Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kebijakan Customs Advance Trade System (CATS) dan implementasinya melalui system Indonesia National Single Window (INSW) sebagai salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang di KPU Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyarankan merumuskan kebijakan publik turut memperhatikan ketepatan dalam identifikasi masalah yang akan dipecahkan. Pencarian dan pengembangan ide kreatif guna mengurangi permasalahan khususnya dalam kelancaran arus barang. Serta menyarankan keterlibatan pihak yang terkait dalam bidang ekspor-impor dari segi IT.

---

The focus of this study is the policy of the Advance Customs Trade System (CATS) dan the implementation of Indonesia National Single Window (INSW) as an effort to support supply chain of goods at KPU Tanjung Priok. This study is a descriptive qualitative research approach. The results also suggest formulating public policy attention to accuracy in identifying the problem to be solved. Search and development of creative ideas to reduce the problem, especially in goods supply chain. And suggesting the involvement of stakeholders in the field of export-import in terms of IT."

"Dewasa ini, fasilitasi perdagangan merupakan elemen penting dalam proses ekspor-impor suatu negara. Fasilitasi perdagangan pertama kali dibahas dalam Singapore Ministerial Conference tahun 1996 dan kemudian dikategorikan sebagai salah satu Singapore Issues. Akan tetapi, negosiasi terhadap fasilitasi perdagangan antara negara-negara WTO sempat mengalami deadlock dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada 22 Februari 2017, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mulai diberlakukan bagi negara-negara anggota WTO. Dimulainya penerapan single window system di Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia National Single Window INSW pada tahun 2008 menandai bahwa Indonesia menjalankan komitmen dalam negosiasi fasilitasi perdagangan WTO. Hal yang menarik adalah dalam hal ini Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan single window system sebelum kesepakatan terhadap Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dicapai. Penerapan sistem ini dinilai penting oleh Indonesia demi menunjang proses ekspor-impor yang lebih efektif dan efisien, sebab seringkali proses tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar. Namun demikian, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dukungan baik secara kebijakan maupun pendanaan untuk dapat membangun sistem ini. Tulisan ini kemudian melihat bagaimana keterlibatan atau pengaruh WTO dan Bank Dunia dalam pengembangan sistem INSW. Dalam hal ini, pengaruh WTO lebih ditekankan pada penetapan aturan perdagangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan. Kemudian, keterlibatan Bank Dunia adalah dari sisi pendanaan dan pengawasan melalui program Development Policy Loan DPL yang mendukung policy reform, khususnya dalam kebijakan pengembangan sistem INSW. Cognitive authority yang dibangun oleh keduanya menunjukkan terdapat strong institutional belief untuk mewujudkan terciptanya perekonomian negara-negara di dunia yang lebih terbuka.

