Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMulti Criteria Decission Analisys (MCDA) semakin sering digunakansebagai alat bantu untuk mengevaluasi alternatif dalam mencapai tujuanorganisasi. Saat ini proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks karenaadanya beragan kebutuhan dalam organisasi dan semakin banyaknya alternatifsolusi dengan keunggulan dan kekurangan yang beragam. Metode MCDA dapatmembantu pengambil keputusan untuk menyeleksi dan membuat urutan alternatifterbaik melalui proses yang sederhana dan sesuai dengan tujuan organisasi .ELECTRE (ELimination and Choice Expressing REality) adalah salahsatu dari metode MCDA yang mampu memilah dan mengurutkan alternatifterbaik di antara banyak alternatif dengan aspek subyektifitas yang minimdibandingkan dengan metode lainnya.Sebuah model seleksi dengan metode ELECTRE selanjutnyadikembangkan untuk memilah dan mengurutkan sistem telekomunikasi yangdigunakan di industri hulu migas lepas pantai. Industri ini memiliki kompleksitastinggi dalam penentuan sistem telekomunikasinya, sehingga diperlukan prosedurseleksi yang sistematis untuk memperoleh sistem yang paling optimum.Hasil seleksi menggunakan Model ELECTRE telah menunjukkan bahwasistem telekomunikasi yang terpilih adalah sistem yang paling efisien (biayaterendah dan kualitas tertinggi) di antara alternatif lainnya.

---

ABSTRACTMulti-Criteria Decision Analysis (MCDA) has become extensively used asa tool for evaluating alternatives to achieve organization objective. Today, makingdecision is more complex because of multiple needs in the organization and thevarying of altentative’s primacy and shortage. The MCDA methode can helpdecision maker to sort and rank the best alternatives appropriate with organizationobjectives in simple process.ELECTRE (ELimination and Choice Expressing REality) is one ofMCDA methode that able to sort and rank the best alternatives among manyalternatives in less subjective preference compare to other methodes.A selection model with ELECTRE methode was developed to sort andrank applicable telecommunication systems in offshore upstream oil and gasindustries. This industry is having high complexity in telecommunication systemrequirement, and required a systematic selection procedure to get the optimumsystem.The result of ELECTRE model has shown that the selectedtelecommunication systems are the most efficience systems (less cost and higherquality) among other alternatives."

"Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyebutkan penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan dan non-pelayanan publik harus memiliki sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) merupakan unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang memiliki tugas melaksanakan pemberian pelayanan penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik.

Salah satu Indikator Sasaran Kegiatan BSrE adalah “Persentase pemenuhan permintaan sertifikat elektronik”. Berdasarkan data Laporan Kinerja BSrE tahun 2017 dan 2018, diketahui bahwa BSrE belum dapat memenuhi target dari indikator pemenuhan layanan sertifikasi elektronik dengan capaian nilai 87,50% pada tahun 2017 dan 93,90% pada tahun 2018 dengan target 100%. Hal ini berpengaruh pada IKU organisasi sebagai penentu ukuran keberhasilan sasaran strategis organisasi sehingga perlu adanya evaluasi kinerja organisasi. Dari hasil analisis menggunakan model 4P (People, Processes, Products/ Technology, dan Partners/ Suppliers) yang didefinisikan pada ITIL, salah satu instrumen kebijakan yang belum tersedia adalah dokumen Service Level Agreeement (SLA). Penelitian ini merupakan mixed method research dengan desain concurrent embedded atau campuran tidak berimbang dan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, studi dokumen, wawancara terhadap pejabat, pengelola layanan TI, serta perwakilan pengguna layanan. Hasil kesepakatan berupa dokumen SLA layanan BSrE. Dari penelitian ini diperoleh dokumen SLA layanan TI sesuai kondisi BSrE yang dapat membantu pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dan mendukung pencapaian Rencana Strategis BSSN

---

Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Electronic Transactions which states that the electronic system operators for ministries and non-ministries must have digital certificates. Digital certificates are certificates that show digital signatures and identities that indicate the status of legal subjects in Electronic Transactions issued by certificate authority. The Digital Certificate Office is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency.

