Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemungutan atas pajak penggunaan energi listrik di Kabupaten Bekasi. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada bagaimana efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta PT. X yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan official assessment system atas pajak penggunaan energi listrik yang dihasilkan PT. X karena PT. X belum memiliki kemampuan secara teknis dan administratif untuk menjadi pemungut pajak. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan yang baru berdiri sulit untuk diterapkan self assessment karena diragukan kepatuhannya. Secara keseluruhan, pemungutan pajak penggunaan energi listrik dinilai belum terpenuhi berdasarkan dimensi struktur, sistem, staf dan skill. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan beban kerja tiap bagian, jumlah pegawai yang berlebih dan latar belakang pendidikan petugas yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban, sistem yang belum optimal serta kurangnya pendidikan bagi petugas.

---

This paper discusses the collection of taxes on energy use in the district of Jakarta. Problems in this thesis focused on the extent of the effectiveness of tax collection electrical energy usage for electricity generated by privately owned companies PT. X is performed by the Department of Revenue, Finance and Asset Management Bekasi. This study uses a quantitative approach based on the theory of Seven S.

The results of this study indicate that the background Bekasi government official to apply the tax assessment system for the use of electrical energy generated PT. X because of PT. X does not have the technical and administrative skills to become tax collectors. In addition, for companies newly established selfassessment is difficult to apply because of questionable compliance.

Overall, the taxation of electrical energy usage considered have not been met based on the dimensions of structures, systems, staff and skills. This is caused by uneven workload of each section, the excess number of employees and the educational background of the officer who is not in accordance with their mandates, a system that has not been optimal and lack of education for officers."

"Penelitian ini berisi analisis tentang bagaimana wajib pajak merespon perubahan ketentuan perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan periode 2006-2012 untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sehubungan dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menggunakan metode bunching. Penelitian ini menemukan adanya perilaku bunching pada titik batas pertama, yaitu pada batasan penghasilan yang dikenakan tarif pajak terendah. Disamping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Wajib Pajak di Indonesia menunjukkan perilaku yang unik. Terdapat resistensi wajib pajak dalam melaporkan penghasilan meskipun batasan tarif pajak paling rendah berubah. Juga, terdapat perilaku bunching yang unik di atas batasan penghasilan yang dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 10% yang mengindikasikan penghindaran pajak.

---

Income tax reforms generally constitute some changes in marginal tax rates and its income thresholds which often lead to a higher tax liability. Taxpayers may respond to these changes differently, mainly by trying to lower their tax payments. Selfemployed individuals have a greater incentive to strategically adjust to a lower income declaration. Using administrative tax data, this paper examines the reaction of self-employed taxpayers to the 2008 Indonesian Income Tax Reform using bunching analysis. Beside a clear evidence on bunching around the first kink point, our empirical findings suggest that Indonesia exhibits special cases. We find an inertia of pre-reform bunching around the first kink point in later years as well as an extraordinary bunching above the first kink point in the post-reform periods."

"Adanya keinginan untuk mencapai target penerimaan pajak, dan keinginan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak mendorong pemerintah dalam memformulasikan kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan ini melewati empat tahap proses formulasi, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah kebijakan, dan desain kebijakan. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan seperti tidak sesuai dengan kebijakan PPnBM atas hunian mewah, dan adanya potensi mendistorsi pasar. Saat kebijakan dirumuskan, sudah selayaknya perumus mempertimbangkan dampak yang tidak diinginkan dan cara mengatasinya. Kemudian saat public hiring dilakukan, semua stakeholder harus diikutsertakan.

---

The desire to achieve the target of tax revenue, and improving tax compliance control lead the government to formulate the Policy of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of Policy Formulation of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. The results showed that the process of this policy formulation through four stages : problem identification, agenda setting, policy problem formulation, and policy design. However, this policy still has some shortcomings. Those are the overlap between luxury tax and super-luxury tax, and the potential to distort the market. When this policy is being formulated, the formulator supposed to consider the unwanted impacts and the strategies to overcome them. Then during the public hiring, all the stakeholder supposed to be involved."