---

Nowadays, trade facilitation is a prominent element in a country rsquo s export import process. Trade facilitation was first discussed at the Singapore Ministerial Conference in 1996 and subsequently categorized as one the ldquo Singapore Issues. However, the negotiations on trade facilitation had been deadlocked and took considerable time to reach the conclusion. On February 22, 2017, the Trade Facilitation Agreement was finally applied to all of the WTO member countries. The commencement of the implementation of single window system in Indonesia, or Indonesia National Single Window INSW in 2008, indicates that Indonesia is committed to WTO trade facilitation negotiations. Indonesia has implemented this system even long before the Trade Facilitation Agreement is reached, which is considered unique as Indonesia is categorized as a developing country. Implementation of this system is considered crucial for Indonesia in order to promote the efficiency and effectivity of trade process, because sometimes this process takes a lot of time and costly indeed. Nevertheless, as a developing country Indonesia needs both policy support and funding to build this system. This paper explains the involvement of WTO and The World Bank in developing INSW system. In this case, the involvement of WTO is more emphasized on setting trade rules, especially relating to trade facilitation. The World Banks involvement is more on funding and monitoring through Development Policy Loan DPL program that promotes policy reform, particularly in the development of INSW system. Their cognitive authority shows there is strong institutional belief to stimulate more liberalized world."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis mengenai hubungan perbaikan proses pre-clearance di pelabuhan Tanjung Priok terhadap penurunan dwelling time. Hasil yang diperoleh adalah ada hubungan yang signifikan antara lama perekaman izin dan lama pengurusan PIB terhadap proses pre-clearance suatu peti kemas. Perekaman izin dilakukan yang dilakukan oleh INSW sebagian besar dilakukan sebelum barang datang sebelum stacking time sebesar 92,55 dari keseluruhan sampel sebanyak 1141 kontainer. Sedangkan pengurusan dokumen perizinan saat barang datang di pelabuhan sebesar 6,31 dan pengurusan dokumen sesudah barang tiba di pelabuhan sebesar 1,14 . INSW melakukan perbaikan ndash; perbaikan untuk meningkatkan pelayanan demi mengurangi waktu pre-clearance yang pada akhirnya akan mengurangi dwelling time di pelabuhan.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the relationship between improved pre clearance process and decreased dwelling time in Tanjung Priok harbor. A result, there is a significant relation between the time needed for recording the license and also the time for submitting the PIB form in pre clearance process. The time needed for recording the license done by INSW mostly before stacking time which is about 92,55 from the sample at 1141 container. Meanwhile when the container arrived at the harbor about 6,31 and 1,14 after the container arrived. INSW done a lot of improvement in the pre clearance process to decrease the dwelling time in harbor."

"Skripsi ini membahas mengenai persiapan penerapan sistem National Single Window di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok untuk membuat simplifikasi dan harmonisasi proses kepabeanan yang bisa mempercepat proses customs clerance dan release of cargoes. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam tiga sub pokok permasalahan, yaitu bagaimana perbandingan antara sistem National Single Window di Indonesia dengan sistem National Single Window di Singapura, persiapan-persiapan yang dilakukan, dan kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya sosialisasi akan penggunaan sistem ini terus-menerus dilakukan, memperketat sistem dari akses dunia luar untuk menghindari terjadinya kejahatan dunia maya, dan penerapan Single Sign On untuk mengakses instansi yang terkait dengan portal National Single Window ini.

---

This study is focused on the preparation implementation of National Single Window in Tanjung Priok Customs Main Office to make a simplified and harmonized customs process that could make the process of customs clearance and release of cargoes faster. There are three major problems in this study which are the comparison of Singapore National Single Window and Indonesian National Single Window, the preparation of Indonesian National Single Window, and the obstacles of implementation. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview.The researcher suggests keep continuing the socialization of this system, tighten the system from outside access to prevent from cyber crime, and applying Single Sign On to access other Government Agency who are connected with this National Single Window portal."

"Bahwa Trade Facilitation Agreement membahas fasilitasi perdagangan yang dianggap dapat menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur perdagangan internasional. Keberadaan Trade Facilitation Agreement yang lahir untuk mengurangi hambatan prosedural dalam perdagangan internasional, maka diatur mengenai Single Window. Sebagai bagian dari praktik fasilitasi perdagangan, National Single Window perlu diaktualisasikan dengan publikasi yang transparan sehingga prosedur impor-ekspor menjadi lebih efisien serta pertukaran informasi di antara para pihak terjadi secara efektif. Dengan membandingkan penerapan transparansi terhadap publikasi dan akses informasi terkait regulasi dan prosedur dari fasilitasi perdagangan melalui penerapan National Single Window di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan. Dengan menggunakan tiga parameter dari transparansi yaitu publikasi dan akses terhadap informasi dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi informasi oleh Pemerintah dan notifikasi perubahan kebijakan kepada organisasi internasional. Ada beberapa hal yang dapat dipetik dari transparansi TradeNet Singapura bahwa ada poin-poin yang mengisi jarak di Single Window Indonesia. Walaupun National Single Window Singapura dan Indonesia mulai pada waktu yang berbeda dan perbedaan kontras dari orientasi pengembangan sistemnya antara kedua negara tersebut. Namun, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat mengurangi hambatan perdagangan dan proses percepatan pemindahan barang dalam perdagangan internasional untuk efisiensi biaya, beban administrasi dan waktu dalam transaksi perdagangan internasional. Untuk meningkatkan daya saing global, perlunya pengelolaan dan penyelenggaraan Indonesia National Single Window melalui pemutakhiran regulasi, teknologi informasi pendukungnya dan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan antar lembaga-lembaganya.

