Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini sebagai wujud hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan, sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan partisipatif yang dilakukan pada Kota Sawahlunto. Latar belakang tesis ini diasumsikan kepada sejauhmana Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan dan dukungan masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam proses pembangunan untuk mensukseskan program Pemerintah dan visi kota Sawahlunto. Partisipasi masyarakat di daerah akan sangat membantu meningkatkan kemampuan Daerah Kota atau Kabupaten dalam melaksanakan otonomi daerahnya.Paradigma pembangunan partisipatif mengedepankan upaya untuk melaksanakan pembangunan sebuah wilayah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada era ini partisipasi bukan lagi sebagai ancaman namun telah menjadi slogan yang menarik secara politis dan sebagai sebuah instrumen yang lebih efektif dan efisien, serta sebagai sumber investasi baru bagi pembangunan sebuah daerah. Pembangunan sebagai proses yang panjang, sejak diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap pembangunan tersebut. Dalam wacana ini, masyarakat adalah objek dan sekaligus merupakan subjek dan sasaran hingga pada saat yang sama, ia merupakan unsur yang dominan dalam keikutsertaannya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Penelitian tesis ini dilakukan di kota Sawahlunto dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling dimana informan pertama dapat memberikan petunjuk tentang informasi yang tepat dan mendalam atas informan yang berikutnya.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan saluran partisipasi yang diberikan dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah, sangat tergantung dari adanya goodwill pemerintah daerahnya. Bahwa dalam rangka menciptakan Good Governance diperlukan syarat antara lain responsif yang berarti cepat tanggap dan sekaligus memberikan respon positif atas aspirasi masyarakat yang berkembang. Kemudian, metode perencanaan partisipatif adalah merupakan metode yang telah disepakati dalam perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto. Metode partisipatif dalam pembangunan kota berarti suatu upaya melibatkan langsung masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi objek pembangunan ke perlakuan masyarakat sebagai subjek (pelaku/pelaksana) yang sekaligus juga perencana dan pemelihara pembangunan itu sendiri. Hanya saja realisasi sepenuhnya terhadap aspirasi masyarakat tidak mungkin bisa menjadi kenyataan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sebuah daerah. Program ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi aspirasi pembangunan yang tumbuh dari bawah. Program ini juga didasarkan atas asumsi segala bentuk pembangunan fisik Kota Sawahlunto dalam upaya mencapai visi kota Sawahlunto 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya pada hakekatnya adalah bermuara/berlokasi di Desa/Kelurahan.Tidak dapat dipungkiri bahwa tentunya terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi seperti: SDM yang kurang mendukung, kepentingan para kontraktor yang terganggu rejekinya serta hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan kegiatan program. Namun paling tidak, program yang dilaksanakan pada tahun 2001 ini telah berhasil untuk memberikan proses belajar untuk meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan kota dalam mencapai visi, karena masyarakat kota telah berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasilnya. Meningkatkan kemampuan masyarakat (mendidik masyarakat untuk belajar membuat perencanaan dan mengelola semua proses pembangunan sesuai dengan potensi/sumber daya yang tersedia). Memberikan kewenangan dan kepercayaan yang lebih luas kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri. Pemberdayaan tenaga kerja potensial di tingkat Desa dan membantu pengurangan beban pengangguran selama program berlangsung, serta demi meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong-royongan masyarakat.Pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dapat dikatakan masih berorientasi partisipatif efisiensi. Partisipatif efisiensi lebih mengarah kepada kepentingan pemerintah. Hal ini dapat menjadikan beberapa asumsi yang tidak sesuai dengan konsep pembangunan partisipatif Mikkelsen dimana feed back yang diharapkan adalah adanya proses belajar sebagai kegiatan pembangunan. Asumsi dari tinjauan konsep pembangunan partisipatif dapat mengkritisi program ini sebagai kegiatan eksploitasi dan mobilisasi terhadap masyarakat kota dalam suatu kegiatan pembangunan. Pemerintah Kota Sawahlunto diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan untuk lebih berani memberikan kesempatan dalam berbagai bentuk dan saluran partisipasi masyarakat kota."