"Penulis berkesempatan untuk membantu Auditor In-Charge untuk melakukan sebagian prosedur audit atas PPh 21 PT. XYZ, perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi dan baja, PT. XYZ memiliki manajemen pajak, sehingga penulis lebih tertarik untuk melakukan analisa penerapan manajemen pajak terkait PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan sebagai upaya penghematan pajak penghasilan badan pada PT. XYZ dibandingkan dengan membahas perosedur audit atas PPh pasal 21, selain melakukan sebagian prosedur audit (field work) atas PPh pasal 21 penulis mengamati bagaimana perusahaan menerapkan manajemen pajak pada perusahaan khususnya pada PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan dari segi perencanaan pemberian imbalan kerja, melihat bagaimana penerapan perhitungannya serta bagaimana pengendalian akan perpajakan dari PT. XYZ ini. Dimulai dari pemilihan metode perhitungannya dan tax planning sebagai upaya untuk meminimalisasi beban pajak, dan tak lupa tax implementation, dan tax control."

"ABSTRAKBelum banyaknya studi mengenai kasus sengketa banding atas koreksi kewajaran hargaatas imbalan bunga di Pengadilan Pajak membuat penulis tertarik untuk meneliti kasussejenis. Penulis mengangkat satu kasus sengketa banding dimana DJP melakukankoreksi kewajaran harga yang relatif besar nilainya. Struktur transaksi yang melibatkanhubungan istimewa antara perusahaan di Indonesia serta British Virgin Island danSingapura, serta putusan pengadilan pajak membuat kasus ini menarik untuk diteliti.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian koreksi DJP dengan konsep transferpricing, menganalisis kesesuaian transaksi dengan kriteria abuse transfer pricing, sertamenguraikan dan menganalisis putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkankoreksi DJP pada kasus yang dibahas tidak sesuai dengan konsep transfer pricingkarena mengabaikan analisis kesebandingan. Transaksi yang dibahas sendiri terindikasisebagai abuse transfer pricing karena melibatkan perusahaan yang berdomisili dinegara dengan tarif yang lebih rendah dari Indonesia. Kemudian permasalahan terakhiradalah mengenai putusan majelis yang menerima permohonan banding karenakelemahan bukti yang diajukan DJP. DJP juga terbukti tidak mengikuti ketentuanperpajakan yang berlaku dalam menentukan harga wajar sehingga posisinya lebih lemahdari pemohon banding.

---

ABSTRACTThe case of tax appeal on the reasonableness of interest income correction have not yetdiscussed by many writers. This has lead the writer to study on such a case, where theDGT made a correction of interest income received by a tax payer in Indonesia. Thefirst reason why this case is encouraging to be discussed is the amount of the correctionwas relatively high. Secondly, the structure of the transaction also relate companiesfrom Indonesia, British Virgin Island, and Singapore. Lastly, the verdict of the tax courtthat received the tax payer appeal has bring the attention to the writer. The purposes ofthis study are to analyze the properness of the DGT correction base on the transferpricing concept, analyze the transaction and indicate it as an abuse transfer pricing,and also analyze the verdict of the tax court on the case. This study use a qualitativeapproach and a descriptive type of research. The result of the study showed that DGThave not yet properly followed the concept of transfer pricing on the correction becauseit fails to made a comparability analysis. The transaction it self could indicate an abuseof transfer pricing because it involves companies incorporated in the British VirginIsland, which do not impose tax income on the tax payer. And on the last issue, the taxcourt received the tax payer appeal because DGT fail to submit a valid evidence. DGTalso fail to followed the regulation properly on the case."

