Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 khususnya Tunggakan Pajak di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari sisi penerimaan pajak dan asas kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Ibukota Jakarta Nomor 129 tahun 2013, Nomor 134 tahun 2014 dan Nomor 103 tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan PBB-P2 Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mengoptimalkan penerimaan pajak dari tunggakan pajak dan kebijakan ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Dengan adanya kebijakan ini maka tunggakan pajak yang sudah lama tetap ditagih kepada wajib pajak, sedangkan PBB-P2 memiliki masa daluwarsa pajak 5 lima tahun. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan agar kebijakan PBB-P2 tentang tunggakan pajak sebaiknya dievaluasi kembali agar memenuhi asas kepastian hukum dalam mengelola tunggakan PBB-P2.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the tax policy of rural urban land and buildings PBB P2 in particular Tax Receivables in the Province of DKI Jakarta in terms of legal certainty, as stated in Governor of DKI Jakarta Regulation number 129 year 2013, number 134 year 2014 and number 103 year 2016 regarding the provision of principal deduction and the annulment administration charge of rural urban land and building tax receivable for the taxable year before managed by local government.This study use qualitative approach by data collection method in the literature study and interview unstructured to technique data analysis qualitatively. The results show that this policy optimizes tax revenue from tax arrears and this policy is not in accordance with the principle of legal certainty. Given this policy, long tax arrears are still billed to taxpayers, while PBB P2 has a tax period of 5 five years. This is one of the basic considerations for the PBB P2 policy on tax arrears should be re evaluated in order to meet the legal certainty principle in managing PBB P2 arrears."

"Realisasi PAD Kabupaten Muna dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, bahkan cenderung mengalami penurunan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mencapai target PAD disebabkan oleh (1) Perda PAD yang berkaitan dengan penentuan tarif pajak dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar yang terjadi; (2) Sulitnya membuat Perda Baru tentang PAD karena dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dengan pajak-pajak propinsi dan pusat yang telah ada dalam menentukan definisi dan ketetapan pajak itu sendiri; (3) Ketidakmampuan SKPD dalam melihat potensi dan efektivitas serta permasalahan sistem dan prosedur PAD; (4) Belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah; (5) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan yang dapat menunjang peningkatan penerimaan PAD; (6) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak; dan (7) Masih kurang optimalnya pemberian sanksi kepada wajib pajak dan retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan PAD Kabupaten Muna. Tujuan khusus penelitian adalah: (1) mengukur efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Muna; (2) mengukur elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Muna; (3) mengukur rasio kemandirian daerah; (4) mendeskripsikan strategi untuk peningkatan PAD Kabupaten Muna; (5) mendeskripsikan peran PAD hubungannya dengan ketahanan daerah. Objek penelitian ini adalah PAD Kabupaten Muna. Lokasi penelitian di Kabupaten Muna, khususnya pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 10 responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, elastisitas, kemandirian daerah, dan pertumbuhan PAD. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) efektivitas PAD Kabupaten Muna selama tahun 2007-2011 berfluktuasi dan cenderung menurun, (2) Efisiensi PAD Kabupaten Muna cenderung mengalami peningkatan dan Elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Muna memiliki nilai positif, (3) Rasio kemandirian daerah fluktuasi dan cenderung menurun, (4) Strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Muna adalah; (i) melakukan perbaikan terhadap sistem informasi manajemen data; (ii) melakukan sosialisasi UU dan Peraturan Daerah kepada masyarakat akan pentingnya pajak/retribusi daerah bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah; (iii) peningkatan sarana dan prasaran yang memadai; dan (iv) melakukan peningkatan keahlian SDM apartur yang profesional dan bertanggung jawab, dan (5) Peningkatan PAD akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif yang merupakan tujuan dari ketahanan daerah.

---

Actual PAD Muna from year to year fluctuations, and even tends to decrease. The main problems encountered in achieving revenue targets caused by (1) PAD regulations relating to determination of tax rates and local retribution are no longer in line with market value that occurred, (2) The difficulty of making new laws about PAD because they feared overlap with taxes provincial and national taxes that already exist in determining the definition and the assessment itself, (3) SKPD inability to see the potential and effectiveness and PAD system and procedure problems (4) Not potential of potential taxes and local retribution, (5) Not optimal service infrastructure to support the increasing acceptance of PAD, (6) Still lack the level of public awareness in fulfilling its obligations as a taxpayer, and (7) Still less optimal sanctions to compulsory taxes and charges are not carrying out their obligations to make payments. The general objective of this study was to formulate a strategy to increase local original revenue of Muna District. Specific objectives of research are: (1) measure the effectiveness and efficiency of PAD, (2) measure the elasticity of PAD to GDP Muna, (3) measures the ratio of local independence, (4) describe strategies to increase PAD Muna, (5) describe the role of PAD realtion to regional resilience. Object of this study is PAD Muna. Location of research in Muna District, especially at the Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset (DPPKAD). The data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from 10 respondents were selected by purposive sampling method. While the secondary data obtained from the Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset in Muna District. The analysis used in this study are effectiveness, efficiency, elasticity, local independence, and the growth of PAD. The results of this study revealed that (1) The effectiveness of PAD Muna during 2007-2011 fluctuated and tended to decline, (2) PAD Muna efficiency tends to increase and the elasticity of PAD to GDP Muna has a positive value, (3) The ratio of local independence and fluctuation tends to decrease, (4) Strategies used to increase PAD Muna are: (i) make improvements to data management information system, (ii) to disseminate the Law and Local Regulations to the public on the importance of taxes/ retribution for the implementation of governance and local development, (iii) improvement of facilities and infrastructure are adequate, and (iv) skills upgrading human resources and professional personnel who are responsible, and (5) Increase in PAD will ensure the welfare of the community and create security conditions conducive that is the purpose of the local resilience."

"Skripsi ini membahas tentang manfaat ekonomi terhadap penerapan good public governance pada pemerintah daerah di Indonesia untuk periode 2011-2015. Manfaat ekonomi yang tercermin dalam tiga indikator perekonomian diantaranya indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik regional bruto dan tingkat ketimpangan diukur dengan rasio gini. Good public governance diukur dengan 43 pengukuran GPG dari laporan hasil EKPPD berdasarkan LPPD, 43 pengukuran GPG tersebut dikembangkan sebagai turunan dari lima prinsip GPG menurut KNKG (2010). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif serta perngujian hipotesis dengan menggunakan regresi data panel. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, good public governance berpengaruh positif  terhadap indeks pembangunan manusia. Kedua, good public governance berpengaruh positif terhadap peningkatan produk domestik regional bruto yang artinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, good public governance tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan.

---

This study aims to investigate the economic benefits of good public governance in local government in Indonesia during 2011-2015. Economic benefits are reflected in three economy’s indicators such as human development index, economic growth, and income inequality. Economic growth is measured by the level of gross regional domestic product and the level of income inequality is measured by gini ratio. Good public governance is measured by 43 GPG measurements from EKPPD’s reporting result based on LPPD, which developed from five principles of GPG according to KNKG (2010). This research use quantitative method and hypothesis method by using regression of panel data. The results of the study show that first, good public governance has a positive impact on human development index. Second, good public governance has a positive impact on gross regional domestic product which can lead the economic growth. Third, good public governance has no impact on the income inequality level."