Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memberikan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya kerugian merupakan hal yang sangat penting dalam setiap perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dapat mengestimasi semua risiko yang mungkin dihadapi dengan alat ukur risiko. Value at Risk merupakan salah satu alat ukur risiko dalam industri asuransi, yang didefinisikan sebagai kuantil dari distribusi total kerugian. Sebagai kuantil, dapat menjadi kurang representatif apabila terdapat banyak nilai kerugian yang melebihi dikarenakan informasi kerugian pada ekor kanan distribusi tidak tergambarkan dengan baik. Untuk itu, diperkenalkan Tail Value at Risk yang merata-ratakan besarnya kerugian yang lebih besar daripada. Penggunaan membantu perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai modal yang harus disiapkan untuk mengatasi risiko yang dapat terjadi. Estimasi risiko yang lebih baik juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teori kredibilitas, yang mengombinasikan risiko individu dan risiko kelompok pemegang polis dengan bobot tertentu. Bobot yang tepat diperoleh melalui peminimuman antara parameter yang memprediksi kerugian di masa depan dan penaksirnya. Secara umum, penelitian ini membahas mengenai model berdasarkan teori kredibilitas Bahlmann beserta penaksir dari parameter-parameter model tersebut. Risiko individu direpresentasikan dengan individu, sementara risiko kelompok direpresentasikan dengan rata-rata individu dalam suatu kelompok. Penerapan model ini dilakukan dengan menggunakan data klaim dari salah satu perusahaan asuransi di Indonesia.

---

Providing protection against losses is important issue in every insurance company. Insurance company could estimate all risks which must be faced by risk measures. Value at Risk as one of risk measures that is used in insurance industry, is defined as quantile of aggregate losses distribution. As a quantile, could be less representative if there are losses which far exceed because losses in the right tail distribution cannot be well-explained. For this reason, which averages losses that are greater than was introduced. Using, insurance company could obtain approximation of capital needed due to certain losses which possibly happen.

Better risk estimation could also be obtained by credibility theory, which combines both individual and group risk information with certain weights. The proper weights are obtained by minimizing the expected squared error between parameter used to predict future losses and its estimator. In general, Credible model based on credibility theory and the parameters estimator will be derived in this research. Individual risk is represented by certain policyholders meanwhile, group risk is represented by average of every policyholders. Numerical simulation based on one of the insurance companys claim data in Indonesia will also be demonstrated."

"Since economics crisis that occurred ten years ago has shown positive growth, the investment climate that has been going on in Indonesia is not yet stable consistently. In order to create conducive investment climate the government made the Law of Income Tax No. 17 in 2000 with reduced income tax. Even though the tax is not always being the concerning factor in making a funding decision in a company, however the tax is inevitable.Modigliani and Miller (1963) stated with the tax, a company which adding the debt in its capital structure will maximize its firm value. The advantage of the tax arises as a result of paying the interest. From dividend policy point, the reduced income tax increases the proportion to earnings after tax which is distributed to the shareholder.The purpose of the research is to find the changing affect of corporate income tax rate the company dividend policy and capital structure. This research uses methodology of panel data. The sample characteristic of the research is companies which are registered in Indonesia Stock Exchange and distributed the cash dividend from 1998 to 2005. The result was 23 companies had been chosen from 388 population as research sample.The result has indicated that reduced corporate income tax affects significantly positive to dividend policy but negative to capital structure. When the corporate income tax decreases the total dividend ratio on the earnings after tax increase but the usage level of debt based on the value of the company book equity decrease. The factors which affecting the debt usage level based on the book value equity are assets, non debt tax shield, profibility, and dividend payout ratio in two years. Moreover, the factors which affecting the dividend total ratio on the earnings after tax are non debt tax shield, dividend and dividend payout ratio in one year."