"The last amendement of the Indonesia Income Tax Law is referred to as Law Number 17 of 2000 as the amendement of the Law Number 10 of 1994 Concerning Income Tax.One important amendement is Article 17 paragraph (1) which is concerning the Corporate Income Tax Rate. in the article it is regulated income tax brackets and marginal income tax rate. Corporate income tax levied on taxable income brackets such as regulated in the stipulation is related to the corporate income tax rates. The results from application of the article is being tax owed of the tax payer, which in the other hand is being portion of national revenue. By which, the essence of the research is to identify the effect of the change in corporate income tax rate on the annual investment level and national income accepted from the corporate taxpayer.Amendement of tax rate causes the changes on owed tax amount and results cash savings as an element of business liquidity that can be use for funding its operation and investment activities.The back ground problems presented in the research raising three brief questions. The first question, what changes in the tax rate. The second, is the rate amendement inifluence investment level, and the third, is the amendement of tax rate inlfluences national revenue from Corporate Income Tax of PT Antam.To answer the questions, it is performed a set of research by using the secondary data published by PT Antam. PT Antam is a state owned corporation domiciled in Jakarta, and engaged in mining.A part of the applied data is quantitative in nature and the others are qulitatives. For gathering data it is used methods of library research. In general, the available data is analized by using descriptive method.Referring to the topic and variables of the research, the applied secondary data consists of investment data and corporate tax payments from 1997 to 2004. From the library research also gathered the relevant. theoritical back ground supporting the reseach analyses.Theoretically, the people normally refer investment as the purchase of common stocks or bonds. Economist refers the purchase of new physical assets - purchases that add to aggregate demand as investment. Income taxes are percentage applied on the taxable income. In general, by lowering tax rates workers have a greater incentive to work, investors have a greater incentive to invest, and business have incentive to produce. Economist believes, in the short run, incentive effects are relatively weak, but, in the long run, they can be important. While national income is an amount of fund receipt by the state from any sources such as income taxes.From the analizes it is founded three conclusions that (1) within the amendement of corporate income tax from Law Number 10/1984 to become Law Number 17/2000 concerning Income Tax, the amendement refering with taxable income brackets only, but not in marginal income tax rate. After the amendement there are still three level of income tax rate available; namely 10%, 15% and 30%; (2) The amendement of Corporate Income Taxes Rate did not influence investment level at the PT Antam. Unless investment level indicates increasing from year to year, the amounts are not proportional with the annual income tax saving as a result from the application of the new income tax rates. Most decisions to enforce investment at the PT Antam is influenced by commercial cosiderations. Investments are intended to explore the available mineral resouces based on the profit expectations, and (3) Theoritically, the amendement of Corprorate Income Tax Rate influences national revenue from income Tax. Income Tax is based on a percentage of the taxable income.When corporate income tax decreased, at the PT Antam the annual tax payments fluctuate unlinear with the changes in tax rates. According to the data analyses, the tax payable besides influenced by tax rates also influenced by the level of taxable income. While taxable income influenced by the changes in volume of sales, unit prices, exchange rates, expenses, as well as profits as derivative of the increasing in annual investments.Based on the preceeding conclusions, it is recomended in amendement of tax law that the government authorities preferable putting attention (1) on the significance of decreasing tax payable as a result of corporate income taxes rate decreasing, (2) on performing deep research before the goverment planning the amendment to decrease tax rates to ascertain that the tax rate decreasing stimulate the increasing of corporate tax payers investment, and (3) for not to be ultra pesimistics concerning the tax rate decreasing as long as based on the best design to reach the increasing of investment."

"[ABSTRAKKemajuan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan munculnya aplikasi perpajakan. Aplikasi perpajakan yang digunakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia bernama BIJAK (Bank Indonesia Aplikasi Perhitungan Pajak). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pemenuhan kewajiban perpajakan Bank Indonesia melalui penggunaan BIJAK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia khususnya pajak penghasilan melalui penggunaan BIJAK sudah efektif, namun masih perlu beberapa perbaikan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam penggunaan BIJAK.

---

ABSTRACTAdvances in information technology affects the fulfillment of tax obligations with the presence of taxation applications. Taxation application used in order to fulfill tax obligations in Bank Indonesia named BIJAK (Bank Indonesia’s Tax Calculation Application). Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive research used in depth interview and literature study as data collection technique. The result of this study indicates that fulfillment of tax obligations in Bank Indonesia in particular income tax through the use of BIJAK has been effective, but still needs some improvement to solve the existing problems in usage of BIJAK.;Advances in information technology affects the fulfillment of tax obligations with the presence of taxation applications. Taxation application used in order to fulfill tax obligations in Bank Indonesia named BIJAK (Bank Indonesia’s Tax Calculation Application). Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive research used in depth interview and literature study as data collection technique. The result of this study indicates that fulfillment of tax obligations in Bank Indonesia in particular income tax through the use of BIJAK has been effective, but still needs some improvement to solve the existing problems in usage of BIJAK, Advances in information technology affects the fulfillment of tax obligations with the presence of taxation applications. Taxation application used in order to fulfill tax obligations in Bank Indonesia named BIJAK (Bank Indonesia’s Tax Calculation Application). Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive research used in depth interview and literature study as data collection technique. The result of this study indicates that fulfillment of tax obligations in Bank Indonesia in particular income tax through the use of BIJAK has been effective, but still needs some improvement to solve the existing problems in usage of BIJAK]"

"ABSTRAKAdanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan kota baik sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan maupun sebagai pusat penyediaan lapangan kerja mengakibatkan perlunya perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota di Indonesia dewasa ini. Pertambahan penduduk yang sangat pesat di daerah perkotaan menyebabkan peningkatan permintaan perumahan yang sangat besar. Pada sisi lain lahan untuk peruntukan perumahan sangat terbatas. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendayagunaan tanah perkotaan tersebut, sekaligus dapat memecahkan masalah perumahan, adalah pembangunan rumah susun. Rumah susun merupakan permukiman yang teratur dan berkepadatan tinggi. Kampung Kemayoran termasuk bagian wilayah pusat kota Jakarta, merupakan kawasan terbangun dengan berbagai permasalahan, di antaranya adalah masalah lingkungan perumahan. Untuk menangani masalah tersebut perlu dilakukan peremajaan lingkungan perumahan kampung Kemayoran. Proyek Kemayoran adalah proyek pembangunan bekas wilayah Pelabuhan Udara Kemayoran seluas lebih kurang 450 ha yang akan dibangun menjadi Kota Niaga antarbangsa dengan nama Kota Baru Kemayoran. Jumlah unit yang dibangun adalah 1.472 unit terdiri atas tipe rumah F-18 sebanyak 704 unit, tipe F-21 sebanyak 480 unit dan tipe F-36 sebanyak 288 unit. Kebijakan ini diwujudkan melalui dua program yaitu program pemukiman kembali dan program pembinaan sosial. Ketersediaan fasilitas bersama untuk sarana umum dan sarana ekonomi penduduk di lantai 'dasar rumah susun tersebut (antara lain meliputi ruang serba guna, mushola, taman kanak-kanak, puskesmas, kantor pos, kantor cabang BTN, kantor koperasi warga, tempat perbelanjaan, tempat bermain anak dan ruang terbuka hijau) seharusnya dapat mengatasi permasalahan permukiman di lingkungan baru, serta ketersediaan fasilitas bersama dan tempat usaha tersebut seharusnya juga dapat memenuhi kebutuhan akan fasilitas warga perumahan setempat.Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal tersebut adalah adanya rekayasa fasilitas bersama dan tempat usaha, ukuran memadai atau tidakkah keberadaannya, kepuasan warga perumahan susun, corak dan jenis jaringan sosial, serta aturan apa raja yang diciptakan oleh warga dalam pemanfaatan fasilitas bersama dan tempat usaha di perumahan susun Kemayoran. Studi seperti ini dapat menjadi upaya temu kenal strategi rumah tangga di perumahan susun Kemayoran dalam pemanfaatan fasilitas bersama dan tempat usaha. Sebagai hasilnya diharapkan bermakna bagi pengembangan kebijakan pembangunan perumahan susun di Indonesia, khususnya dalam hal fasilitas bersama dan fasilitas tempat usaha. Pada dasarnya warga rumah susun Kemayoran perlu memperoleh atau menguasai fasilitas umum dan fasilitas tempat usaha di perumahan susun Kemayoran. Jika warga menilai ketersediaan kedua fasilitas tersebut cukup memadai maka mereka tidak merekayasanya. Sebaliknya, apabila tidak mencapai kepuasan, warga menilai perlu merekayasa kedua fasilitas tersebut. Untuk memperoleh atau menguasai fasilitas bersama dan tempat usaha itu warga dapat memanfaatkan jaringan hubungan sosial dan menciptakan aturan-aturan yang relevan. Kehidupan keseharian warga penghuni rumah susun Kemayoran yang rerata berpenghasilan rendah memiliki penyesuaian diri dalam empat hal yaitu masalah kepribadian personality, masalah rasa memiliki sense of belonging ness, masalah ruang space, dan masalah mengubah kebiasaan sehari-hari mereka. Tinggal di rumah susun dibutuhkan sikap dan tata nilai yang berbeda dari tinggal di rumah kampung. Batas-batas privacy dan publicnya berubah. Rumah susun mengkondisikan sikap dan tata nilai yang berbeda dari rumah dusun. Jalan yang ada pada perumahan susun Kemayoran mencakup jalan utama, jalan antar lingkungan dan jalan lingkungan. Kebutuhan warga perumahan susun Kemayoran akan air minum dipenuhi melalui adanya saluran pipa PAM. Saluran tersebut tersedia bagi setiap kepala keluarga sejak mereka menempati rumah susun. Pengetahuan dan kebutuhan warga mengenai mushola menyatakan bahwa tidak terlalu menjadi masalah jika terletak agak jauh dari rumah tinggal. Pengetahuan dan kebutuhan warga akan puskesmas menunjukkan amat diperlukannya dalam keadaan darurat. Kapasitas tampung TK Janti cukup besar untuk menampung anak usia TK di lingkungan perumahan susun Kemayoran. Ruang serba guna dirasakan cukup luas dan cukup banyak yang memanfaatkannya setelah terdapat rekayasa terhadapnya. Seluruh warga yang diteliti selalu memanfaatkan taman bermain anak untuk kepentingan bermain anak-anak mereka, dan dirasakan cukup memadai kapasitasnya. Warga setempat memanfaatkan STN untuk keperluan perbankan yang ada. Fasilitas tempat usaha Perumahan Susun Kemayoran menunjukkan tidak adanya perbedaan waktu tempuh rerata mencapai pusat perbelanjaan tersebut. Hal ini didasari oleh pengetahuan dan keinginan letak pusat perbelanjaan yang sudah memadai sekarang ini. Tidak adanya rekayasa terhadap tempat usaha dilandasi oleh anggapan bahwa ruang tempat usaha cukup memadai serta status penyewa. Perilaku seragam tampak di antara mereka yang berusaha di fasilitas tempat usaha tersebut dalam hal sumber dana adalah seragam. Umumnya para pengusaha tidak menyandarkan perekonomian keluarga pada usaha tersebut, tetapi pada penghasilan yang diperoleh dari kepala keluarga atau anggota keluarga yang lain. Corak dan jenis jaringan sosial yang ada di perumahan susun Kemayoran dalam pemanfaatan fasilitas umum dan tempat usaha amat ditentukan oleh struktur fisik bangunan gedung, status kepemilikan rumah susun, dan sosial-ekonomi penghuni. Hal itu mengakibatkan kecenderungan segregasi sosial berdasarkan jenis kelamin dan kohesi sosial yang tidak lagi tinggi. Sekitar kiri-kanan rumah hanya ada dinding dan ruang hampa terbuka atau pintu rumah tetangga tepat di depan rumah. Ruang gerak fisik menjadi amat terbatas oleh karena dinding dan ruang hampa tadi, oleh struktur ruang dalam satu rumah maupun antar lantai, antar tangga, dan antar gedung. Keterbatasan fisik tersebut amat mempunyai dampak terhadap interaksi sosial para penghuni rumah susun."