One of the BSrE Activity Target Indicators is the “Percentage of fulfillment of digital certificate requests”. Based on BSrE Performance Report data for 2017 and 2018, it is known that BSrE has not been able to meet the targets of the indicators of fulfillment of digital certificate services with achievements of 87.50% in 2017 and 93.90% in 2018 with a target of 100%. This has an effect on the organizational KPI as a determinant of the success of the organization's strategic objectives so that there is an evaluation of organizational performance. From the results of the analysis using the 4P model (People, Processes, Products / Technology, and Partners / Suppliers) defined in ITIL, one of the policy instruments not yet available is the Service Level Agreeement (SLA) document. This research is a mixed method research with concurrent embedded design or unbalanced mixture and case study categories. Data collection is done through questionnaires, document studies, interviews with officials, IT service managers, and service user representatives. The results of the agreement in the form of SLA documents. From this study, it is expected that an SLA document will be obtained by IT services according to BSrE conditions that can help achieve the Target Activity Indicators and support the achievement of the BSSN Strategic Plan.

 

"

"Media pendingin menggunakan ice slurry merupakan media yang paling efisien untuk menjaga kualitas ikan pasca tangkap nelayan. Penelitian dan pengembangan mengenai ice slurry generator perlu terus dilakukan. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan komponen evaporator. Penelitian berbasis eksperimen ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi debit pompa dan lama pengadukan terhadap karakteristik produksi ice slurry generator dengan pre-cooler evaporator. Karakteristik produksi tersebut antara lain adalah waktu pendinginan pada evaporator pre-cooler, konsentrasi es, fraksi massa, dan kapasitas produksi generator. Variasi debit pompa yang diambil adalah 7,93 Lpm, 9,6 Lpm, 11,27 Lpm, 12,93 Lpm, 14,6 Lpm, dan 16,27 Lpm. Untuk variasi lama pengadukan yang diambil adalah 20 menit, 30 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, dan 60 menit. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan didapati laju penurunan temperatur paling cepat adalah sebesar minus 0,00412ºC/detik dengan rerata laju perpindahan kalor sebesar -784,817 Joule per detik pada nilai debit pompa 11,27 Lpm. Konsentrasi es tertinggi didapat pada waktu pengadukan 60 menit. Semakin lama pengadukan, fraksi massa akan semakin meningkat. Didapati kapasitas produksi generator sebesar 257,14286 Liter per 24 jam.

---

Cooling medium using ice slurry is the most efficient medium to maintain fish quality after fishing. Research and development on ice slurry generators need to continue. One of the developments that can be done is by adding an evaporator component. This experimental-based research aims to analyze the effect of variations in pump discharge and stirring time on the production characteristics of an ice slurry generator with a pre-cooler evaporator. The production characteristics include cooling time in the pre-cooler evaporator, ice concentration, mass fraction, and generator production capacity. The pump discharge variations taken were 7.93 Lpm, 9.6 Lpm, 11.27 Lpm, 12.93 Lpm, 14.6 Lpm, and 16.27 Lpm. For variations of stirring time taken are 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, and 60 minutes. Based on the experiments conducted, it was found that the fastest temperature drop rate was minus 0.00412ºC/second with an average heat transfer rate of -784,817 Joules per second at a pump discharge value of 11.27 Lpm. The highest ice concentration was obtained at a stirring time of 60 minutes. The longer the stirring, the mass fraction will increase. The generator production capacity was found to be 257,14286 Liters per 24 hours."

"Skripsi ini membahas hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet setelah berlakunya PM Kominfo 5/2020. Landasan penelitian ini ialah pemutusan akses terhadap beberapa situs dan aplikasi PSE Lingkup Privat oleh Kemenkominfo, kondisi kebebasan menggunakan internet di Indonesia yang bebas setengah, dan pembatasan hak kebebasan berekspresi di internet yang marak dilakukan, baik oleh pemerintah ataupun individu. Perlindungan atas hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet merupakan amanat UUD NRI 1945, kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam UU HAM dan UU Kemerdekaan Berpendapat. Tidak hanya di skala nasional, hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet juga dilindungi oleh instrumen HAM internasional, baik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia seperti ICCPR maupun yang berbentuk rekomendasi dari para pakar hukum. Meski hak ini sudah diatur secara tegas, pasal – pasal di PM Kominfo 5/2020 terkait moderasi dan pemutusan akses terhadap informasi dan dokumen elektronik yang tidak memiliki standar jelas dan subjektif berpotensi melanggar hak kebebasan berekspesi pengguna sistem elektronik di internet. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini ialah lingkup pengaturan dan konsep hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet menurut instrumen hukum secara internasional serta nasional, dan implikasi hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet setelah berlakunya PM Kominfo 5/2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa PM Kominfo 5/2020 melanggar hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet.

