Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BPK RI adalah lembaga yang tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh K/L negara. Oleh karena itu, penting bagi BPK RI untuk terus meningkatkan kualitas auditnya agar K/L mengelola keuangan negara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif analitik dengan menjabarkan usaha yang telah dilakukan BPK RI untuk meningkatkan kualitas auditnya dan juga membandingkannya dengan pedoman yang diterbitkan oleh ASOSAI dan EUROSAI. Hasil dari penelitian ini adalah BPK RI sudah cukup berusaha untuk meningkatkan kualitas auditnya tetapi masih ada beberapa usaha yang harus diperbaiki dan ditambahkan agar kualitas auditnya terus meningkat.

---

BPK RI is a institution whose duty is examine public finance management which is undertaken by ministries or State agencies. Therefore, the important thing for BPK RI to improve audit quality continously to make K/L manage public finance more effective and efficient. This research is a qualitative research that is descriptive comparative analytic with detailing effort has been done by BPK RI to improve audit quality and also comparing it with guidelines published by ASOSAI and EUROSAI. The result of this research is BPK RI sufficient effort to improve audit quality but there are still some undertaking that must be improved and added to increasing the audit quality."

"This research aims to provide insight on building a holistic approach on the impact of audit work using government oversight parameters sets by The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Quantitave data is collected from surveys of two sample groups to accommodate perspectives from BPK auditors (internal group) and audited governmment organization officials (external group). Semi-structured interviews and thematic analysis are carried out to confirm the quantitative result and deepen the discussion. The results showed that there is small to moderate correlation between INTOSAI dimension of government oversight and audit impact of BPK in which the internal group perceived that the Quality of Audit Work as the key determinant while the external group perceived Executive Responses instead. In addition, evaluation framework is applied to further explain the levels of audit impact. These findings suggest that BPK need to establish its own strategy by formulating suitable measures using evaluation approach to better showcase the impact of their audit work and its contribution to overall improvement in the management of public fund.

---

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dalam membangun pendekatan holistik atas dampak audit menggunakan parameter pengawasan pemerintah yang ditetapkan oleh The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Data kuantitatif dikumpulkan dari survei terhadap dua kelompok sampel untuk mengakomodasi perspektif dari auditor BPK (kelompok internal) dan pejabat organisasi pemerintah yang diaudit (kelompok eksternal). Wawancara semi-terstruktur dan analisis tematik dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil kuantitatif dan memperdalam diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kecil sampai sedang antara dimensi INTOSAI pengawasan pemerintah dan dampak audit BPK di mana kelompok internal memandang Kualitas Pekerjaan Audit sebagai penentu utama sedangkan kelompok eksternal memandang Respon Eksekutif sebagai penentu lainnya. Selanjutnya, kerangka kerja dalam teori evaluasi diterapkan untuk menjelaskan tingkat dampak audit. Disamping itu, bahwa BPK sebagai SAI Indonesia menghadapi tantangan kontekstual yang unik baik secara internal maupun eksternal yang belum dapat dijawab atau ditangkap sepenuhnya oleh standar pengawasan pemerintah INTOSAI. Dengan demikian, BPK perlu menetapkan strateginya sendiri dengan merumuskan langkah-langkah yang sesuai dengan menggunakan pendekatan evaluasi untuk menunjukkan dampak pekerjaan audit mereka dan kontribusinya terhadap perbaikan pengelolaan dana publik secara keseluruhan."

