Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya pemerintahan Habibie pada pertengahan tahun 1998 mengakibatkan terpencarnya pusat-pusat kekuatan politik massa yang selama orde Soeharto terpusat hanya pada Golkar. Kondisi yang mirip tahun 1950-an ini telah meneguhkan ingatan kita akan munculnya kekuatan-kekuatan yang berbasis pada paham "primordialisme". Salah satu kekuatan massa Islam yang selama ini eksis adalah warga NU (nahdhiyin). Kesepakatan para ulama NU pada tahun 1984 di Situbondo untuk mengembalikan organisasi ini kepada "khittah 1926" yang menyatakan bahwa NU bukanlah organisasi politik dan sekaligus mempersilahkan warganya untuk bersikap netral dan bebas masuk ke partai politik manapun membuat warga NU `kebingungan' untuk menyalurkan aspirasi politik pada Pemilu demokratis tahun 1999 yang telah dirancang oleh Pemerintahan Habibie. Atas dasar itulah, beberapa pengurus PBNU dan para politisi NU yang selama ini dipinggirkan oleh PPP, seperti Matori Abdul Jalil, dengan dukungan Abdurrahaman Wahid yang saat itu menjabat Ketua Umum PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini merupakan jendela' (window) yang digunakan oleh para elit politik NU yang memiliki keinginan untuk menjawab kehendak warganya di satu sisi disamping keinginan mereka sendiri untuk terjun langsung ke dalam kancah perpolitikan Indonesia. Munculnya PKB yang mewakili kelompok Islam tradisionalis dan secara historis sangat `dekat' dengan kelompok nasionalis sekuler, membuat golongan Islam modernis terpaksa mengencangkan barisan dengan membentuk "poros tengah". Pertentangan dan manuver politik antara ketiga kelompok kekuatan massa - kaum nasionalis, tradisionalis, dan modernis - melawan kekuatan lama Partai Golkar dalam perebutan kekuasaan telah menjadikan peristiwa ini sebagai komoditas politik para peliput berita. Mereka melakukan liputan dan suguhan berita-berita mengenai hal itu berdasarkan sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Tesis ini menganalisis berita-berita mengenai NU dari empat surat kabar (Republika, Duta Masyarakat Baru, Kompas, dan Media Indonesia) tentang komunikasi dan konflik politik yang dilakukan tokoh NU - terutama Gus Dur -- dan para tokoh dari ketiga kekuatan lainnya dalam perebutan kekuasaan menjelang SU MPR 1999. Ada empat item berita yang diambil dari masing-masing surat kabar tersebut (jumlah seluruhnya 16 item berita). Dua berita mewakili komunikasi dan persuasi politik, yakni berita tentang Istighotsah dan Doa Politik Warga MI dan Pertemuan Ciganjur sebagai Persuasi Politik. Sedangkan dua berita lainnya mewakili konflik politik yakni berita tentang wacana Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam dan konflik Perebutan Sisa Kursi hasil Stambuss Accord pada Pemilu 1999. Perspektif konstruksionisme Berger yang dipakai dalam memandang berita-berita mengenai NU dengan framing analysis model Pan dan Kosicki diharapkan mampu melihat "realitas simbolik" tentang `pergulatan politik' diatas yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh bagi pencitraan masing-masing organisasi yang dibawahinya. Tentu saja pilihan angle berita dan penggalan kalimat yang sengaja dikemas oleh media sangat ditentukan oleh gagasan para wartawan, praktek-praktek wacana dan terutama ideologi organisasi media itu sendiri. Ideologi pada tesis ini diartikan sebagai sekumpulan sistem ide dalam pengertiannya yang juga termasuk pengertian yang oleh Gramsci disebut `ideology organic' yang bersifat historis dan diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Kuatriya `hegemoni ideologi' media dominan dalam menciptakan realitas simbolik mengakibatkan munculnya `hegemoni tandingan' (counter hegemony) yang memberikan ruang publik bagi kelompok atau media yang dirugikan dan dipinggirkan untuk memberikan `konsep tandingan' sebagai alternatif ideology. Dengan demikian, realitas social yang dikonstruksi tidak bersifat tunggal melainkan muncul sebagai "realitas yang beragam" (multiple reality). "