---

This thesis discusses the right to freedom of expression of electronic system users on the internet after the enactment of PM Kominfo 5/2020. The research's basis is access termination to several Electronic System Providers in the Private Sector by the Ministry of Communication and Informatics, freedom to use the internet in Indonesia, and restrictions on the right to freedom of expression on the internet which are widely practiced, both by the government and individuals. Protection of the right to freedom of expression for users of electronic systems on the internet is a mandate of the 1945 Constitution, which is further explained in the Human Rights and the Freedom of Opinion Law. Not only on a national scale, the rights to freedom of expression of electronic systems users on the internet are also protected by international human rights instruments that Indonesia has ratified, such as the ICCPR and recommendations from legal experts. Albeit this right has been strictly regulated, articles in PM Kominfo 5/2020 regarding moderation and terminating access to electronic information and/or documents that do not have clear and subjective standards potentially violate the right to freedom of expression of electronic systems users on the internet. Thus, the problem raised in this study is the regulation and the concept of the right to freedom of expression of electronic systems users on the internet according to international as well as national legal instruments and the implications of it after the enactment of PM Kominfo 5/2020. This research is qualitative, using a descriptive method. This research found that PM Kominfo 5/2020 violated the right to freedom of expression of electronic system users on the internet."

"Kehadiran sistem komunikasi wireless generasi kelima (5G) akan mampu mendukung berbagai skenario dan aplikasi penggunaan yang lebih beragam dibandingkan teknologi sebelumnya (4G). Salah satu skenario penggunaan yang menjadi kunci dari ekosistem 5G adalah URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communication). URLLC akan berperan sebagai penyedia konektivitas bagi aplikasi dan layanan baru seperti industry automation, autonomous vehicle, dan lain sebagainya. Namun, mengimplementasikan 5G URLLC merupakan tantangan yang cukup besar bagi operator. Jaringan operator harus dapat memenuhi persyaratan ketat URLLC, terutama kebutuhan akan nilai latensi yang sangat rendah (hingga 1 ms). Oleh karena itu, penting bagi setiap operator untuk mengetahui terlebih dahulu kondisi serta kemampuan jaringan eksisting yang mereka miliki saat ini dalam memenuhi persyaratan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus dari salah satu operator di Indonesia untuk mendapatkan data pengukuran performansi jaringan, mengevaluasinya, dan kemudian mengembangkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan latensi untuk mendukung 5G URLLC. Pengukuran performansi dilakukan dengan menggunakan metode TWAMP (Two-Way Active Measurement Protocol) terhadap jaringan 4G eksisting. Performansi jaringan diukur antara dua titik dari core ke site 4G eksisting operator dimana keduanya akan merepresentasikan koneksi antara data center dengan site pada jaringan 5G. Dari hasil pengukuran, diperoleh korelasi yang sangat kuat antara latensi dengan jarak dari site ke core (data center) dengan nilai koefisien korelasi Pearson 0.76. Hal ini menandakan adanya pengaruh yang kuat antara jarak data center ke site terhadap besarnya nilai latensi jaringan. Hasil analisis lebih lanjut menemukan bahwa bahwa jarak maksimum antara site ke data center untuk mencapai latensi 1 ms adalah 21,4 km menggunakan infrastruktur jaringan eksisting. Berdasarkan hasil tersebut, penulis juga mengembangkan desain optimal untuk lokasi penempatan data center serta skema.

---

The presence of a fifth generations wireless communication system (5G) will be able to support a variety of scenarios and use-cases that are more diverse than the previous technology (4G). One of the key use-cases for the 5G ecosystem is URLLC (Ultra- Reliable Low Latency Communication). URLLC will play a significant role in providing connectivity for new applications and services such as industrial automation, autonomous vehicles, and so on.

However, implementing 5G URLLC is quite a challenge for operators. Operator’s networks must be able to meet the stringent requirements of URLLC, especially the need for very low latency values (up to 1 ms). Therefore, it is important for each operator to know in advance the conditions and capabilities of their existing network to fulfill these requirements.

In this study, the authors used a case study from one of the operators in Indonesia to obtain network performance measurement data, evaluate it, and then develop strategic steps in overcoming latency problems to support 5G URLLC. Performance measurement is carried out using the TWAMP (Two-Way Active Measurement Protocol) method on the existing 4G network. Network performance is measured between two points from the core to the operator's existing 4G sites which both of it will represent the connection between the data center and the sites on the 5G network.

From the measurement results, we obtained a very strong correlation between latency and the distance from the site to the core (data center) with a Pearson correlation coefficient of 0.76. This indicates a strong influence of the distance from the data center to the sites on the network latency value. The results of further analysis found that the maximum distance between the sites to the data center is 21.4 km in order to achieve 1 ms of latency using the existing network infrastructure. Based on these results, the authors also developed optimal designs for data center placement locations as well as efficient schemes for operators to build new 5G infrastructure."