---

The Trade Facilitation Agreement that discusses trade facilitation which is to simplify and harmonize international trade procedures. The existence of the Trade Facilitation Agreement was to reduce procedural barriers in international trade, as it is important regarding the Single Window regulations. As part of trade facilitation practices, the National Single Window needs to be actualized with transparent publications so that import-export procedures become more efficient and the exchange of information between parties occurs effectively. By comparing the implementation of transparency in publications and access to information related to regulations and procedures for trade facilitation through the implementation of the National Single Window in Indonesia and Singapore. Using normative juridical research method to examine the written legal norms of a statutory regulation. There are three parameters of transparency used for this research, namely publication and access to information and laws and regulations, enquiry points and notification of policy changes to international organizations. There are several things that can be learned from Singapore's TradeNet transparency that there are points that fill the gaps in Indonesia's National Single Window. Although Singapore and Indonesia's National Single Window started at different times and contrasted the orientation of the development of the system between the two countries. However, they have the same goal, namely to be able to reduce trade barriers and accelerate the process of moving goods in international trade for cost efficiency, administrative burden and time in international trade transactions. Therefore, to increase global competitiveness, it is necessary to manage and implement the Indonesia National Single Window through updating regulations, supporting information technology and synchronizing and harmonizing regulations between its institutions."

"Skripsi ini membahas penerapan Sistem National Single Window (NSW) tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean Importir Jalur Prioritas khususnya pada proses customs clearance berdasarkan asas ease of administration di KPU Tanjung Priok beserta kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Sistem National Single Window (NSW) tahap pertama di KPU Tanjung Priok berjalan kurang optimal sehingga belum sepenuhnya mewujudkan kemudahan administrasi pada pemenuhan kewajiban pabean khususnya pada proses customs clearance Importir Jalur Prioritas. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada saat penerapan sistem tersebut antara lain ketiadaan aspek legal pada awal penerapan sistem, ketidaksiapan Sistem NSW secara teknis, kendala sistem dalam menginterpretasikan Harmonized System, kompleksitas sistem pelayanan kepabeanan, ketidaksiapan instansi pemerintah penerbit perijinan impor (OGA) dan masih adanya ketidakjelasan kewenangan pada OGA.

---

This study focus in the first implementation of National Single Window System in fulfiling customs formality on priority channel?s import procedure based on ease of administration principle (study on KPU Tanjung Priok) and the problems that its faced. The purpose of this study is to investigate the first implementation of National Single Window System in fulfiling customs formality on priority channel?s import procedure (especially for customs clearance procedure) based on ease of administration principle in KPU Tanjung Priok and the problems that its faced. This research is a quantitative research with descriptive interpretive. This study conclude there is the first implementation of National Single Window System is running less than optimal. So, the implementation first implementation of the system has not fully achieved the ease of administration in fulfiling customs formality on priority?s import procedure (especially for customs clearance procedure). The problems that faced on implementation are the lack of technical readiness of the NSW system, complexity of customs system, the system's constraints ininterpreting the harmonized system and there are still the vague authorization of the OGA."

