Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrindo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal, maka keputusan Menteri BUMN dipersamakan dengan RUPS. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS baik yang dilakukan karena lampaunya masa jabatan maupun karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam kasus PT Askrindo, dimana Pemberhentian dilakukan karena adanya kesalahan investasi, proses dan mekanismenya harus mengacu pada 3 ketentuan, yaitu UUPT, Peraturan BUMN dan Peraturan Perasuransian. Metode dalam skripsi ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

---

This thesis is discuss about the dismissal process of directors on State-Owned Enterprises regarding to Goverment Posisiton as a shareholder. This thesis Conducting the case study of dismissal process on finance investment director of PT Asuransi Kredit Indonesia. In the process of dismiss, the goverment take position as a sole shareholder, which the law stated that if the company have government as a sole shareholder, the decision of the Minister BUMN equalized with General Meeting of Shareholders (GMS). This matter suit to the dismissal provision in company law, which only allow to conduct by the GMS, whether it is done because the lapse of the term of office or for reasons which justified by the law. In the case of PT Askrindo where the dismissal done because of wrong investment, the process and mechanism should refer to the three provisions. That is the Company Law, Regulations on State Owned Enterprises (BUMN) and Regulation on Insurance Company. The methods form in this thesis is normative juridical, therefore do based on literature sources and interviews conducted with the parties concerned."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatussebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan danpermasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam asetNegara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untukmembayar utang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) dalam kasus KepailitanPT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desainperskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapatdilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUKepailitan dengan menghilangkan kata-kata "'terbagi atas saham”; MA SebagaiPengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnyamengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitanharus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayarutang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) sebagai salah satu syaratmengajukan Kepailitan.

---

ABSTRACTThe focus o f this study is discusses the Bankruptcy case o f PT DirgantaraIndonesia, which are shaped as the state-owned company based on theBankruptcy Law and problems related with assets o f PT Dirgantara Indonesia,including assets o f the state or assets of the company and the needs o f test for theability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case o fPT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptifdesign. Research results suggest that the best step that can be done is to changethe provisions o f the Explanation of Article 2, paragraph (5) o f Bankruptcy Lawwith erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a StateSupreme Court must be consistent with the decision, especially about thedecision o f the Supreme Court considered the status o f the state-owned companyassets; Bankruptcy Law should be revised to include tests o f test for the ability topay debt and financial health (solvency test) as one o f the requirements toBankruptcy."

"BUMN adalah sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum serta modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai badan usaha, BUMN memiliki kekayaannya sendiri yang terpisah dari keuangan negara. Kekayaan tersebut diatur menurut hukum perdata, termasuk hukum kepailitan. Karenanya BUMN memiliki kedudukan yang sama dengan badan hukum privat lain dalam kepailitan. Untuk dapat dipailitkan, BUMN harus memenuhi syarat memiliki dua orang kreditor atau lebih dan tidak membayar salah satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan diajukan oleh BUMN sebagai debitor, para kreditornya atau pihak kejaksaan dalam hal demi kepentingan umum. Namun dalam UUKPKPU, diadakan pengecualian untuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik (seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham), permohonan kepailitannya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan saja. Perum memenuhi kriteria sebagai BUMN jenis tersebut, sedangkan Persero tidak karena modalnya yang terbagi atas saham. BUMN setelah dipailitkan juga teta dapat menjalankan usahanya demi keuntungan dan/atau menghindari kerugian pada harta pailit. PT. DI sebagai BUMN berbentuk Persero diajukan kepailitannya oleh para mantan karyawannya sejumlah 6.561 orang sebagai kreditor yang memiliki piutang kompensasi pensiun atas PT. DI. Karena memenuhi semua syarat kepailitan, Pengadilan Niaga menyatakan PT. DI pailit. Sementara Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut karena dipandang PT. DI adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik walau terbagi atas saham (fakta ini hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan UU PT). Sebenarnya PT. DI memang dapat dipailitkan bila hanya melihat apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Namun ada baiknya dilihat apakah BUMN ini masih solvent atau tidak, berkenaan dengan statusnya yang memang merupakan objek vital industri, yang bila dipailitkan secara mudah dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana penerapan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 dengan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kedua, bagaimana solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan tentang pemberhentian anggota Direksi yang rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Perseroan Terbuka. Selain itu, juga untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan pemberhentian anggota Direksi yang rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Perseroan Terbuka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Solusi atas permasalahan dalam penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 yaitu memberhentikan dahulu anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara yang lain atau menunggu lampaunya waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sejak pengajuan pengunduran diri.