"[Pengelolaan dan implementasi knowledge management yang tepat dan baik, akan dapat memberikan dampak tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, oleh karena itu, BPK RI perlu untuk mengetahui strategi dan teknologi terkait knowledge management yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis KM solutions yang tepat bagi BPK RI. Penelitian ini memiliki manfaat agar BPK RI dapat mengetahui KM processes yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam menunjang implementasi KM di BPK RI. BPK RI juga dapat mengetahui mekanisme dan teknologi yang mendukung KM processes tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor di BPK RI. Penelitian ini berfokus pada unit kerja Auditorat I sampai VII yang ada di kantor pusat BPK RI karena merupakan letak kegiatan utama BPK RI terkait pemeriksaan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metodologi yang digunakan adalah metodologi identifikasi KM solutions Becerra-Fernandez dan Sabherwal (2010) serta melakukan assessment awal untuk mengkaji kualitas dan volatilitas pengetahuan di BPK RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KM processes yang harus menjadi perhatian utama untuk dikembangkan oleh BPK RI adalah socialization untuk knowledge discovery, internalization, exchange dan routines.;Management and implementation of knowledge management that are appropriate and ideal could affect achievement of organizational goals effectively and efficiently, therefore, BPK need to know what kind of strategies and technologies related to knowledge management should be improved and developed. Based on that explaination, this study had purpose to analyze KM solutions that are appropriate for BPK RI. This study had the advantage that BPK could understand what kind of KM processes should be prioritized to be developed to support the implementation of KM in BPK RI. BPK could understand well what kind of mechanisms and technologies that support the KM processes to improve performance of auditors in BPK RI. This study focused on Auditorat in region I to VII at BPK RI headquarters because the main activities of audit process locate there. This research was conducted qualitatively and quantitatively. The methodology used identification methodology from Becerra-Fernandez KM solutions and Sabherwal (2010) and conduct initial assessment to assess the quality and volatility of knowledge in BPK RI. The results of this research shows that KM processes which should be a major concern to be developed by the BPK is the socialization of knowledge discovery, combination, Internalization, exchange and routines.;Management and implementation of knowledge management that are appropriate and ideal could affect achievement of organizational goals effectively and efficiently, therefore, BPK need to know what kind of strategies and technologies related to knowledge management should be improved and developed. Based on that explaination, this study had purpose to analyze KM solutions that are appropriate for BPK RI. This study had the advantage that BPK could understand what kind of KM processes should be prioritized to be developed to support the implementation of KM in BPK RI. BPK could understand well what kind of mechanisms and technologies that support the KM processes to improve performance of auditors in BPK RI. This study focused on Auditorat in region I to VII at BPK RI headquarters because the main activities of audit process locate there. This research was conducted qualitatively and quantitatively. The methodology used identification methodology from Becerra-Fernandez KM solutions and Sabherwal (2010) and conduct initial assessment to assess the quality and volatility of knowledge in BPK RI. The results of this research shows that KM processes which should be a major concern to be developed by the BPK is the socialization of knowledge discovery, combination, Internalization, exchange and routines., Management and implementation of knowledge management that are appropriate and ideal could affect achievement of organizational goals effectively and efficiently, therefore, BPK need to know what kind of strategies and technologies related to knowledge management should be improved and developed. Based on that explaination, this study had purpose to analyze KM solutions that are appropriate for BPK RI. This study had the advantage that BPK could understand what kind of KM processes should be prioritized to be developed to support the implementation of KM in BPK RI. BPK could understand well what kind of mechanisms and technologies that support the KM processes to improve performance of auditors in BPK RI. This study focused on Auditorat in region I to VII at BPK RI headquarters because the main activities of audit process locate there. This research was conducted qualitatively and quantitatively. The methodology used identification methodology from Becerra-Fernandez KM solutions and Sabherwal (2010) and conduct initial assessment to assess the quality and volatility of knowledge in BPK RI. The results of this research shows that KM processes which should be a major concern to be developed by the BPK is the socialization of knowledge discovery, combination, Internalization, exchange and routines.]"

"Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan antara lain terjadi karena kurangnya pemeriksaan, lemahnya tindak lanjut, lemahnya penegakan undang-undang, serta lemahnya pengawasan dari badan pengawas internal pemerintah. Dengan mengetahui pola-pola dan penyebab kecurangan ini, diharapkan mampu memberi solusi untuk menemukan cara-cara terbaik untuk menghilangkan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara.

---

To support a good public governance an Independen Audit External for Public entities was made there is BPK RI BPK do audit for public finance activity one of them is audit for public procurement of goods and services In procurement process fraud is always happened and make loss ini public finance This thesis discuss about pattern of fraud and the causes of fraud in Indonesia The pattern of fraud classified base on fraud tree The causes of fraud can happen because a weak in auditing law and weak in control By knowing the pattern and causes of fraud the solution to avoid fraud could be found."

"Penelitian ini menguji peran career adaptability sebagai antesenden career engagement dengan dimediasi oleh career satisfaction dan promotability. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan total responden sebanyak 298 orang. Keseluruhan responden merupakan pegawai BPK RI dengan Jabatan Administrasi Umum dan Pemeriksa dengan masa kerja di atas lima tahun. Untuk memperoleh respon dari para responden, kuesioner disebarkan secara online melalui google-form dan link yang telah disediakan.Alat ukur yang digunakan, antara lain Career Adaptability Scales (CAAS) yang dikembangkan oleh Savickas & Porfeli (2012), Career Satisfaction Scales (CSS) yang dikembangkan oleh Greenhaus et al., (1990), four-item scale yang dikembangkan oleh Shore, Barksdale, dan Shore (1995), serta Career Engagement Scale  (CES) yang dikembangkan Hirschi, Freund, dan Herrmann (2014). Untuk analisis data, metode yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modelling).Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS sesuai dengan sistem merit yang berlaku di era reformasi birokrasi, khususnya di BPK RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa career adaptability memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap career satisfaction, promotability, dan career engagement. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan career satisfaction dan promotability memediasi secara parsial hubungan antara career adaptability dengan career engagement.