"Penelitian tentang kekalahan partai politik berbasis keagamaan pada suatu daerah tertentu masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena sebenamya berbagai kasus yang berkaitan dengan kekalahan suatu parpol berbasis keagamaan itu tidak gampang untuk dikalahkan oleh partai yang platform-nya berlawanan dengan partai keagamaan dimaksud. Dari delapan kali Pemilu pertama yang pernah diselenggarakan di Indonesia Parpol Islam selalu memenangkan perolehan suara, namun pada Pemilu 1999 Parpol Islam itu mengalami kekalahan. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai kekalahan Parpol Islam tersebut.Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor mengapa kekalahan Parpol Islam terjadi di Kota Pekalongan. Permasalahn yang diajukan berkait dengan variabel yang menyebabkan kekalahan serta sebaliknya mengapa PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu di basis pemilih Islam yang telah lima kali menggungguli perolehan suara dibandingkan dengan kalangan nasionalis sekuler. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori elite, teori konflik, teori korporatisme, teori negara, teori perilaku pemilih, dan teori demokratisasi, yang digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut.Dengan menggunakan teknik wawancara mendalarn dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari analisis tersebut penulis menemukan bahwa : kekalahan Parpol Islam di Kota Pekalongan pada Pemilu 1999 disebabkan konstelasi politik nasional yang kala itu sedang terjadi perseteruan di antara elite politik Orde Baru, daya tolak kekuatan Islam politik, dan daya tarik politik Megawati Soekarnoputri.

---

The Lose of Islamic Political Parties during 1999 Election: A Case Study in Pekalongan CityResearches on the lose of religious political parties in certain districts are not common. This research is important because in most cases, religious political parties rarely defeated by political parties from opposing religious base. From the total of 8 elections ever held in Indonesia, Islamic political parties always win considerable votes but it was in 1999 election that Islamic political parties had to face a defeat. There was no research covering the lose of Islamic political parties up to this point.This research is focus on the factors of why Islamic political parties lose in the election at Pekalongan. The problem posed in this research related to what variables which caused the lose and why PDI Perjuangan, which had won over other secular-nationalist political parties for five times, can win the election in Islamic hardcore areas. To answer these problems, this research use theories of elite, conflict, corporatism, state, voting behaviour and democratisation as a tool of analysis.Data collected by in-depth interview and library research, which analysed later by qualitative analysis. The writer concluded from the analysis that the lose of Islamic political parries in Pekalongan during 1999 election was cause by the conflict inside the national political constellation between the New Order elites, the decreasing power of Islamic politics and the increasing power of Megawati Soekamoputn."

"Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan perilaku self-disclosure yang dilakukan oleh individu beretnis Tionghoa. Studi yang mengambil setting di Jakarta ini bertujuan untuk menjelaskan peranan aspek kultur dalam melakukan self-disclosure pada kelompok tersebut. Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif - konstruktivistik untuk mengetahui perilaku self-disclosure di kalangan etnis Tionghoa.Proses pengumpulan data dilakukan pada awal tahun 2001 hingga pertengahan 2002. Kegiatan ini melibatkan teknik participant observation dan teknik wawancara mendalam terhadap lima informan (yang atas permintaan mereka, nama mereka akan dituliskan berdasarkan inisial saja). Kemudian, hasil temuan lapangan dikategorikan ke dalam empat bagian yaitu profil informan, identitas ketionghoaan, interaksi informan dengan kelompok Pribumi (nonTionghoa) dan perilaku self-disclosure.Dalam studi ini ditemukan bahwa identitas etnisitas (ketionghoaan) yang utama ditentukan oleh asal usul kelahiran, yang lainnya berdasarkan pada tradisi dalam keluarga. Selain itu, terkadang identitas etnis tersebut ditentukan oleh cap sosial (labeling) ataupun oleh peraturan hukum tertentu. Selain itu, studi ini menemukan bahwa dalam berinteraksi, inforrnan melakukan kegiatan interaksi yang tidak terbatas pada kalangan mereka sendiri (sesama Tionghoa). Mereka berinteraksi dengan warga Pribumi serta memiliki kegiatan (ruang/tempat) yang notabene tidak didominasi oleh warga Tionghoa raja.Studi ini mengemukakan bahwa perilaku self-disclosure dimaknai sebagai perilaku komunikasi, khususnya sebagai cara berinteraksi, sarana untuk berbagi (sharing) maupun strategi untuk menyelesaikan masalah. Perilaku ini bagi mereka bertujuan untuk menjadi sarana berinteraksi, menciptakan kenyamanan (fisik dan psikologis) serta memungkinkan mereka untuk mengontrol situasi komunikasi yang sedang berlangsung.Pada prakteknya, pemilihan topik pembicaraan berkaitan erat dengan risiko atau konsekuensi yang mengikuti perilaku self-disclosure tersebut. Artinya, pemilihan topik diupayakan sedemikian rupa agar memiliki derajat risiko yang kecil. Oleh karena itu, selain pemilihan topik pembicaraan yang khusus, penetapan hubungan menjadi aspek lain yang dinilai penting ketika individu akan berself-disclosure. Adapun topik-topik yang dipilih adalah topik pembicaraan mengenai keluarga, kesehatan, hobi/minat, pergaulan dengan lawan jenis dan kegiatan di tempat kerja/kuliah. Sementara itu, jenis hubungan yang dipilih adalah hubungan yang bersifat spesifik dan telah berlangsung secara mapan. Hubungan yang diutamakan adalah hubungan persahabatan, lalu hubungan keluarga dan terakhir adalah hubungan pasangan (hubungan percintaan (pacaran) dan hubungan perkawinan).Jika dikaitkan dengan communicator style yang ada pada informan, studi ini tidak menemukan cara pengucapan yang cadel maupun penggunaan kata ganti berupa 'lu orang', 'dia orang', 'kita orang', dll. Sementara itu, jika dikaitkan dengan gaya komunikasi (dari Stella Ting-Toomey et.al), mereka dapat dikatakan menganut gaya komunikasi personal style (gaya personal). Gaya personal berorientasi kepada individu (komunikator) yang lebih menekankan pada aspek "aku" (identitas ego).Dalam studi ini juga ditemukan bahwa informan menetapkan pertimbangan khusus berself-disclosure. Menurut informan, pertimbangan khusus perlu diperhitungkan karena biasanya informasi yang dipertukarkan menyangkut hal-hal yang khusus (rahasia/intim), jadi tidak setiap orang dapat mengetahui informasi tersebut. Dalam hal ini pertimbangan khusus itu meliputi penetapan tempat yang spesifik, tidak terganggu oleh kehadiran orang banyak (waktunya khusus), dan sedapat mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki usia yang relatif sebaya.