"Perubahan lingkungan yang cepat telah memaksa pemerintah daerah Pemda perkotaan mengembangkan strategi perencanaan kota yang efektif mewujudkan kenyamanan masyarakat. Tangerang Selatan Tangsel merupakan salah satu daerah yang berubah cepat, sehingga analisis perumusan strategi perencanaan kota layak huni livability di Tangsel sangat menarik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses serta hasil perencanaan livability di Tangsel, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang mengkolaborasikan antara perencanaan livability dan kerangka manajemen strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemda Tangsel telah berinisiatif membangun livability, yang dibuktikan dengan munculnya konsep dan tujuan livability dalam pernyataan visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD . Namun, visi dan misi tersebut tidak dilanjutkan menjadi pernyataan tujuan, sasaran strategis dan program strategis yang efektif mendukung pernyataan visi misi. Keadaan ini terjadi karena perencana tidak mengikuti aturan dalam perumusan strategi, yaitu rumusan strategi yang saling terkait dan berkesinambungan, hasil rumusan strategi pada tahap sebelumnya tidak digunakan sebagai acuan untuk merumuskan strategi selanjutnya. Menggabungkan perencanaan livability dengan manajemen strategis seperti dalam penelitian ini merupakan metode untuk menghasilkan strategi perencanaan yang efektif, yang mendukung keberhasilan pencapaian konsep livability.

---

Rapid environmental change has forced urban local governments to develop appropriate and effective urban planning strategies so that people do not lose their comfort. South Tangerang city is one of the regions in Indonesia that change fast enough, so the analysis of Tangsel 39 s livability strategy formulation is interesting. This research aims to analyze the process and result of the livability planning in South Tangerang, use qualitative method with case study approach that collaborated between the livability planning and the strategic management framework. The analysis shows that South Tangerang Local Government has had initiative to build a livable city, as evidenced by the emergence of vision and mission of livable city in the development strategy planning. However, the vision and mission are not maintained in the statement of strategic goal, objectives and strategic programs. This situation occurs because the planners do not follow the rules of strategy formulation, which is inter related and continuous inter phase formulation, the result of previous stage formulation is not used as a reference to formulate the next strategy. Combining livability planning with strategic management in this research is a method to produce an effective planning strategy, which supports the successful achievement of the livable city concept."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Fasilitator Pembangunan dan Keikutsertaan Masyarakat dan dalam Persiapan Pelaksanaan Proses Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi (Studi Kasus di Kelurahan Cimuning Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi). Penelitian ini penting mengingat salah satu perubahan yang mendasar di era reformasi ini adalah perubahan relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perubahan yang didorong oleh paket kebijakan desentralisasi yang digebut UU Otonomi Daerah seharusnya diikuti oleh perubahan kelembagaan dan paradigma penyelenggara pemerintahan. Perubahan sistem dari sentralistik ke desentralistik haruslah diikuti oleh perubahan watak penyelenggara pemerintahan dari birokratis menjadi partisipatif. Oleh sebab itu aparat pemerintah seharusnya menyadari bahwa partisipasi masyarakat harus dijadikan arus utama dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan maupun pembangunan.Dalam upaya mengikutsertakan masyarakat pada persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan diperlukan fasilitator yang diharapkan dapat berperan sebagai pendidik (educator) dan pemercepat terjadinya pembahan di masyarakat (enabler). Sebagai educaror dan enabler seorang fasilitator harus membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka dan mengidentifikasikan masalah masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif diperoleh melalui proses studi kepustakaan wawancara dengan informan, dan observasi Iapangan. Selama dilakukan penelitian, pemilihan informan dilakukan dengan purposif dan Snowball sampling, dimana informan yang dipilih secara purposif sampling yaitu 2 (dua) orang fasilitator pembangunan, memberikan data informan berikutnya atau informan lanjutan yaitu dari pihak masyarakat sipil yang akan memberikan inforrnasi Ianjutan yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain dua orang fasilitator, informan yang dipilih secara purposif sampling juga adalah pihak aparat Kelurahan Cimuning yaitu Lurah dan Kasi Ekbang serta perwakilan RW sebagai pihak penyelenggara kegiatan.Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa, meskipun persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan diupayakan melibatkan seluruh komponen, stakeholder atau governance kelurahan, namun masih banyak pihak- pihak di luar komponen tersebut yang tidak terfasilitasi dan terwakili seperti janda miskin, kaum duafa atau masyarakat yang terpinggirkan selama ini (marginal). Dengan demikian persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Cimuning belum dapat dikatakan partisipatif karena belum melibatkan masyarakat secara luas, terutama masyarakat marginal.Peran fasilitator pembangunan sebagai educator dan enabler, dalam membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasikan masalah mereka kurang mendukung pada persiapan pelaksanaan proses perencanaan partisipatif, karena dalam melakukan peran tersebut fasililator tidak menggunakan metode-metode atau teknik-teknik perencanaan partisipatif.Keberadaan kelompok wanita yang tergabung dalam organisasi PKK dan kelompok pengajian ibu Cimuning, beberapa anggotanya diundang dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan., namun pada saat kegiatan sosialisasi kehadiran mereka berdasarkan undangan saja, hanya diam dan tidak aktif berbicara seperti pada sesi tanya jawab yang dipimpin oleh fasilitator. Sikap diam mereka disebabkan beberapa faktor antara lain: mereka umumnya sungkan dan malu untuk bicara di muka umum, sebagian dari mereka disibukan oleh mengurus anak-anaknya yang ikut pada saat kegiatan sosialisasi."