"Penelitian ini menganalisis dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap taxratio dan taxable income serta membuat rekomendasi perubahan tarif Pajak PenghasilanOrang Pribadi (PPh OP). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode komparasiterhadap tax ratio dan taxable income pada tahun sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh.Untuk memastikan bahwa tarif PPh merupakan variabel utama yang mempengaruhipenerimaan PPh, penulis menggunakan metode regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwapenurunan tarif PPh menyebabkan tax ratio berkurang, sedangkan taxable income yangdilaporkan oleh wajib pajak mengalami kenaikan. Dalam rangka mengoptimalkan upayapemungutan pajak, penelitian ini merekomendasikan penurunan tax relief atau PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan ini tentunya akan membebani masyarakat yangberpenghasilan rendah, terutama masyarakat yang sebelumnya tidak dikenakan PPh. Namun,untuk mengatasi dampak tersebut, penelitian ini merekomendasikan perubahan lapisantaxable income serta tarif PPh OP pada setiap lapisan tersebut. Perubahan lapisan tersebutjuga dimaksudkan untuk memperoleh penerimaan yang lebih optimal dari wajib pajakberpenghasilan tinggi. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tarif PPh OP yangdirekomendasikan ini dapat mengoptimalkan penerimaan PPh OP."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak progresif terhadap perilaku penggelapan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan merupakan data hasil audit pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di seluruh Indonesia untuk Tahun Pajak 2001 hingga 2012. Hasil analisis regresi Model Tobit dengan pooled data menunjukkan bahwa penerapan sistem tarif progresif cenderung mendorong perilaku penggelapan pajak di Indonesia. Demikian pula perubahan kebijakan tarif pajak dan braket lapisan penghasilan kena pajak yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 turut serta berkontribusi terhadap tingkat penggelapan pajak. Oleh karena itu, besaran Marginal Tax Rates maupun rentang braket penghasilan kena pajak menjadi hal yang krusial dalam menekan penggelapan pajak.

---

The aim of this research was finding out how the progressive personal income tax had impact on the tax evasion behavior in Indonesia. The research sample used was the tax audit result data of personal taxpayer in the whole Indonesia for tax year 2001 to 2012. The result of Tobit Model regression analysis with pooled data showed that the progressive tariff system was inclined to drive tax evasion behavior in Indonesia. Likewise, the change of tax rates and taxable income bracket enforced through the Law of Income Tax No. 36 of 2008 also contributed on the level of tax evasion in Indonesia. Therefore, the magnitude of Marginal Tax Rates as well as the range of taxable income bracket are being crucial on suppressing tax evasion."