"Skrpsi ini membahas penerapan Indonesia National Single Window untuk meningkatkan kualitas proses Custom Clearance dengan perspektif perubahan proses bisnis. Teori yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah teori framework e-Government yang meliputi tahap katalis, tahap transaksi, tahap integrasi vertikal, dan tahap integrasi horizontal. Masing-masing tahapan tersebut akan dilihat berdasarkan dimensi proses bisnis yaitu motif atau kebutuhan, sasaran strategis, area fokus, dan pemangku kepentingan serta kepentingannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivism dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih peneliti. Data yang diperoleh adalah data primer dari wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas Custom Clearance yang dilakukan dengan mengubah proses bisnis dari penerapan Indonesia National Single Window meliputi pembuatan repositori terpusat, percepatan distribusi informasi terkait proses Custom Clearance antara in- sistem rumah Kementerian / Lembaga yang termasuk dalam sistem Indonesia National Single Window, dan membantu proses validasi dan rekonsiliasi dokumen yang diproses dalam proses Custom Clearance yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This thesis discusses the implementation of the Indonesia National Single Window to improve the quality of the Custom Clearance process with the perspective of changing business processes. The theory used in this final project is the e-Government framework theory which includes the catalyst stage, the transaction stage, the vertical integration stage, and the horizontal integration stage. Each of these stages will be viewed based on the dimensions of the business process, namely motives or needs, strategic objectives, focus areas, and stakeholders and their interests. The research approach used is post-positivist by conducting literature studies and in-depth interviews with selected sources by the researcher. The data obtained are primary data from interviews and secondary data. The results showed that the improvement in the quality of Custom Clearance carried out by changing the business process from the implementation of the Indonesia National Single Window includes the creation of a centralized repository, accelerating the distribution of information related to the Custom Clearance process between the Ministry / Institution home systems included in the Indonesia National Single Window system, and assisting the process of validation and reconciliation of documents processed in the Custom Clearance process carried out by the Directorate General of Customs and Excise."

"ABSTRAKTesis ini membahas Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. INSW merupakan bagian dari ASEAN Single Window (ASW) lingkungan fasilitas perdagangan yang dioperasikan berdasarkan parameter standarisasi informasi, prosedur, formalitas, dan praktek praktek internasional tentang pengakselerasian pergerakan barang-barang lintas pabean dalam perdagangan internasional. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan ekspor-impor, konsep kebijakan umum Sistem National Single Window di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan seaport/Airport System).

---

ABSTRACTThis thesis discusses Indonesia National Single Window (INSW) which is a system which enables a single submission of data and information, a single and synchronous processing of data and information, and a single decision-making for customs release and clearance. INSW is a part of ASEAN Single Window (ASW) that is a trade facilitating environment operating on the basis of standardized information parameters, procedures, formalities, international best practices, as relevant, to the release and clearance of goods at entry points of ASEAN under any particular customs regime. Moreover, go upon the Indonesia?s interest and be more effective in attainment goal of increasing export-import services achievement, the policy concept of National Single Window in Indonesia have a modification with adding Seaport/Airport System."

"Indonesia mengalami shortfall penerimaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 60% pada tahun 2015. Untuk mengatasinya, Pemerintah menerapkan pengampunan pajak pada Juli 2016. Skripsi ini membahas bagaimana pengampunan pajak dapat memperluas basis pemajakan dan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan pustaka. Hasil Penelitian ini adalah pengampunan pajak bisa memperluas basis pemajakan di Indonesia dan disarankan agar pemerintah mempertimbangkan empat faktor pendukung, yaitu fasilitas yang menarik, sosialisasi yang masif, penempatan dana hasil pengampunan pajak yang menguntungkan, dan manajemen data yang baik.

---

Indonesia faced shortfall of its tax revenue and low level of tax payer?s compliance (approximately 60%) in 2015. To solve this problems, Indonesia is implementing tax amnesty in July 2016. The purpose of this thesis is to describe how tax amnesty can broaden Indonesia tax base and explain its supportive factors. This research conducted qualitative approach with data collection through field research and literature studies. The result of this research is tax amnesty can broaden Indonesia tax base and suggested to consider four supportive factors such as attractive facilities, massive socialization, profitable instrument for repatriated assets, and good data management."