---

The research is trying to describe self-disclosure acted by individual from Chinese ethnic. This study takes place in Jakarta and aim to give explanation of the cultural role in acting self disclosure in the group. In carrying out this research, the researcher is using qualitative-constructive approach to find the self-disclosure in the circle of Chinese group.

Data processing was collected in early 2001 through mid 2003. It is using participation observation and in-depth interview technique to the-five informant (which as asked, they want to use an initial name only). Afterwards, the field result is categorized to 4 (four) parts that is Informants profile, Chinese identity, Informants interaction with the indigenous people (non Chinese) and Self-disclosure.

The study has found that identity ethnicity (Chinese) primary is determined by the history of its lineage and others by family tradition. Besides, the ethnic identity is determined by social labeling or by certain rule law. Furthermore, the study found that in their interaction, informants are doing unlimited interaction activities in their own circle (Chinese circle). They interact with the indigenous people and doing activities (space/place), which is not dominated by Chinese group.

This study is putting forward that self-disclosure is a meant to be as communications performance, particularly as the way of interact, tool for sharing and problem solving strategy. To them, self-disclosure purpose as interaction tool, creating comfortable (physic and psychologist) and enable them controlling the-on-going communications situation.

Practically, the selection of discussion topic is closely related with the risk or consequence, which follows the self-disclosure. Meaning that the topic has in such a way tried to have a minimum risk. So that besides particular conversation topic, the establishment of relations is another aspect considered as important thing to the individual who wants to have a self-disclosure. More over, the selected topics are around their family, health, and hobby; socialize with the opposite gender and work/campus activities. In the mean time, the type of relations selected is specific relation and has a long time established been built. The prominent relation for them is friendship relation, family relation and last is couple relation (engagement relation/marriage relation).

If it is connected with the informant's communicator style, this study has not found the way of suffer pronounce or the user of 'lu orang`(you), ' dia orang`(he/she/they), 'kita orang' (we/us), etc. While if it is connected to communication style (from Stella Ting Toomey eta!), they can be said followed communication style of personal style. The personal style is more oriented to the individual (communicator) which more emphasis on the "me" aspect (ego identity).

In this study also found that the informants determine particular consideration for self-disclosure. According to the informants, this particular consideration are needed to be considered as usually the exchange information contains confidential thing, which is only for certain person who they can share with. In this case, the particular consideration include determination of specific space, is not bothered by the presence of many people (particular time), and as possible as acted by those who have the same age."

