Indonesia."

"Tesis ini membahas evaluasi strategi komunikasi PKP INDONESIA dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan. Kekuatan dan kendala dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2009. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Visi dan Misi serta infrastruktur menjadi strategi mendasar bagi PKP INDONESIA, Faktor Meutia Hatta menjadi kekuatan partai ini kemudian Faktor kendala kurang minatnya kaurn perempuan menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih kongkrit, keterbukaan dalam proses penjaringan, dan pendidikan politik khususnya terhadap perempuan yang menjadi calon anggota legislatif agar strategi komunikasi partai politik dapat mencapai hasil yang maksimal.

---

This thesis discusses the strategy of evaluation in communication PKP INDONESIA member legislative candidates encompass women. Strengths and potential obstacles in the selectivity of women members in the legislative elections in 2009. The approach of this research is descriptive qualitative research. Results of this research concluded that the Vision and Mission and infrastructure to become a fundamental strategy for PKP INDONESIA, Mrs. Meutia Hatta factor into the strength of this party and then less interest factor constraints of women to become candidates for legislative members. Research suggests that this policy needed a more concrete, crawl in the process of scrutiny, and political education, especially against women who become candidate members of legislative communication strategy so that political parties can achieve maximum results."