"Penyelenggaraan pembangunan, terutama di perkotaan, menghadapi situasi yang semakin kompleks di era desentralisasi ini, seperti: bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, kurang terkendalinya perkembangan sektor informal, keterbatasan infrastruktur perkotaan, degradasi kondisi sosial dengan semakin mudahnya terjadinya konflik dan lain sebagainya.Contoh kasus pada penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertumbuhannya semakin menjamur, potensial berkembang menjadi konflik kepentingan antara pemerintah (sebagai pengambil kebijakan) dengan masyarakat PKL (sebagai pengguna).Dari kajian analisis SWOT, AHP, dan Game Theory yang digunakan, didapatkan angka-angka yang menunjukkan pilihan-piihan tindakan. Pilihan tindakan Pemerintah adalah merelokasi PKL ke lokasi dengan prasarana / sarana yang memadai dengan tetap memperhitungkan kestrategisan lokasi (0.231), sedangkan pilihan tindakan masyarakat PKL adalah, bersedia pindah asalkan menempati lokasi strategis / ramai untuk memperoleh lingkungan kondusif bagi kemajuan usahanya (0.211). Hasil bersamanya merupakan strategi yang bersifat "win-win solution", memuaskan semua pihak dengan payoff akhir (0.231;0.211).Fakta ini menunjukkan bahwa :1. Tujuan hilangnya gap antara harapan dan fakta yang ada selama ini, dapat segera tercapai. Harapan, Pasar Pembangunan sebagai kawasan dagang yang nyaman akan terwujud, sedangkan fakta teridentifikasinya masalah-masalah kawasan yang ada selama ini akan berangsur hilang.2. Strategi kebijakan pemerintah ini, yang melihat keberadaan PKL sebagai suatu peluang bukan ancaman menggambarkan sikap pemerintah yang cukup strategik, karena dengan merelokasi tidak ada lagi konflik pemanfaatan ruang, yang secara bergulir pada gilirannya akan tercapai juga sasaran-sasaran lainnya, seperti : tumbuhnya kemampuan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, memperkaya citra kawasan (baik sosial, ekonomi, pariwisata, maupun fisik kota), katup pengaman bagi kemiskinan dan pengangguran, menurun kan potensi konflik, dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai visi-misi pemerintah.3. Bagi masyarakat PKL situasi ini memberikan semangat dan harapan lebih besar untuk maju, karena keberadaannya diberi ruang dan iklim yang kondusif. Diharapkan, dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi usaha formil.Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan kajian dan rekomendasi yang berdaya-guna dalam pengambilan kebijakan publik, baik oleh jajaran pimpinan Dept. Kimpraswil, maupun Pemda,khususnya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung."

"The development of many in most regencies/minicipalities in cross-border area is left behind,compare with the development archieve in other regions in Indonesia

---

"