---

ABSTRACT This thesis analyses two main problems. The first problem regarding the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 with the Law on State Owned Enterprises Number 19 Year 2003 and Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007. The second problem is concerning the solution of issues found in the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 with related regulations and legislation. This research is conducted through normative juridical method which aimed to know and comprehend the provision on the implementation of dismissal of member of board of directors who holds dual position in listed state owned company. Further to provide a solution to the issue found in the implementation of dismissal of member of board of directors who also holds a position in the listed state owned company. This research shows that the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 is conflicting with the provision of Law on State Owned Enterprises Number 19 Year 2003 and Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007. The solution offered concerning the issue on the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 is to firstly dismiss the member of board of directors through The General Meeting of Shareholders before the person is being appointed as a member of the Board of Directors of other State Owned Company, otherwise to wait certain period of time as stipulated in the Articles of Association after the submission of the resignation."

"Definisi menyangkut keuangan negara ternyata masih menuai polemik sampai saat ini. Khususnya menyangkut keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian undang-undang mengatur bahwa keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, adalah tetap merupakan uang negara. Sedangkan sebagian undang-undang, khususnya undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas mengatur, bahwa keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara selaku badan hukum sudah bukan menjadi uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Disharmonisasi peraturan perundangundangan menyangkut keuangan negara tersebut ternyata membawa implikasi dan konsekuensi yuridisnya di dalam praktek, khususnya terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta terhadap mekanisme pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara. Hal ini juga membawa implikasi dan konsekuensi yuridis terhadap timbulnya fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20IVIIII2006 menyangkut piutang negara dan piutang BUMN. Fatwa Mahkamah Agung tersebut sekaligus juga memberikan batasan dan pengertiannya terhadap keuangan negara. Bahwa uang negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sudah bukan merupakan uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara. Oleh sebab itu perlu dilakukan persesuaian peraturan antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya menyangkut definisi keuangan negara. Sehingga diperoleh pengertian secara jelas mengenai keuangan negara dan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara, tanpa harus mengebiri teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Persesuaian undang-undang menyangkut definisi keuangan negara dan keuangan negara Badan Usaha Milik Negara tersebut, juga harus membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, sistematika pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, dan kemandirian Badan Usaha Milik Negara itu sendiri.

---

The definition of state finance is still creating polemic condition to this date, particularly related to the allocation of state finance to the State-Owned Enterprise classified as excluded state assets. The provision of Law clearly governs that state finance allocated to the State-Owned Enterprise is categorized as excluded state assets and therefore it shall remain the property of the state. Meanwhile, subject to the other provisions of the relevant law on State-Owned Enterprise and Limited Liability Company, it is stated that financial allocation made to the State-Owned Enterprise in its status as legal entity shall no longer be the property of state, but the State-Owned Enterprise. This corresponds to the theory affirming that legal entity is communis opinion doctorum, as defined in the theory of law. Inconsistencies in laws and regulations related to the state finance bears juridical implications and consequences in its practice, especially on Fight Against Corruption as well as the mechanism for audit and control over the state finance allocated to the State-Owned Enterprise. This also bears juridical implications and consequences on Supreme Court's opinion number WKMA/Yud/20IVIII/2006 related state and State-Owned Enterprise receivables. Opinion of the Supreme Court has also set limitations and understanding of the state finance. In other words, state financial allocation shall no longer be the property of the state but State-Owned Enterprise. For that reason, it is regarded necessary to make amendment to relevant laws and regulations related to the definition of the state finance. Thus, state finance and excluded state assets will be clearly defined without disregarding the theory of legal entity as communis opinion doctorum in the theory of law. The amendment to law on definition of state finance and excluded state asset should bring positive implications for fight against corruption, mechanism for audit and control of State Finance as well as the independence of State-Owned Enterprise."