---

This study examined the role of career adaptability as antecedents of career engagement mediated by career satisfaction and promotability. This research was conducted at The Supreme Audit Board in Republic of Indonesia (BPK RI) with a total of 298 respondents. All respondents were BPK RI employees in General Administration and Auditor position with a tenure of more than five years. In order to get responses from respondents, questionnaires were distributed online through google-form and links provided.The measuring instruments used for this study were Career Adaptability Scales (CAAS) developed by Savickas & Porfeli (2012), Career Satisfaction Scales developed by Greenhaus et al., (1990), four-item scales developed by Shore, Barksdale, and Shore (1995), and also Career Engagement Scale (CES) developed by Hirschi, Freund, and Herrmann (2014). A Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyse data.This research was expected to contribute in improving the qualifications, competencies, and performance of civil servants in accordance with the merit system prevailing in the era of bureaucratic reform, especially at BPK RI. The results indicated that career adaptability related positively and significantly with career satisfaction, promotability, dan career engagement. In addition, this study also showed that career satisfaction and promotability partially mediated the relationship between career adaptability and career engagement."

"ABSTRAKHasil audit TI tahun 2016 merekomendasikan BPK RI untuk membuat kebijakan terkait keamanan data dan informasi, agar dapat menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TKTIK) BPK RI. Sebagai pemeriksa pemeriksa eksternal pemerintah, BPK RI wajib untuk melaksanakan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Di dalamnya menyuratkan bahwa BPK RI harus mengamankan data kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan membatasi pemakaiannya hanya untuk keperluan pemeriksaan saja. BPK RI menggunakan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) untuk mendokumentasikan KKP yang sudah didapatkan dan diolah saat pemeriksaan. Karena itu, SiAP sebagai sistem elektronik strategis BPK RI harus dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin keamanan informasinya. Hal itu sejalan dengan Permenkominfo tentang sistem manajemen pengamanan informasi. Dari kebutuhan tersebut, maka kebijakan keamanan informasi terhadap SiAP menjadi prioritas untuk dibuat terlebih dahulu sebelum dokumen dan aksi lainnya sesuai urutan tata dokumen keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi ini disusun dengan menggunakan ISO/IEC 27001 sebagai kerangka utama, ISO/IEC 31000 terkait konteks organisasi, dilengkapi dengan NIST SP 800-53r4 dan elemen-elemen dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini disusun mulai dari perumusan masalah, penyusunan kerangka kerja, penyusunan kebijakan penanganan risiko keamanan informasi (focus group discussion/FGD bersama pelaku TIK di BPK RI), hingga menghasilkan kebijakan keamanan informasi terhadap SiAP.

---

ABSTRACT

The result of IT Audit on 2016 recommended BPK RI to construct data and information security policy to comply with Information and Communication Technology governance in BPK. As independent external auditor of government, BPK RI must conform with Law number 15 of 2016 regarding BPK RI. It states that BPK RI must secure audit workpaper and limit its use for audit purposes only. BPK RI use Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) to record audit workpapers which are obtained and processed during the audit. Consequently, as strategic electronic system of BPK RI, SiAP must be equipped by facilities which ensure its security of information. It is aligned with the Minister of Communication and Information Regulation regarding the information security management system. From those needs, the information security policy for SiAP is a priority to be made foremost before the documents and other actions in accordance with the order of information security document system. This information security policy was prepared using ISO / IEC 27001 as the main structure, ISO / IEC 31000 related to organizational context, supplemented with NIST SP 800-53r4 and elements from former researchs. This research was compiled starting from the formulation of the problem, the forming of the framework, the compiling of information security risk management policies (focus group discussions / FGDs with ICT actors in BPK RI), until producing information security policy for SiAP."