"DPR akhirnya mensahkan RUU Perpajakan. UU No. 36 Tahun 2008 merupakan peubahan ke empat dari UU No. 7 tahun 1983, yang akan berlaku sejak Tahun Fiskal 2009. Salah satu perubahan yang paling penting ialah Pasal 17 ayat 1, yaitu Perubahan Tarif PPH Badan menjadi Tarif Tunggal sebesar 28 % terhadap Badan dan Badan Usaha Tetap. Banyak yang mendukung PPh Badan Tarif Tunggal ini yang akan membuat tarif PPh kita lebih kompetitif dalam menjaring investor. Pemerintah optimis bahwa Undang-Undang PPh yang baru akan meningkatkan daya saing karena Undang-Undang ini menawarkan banyak fasilitas untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi investasi. Perumusan masalah yang diangkat dalam penilitian ini adalah pertama, apa yang menjadi latar belakang perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal, kedua,Apakah pengaruh tarif tunggal ini terhadap investasi, dan ketiga Apa pengaruh perubahan tarif ini terhadap investasi dan penerimaan negara dari sektor perpajakan.Untuk menjawab pertanyaan ini penelitian ini menggunakan data baik kualitatif maupun kuantitatif, data tersebut diambil dari hasil wawancara dan metode kepustakaan dengan beberapa buku yang berhubungan dengan topik. Cara dan Metode Pengumpulan data yang digunakan ialah Metode Kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif. Secara teoritis penerapan Tarif Flat ini memang akan mempengaruh besarnya penerimaan negara tetapi pada teori nya tarif ini juga akan meningkatkan penerimaan negara secara agregat pada masa yang akan datang. Secara umum dengan menurunkan tarif pajak pekerja akan mendapat insentif yang besar untuk bekerja, investor juga akan mendapatkan kesempatan besar juga untuk menginvestasikan modalnya dan produsen akan banyak meproduksi juga.Para ekonom menjelaskan bahwa dalam jangka pendek efek dari fasilitas ini memang kecil, tetapi untuk jangka waktu panjang akan berpengaruh. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pertama latar belakang dari perubahan tarif ini adalah untuk membuat Indonesia bersaing dengan negaranegara tetangga dalam menarik investasi asing sehingga jumlah wajib pajak badan baik yang berstatus perusahaan penanaman modal asing atau bentuk usaha tetap dari unit usaha luar negeri terus meningkat. Kedua pengaruh penurunan tarif ini terhadap minat investasi ialah sangat kecil pengaruhnya karena pertimbangan seorang investor untuk melakukan sebuah investasi di Indonesia tidak hanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak hanya merupakan sebuah insentif bagi seorang investor karena semakin kecilnya pajak maka margin keuntungan yang diterimanya akan semakin besar.Tarif pajak yang kompetitif memang tetap akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya. Dan ketiga pengaruh investasi tersebut bagi penerimaan pajak ialah memang di prediksikan akan ada potential lost yang cukup signifikan, tetapi kebijakan penurunan tarif ini (tax cut) secara teoritis diproyeksikan dalam jangka panjang tidak akan menurunkan penerimaan negara secara aggregate, bahkan sebaliknya.Saran untuk mendukung perubahan tarif ini ialah sebaiknya penetapan tarif tunggal ini dapat memberikan insentif yang atraktif tetapi tarif ini belum ,apalagi jika melihat kondisi negara-negara regional yang cenderung telah menurunkan tarifnya. Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan insentif-insentif pajak lainnya bagi investor. Sebaiknya untuk pembedaan tarif di perhatikan lagipula apa kekurangannya dan apa akibatnya jika perbedaan tarifnya cukup signifikan Undang undang No. 36 tahun 2008 ini belum berlaku, akan diberlakukan per 1 Januari 2009, diharapkan tujuan pemerintah dalam pemberlakuan tarif ini tercapai, oleh karena itu kuncinya, yakni tarif pajak ditetapkan pada besaran yang comfortable bagi wajib pajak, efisiensi sistem perpajakan, dan law enforcement bagi aparat pajak. Ketiganya harus berjalan bersamaan.

---

The parliament finally approved the income tax bill proposed by the government. This law, Number 36 of 2008 regarding Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 on Income Tax, will come into force at the beginning of the 2009 fiscal year. One important amendment is Article 17 paragraph (1) which is concerning the Corporate Income Tax Rate. In this article introducing the enactment of a single rate (28%) on the income of corporate taxpayers and permanent establishments, which replaces the progressive rates that previously applied. Further, the single tax rate will be reduced from 28% to 25%, effective in fiscal year 2010. There has been a lot of support for an immediate income tax cut to 25 percent to make the country more competitive in netting investors. The government is optimistic that the new income tax law would improve competitiveness of Indonesian economy because the law offers numerous facilities to create a climate conducive to investment. The background problems presented in the research raising three brief question. The first question ,what is the background of amendment Tax Law No. 36 of 2008. The second,is the amendment of tax rate influence the invesment interest, and the third is the amendment of tax rate influences national revenue.To answer the questions, it is performed a set research by using the data published by Indonesian Tax Authority. A part of the applied data is qualitative getting by interviewed capable person who correlate with the topics. For gathering data is is used library research method. In, general the available data is analized by using descriptive method. Referring to the topic and variables of the research, the applied secondary data consist of investment data and corporate tax payments. From the library research also gathered the relevant theoritical background supporting the research analysis. Theoretically, application of Corporate Income Flat Tax, is true here will be lost potential revenuel but this Tax Cut Polilcy of reduce of this rate is theoretically projected on a long term will not reduce National Revenue by aggregate, even on the contrary.In general by reducing tax rate workers have greater incentive to work, investors have a greater incentives to invest and business have incentive to produce.Economis believes, in the short run, incentive effect are relatively weak, but in the long run, they can be important. While national revenue is an amount of fund receipt by the state from any sources such as income taxes. From the analizes it is founded three conclusions that (1) within the amendment of corporate income tax from Law Number 17 of 2000 to become Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, the amendment referring single rate (28%) on the income of corporate taxpayers and permanent establishments, which replaces the progressive rates that previously applied. These new income tax rates mean Indonesia is becoming more competitive in attracting new investment as its rates are now on par with those in neighboring countries. (2) Consideration of investor to invest in Indonesia not only because of applied tax rate. Tax only as an incentive for investor because the low rate will raise profit margin which accepted.The competitive rate actually become fascination for investor to invest his capital. Theoretically, the amendment of Corporate Income Tax Rate influences national revenue. Income Tax is based on percentage of the taxable income.Based on the preceeding conclusions, it is recommended in amendment of tax law that the government authorities preferable pay attention (1) This Flat Rate not yet given an attractive rate to fascinating the foreign investor, moreover if seeing the condition of neighbour countries which tend to have reduced his rate.Suggested thet government have to improving or create another incentives for investor. (2) Classification of rates between micro, small and medium enterprises meant for protect low-income earners and to aplying the equity principle. But also this situation can generate resistance or evasion from the business that imposed by normal rate . and (3) Tax Law No. 36 of 2008 not yet applied, will come into force at the beginning of the 2009 fiscal year, expected the target of government in application of this rate reached. Suggested the important key, for this is comfortable rate for taxpayer,taxation system efficiency, and enforcement law for Tax Authorities officer. Third of these have to applied at the same time."