"Pemerintah dalam beberapa hal memegang hak monopoli atas suatu fungsi atau jasa pelayanan. Hal ini memang telah sesuai dengan Undang-undang dan merupakan fungsi suatu negara untuk menyediakan atau menyelenggarakan suatu pelayanan yang bersifat untuk kepentingan umum. Dalam perkembangannya untuk melakukan fungsi tersebut dibutuhkan biaya yang amat besar untuk dapat menghadirkan jasa tersebut sehingga keterlambatan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan ekonomi akan memberika dampak yang tidak kecil bagi kehidupan masyarakat. Salah satu jalan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan "privatisasi" atas beberapa jasa pelayanan yang sebelumnya menurut perundang-undangan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Privatisasi itu sendiri secara umum diartikan sebagai keikutsertaan pihak swasta untuk penyelenggarakan/menyediakan jasa pelayanan umum. Perjanjian Privatisasi Jasa Kepelabuhan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PT X sebagai suatu perusahaan swasta merupakan bentuk nyata dari usaha privatisasi tersebut. Walaupun privatisasi telah dikenal dengan baik namun di Indonesia sendiri privatisasi merupakan hal yang baru terutama didalam jasa kepelabuhanan oleh karenanya belum ada perangkat perundang-undangan yang baku yang dapat digunakan sebagai bahan acuan pada saat penulisan ini. Secara konsepsual tidak ada perbedaan yang mendasar antara perjanjian privatisasi dan pe~anjian umum yang ada dalam konsep hukum perdata. Semua konsep hukum perjanjian perdata diikuti dengan baik oleh perjanjian privatisasi namun secara khusus perjanjian privatisasi ini memperlihatkan beberapa hal yang menarik untuk dilakukan pembahasan antara lain adanya benturan kepentingan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis karena adanya perbedaan bentuk Badan Hukum maupun sasaran pengusahaan. Hal-hal seperti bentuk Badan Hukum hasil persekutuan kedua belah pihak, pergeseran jaminan baik dari segi subjek maupun objek, limitasi yuridis yang dapat menghalangi terjadinya suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan masalah-masalah lainnya yang timbul secara khusus karena adanya benturan-benturan kepentingan terutama karena adanya perbedaan bentuk badan hukum antara para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut."

"IT Governance (Tata Kelola IT) adalah kapasitas organisasi untuk mengendalikan formulasi dan implementasi dari strategi TI serta menjadi arah tujuan dari organisasi untuk meningkatkan daya saing organisasi, juga merupakan faktor penting di dalam mengangkat business value dari TI. IT Governance merupakan satu hal penting yang menjadi bagian dari tanggungjawab bagi pimpinan level atas dalam upaya mengintegrasikan antara kebutuhan bisnis dan TI-nya. Penerapan IT Governance ini akan berbeda seiring dengan proses bisnis yang berjalan di organisasinya, juga disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan negara tempat organisasi tersebut beroperasi.KepMenBUMN (KEP-117/M-MBU/2002) merupakan acuan penting bagi perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia mengenai wajibnya penerapan Good Corporate Governance (GCG), secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. Diyakini, optimalisasi Corporate Governance ini sangat membutuhkan peranan Teknologi Informasi dalam menjalaninya. Penelitian deskriptif ini ingin memotret IT Governance yang sudah ada di PT. ABC sebuah perusahaan studi kasus Asuransi Sosial BUMN dengan beberapa model IT Governance, dengan tujuan ingin mendeskripsikan bagaimana penerapan IT Governance di PT.ABC berdasarkan teori-teori yang ada.. Penulis meyakini bahwa, penelitian ini akan meghasilkan sebuah pemodelan IT Governance yang ada di PT.ABC dan terdapat nya suatu yang unik di perusahaan ini, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengimplementasian IT Governance di perusahaan studi kasus.

---

IT Governance is organizational capacities to control the formulation and implementation from strategy of IT and also become direction for the organization to increase the organizational competitiveness, also represent an important factor in excisting business value from IT. IT Governance is one of an important matter, which suitable to be a part of executive`s level responsibility, the effort to integrating all requirements of the business and the use of IT. Implementing IT Governance will be different along with process of business in each organisation, and its also adapted by a state`s policy where the organizational stayed.KepMen BUMN (KEP-117/M-MBU/2002) is an important principle of State own-Companies in Indonesia, about the implementetion Good Corporate Governance (GCG) in organisation activities, consistently and formulate GCG as a basis for its operational. In the movement to optimizing Corporate Governance needs Information Technology`s role to realize the strategies. This Descriptive research will capture the PT. ABC`s IT Governance, which is as a case study company of Social Insurance, one of State own-Company, with a few model of IT Governance, in objective to descripe of, how IT Governance have been applied in PT.ABC, based on existing theories. Writer believe that, trough this research will formulate a model of IT Governance, which subsist in PT.ABC and there is a unique research finding from this company, which can be made by a consideration for implementation of IT Governance in case study company."