"ABSTRAK

Pada tahun 1997, terjadi krisis perbankan di Indonesia yang berawal dari krisis nilai tukar dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Bank-bank Indonesia mengalami kesulitan likuiditas (liquidity mismatch) yang apabila tidak segera ditanggulangi akan mengakibatkan kehancuran sistem ekonomi nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan penyaluran bantuan likuiditas, yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, untuk menyelamatkan bank-bank dari kehancuran yang sistemik. Program bantuan ini disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai "lender of the last resort". Penyaluran bantuan pada saat krisis itu ternyata menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari. Audit pun dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Indonesia berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan dana BLBI tersebut. Tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab Bank Indonesia terhadap penyimpangan pengucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dikaitkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan mendasarkan pada teori "Discretionary Power" dari Aparatur Negara serta penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, kualitatif dan preskriptif, diketahui bahwa dana BLBI termasuk keuangan negara yang berasal dari fasilitas Pemerintah, yaitu dari hasil kesepakatan Pemerintah dengan International Monetary Fund (IMF). Bank Indonesia pada saat itu adalah pelaksana kebijakan Pemerintah sesuai dengan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dana BLBI dilakukan pada masa krisis (keadaan darurat atau tidak normal), sehingga harus menempuh tindakan-tindakan pengecualian terhadap peraturan-peraturan yang lazimnya diterapkan pada masa normal. Sehingga, tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam upaya menanggulangi krisis pada masa itu adalah aman secara hukum (legally secured), sedangkan penyelesaian masalah BLBI secara keuangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Bank Indonesia.

---

ABSTRACT

The banking crisis in Indonesia that stemmed from an exchange rate crisis in 1971 was the near-collapse of the banking system. Several banks were in insolvent or at least suffered from serious weaknesses (liquidity mistmatch), and if it was not taken cared, will caused severe decline in the national development and welfare of society. The closure of some banks was followed by widespread bank runs which led to calls for massive liquidity support from the Bank of Indonesia (BLBI). Such liquidity support, which made by Bank Indonesia as the central bank, has been reflected the function of Bank Indonesia as "lender of the last resort". Unfortunately, this support caused several problems in the future, thus audit investigation over the financial report of Bank Indonesia has been made by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) to find out the misused/mistreatment of the Bank Indonesia Liquidity Support ("the Case of BLBI"). Therefore, the focus of this research is intended to analyzing the liabilities of Bank Indonesia over the Case of BLBI. based on "the Discretionary Power" theory and also yuridis normative, qualitative and prescriptive research method. Result of the research indicated that BI liquidity support (BLBI) is a financial public which arise from the Government facility and the Agreement between Government and International Monetary Fund (IMF) due to in that time, Bank Indonesia was only intended to execute Government policy as regulated in UU No. 13/1968 of the Central Bank. The Bank Indonesia Liquidity Support (BLBI) could only be provided during a crisis if this measure played in emergency or urgent conditions, because conditions during a crisis are very different to those during times of normality. Therefor, the measure provided by Bank Indonesia to resolve the banking crisis in 1997-1998 was legally secured, meanwhile Government and Bank Indonesia is still be obliged and liable to resolve the case of BLBI."

"Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan sistem utama yang mendukung proses bisnis BPK RI dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun dalam implementasinya penggunaan sistem ini relatif masih rendah dan masih ditemukan kendala untuk mengakses sistem. Padahal melalui sistem tersebut diharapkan bisa memperbaiki kinerja terkait pemeriksaan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan model Technology Acceptance Model dengan penambahan variabel eksternal dari model UTAUT, keberhasilan sistem informasi Delone & McLean, dan symbolic adoption. Data dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada 160 pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI di seluruh Indonesia, dan diperoleh sampel sebanyak 127 responden. Data yang terkumpul tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dan path analysis.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kemampuan diri menjadi faktor yang mendorong diterimanya Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan. Selain itu penelitian ini juga membuktikan validitas dari teori TAM dengan terbuktinya perceived ease of use dan perceived usefulness mempengaruhi dalam adopsi dari teknologi. Dengan mempertimbangkan hasil ini, BPK diharapkan bisa memfokuskan pengembangan sistem tersebut pada aspekaspek kualitas sistem dan informasi.

---

Audit Management Information System in Badan Pemeriksa Keuangan RI is the main system to support BPK RI?s business process in auditing state finance management and accountability, but in reality the implementation is relatively weak and there are still obstacles to access the system, even though the system was built to improve the audit performance.

The purpose of this study is to find out the factors behind the acceptability of Audit Management Information System. The model used is a combination of Technology Acceptance Model with addition of external variable from UTAUT model, Delone & McLean of information system success and symbolic adoption. Data compiled from questionnaire being sent to 160 BPK RI employees across the nation, with sample of 127 respondents. The data then studied using Structural Equation Modeling (SEM) and path analysis methods.

Results of the study shows that system quality, information quality and selfefficacy are affecting acceptability of Audit Management Information System. Besides that, this study also proves the validity of TAM theory which shows perceived ease of use and perceived usefulness contribute to technology adoption rate. Considering the result of this study, to develop the system BPK should focus on quality of the information and the system itself."