"Penelitian ini membahas kebertahanan organisasi yang memiliki Ideologi tasawuf dengan menggunakan sudut pandang tasawuf sebagai Islam modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan horizontal dan vertikal organisasi PSW yang didasari oleh ideologi Wahidiyah sehingga menghasilkan kebertahanan organisasi. Penerapan ideologi Wahidiah dalam organisasi dijelaskan dengan proses dialektika konstruksi sosial Peter L. Berger melalui fase ekternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh. Subjek penelitian ini adalah pengurus pusat PSW. Objek penelitian adalah kebertahanan organisasi Islam yang berideologi tasawuf yaitu Penyiar Sholawat Wahidiyah (PSW). Lokasi penelitian berlangsung di lokasi pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, Pondok Pesantren At Tahdzib, Jombang, Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan PSW merupakan organisasi Islam berideologi tasawuf modern yang ditunjukkan dari struktur organisasi dan keterbukaan organisasi. PSW didirikan tahun 1964 oleh KH. Abdoel Madjid Ma?roef, di Kediri, Jawa Timur. KH. Abdoel Madjid Ma'roef juga sangat dihormati sebagai pengasuh pondok pesantren, anggota syuriyah NU, dan yang paling utama sebagai Muallif (penyusun) Sholawat Wahidiyah. Dengan berbagai posisinya tersebut, KH. Abdoel Madjid Ma?roef dianggap memiliki kharisma sehingga kedudukannya tetap dipertimbangkan dalam organisasi PSW meskipun beliau sudah wafat. Tujuan organisasi ini adalah menyebarkan ajaran Wahidiyah pada masyarakat jami?al ?alamin. PSW memiliki prinsip tasawuf yang diterapkan dalam berbagai kegiatan internal dan eksternal. Dalam kegiatan eksternal, PSW menjalin hubungan horizontal dan vertikal. Prinsip tasawuf yang diterapkan merngandung aplikasi dari konsep civil society I sehingga pengamal Wahidiyah PSW bersikap toleran, egaliter, solider, dan mandiri. Dalam hubungan vertikal, PSW menjalin interaksi terhadap pemerintah sebagai wujud kepatuhan pada norma dan hukum. PSW berusaha mendapat legalitas dari pemerintah sehingga mampu mendukung PSW dan tetap bertahan ditengah kritik dari organisasi lainnya. Penguatan secara internal dan jalinan hubungan eksternal tersebut menjadikan PSW sebagai organisasi modern dan mampu bertahan sampai sekarang.

---

This study focuses on the viability of Tassawuf-based organization which uses tassawuf as a modern Islamic point of view. The purpose of this study is to explain the horizontal and vertical relationships within PSW organization, which is based on Wahidiyah ideology, in order to achieve the viability of organization. This study uses dialectical process and social construction theory by Peter L. Berger to explain about the implementation of Wahidiyah ideology in the organization through three phases of externalization, objectivation, and internalization. This study uses the qualitative method to collect a clear and thorough information. The subject of this study is the manager in PSW, while the object of this study is Penyiar Sholawat Wahidiyah (PSW) organization. This study is conducted in the central location of Penyiar Sholawat Wahidiyah (PSW) which is located in At Tahdzib Islamic Boarding School, Jombang, East Java.

The results show that PSW is an Islamic organization which is based on modern tassawuf ideology. It is shown through the structure and openness of the organization. PSW was established in 1964 by KH. Abdoel Madjid Ma?roef, in Kediri, East Java. KH. Abdoel Madjid Ma?roef was honored as the head of At Tahdzib Islamic Boarding School, the member of NU syuriah, and Muallif (the compiler) of Sholawat Wahidiyah. Because of that, KH. Abdoel Madjid Ma'roef was charismatic and his position was still considered in PSW organization even though he had passed away.

This organization aims to spread the Wahidiyah teachings to jami'al 'alamin society. Tassawuf principle is applied in external and internal activities within PSW organization. Through external activities, horizontal and vertical relationships are established. The tassawuf principle which is applied in the organization contains civil society I concept. As a result, those who practice Wahidiyah ideology are tolerant,egalitarian, considerate, and autonomous. Through vertical relationship, the interaction between PSW and the government is established as a manifestation of obedience to the norms and laws. PSW attempts to get legal agreement from the government in order to be supported and to survive from being criticized by other organizations. Through external and internal relationships, PSW can be a modern organization which is able to survive until now."