"Skripsi ini menganalisis alternatif kebijakan pajak penghasilan yang paling tepat untuk diterapkan atas penghasilan transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas mata uang kripto khususnya bitcoin dan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin terdiri atas faktor-faktor adopsi mata uang kripto dan faktor- faktor desain kebijakan pajak. Faktor-faktor adopsi mata uang kripto terdiri atas faktor technical, economy, social, dan personal. Faktor-faktor desain kebijakan pajak terdiri atas faktor pendapatan, biaya perpajakan, keadilan, dan administratif. Menganalisis kelebihan dan kekurangan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia yaitu pengenaan pajak penghasilan final dan pajak penghasilan normal atau tidak final. Dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia harus mementingkan kesejahteraan dan peningkatan kehidupan sosial masyakat Indonesia serta harus mengembangkan industri mata uang kripto di Indonesia.

---

This thesis analyzes the most appropriate alternative income tax policies to apply to cryptocurrency transaction earnings, especially bitcoin. The approach used in this study is qualitative to analyze the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrencies, especially bitcoin and alternative income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia. The results of this study show that the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrency transactions especially bitcoin consist of factors of adoption of cryptocurrencies and design factors of tax policy. Cryptocurrency adoption factors consist of technical, economic, social, and personal factors. Tax policy design factors consist of income, taxation costs, fairness, and administrative factors. Analyzing the advantages and disadvantages of alternative income tax policies on cryptocurrency transactions in Indonesia, namely the imposition of final income tax and normal or non-final income tax. In the design of income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia should attach importance to the welfare and improvement of social life of the Indonesian people and should develop the cryptocurrency industry in Indonesia."