"Kriteria Wajib Pajak (WP) yang berhak menggunakan tarif PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah dinyatakan dengan jelas. Namun pada kenyataannya, banyak WP yang tidak memenuhi kriteria yang menggunakannya. Pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, pada tahun 2021, sebanyak kurang lebih 19% dari total setoran PPh Final sesuai PP 23 tahun 2018 merupakan setoran oleh WP tidak memenuhi kriteria. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, serta alasan yang menyebabkan banyaknya WP tidak memenuhi kriteria yang memanfaatkan tarif tersebut. Skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario Diagnosis-Masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari wawancara kepada Account Representative (AR) dan Kepala Seksi Pengawasan serta kuesioner kepada AR, dan data sekunder diperoleh dari data KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan adanya beberapa penyebab masalah, diantaranya yaitu program prioritas pengawasan yang bukan pada jenis pajak PPh Final, AR yang jarang melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak, dan kompetensi AR yang tidak merata. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi tindakan yang dibagi menjadi rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang. Rekomendasi tersebut adalah memberikan target minimal kegiatan kunjungan kepada masing-masing AR, evaluasi program prioritas pengawasan, serta mengadakan pelatihan secara berkala kepada AR baik dari hard skill maupun soft skill.

---

The criteria for Wajib Pajak (WP) who are eligible to use the Final Income Tax rate according to Government Regulation Number 23 of 2018 have been clearly stated. But in reality, many of them who are not eligible use it. At Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office, in 2021, approximately 19% of the total Final Income Tax deposits according to PP 23 of 2018 are deposits by WP who are not eligible. This study aims to find out the monitoring system implemented at Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office, as well as the reasons that cause many ineligible WPs to take advantage of this rate. This study is case study research with Problem-Diagnosis scenario. The research method used is a qualitative method with descriptive analysis. Data is divided into primary data and secondary data, where primary data is obtained from interviews with the Account Representative (AR) and the Head of Supervision Section as well as questionnaires with AR, and secondary data is obtained from the database of Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office. The results of the research and analysis show that there are several causes of the problem, including priority supervision programs that are not on the Final Income Tax, AR which rarely visits taxpayers' places, and competence of AR that is not equal. Therefore, this study provides several recommendations of action which are divided into short-term recommendations and long-term recommendations. The recommendations are to provide a minimum target for visiting activities for each AR, evaluate priority monitoring programs, and conduct periodic training for AR, both hard skills and soft skills."