"Badan Umum Milik Negara (BUMN), memiliki komitmen untuk terus menerus meningkatkan nilai perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara lain: Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang dikenal dengan nama Asuransi Jasindo sebagai Badan Usaha Milik Negara menerapkan prinsip Good Corporate Governance, maka pada tahun 2000 dibentuk Sekretaris Perusahaan yang membawahi Biro Humas yang bertugas sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani kepentingan perusahaan dengan menjalankan fungsi mensosialisasikan Asuransi Jasindo kepada publik internal maupun publik eksternal.Penelitian tesis ini bertolak dan dasar pemikiran di organisasi dewasa ini, khususnya industri asuransi, fungsi Public Relations seharusnya mempunyai peranan penting untuk mendukung tujuan/goals perusahaan, sehingga Public Relation hares dioptimalkan fungsinya.Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen Public Relations menjalankan fungsi dan peran internal eksternalnya dalam koalisi dominan menjadi efektif dan sukses menurut konsep Public Relations karena praktisi public relations biasanya tidak sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk bertindak sebagai seorang profesional kecuali jika ada dalam koalisi dominan.Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan mewawancarai 11 (sebelas) narasumber untuk mengevaluasi Peran Biro Humas Dalam Koalisi Dominan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Studi kasus pada PT. Asuransi Jasa Indonesia.Menurut Penning dan Goodman seperti dikutip oleh Grunig dan Hunt (1984) dijelaskan dalam tulisan Dr. Elizabeth Goenawan Ananto setiap organisasi memiliki konstituen (publik), baik di dalam maupun di luar organisasi dan konstituen atau publik ini memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain. Mereka yang berkuasa inilah yang kemudian membentuk koalisi yang dominan dari organisasi. Koalisi ini akan menentukan ke mana arah organisasi, bagaimana strukturnya, berapa departemen yang akan dibuat, dan sejauh mana koalisi yang dominan ini menganggap public relations efektif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek Public Relations di Asuransi Jasindo mempunyai potensi karena departemen Public Relations memiliki akses pada subsistem manajemen komunikasi namun dalam pelaksanaan programnya masih belum optimal, dan akan lebih optimal apabila mendapat guide line maupun mendapat dukungan penuh dari manajemen.Berdasarkan data empiris dan teoritis serta hasil penelitian melalui wawancara mendalam, peneliti menyimpulkan Public Relations kini berperan penting dalam meningkatkan citra organisasi dan perusahaan oleh karena itu sesuai kerangka konsep, public relations akan lebih optimal dan efektif bila ada dalam koalisi dominan."

"Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikonsentrasikan pada permasalahan PT. Krakatau Steel (Persero). Latar belakang dari penelitian ini adalah di mana terjadi pertentangan dalam menerapkan kebijakan Privatisasi yakni dengan menggunakan cara Penjualan Strategis maupun dengan Penawaran Umum Perdana (IPO). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder. Permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Krakatau Steel (Persero) dan melihat lebih jauh keunggulan Privatisasi dengan cara IPO sebagai bentuk yang hendak diterapkan pada PT. Krakatau Steel (Persero). Hasil penelitian ini melihat bahwa pengaturan mengenai Penjualan Strategis tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena hak penguasaan negara tidak terdapat di sana. Selain itu, IPO tidak hanya menambah modal usaha melainkan juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ada pun PT. Krakatau Steel (Persero) tidak dapat melakukan IPO disebabkan situai perekonomian dan juga proses due dilligence yang belum terlaksana diakibatkan laporan keuangannya sudah kadaluarsa.

---

The focus of this study is the implementation of State Owned Enterprise Privatization which is concentrated in PT. Krakatau Steel (Persero) set of problem. The research background is started when conflict began actualize Privatization policy that used Strategic Sales Method or Initial Public Offering (IPO) Method. This study is the qualitative research and use the normative research method because of the data which is used is the secondary data. The problem solving is how to implemented State Owned Enterprise Privatization and inspect the excellence point of Initial Public Offering method for Privatization which is implemanted for PT. Krakatau Steel (Persero). Result of the research that regulation with Strategic Sales is not appropriated with 1945 Indonesian Constitution because of state autority right was not included. Otherwise, IPO do not only increase the capital effort instead of to increase enterprise productivity. Then PT. Krakatau Steel (Persero) could not execute IPO because of economic situation and PT. Krakatau Steel (Persero) was not implemented due to their financial statement was expired."